Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.912
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Gorontalo Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Hukum Positum PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Paulus Law Journal Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) International Journal of Social Service and Research Journal Equity of Law and Governance Unram Journal of Community Service (UJCS) Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Jurnal Pahlawan Jurnal Sosial dan Sains Journal of Public Representative and Society Provision AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Indonesia Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Socius: Social Sciences Research Journal Journal of Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Advances In Social Humanities Research SASI Journal of Law and Legal Reform Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Yenny Febrianty
Universitas Pakuan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur yang Beredar Bebas di Dunia Maya Holili, Holili; Tustikarana, Bayuwega; Hosnah, Amak UI; Febrianty, Yenny
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.145

Abstract

Arsitektur merupakan perwujudan hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam membentuk ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari budaya dan peradaban manusia, pemenuhan fungsi, prinsip bangunan dan prinsip estetika serta memasukkan faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Sebagai arsitek profesional yang merancang rencana arsitektur dan sebagai penulis, pencipta suatu karya memiliki hak atas karyanya. Untuk mendefinisikannya, pemilik hak cipta adalah pencipta sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak pencipta, dan dapat disimpulkan bahwa pencipta karya desain secara otomatis adalah pemilik hak cipta setelah penciptaan dengan prinsip deklaratif. Faktanya adalah pelanggaran gambar online semakin meluas, namun pelaku pelanggaran gambar online selalu terbebas dari tuntutan hukum karena tidak ada aturan khusus tentang pelanggaran gambar online seperti di Indonesia.
Isu Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Sengketa Harta Gono-Gini Perkawinan Campuran Sabrina Adelia Febriyanti; Zelika Siti Rahma; Awalnia Moenek, Elfa; Zahra Maharani Mulyana; Florentia Febyandani Titu; Yenny Febrianty
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i4.2510

Abstract

Fenomena perkawinan campuran internasional menandai dinamika global yang mempertemukan dua sistem hukum berbeda dalam satu ikatan pernikahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu yurisdiksi dan pilihan hukum dalam sengketa harta gono-gini pada perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), serta merumuskan arah reformasi hukum perdata internasional di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap berbagai sumber hukum nasional dan internasional, termasuk konvensi dan praktik peradilan lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antarnegara sering menimbulkan ketidakpastian yurisdiksi dan konflik hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama ketika tidak terdapat perjanjian perkawinan yang jelas. Temuan ini menegaskan perlunya kodifikasi hukum perdata internasional Indonesia yang mandiri dan harmonisasi dengan konvensi internasional guna memperkuat perlindungan hukum bagi pasangan antarnegara dan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan
Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum di Indonesia Sabrina Adelia Febriyanti; Zelika Siti Rahma; Awalnia Moenek, Elfa; Zahra Maharani Mulyana; Florentia Febyandani Titu; Yenny Febrianty
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i4.2512

Abstract

Hukum hanya akan bermakna ketika ia tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi hidup dan bekerja di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen dengan pendekatan Sosiologi Hukum dalam memahami efektivitas hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang menelaah teori normatif dan sosiologis hukum melalui sumber-sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori Hukum Murni memberikan landasan konseptual bagi keabsahan hukum melalui sistem hierarki norma (Stufenbautheorie) dan konsep Grundnorm, namun memiliki keterbatasan dalam menjelaskan keberlakuan hukum dalam realitas sosial. Sebaliknya, pendekatan Sosiologi Hukum mampu mengisi kesenjangan tersebut dengan menyoroti pengaruh budaya hukum, kesadaran masyarakat, dan dinamika sosial terhadap efektivitas hukum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan normatif dan empiris dalam merumuskan sistem hukum yang responsif, adil, dan kontekstual dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia
DECISION OF MA 3180/K / PDT/2019 (LEGAL ANALYSIS OF THE SALE AND PURCHASE OF JOINT PROPERTY PRE-DIVISION BY THE TEMPORARY LAND DEED OFFICER) Febrianty, Yenny; Kumala, Brik; Flora, Henny Saida; Setiawan, Beni
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3363

Abstract

As stated in Article 36 of Law No. 1 of 1974 respecting joint marriage, any spouse may operate on joint property with a permission. Investigating Supreme Court decision number 3180 K/PDT/2019—which deals with the sale and purchase of undivided joint property in the presence of the temporary land deed officer (PPAT)—and its legal implications is the goal of this research. This study uses conceptual, case, and legislative methods, and it is normative in character. Primary and secondary sources of law are consulted. Legal material analysis is an approach that uses a procedure that is prescriptive. In accordance with the results of the investigation, it is illegal for the PPAT to have issued a deed of sale and purchase and for M.Uzer and Deslina to have sold shares without Herlina's knowledge or approval. Given that the property being sold is still jointly owned, the sale and purchase are declared unlawful according to MA RI No. 701K/PDT/1997. As a consequence, the deed of sale and purchase is legally flawed, and the Certificate of Property Rights in Deslina's name is no longer enforceable.
Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan Sulthan, Fariz M.; Pattipeilohy , Alex Maxer; Okviany , Hana Ratlian; Febrianty, Yenny; Mahipal , Mahipal
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 9 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i9.124

Abstract

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial). Dalam ilmu Sosiologi dipelajari juga mengenai peran hukum terhadap masyarakat yang hidup di dalamnya. Dewasa ini, peranan hukum mempunyai kedudukan yang miris dan kurang berfungsi di dalam masyarakat. Penelitian ini, lebih menekankan ilmu sosiologi yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum dimasyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang meletakan hukum sebagai norma dengan pendekatan sejarah aturan hukum serta doctrinal. Hubungan antara masyarakat dan hukum terletak pada dasar pembentukan hukum yang berasal dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras. Hakekat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, law is tool of social engineering yang artinya sesungguhnya hukum itu tidak pernah bisa dibuat berdasarkan rasionalitas pikiran manusia yang disengaja. Hukum sesungguhnya selalu berproses dan terwujud di dalam dan bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan sejarah suatu bangsa.
Existence of Registered/Unregistered Marriage Clauses in Family Cards from a Family Law Perspective Febrianty, Yenny; Sulastri, Sulastri; Zulfiani, Zulfiani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3485

Abstract

Family plays a central role in maintaining the stability and continuity of a nation, and marriage is the primary foundation for forming a legally recognized family. The Family Card records marital status and holds a crucial role in family administration and the legal rights of family members. However, practices in the field often do not align with the rules of recording marriages in the Family Card. This research aims to examine the influence of marriage clauses in the Family Card on the legal status of marriage from the perspective of family law, as well as its impacts in the social context. Using a normative legal research method, with a legislative approach and data from relevant legal documents, this study contributes to understanding and addressing family law issues in Indonesia while adapting to the diverse social and religious realities of the community. The research findings show that recording marriage in the Family Card has a significant impact from the perspective of family law in Indonesia. Recorded status in the Family Card provides legal certainty, better legal protection, and easier access to rights and benefits. Conversely, "Not Recorded" status can create legal uncertainty, obstacles in obtaining rights and benefits, and a higher risk of legal consequences in divorce and inheritance rights. The social impacts of the existence of marriage clauses recorded or not recorded in the Family Card are diverse. Recorded marriages create positive social recognition, family support, and easier access to social programs, while unrecorded marriages can result in social stigma, discrimination, and uncertainty regarding the rights of children born from such marriages.
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC CERTIFICATES ON LAND OWNERSHIP RIGHTS IN THE DYNAMICS OF LAW AND GLOBALIZATION Mustaqim, Mustaqim; Febrianty, Yenny; Ardian, Ardian; Wijaya, Mustika Mega
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4331

Abstract

The digital transformation has changed various aspects of human life, including in the legal and land administration sectors. In 2023, the government issued Ministerial Regulation Number 3 of 2023 which regulates the issuance of electronic documents in land registration activities, including electronic certificates as a form of land ownership rights. However, the implementation and use of these electronic certificates have raised various questions and debates regarding legal protection for landowners. This research aims to analyze the legal protection provided by electronic certificates to landowners in the digital transformation era based on Ministerial Regulation Number 3 of 2023. The research method used is normative analysis by examining relevant legislation and current literature. The results show that electronic certificates as a form of land ownership rights provide several advantages, such as administrative efficiency, data accessibility, and protection against physical loss risks. However, there are challenges related to data security and integrity, as well as the legal awareness of the community regarding the use of electronic certificates. The use of blockchain technology and data encryption can be solutions to address some of these challenges. Additionally, it is found that legal protection for landowners needs to be enhanced by regulating critical aspects such as the authenticity, integrity, and non-repudiation of electronic certificates. The establishment of strong legal mechanisms in handling dispute resolution is also important to increase public trust in electronic certificates.
CHALLENGES AND EXPECTATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY LAW (COMPARATORY ASPECTS OF INDONESIA AND OMAN) febrianty, yenny; Handoyo, Sapto; Fitri, Hidayati; Hidaya, Wahab Aznul; Taranama P.M., Hilton
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4373

Abstract

Focusing on the connection between customary law and human rights concepts, this study seeks to examine the difficulties and potential solutions surrounding the recording, regulation, and application of customary law in Oman and Indonesia. This study compares and contrasts two nations, Oman and Indonesia, using a normative and comparative method. Literature reviews, statutory rules, official papers, and policies pertaining to law are all sources of legal information. According to the study's findings, the most significant problems include a lack of documentation of customary law, clashes between customary law and human rights principles, and difficulties in incorporating customary law into the country's legal system. A portion of the suggested remedy is to bring formal law and customary law into closer alignment, and another element is to increase indigenous people's involvement in the legislative and judicial processes.
Regulasi Hukum Perdata Internasional atas Risiko Penipuan Transaksi QRIS di Era Digitalisasi Perdagangan Global Ghilma, Layya Iksiru; Madina, Zaskia; Putri, Endah Trisvina Rahayu; Azlin, Wildan Al Ghifari; Febrianty, Yenny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan digitalisasi perdagangan global, batasan geografis telah dihapus dan akses pasar menjadi lebih efisien. Standar nasional pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) mendukung inklusi keuangan dan memudahkan transaksi lintas negara, terutama di Asia. Namun, perluasan penggunaan QRIS lintas negara membutuhkan regulasi hukum perdata internasional yang kuat dan responsif. Kerangka hukum perdata internasional yang mengatur risiko penipuan transaksi QRIS lintas negara dianalisis melalui bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin keamanan dan keadilan dalam transaksi digital global, hukum harus disesuaikan, perlindungan data pribadi harus dilindungi, mekanisme penyelesaian sengketa harus dibuat, dan kerja sama antarnegara harus dilakukan. Dalam menghadapi tantangan perdagangan digital internasional, penelitian ini menyarankan penguatan regulasi yang fleksibel, kerja sama lintas yurisdiksi, dan penggunaan teknologi keamanan kontemporer sebagai prioritas.
Foundation Controversy as a Tool for Misuse of Loopholes Funds in Foundation Settings in Indonesia Febrianty, Yenny; Suciani Putri, Viorizza; Pransisto, Johamran; Heridah, Andi; Kasim, Aksah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2576

Abstract

This study analyses the use of foundations as mechanisms for financial diversion and highlights the legal shortcomings in the regulation of foundations in Indonesia, leading to insufficient oversight and public accountability. Recent incidents, including the Aksi Cepat Tanggap Foundation (ACT) and the PPATK's disclosures regarding 176 philanthropic institutions, suggest that certain foundations function as front organisations to conceal or misdirect funds from unclear sources. This study utilises a normative juridical methodology, employing statutory, conceptual, and case approaches. It focusses on examining Law Number 28 of 2004 concerning Foundations, its derivative laws, and the management practices of social funds in charitable organisations. The findings of the study reveal that foundation supervision in Indonesia is insufficient, as the supervisory body provides guidance without audit authority, and external oversight by the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Social Affairs is restricted to administrative functions lacking substantive audits. Agency fragmentation, insufficient consequences, and the lack of public disclosure requirements increase the likelihood of legal form misuse. The supervisory system necessitates reform via the alteration of foundational rules, the implementation of digital public audits, and the strengthening of fiduciary obligations and good governance principles within positive law. This research highlights the necessity of integrating legal standards with social norms to establish governance defined by transparency, accountability, and integrity, thereby restoring public trust in non-profit organisations in Indonesia
Co-Authors ., Nuradi Ade Sathya Sanathana Ishwara Afriliyani Gojali Agustin, Dina Amalia Agustina, Eni Ahmad, Asmida Alam, Nadia Rastika Alvandi, Agung Alwi Renhoren Amak UI Hosnah Ana Riana Andhika Nugraha Utama Andi Muhammad Asrun Andika Agung, Andika Andre Setiawan, Andre Angga Perdana Anggraeni, Siti Wulan Angraeni, Novita Anjani, Maudy Anwar Sulaiman Ardian Ardian Ardian Ardian Arief Fahmi Lubis Arief, M. Rahmad Ariyanto Ariyanto Arkianti Anindita Putri Arzuna, Pit Asmak UI Hosnah Asmak Ul Hosna Asmak Ul Hosna Astuti, Retno Dwi Awalnia Moenek, Elfa Awaludin, Dipa Teruna Azima Faturachman, Fauzan Azlin, Wildan Al Ghifari Bayuwega Tustikarana BENI SETIAWAN Bintara Sura Priambada Brahmana, Rizkita Butar-Butar, Dinalara D Carwan, Carwan Chairijah . Chairunnisa Chairunnisa Christopher Panal Lumban Gaol Dadang Sumarna Daffa Muhammad Nazar Dewi Ratnadewanti Diah Turis Kaemirawati Doni Christian Nainggolan Dora Kusumastuti Erlinawati Erlinawati, Erlinawati Fadhilah, Mursal Farahdinny Siswajanthy Fauziah, Alfiah Farhah Feri Pramudya Suhartanto Fitri, Hidayati Fitria, Mayzara Sari Florentia Febyandani Titu Ghapa, Hasliza Ghilma, Layya Iksiru H. Abid H.M. Yunus Hadi, Zahirul Handoyo DP, Sapto Haruni Ode Hasmiati Hasmiati Henny Saida Flora Heridah, Andi Hidayati Fitri Hilton Taranama P.M. Holili Holili Holili, Holili Hosnah, Amak UI Hulwanullah, Hikam Ichsan, Muhammad Chaerul Isep H Insan Isep H Insan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Joko Sriwidodo Joko Widodo Kamila Khaerunisa Kasim, Aksah Khairani, Nisya Hamidah Kholik, Acep Abdul Kraugusteeliana Kraugusteeliana Krisna Murti Kristoffel, Chesario Own Kumala, Brik Lestari, Sari Indah Madina, Zaskia Mahipal Mahipal , Mahipal Maria Yeti Andrias Marjan Miharja Monica, Tri Muh. Safar, Muh. Muhammad Amin Hamid Muhammad Luthfi Muhammad Omega Yuristyawarman Mustapid, Hidayatul Mustaqim . Mustaqim . Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim, Mustaqim Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Nadia Rastika Alam Najamuddin Gani Nandang Kusnadi Novia, Elsa Ari Novianty , Rica Regina Okviany , Hana Ratlian Pattipeilohy , Alex Maxer Pebriansyah, Yudi Permana, Hadi Jaya Pohan, Masitah Pransisto, Johamran Priyaldi Priyaldi Priyaldi, Priyaldi Putra, Anggiana Putri, Endah Trisvina Rahayu Putri, Nasya Aliyyah Putri, Viorizza Suciani Raden Muhammad Mihradi Rahayu, Fitrie Aryani Rahmandika, Surya Afif Rini Fitriani Rizka Maulidaen Rustandi Rizkia, Nanda Dwi Rossa, Reva Della Roy, Muhammad Tahsin Rustandi, Rizka Maulidaen Ryendra, Nadya Restu Sabrina Adelia Febriyanti Sapto Handoyo Sapto Handoyo Sari, Ameliya Ratna Shafa Aulia Kirana Shapira, Kania Sheika Dwi Nabila Sinaga, Walter A.L. Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia Suciani Putri, Viorizza Suhermanto, Suhermanto Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulthan, Fariz M. Supenawati, Erni Suseno Suseno Syahbana, Rio Akmal Taranama P.M., Hilton Tranggono, Emiral Rangga Tustikarana, Bayuwega Vitalia, Filda Wahab Aznul Hidaya Wasito, Lerick Yahman Yahman Yohanes Yulianus Payzon Aituru Yunita, Masna Zachrias Rumbewas Zafarina, Yusabihu Zahra Maharani Mulyana Zelika Siti Rahma Zulfiani Zulfiani Zulfiani Zulfiani Zulfiani, Zulfiani