Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik COJ (Coastal and Ocean Journal) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Hukum Legalita Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik International Journal of Social Science and Humanity Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi journal of social and economic research Multidisciplinary Indonesian Center Journal IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah Siyasah Dusturiyah: State Law Review Journal of Law Perspectives Review Jurnal Hukum dan Sosial Politik Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Irwan Triadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Peran Pengawasan Internal dalam Menemukan dan Mencegah Kerugian Keuangan Negara Perspektif Penemuan Hukum di Indonesia dan Negara ASEAN Naue, Atiek Pratiwi Putri; Afandono Cahyo Putranto; Irwan Triadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2666

Abstract

Persistensi temuan kerugian keuangan negara di Indonesia mengindikasikan kegagalan fungsi preventif pengawasan internal (APIP) yang masih terjebak pada paradigma audit kepatuhan (compliance-based). Penelitian ini mengkaji kesenjangan tersebut (research gap) dengan hipotesis bahwa APIP belum mengadopsi paradigma penemuan hukum (rechtsvinding) untuk menilai ketepatgunaan (doelmatigheid) di luar legalitas prosedural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif (terhadap Malaysia dan Filipina), yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU No. 30 Tahun 2014 secara yuridis telah menyediakan instrumen "diskresi" sebagai landasan bagi APIP untuk melakukan penemuan hukum, namun praktik di Indonesia masih kaku seperti Malaysia yang fokus pada kepatuhan finansial. Studi ini menemukan bahwa model Filipina, yang secara eksplisit mengadopsi Risk-Based Internal Audit (RBIA) dan menuntut "penilaian efektivitas", merupakan implementasi ideal dari pengawasan berbasis penemuan hukum yang seharusnya diadopsi Indonesia.
Implikasi Penerapan Teori Penemuan Hukum terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Praktik Peradilan di Indonesia Irwan Triadi; Azelia Rizki Sarwono
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan teori penemuan hukum terhadap tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan di Indonesia. Teori penemuan hukum (rechtsvinding) menempatkan hakim tidak sekadar sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir dan pembentuk hukum yang berperan penting dalam mengisi kekosongan, mengatasi ambiguitas, dan menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus (case approach), melalui analisis terhadap bahan hukum primer seperti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori penemuan hukum berimplikasi positif terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dalam aspek kepastian hukum, teori ini membantu memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum tanpa mengabaikan asas legalitas. Dalam aspek keadilan, teori penemuan hukum memungkinkan hakim mewujudkan keadilan substantif melalui interpretasi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan konstitusional. Sementara dalam aspek kemanfaatan, teori ini menjadikan hukum lebih fungsional dan adaptif terhadap perubahan masyarakat. Namun, penerapan teori ini juga menuntut kehati-hatian agar kreativitas hakim tidak melampaui batas kewenangan konstitusional. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan menjadi kunci utama dalam mewujudkan praktik peradilan yang progresif dan berkeadilan di Indonesia.
Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia Della, Ismarini Della Purnama; Novaranty Zura Dwiputri; Irwan Triadi
Legalita Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i2.1947

Abstract

This research focuses on the civil-military supremacy principle within the context of Indonesia’s constitutional democracy, specifically post-2024 political and legal developments. The study examines how the relationship between civilian authorities and the military has evolved, highlighting the institutional resistance within the Indonesian military that challenges civil supremacy. The chosen topic is vital due to the increasing influence of the military in civilian affairs, notably in the political and administrative sectors. Utilizing a normative juridical-critical methodology, this research analyzes primary legal texts, such as the 1945 Constitution, the Indonesian National Army Law (UU TNI), and the Military Court Law, alongside recent amendments. It explores the inconsistency between Indonesia's formal civil supremacy principles and the military’s continued privileges, which hinder the full implementation of democratic governance. The research also highlights the growing political and institutional dynamics, including the controversial expansion of military roles post-2024 and its implications on national security and civilian control. The findings suggest that institutional military resistance to civil supremacy has resulted in legal dualism, undermining the rule of law and democratic consolidation. The study contributes to understanding the challenges of strengthening civilian authority in Indonesia's governance and offers recommendations for legal reforms, including the integration of military and civilian judicial systems, increased civil society oversight, and sustainable policymaking. Ultimately, this research underscores the critical need to preserve civilian supremacy to protect Indonesia's constitutional democracy
IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM NIAGA STUDI KASUS KEPAILITAN PT. SRI REJEKI ISMAN TBK (SRITEX) Bella Intan Feronica; Irwan Triadi
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/ksevmm81

Abstract

This research examines the application of progressive legal theory in judicial legal discovery by commercial court judges through a case study of the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). The study employs a normative juridical method by analyzing legal doctrines and the ratio decidendi of the decision. The results show that (1) legal discovery is required in issues of simple proof, debt verification, stay period, and the rights of secured creditors. (2) judges apply systematic and teleological interpretation to balance certainty, justice, and utility. (3) the absence of adoption of the UNCITRAL Model Law necessitates cross-border legal construction. It concludes that progressive law effectively prevents rigid formalism and promotes substantive justice. Recommendations: reinterpretation of “simple proof,” protection of weaker parties, and cross-border harmonization.
EFFORTS TO RECOVER ASSETS FROM CORRUPTION CRIMES THROUGH OPTIMIZATION OF LEGISLATION IN INDONESIA AND A REVIEW OF THE DRAFT LAW ON ASSET FORFEITURE Irwan Triadi; Bayu Giri Atmojo
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 3 No. 1 (2026): Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v3i1.1609

Abstract

Corruption, as an organized and transnational crime, demands a more effective asset recovery mechanism than the conventional criminal approach currently applied in Indonesia. The limitations of criminal law instruments in tracing, confiscating, and repatriating assets that have been transferred, concealed, or placed outside national jurisdiction form the central background for the urgency of the Asset Forfeiture Bill. This study aims to analyze the concept of asset forfeiture for corruption cases through the non-conviction based forfeiture mechanism and assess the alignment of the Asset Forfeiture Bill with international standards, particularly the UNCAC. The research employs a normative legal method through an examination of legislation, academic literature, international documents, and comparative best practices. The findings indicate that the Bill introduces a new enforcement paradigm through in rem procedures, an integrated asset-tracing system, civil judicial control, and transparent asset management. The discussion reveals that although the Bill has significant potential to enhance state asset recovery, its implementation requires strengthened evidentiary standards, protection of property rights, and improved inter-agency coordination. The study concludes that the Asset Forfeiture Bill represents a strategic instrument for improving the effectiveness of anti-corruption efforts, yet its success depends on procedural safeguards, transparency in asset administration, and the institutional capacity of law enforcement bodies.
LEGAL DISCOVERY BY JUDGES IN ADDRESSING THE AMBIGUITY OF “DEALER” AND “USER” ELEMENTS IN ARTICLES 114, 112, AND 127 OF THE NARCOTICS LAW Irwan Triadi; Dhikma Heradika; Abelmart Sihombing; Bayu Giri Atmojo
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 3 No. 1 (2026): Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v3i1.1638

Abstract

The ambiguity of the elements “dealer” and “user” in Articles 114, 112, and 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics creates legal uncertainty in the practice of criminal justice. These three provisions often overlap in law enforcement, particularly when investigators and public prosecutors apply more severe charges without comprehensively examining the legal construction of the defendant’s actions, including the social and situational context behind them. This study is a normative legal research that examines the doctrine of judicial legal discovery, principles of criminal law, and the principle of proportionality in sentencing in a more in-depth and structured manner. The results of the study indicate that judges have the authority to interpret the elements of narcotics criminal acts systematically, grammatically, and teleologically to clearly distinguish between “abusive users” and “dealers with the intent to distribute.” Legal discovery is needed to prevent overcriminalization and to ensure the protection of the rights of suspects and defendants throughout the entire criminal justice process. This study concludes that the appropriate method of interpretation is an integration of systematic interpretation, teleological interpretation, and the ratio legis of the Narcotics Law.
THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE DYNAMICS OF CRIMINAL LAW INTERPRETATION: A NORMATIVE STUDY ON THE LIMITS OF JUDICIAL AUTHORITY Irwan Triadi; Dhikma Heradika
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 3 No. 1 (2026): Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v3i1.1654

Abstract

The principle of legality is a fundamental concept in the Indonesian criminal justice system, ensuring legal certainty and the protection of human rights from arbitrary criminal punishment. However, the rapid development of modern crimes often leads to legal gaps or vague norms that require judges to conduct judicial law-finding (rechtsvinding) when resolving criminal cases. This research aims to analyze the position of the principle of legality as a legal limit to judicial authority and examine how far judicial law-finding can be carried out without violating the essential principles of criminal law. This study employs a normative legal research method with a statute approach, conceptual approach, case approach, and historical approach. The results demonstrate that the principle of legality plays a crucial role in restricting judicial interpretation to prevent the creation of new offenses that may harm defendants and to ensure punishment can only be imposed based on pre-existing laws. Nonetheless, judicial law-finding remains necessary to address contemporary crimes that are not yet regulated under statutory law. Therefore, a proportional balance between legal certainty and substantive justice is required so that the principle of legality and judicial law-finding can work synergistically within Indonesia’s criminal justice system.
PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 3/PUU-XXII/2024) Amalina Hasyyati; Fahri Erlangga; Faiz Aulia Rahman; Yemima Maharani Natassia; Irwan Triadi
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1123

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengukuhkan pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dijamin secara cuma-cuma oleh negara. Penelitian hukum normatif ini menelaah norma hukum positif dalam Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Sisdiknas, serta putusan tersebut untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) apakah pembebasan biaya dalam program wajib belajar 12 tahun dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional; dan (2) bagaimana peran negara memenuhi program itu pasca putusan. Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, disimpulkan bahwa MK telah melakukan expansive interpretation terhadap “wajib belajar” sehingga mencakup kewajiban negara membiayai seluruh jenjang dasar-menengah tanpa kecuali. Kewajiban konkuren pemerintah pusat-daerah harus diwujudkan melalui alokasi anggaran, regulasi teknis, dan mekanisme akuntabilitas yang mencegah praktik penarikan biaya ilegal. Putusan ini sekaligus menjadi kompas untuk harmonisasi peraturan turunan agar pendidikan benar-benar gratis, inklusif, dan nondiskriminatif.
PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 3/PUU-XXII/2024) Amalina Hasyyati; Fahri Erlangga; Faiz Aulia Rahman; Yemima Maharani Natassia; Irwan Triadi
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1123

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengukuhkan pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dijamin secara cuma-cuma oleh negara. Penelitian hukum normatif ini menelaah norma hukum positif dalam Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Sisdiknas, serta putusan tersebut untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) apakah pembebasan biaya dalam program wajib belajar 12 tahun dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional; dan (2) bagaimana peran negara memenuhi program itu pasca putusan. Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, disimpulkan bahwa MK telah melakukan expansive interpretation terhadap “wajib belajar” sehingga mencakup kewajiban negara membiayai seluruh jenjang dasar-menengah tanpa kecuali. Kewajiban konkuren pemerintah pusat-daerah harus diwujudkan melalui alokasi anggaran, regulasi teknis, dan mekanisme akuntabilitas yang mencegah praktik penarikan biaya ilegal. Putusan ini sekaligus menjadi kompas untuk harmonisasi peraturan turunan agar pendidikan benar-benar gratis, inklusif, dan nondiskriminatif.
Bendera Merah Putih Dalam Prespektif Bela Negara Tri Bowo Hersandy Febrianto; Isti Puspitasari; Yohana Sekar Pawening; Irwan Triadi
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i4.659

Abstract

The red and white flag is one of the national identities that symbolises the sovereignty of the Indonesian state. This research aims to explain the resistance raised by the community. The normative juridical approach method is an approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations. The results showed that state symbols, such as the red and white flag, have a deep meaning in Indonesia's national identity. Actions that denigrate the dignity of the state and its symbols can have a negative impact on the unity and pride of the community.
Co-Authors Abdil Azizul Furqon Abelmart Sihombing Achmed Sukendro Adiatma Nugroho Adinda Kusumaning Ratri Aditama Candra Kusuma Adnan Hasanudin Adnan Madjid Adnasohn Aqilla Respati Afandono Cahyo Putranto Agil Masyhur Akbar Ahmad Haris Junaidi Akhfa Kamilla Sulaeman Albert S. Limbong Aldy Mirozul Alisya Rahma Saebani Amalina Hasyyati Andi Sabila Putri Andre Rizaldy Angel Evelyn Angelica Nathaniella Aprilian Nurahsan Aprilian Nurahsan Ismail Arfah Naila Rahmah Ariel Lois Arif Pujawangsa Paksi Aslihatin Zuliana Aura Nasya Madhani Harahap Azelia Rizki Sarwono Azizah Arfah Azizah Azizah Balqis Tsabitah Azzahrah Bayu Giri Atmojo Bayu Suryadi Manggala Bella Intan Feronica Benedictus Haryo Gona Perdana Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar Brian Mochamad F. Christloy Totota Karo Karo Della, Ismarini Della Purnama Dhikma Heradika Dimas Yanuarsyah Ekko Harjanto Elvina Aretha Emaeve Nur Berliantari Eriz Syawaldi Erva Yunita Erviyanti Rosmaida Esi Anindya Azzahra EVI FITRIANI Exal Sinaga Fachri Hafizd Selian Fahri Erlangga Faiz Aulia Rahman FANDY GULTOM Fendy Oktavianto Frans Samuel Junero Butarbutar Gema Permana Rahman Ghifari Vioga Batubara Ghina Rhoudotul Jannah Giska Fajari Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Happy Sturaya Quratuainniza Hasanah, Nur Rizkiah Hendra Parulian Heru Yoga Pamungkas Ighna Ikrimah Ika Yanuar Ika Yanuar Margiyanti Indra Hendrawan Isma Isyana Isti Puspitasari Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Jaury Douglas Pardomuan Jimmi Dohar Pandapotan Khaila Aurellia Khofifah Pane Khofifah Pane Latisha, Najwa Ligina Tesalonika M. Adnan Madjid M. Reza Saputra Made Wipra Pratistita Mas Punky Hendra Wijaya Maulida Fitriani mirozul, aldy Mohammad Haikal Rasyid Muhamad Afifullah Muhammad Anwar Ibrahim Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Bintang Firdaus Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad Fahrudin Muhammad Rausyan Fikry Muhammad Yusuf Muda Azka Najwa Latisha Naue, Atiek Pratiwi Putri Nayara Dihati Nefrisa Adlina Maaruf Nirwasita Zada Paramesti Novaranty Zura Dwiputri Nurrachma Maharani Nurwidya Kusma Wardhani Osihanna Meita Kasih Paji Suwarno Pratistita, Made Wipra Pujo Widodo Putranto, Afandono Cahyo Putri Nabila Sahwahita Putri, Nabila Diara Raden Panji Rahmatullah Rafi Oktario Mahdi Rafqi Rafshanjani Dalimunthe Raka Haikal Rakhbir Singh Ramelan, Michael Sanrio Rania Adriane Desrina Ratu Wida Widyaningsih Suhandi Rayhan Syahbana Mahendra Raysha Aulia Fazila Retno Hariarti Retno Hariati Ricki Rahmad Aulia Nasution Risky Tara Nabita Sari Riyanto Riyanto Riyanto Riyanto Rofi Ayyasy Saskia Nursukma Saskia Nursukma Andriliani Satrio Wicaksono Adi Sefrina Linda Adilla Putri Slamet Tri Wahyudi Suryani Alawiyah Syabilal Ali Syahda Mauldiyani Talitha Aqiella Marsanthy Tasya Darosyifa Taufiqurrohman Syahuri Tirsa Putri Indira Tomi Khoyron Nasir Tri Bowo Hersandy Febrianto Tulus Mampetua Lumban Gaol Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Witasya Aurelia Sulaiman Yemima Maharani Natassia Yohana Sekar Pawening Yuli Mega Anggraeni Zahrah Rani'ah Delyananda