Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.924
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik COJ (Coastal and Ocean Journal) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Hukum Legalita Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Socius: Social Sciences Research Journal Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik International Journal of Social Science and Humanity Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah Siyasah Dusturiyah: State Law Review Journal of Law Perspectives Review Jurnal Hukum dan Sosial Politik Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Irwan Triadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 122 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 122 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Implikasi Penerapan Teori Penemuan Hukum terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Praktik Peradilan di Indonesia Irwan Triadi; Azelia Rizki Sarwono
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan teori penemuan hukum terhadap tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan di Indonesia. Teori penemuan hukum (rechtsvinding) menempatkan hakim tidak sekadar sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir dan pembentuk hukum yang berperan penting dalam mengisi kekosongan, mengatasi ambiguitas, dan menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus (case approach), melalui analisis terhadap bahan hukum primer seperti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori penemuan hukum berimplikasi positif terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dalam aspek kepastian hukum, teori ini membantu memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum tanpa mengabaikan asas legalitas. Dalam aspek keadilan, teori penemuan hukum memungkinkan hakim mewujudkan keadilan substantif melalui interpretasi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan konstitusional. Sementara dalam aspek kemanfaatan, teori ini menjadikan hukum lebih fungsional dan adaptif terhadap perubahan masyarakat. Namun, penerapan teori ini juga menuntut kehati-hatian agar kreativitas hakim tidak melampaui batas kewenangan konstitusional. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan menjadi kunci utama dalam mewujudkan praktik peradilan yang progresif dan berkeadilan di Indonesia.
Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia Della, Ismarini Della Purnama; Novaranty Zura Dwiputri; Irwan Triadi
Legalita Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i2.1947

Abstract

This research focuses on the civil-military supremacy principle within the context of Indonesia’s constitutional democracy, specifically post-2024 political and legal developments. The study examines how the relationship between civilian authorities and the military has evolved, highlighting the institutional resistance within the Indonesian military that challenges civil supremacy. The chosen topic is vital due to the increasing influence of the military in civilian affairs, notably in the political and administrative sectors. Utilizing a normative juridical-critical methodology, this research analyzes primary legal texts, such as the 1945 Constitution, the Indonesian National Army Law (UU TNI), and the Military Court Law, alongside recent amendments. It explores the inconsistency between Indonesia's formal civil supremacy principles and the military’s continued privileges, which hinder the full implementation of democratic governance. The research also highlights the growing political and institutional dynamics, including the controversial expansion of military roles post-2024 and its implications on national security and civilian control. The findings suggest that institutional military resistance to civil supremacy has resulted in legal dualism, undermining the rule of law and democratic consolidation. The study contributes to understanding the challenges of strengthening civilian authority in Indonesia's governance and offers recommendations for legal reforms, including the integration of military and civilian judicial systems, increased civil society oversight, and sustainable policymaking. Ultimately, this research underscores the critical need to preserve civilian supremacy to protect Indonesia's constitutional democracy
IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM NIAGA STUDI KASUS KEPAILITAN PT. SRI REJEKI ISMAN TBK (SRITEX) Bella Intan Feronica; Irwan Triadi
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/ksevmm81

Abstract

This research examines the application of progressive legal theory in judicial legal discovery by commercial court judges through a case study of the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). The study employs a normative juridical method by analyzing legal doctrines and the ratio decidendi of the decision. The results show that (1) legal discovery is required in issues of simple proof, debt verification, stay period, and the rights of secured creditors. (2) judges apply systematic and teleological interpretation to balance certainty, justice, and utility. (3) the absence of adoption of the UNCITRAL Model Law necessitates cross-border legal construction. It concludes that progressive law effectively prevents rigid formalism and promotes substantive justice. Recommendations: reinterpretation of “simple proof,” protection of weaker parties, and cross-border harmonization.
PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 3/PUU-XXII/2024) Amalina Hasyyati; Fahri Erlangga; Faiz Aulia Rahman; Yemima Maharani Natassia; Irwan Triadi
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1123

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengukuhkan pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dijamin secara cuma-cuma oleh negara. Penelitian hukum normatif ini menelaah norma hukum positif dalam Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Sisdiknas, serta putusan tersebut untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) apakah pembebasan biaya dalam program wajib belajar 12 tahun dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional; dan (2) bagaimana peran negara memenuhi program itu pasca putusan. Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, disimpulkan bahwa MK telah melakukan expansive interpretation terhadap “wajib belajar” sehingga mencakup kewajiban negara membiayai seluruh jenjang dasar-menengah tanpa kecuali. Kewajiban konkuren pemerintah pusat-daerah harus diwujudkan melalui alokasi anggaran, regulasi teknis, dan mekanisme akuntabilitas yang mencegah praktik penarikan biaya ilegal. Putusan ini sekaligus menjadi kompas untuk harmonisasi peraturan turunan agar pendidikan benar-benar gratis, inklusif, dan nondiskriminatif.
Bendera Merah Putih Dalam Prespektif Bela Negara Tri Bowo Hersandy Febrianto; Isti Puspitasari; Yohana Sekar Pawening; Irwan Triadi
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i4.659

Abstract

The red and white flag is one of the national identities that symbolises the sovereignty of the Indonesian state. This research aims to explain the resistance raised by the community. The normative juridical approach method is an approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations. The results showed that state symbols, such as the red and white flag, have a deep meaning in Indonesia's national identity. Actions that denigrate the dignity of the state and its symbols can have a negative impact on the unity and pride of the community.
Implementasi Teori dan Penemuan Hukum dalam Rekomendasi Ombudsman RI : Kaitan Norma Hukum dan Keadilan Administratif Khofifah Pane; Irwan Triadi
Journal of Law Perspectives Review Vol. 1 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jlpr.v1i2.43

Abstract

Recommendations issued by the Ombudsman of the Republic of Indonesia are a crucial instrument for upholding administrative justice and preventing maladministration in public service delivery. This study aims to analyze the Ombudsman’s authority in issuing recommendations and examine its relationship to legal discovery theory, as well as its reflection of justice values in government administration. Using a normative juridical method through a literature-based review of legal scholarship, legislation, and relevant Ombudsman recommendations, the study finds that these recommendations function not merely as administrative decisions but also as a manifestation of the legal discovery process. In interpreting norms and determining appropriate remedies for public reports, the Ombudsman applies principles of legality and good governance while balancing legal certainty, utility, and justice. The study concludes that the Ombudsman’s recommendation authority plays a substantive role in strengthening accountability in public administration and ensuring that government actions remain aligned with citizens’ rights and the broader principles of administrative justice.
Legal Reconstruction of Tax Collection on Crypto Assets and Non-Fungible Tokens (NFT) in the Perspective of Legal Certainty and State Financial Revenue Khofifah Pane; Irwan Triadi; Mas Punky Hendra Wijaya
Journal of Law Perspectives Review Vol. 2 No. 2 (2026): April
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jlpr.v2i2.83

Abstract

Indonesia's crypto asset and Non-Fungible Token (NFT) ecosystem has grown at a pace that substantially outstrips its regulatory readiness. By early 2025, the number of domestic crypto users had reached 22.9 million accounts, with total transaction value throughout 2024 amounting to IDR 650.61 trillion — positioning Indonesia as one of Southeast Asia's largest crypto markets. Against this backdrop, cumulative tax revenue from the sector stood at only IDR 1.19 trillion since 2022, falling far short of its actual fiscal potential. This study examines two core issues: first, how the legal construction of crypto asset and NFT taxation stands up to scrutiny under the principle of legal certainty in tax law; and second, whether the current tax collection mechanism adequately satisfies the principles of equity and efficiency as instruments of state revenue. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study finds that Indonesia's crypto tax framework contains significant normative gaps, most notably the absence of any specific legal basis governing NFT taxation. The successive amendments from PMK 68/2022 through PMK 81/2024 to PMK 50/2025 reflect an adaptive effort that remains incomplete. From a fiscal equity perspective, the flat-rate Final Income Tax scheme is inconsistent with the ability-to-pay principle, as it treats small and large investors identically. This study concludes that statutory-level regulation explicitly addressing NFTs is urgently needed, alongside a shift toward a more equitable rate structure.
Administrative Appeal Decision on Dismissal of Civil Servants After Serving Criminal Sentences Yuli Mega Anggraeni; Taufiqurrohman Syahuri; Irwan Triadi
Journal of Law Perspectives Review Vol. 2 No. 2 (2026): April
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jlpr.v2i2.94

Abstract

This study examines the legal certainty of administrative appeals against the dismissal of civil servants (PNS) after serving criminal sentences, focusing on the role and authority of the State Civil Apparatus Advisory Board (BPASN). Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes relevant legislation, legal doctrines, and a concrete case involving the dismissal of a civil servant despite evidence of timely reinstatement efforts. The findings reveal that the application of administrative law in such cases tends to be overly formalistic, often disregarding substantive evidence that reflects compliance with legal obligations. This condition undermines the principle of legal certainty, which requires not only clarity of norms but also consistency and fairness in their application. Furthermore, the study highlights the significant role of BPASN as a quasi-judicial body that ensures legal protection through material examination of facts and correction of administrative errors. From the perspective of proportionality, the imposition of dismissal as a severe sanction is deemed inappropriate when mitigating factors and good faith actions are evident. Therefore, the study concludes that achieving legal certainty in civil servant dismissal cases requires a balanced approach that integrates formal procedures, substantive justice, and careful administrative judgment.
Judicial Activism of the Constitutional Court in Progressive Law Discovery: Limitations, Checks and Balances, and the Threat of Becoming a Positive Legislator Hasanah, Nur Rizkiah; Irwan Triadi
Siyasah Dusturiyah: State Law Review Vol. 1 No. 3 (2025): Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Publisher : Yayasan Cahaya Generasi Positif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/dv2vw205

Abstract

This study examines the judicial activism of Indonesia’s Constitutional Court as a form of progressive law discovery, assessing its implications for the doctrine of separation of powers and the risk of the Court functioning as a positive legislator. Rooted in the civil law tradition, Indonesian judges undertake Rechtvinding to bridge gaps in codified law, a mandate that intensifies under constitutional review. Employing a doctrinal legal research method, the analysis synthesizes statutory texts, case law, and scholarly commentary through hermeneutic and comparative techniques. Two landmark decisions illustrate contrasting approaches: Decision No. 46/PUU-VIII/2010, where the Court created new norms concerning the civil status of children born out of wedlock, and Decision No. 168/PUU-XXI/2023, which exercised procedural activism by issuing legislative orders on the Job Creation Law. Findings reveal a normative dilemma between fulfilling substantive justice and preserving legislative sovereignty. Excessive use of extensive interpretation risks normative incoherence and undermines checks and balances, whereas procedural activism offers a calibrated mechanism to guide legislative reform without overstepping constitutional boundaries. The study proposes codifying interpretive limits, promoting judicial self-restraint, and enhancing legislative responsiveness to maintain coherent jurisprudence and uphold constitutional supremacy. These recommendations aim to fortify Indonesia’s constitutional order by balancing judicial innovation with the integrity of democratic lawmaking.
Analisis Yuridis Peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Pratistita, Made Wipra; Irwan Triadi
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1357

Abstract

Pembangunan Industri Pertahanan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional yang diwujud nyatakan dalam berbagai bentuk regulasi sampai dengan implementasinya yang dilakukan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait peran dari Komite Kebijakan Industri pertahanan pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Metode Penelitian yang di pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Melalui metode kajian penelitian normatif, Peneliti bermaksud untuk melakukan suatu kajian terhadap perubahan peran KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebagai hasil kajian, peneliti menemukan bahwa peran dari Komite Kebijakan Indutri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan negara dipindahkan kepada Kementerian pertahanan
Co-Authors Abdil Azizul Furqon Achmed Sukendro Adiatma Nugroho Adinda Kusumaning Ratri Aditama Candra Kusuma Adnan Hasanudin Adnan Madjid Adnasohn Aqilla Respati Afandono Cahyo Putranto Agil Masyhur Akbar Ahmad Haris Junaidi Akhfa Kamilla Sulaeman Albert S. Limbong Aldy Mirozul Alisya Rahma Saebani Amalina Hasyyati Andi Sabila Putri Andre Rizaldy Angel Evelyn Angelica Nathaniella Annisa A Aprilian Nurahsan Aprilian Nurahsan Ismail Arfah Naila Rahmah Ariel Lois Arif Pujawangsa Paksi Aslihatin Zuliana Atiek Pratiwi Putri Naue Aura Nasya Madhani Harahap Azelia Rizki Sarwono Azizah Arfah Azizah Azizah Azzhara Nikita Wahdah Balqis Tsabitah Azzahrah Bayu Suryadi Manggala Bella Intan Feronica Benedictus Haryo Gona Perdana Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar Brian Mochamad F. Cassis Merinthia Ariapramuda Christloy Totota Karo Karo Christopher Elia Julio Della, Ismarini Della Purnama Dimas Yanuarsyah Ekko Harjanto Elvina Aretha Emaeve Nur Berliantari Erfina Yarly Eriz Syawaldi Erva Yunita Erviyanti Rosmaida Esi Anindya Azzahra EVI FITRIANI Exal Sinaga Fachri Hafizd Selian Fahri Erlangga Faiz Aulia Rahman FANDY GULTOM Fendy Oktavianto Frans Samuel Junero Butarbutar Gema Permana Rahman Ghifari Vioga Batubara Ghina Rhoudotul Jannah Giska Fajari Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Happy Sturaya Quratuainniza Hasanah, Nur Rizkiah Hendra Parulian Heru Yoga Pamungkas Ighna Ikrimah Ika Yanuar Ika Yanuar Margiyanti Indra Hendrawan Isma Isyana Isti Puspitasari Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Jaury Douglas Pardomuan Jimmi Dohar Pandapotan Joy Catherine Carina Tambunan Khaila Aurellia Khofifah Pane Khofifah Pane Latisha, Najwa Ligina Tesalonika M. Adnan Madjid M. Reza Saputra Made Wipra Pratistita Mas Pungky Hendra Wijaya Mas Punky Hendra Wijaya Maulida Fitriani mirozul, aldy Mohammad Haikal Rasyid Muhamad Afifullah Muhammad Anwar Ibrahim Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Bintang Firdaus Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad Fahrudin Muhammad Rausyan Fikry Muhammad Yusuf Muda Azka Najwa Latisha Naue, Atiek Pratiwi Putri Nayara Dihati Nefrisa Adlina Maaruf Nirwasita Zada Paramesti Novaranty Zura Dwiputri Nurrachma Maharani Nurwidya Kusma Wardhani Osihanna Meita Kasih Paji Suwarno Pratistita, Made Wipra Pujo Widodo Putranto, Afandono Cahyo Putri Nabila Sahwahita Putri, Nabila Diara Raden Panji Rahmatullah Rafi Oktario Mahdi Rafqi Rafshanjani Dalimunthe Raka Haikal Rakhbir Singh Ramelan, Michael Sanrio Rania Adriane Desrina Ratu Wida Widyaningsih Suhandi Rayhan Syahbana Mahendra Raysha Aulia Fazila Retno Hariarti Retno Hariati Ricki Rahmad Aulia Nasution Risky Tara Nabita Sari Riyanto Riyanto Riyanto Riyanto Rofi Ayyasy Saskia Nursukma Saskia Nursukma Andriliani Satrio Wicaksono Adi Sefrina Linda Adilla Putri Siti Rifqa Raihani Slamet Tri Wahyudi Suryani Alawiyah Syabilal Ali Syahda Mauldiyani Talitha Aqiella Marsanthy Tasya Darosyifa Tasya Gita Irwanda Taufiqurrohman Syahuri Tirsa Putri Indira Tomi Khoyron Nasir Tri Bowo Hersandy Febrianto Tulus Mampetua Lumban Gaol Vaganti Safa Sukma Rubianti Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Witasya Aurelia Sulaiman Yemima Maharani Natassia Yohana Sekar Pawening Yuli Mega Anggraeni Zahrah Rani'ah Delyananda