Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.099
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) COJ (Coastal and Ocean Journal) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Hukum Legalita Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik International Journal of Social Science and Humanity Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi IPSSJ J-CEKI
Irwan Triadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 110 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 110 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Wajib Militer Dalam Konteks Pertahanan Negara Dan Undang-Undang Dasar 1945 Tulus Mampetua Lumban Gaol; Irwan Triadi
Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 1 No. 3 (2023): September: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/garuda.v1i3.1368

Abstract

Compulsory Military Service has become the focal point of debate in the latest National Resource Empowerment Law (PSDN). Some argue that national defence, which forms the basis of compulsory military service, should not be confined solely to military contexts. However, on the other hand, many believe that a military approach is integral to national defence. The author employs a legal and national defence analysis to comprehend the conception of compulsory military service. The findings of the author's research indicate that mandatory military service is a mandate of the law and not voluntary, leaning towards a militaristic approach. Furthermore, the author asserts that all non-militaristic forms of national defense are valid, but a militaristic approach remains obligatory.
KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT TERHADAP ANCAMAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA mirozul, aldy; Irwan Triadi
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.9556

Abstract

The policy of utilizing marine sedimentation, one of which is the export of sea sand, has reappeared in Government Regulation Number 26 of 2023 concerning the Management of Sedimentation Products in the Sea. This government regulation on the utilization of sedimentation results in the form of sea sand and other sedimentary materials in the form of mud used for reclamation, government infrastructure development, infrastructure development by business actors and exports as long as domestic needs are met. Normative legal research or library legal research, with a statutory regulation approach. The nature of this research is normative juridical because the researcher will carry out an analysis of the regulations regarding the use of sedimentation with other laws and regulations. The results of research on the policy for implementing sea sand exports as stated in Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea has the potential to cause marine environmental problems and impact the loss of small islands which indirectly threatens the defense and security of the Indonesian state
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Usia Lanjut di Bidang Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Jaury Douglas Pardomuan; Irwan Triadi
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024): November: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i6.545

Abstract

The percentage of elderly people (seniors) in Indonesia is expected to continue to increase due to various factors, such as declining birth rates and improved life expectancy. Under these circumstances, the integration of seniors in development is crucial. Elderly individuals often experience health-related issues, and ideally, the state should be present to provide adequate health services for them. However, based on the research conducted, there are still many shortcomings in the legal framework to ensure the health and well-being of the elderly. Moreover, the de facto dissolution of the National Commission for the Elderly has created a gap in the entity directly responsible for advocating the development of a healthcare system for seniors. This study was conducted using the normative juridical method, with the main finding that legal reform is necessary to ensure that the current legal product, namely Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare, can be updated and Law No. 17 of 2023 should be revised to ensure better health and welfare for the elderly.
Tinjauan Kritis Terhadap Peran Hukum Tata Negara Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Konstitusional Akhfa Kamilla Sulaeman; Irwan Triadi
MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 5 (2024): Juni
Publisher : PT PUBLIKASI INSPIRASI INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/merdeka.v1i5.1332

Abstract

Penelitian ini menyajikan sebuah tinjauan kritis terhadap peran hukum tata negara dalam konteks pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional pada era kontemporer. Dengan mempertimbangkan dinamika perubahan politik, sosial, dan ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh hukum tata negara dalam menegakkan fondasi konstitusional suatu negara. Melalui pendekatan analitis, penelitian ini mengeksplorasi dampak kebijakan dan putusan hukum terkini terhadap keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, serta menjaga integritas konstitusi. Melalui pemahaman mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang relevan, penelitian ini mencermati bagaimana interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip konstitusional telah berkembang seiring waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, kegiatannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul yang bersifat kepustakaan. Dengan menganalisis perubahan normatif dan interpretatif, penelitian ini menggali perspektif baru terkait efektivitas hukum tata negara dalam memastikan perlindungan hak-hak warga negara dan menjaga keseimbangan antarkekuasaan di dalam sistem pemerintahan. Serta, penelitian ini mencoba memberikan solusi konstruktif untuk memperbaiki dan memperkuat kerangka hukum tata negara, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan dinamika zaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran kritis hukum tata negara dalam menghadapi tantangan kontemporer, sekaligus menawarkan pandangan untuk memperkuat landasan konstitusional suatu negara.
Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara Aura Nasya Madhani Harahap; Irwan Triadi
MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 5 (2024): Juni
Publisher : PT PUBLIKASI INSPIRASI INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/merdeka.v1i5.1333

Abstract

Penyalahgunaan kekuasaan, khususnya oleh pejabat negara memiliki dampak yang mendalam dan luas dalam kehidupan masyarakat. Tulisan ini mengeksplorasi penyebab dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara, serta dampaknya terhadap negara dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Bahan pustaka yang digunakan berupa buku, jurnal, referensi dari internet, dan beberapa aturan dalam undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan dalam mengendalikan kekuasaan, lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum, serta tuntutan ekonomi menjadi faktor yang mendasari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling sering terjadi di kalangan pejabat negara, dan terbukti adanya pelanggaran HAM yang terjadi dalam institusi keamanan negara. Akibat yang terjadi dari beberapa fenomena tersebut adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan instansinya, dan bertambahnya kerugian keuangan negara. Hasil-hasil dari temuan ini menekankan perlunya mekanisme pengawasan hukum yang kuat demi membangun tata kelola pemerintahan yang transparan untuk memberantas tindakan penyalahgunaan kekuasaan.
Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Muhammad Yusuf Muda Azka; Irwan Triadi
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i2.316

Abstract

Analysis of environmental impacts and environmental law are one unit so that humans, when carrying out development, do not damage the territory or environment where creatures live side by side. The aim of this research is to determine the role of environmental impact analysis and environmental law in environmental management in Indonesia. The method used in this writing, namely the normative juridical method, is research aimed at finding and formulating legal arguments through analysis of the subject matter by conducting research based on literature and analyzing primary legal materials and secondary materials which is carried out by studying statutory regulations and literature. others in the form of books, journals, research results related to problems, namely the Role of Environmental Impact Analysis and Environmental Law in Damaging Environmental Management in Indonesia. Preventive environmental law enforcement aims to prevent environmental damage and/or pollution. Regulations regarding environmental protection and enforcement are contained in Law Number 32 of 2009.
Aspek Hukum Rencana Pulau Sampah di Jakarta Satrio Wicaksono Adi; Irwan Triadi
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): September : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i3.441

Abstract

The waste problem is a problem that has never been resolved until now, especially in the Jakarta area. Every year this problem is unstoppable, giving rise to new problems from health problems, environmental problems, social problems and other problems. Of course, this problem needs the right solution so that waste management and processing according to the mandate of Law 18 of 2008 can run well. One solution offered by the Jakarta regional government is to relocate the waste processing site in Bantargebang to a new place which will later be built into a waste island. This type of research uses normative legal research, which is research carried out by examining the laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem. Normative research is often referred to as doctrinal research, namely research whose object of study is legal and regulatory documents and library materials. In normative research, law is seen as synonymous with written norms, which are created and promulgated by authorized institutions or officials and reviews law as a normative system that is autonomous, independent, closed and detached from real community life. From the solutions offered by the Jakarta regional government that can create "two blades", the first thing that can be seen is that the formation of a waste island is a solution step for handling waste that is currently occurring and also raises the question of how to move existing waste to the waste island. Therefore, appropriate regulations are needed if this plan is later realized. This research method is normative legal research, which is research carried out by examining the laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem.
Efektivitas Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Udara Di Wilayah Industri Syabilal Ali; Adiatma Nugroho; Jimmi Dohar Pandapotan; Irwan Triadi
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2024): September : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i3.527

Abstract

Indonesia's land is not doing well now, because there is a lot of pollution, especially air pollution, which is very worrying. It was proven that in Jakarta in 2021, for 3 (three) days, the sky in Jakarta was covered with fog, which turned out to be pollution. It was created by the people of Jakarta, starting from factory fumes, then motor vehicle fumes. Based on the example above, there are actually regulations that regulate the monitoring and/or control of fumes coming out of factories or motorized vehicles, but up to now there are still many people being overlooked regarding air pollution. The method used in this research is normative juridical or library research, with a statutory approach to issues. That protection for the public against air pollution in general already exists in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management Jo. Government Regulation Number 41 of 1999 concerning Control of Air Pollution, but the implementation regarding law enforcement by Environmental Law Enforcers is not optimal, so there is a need for cooperation between the community and the government.
Analisis Yuridis Perizinan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Muhammad Anwar Ibrahim; Irwan Triadi
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (2024): September: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i5.369

Abstract

Investment is one of the ways Indonesia can develop economic growth to realise a golden Indonesia by becoming the fifth largest economic power in the world. With that, Indonesia needs to regulate and make regulations that can facilitate investment by making the Job Creation Law. With the birth of the work copyright law by concocting, combining, deleting and changing several laws into one form of applicable law, namely omnibus law. Thus I conducted research through a normative juridical approach based on primary legal materials by using statutory materials and conceptual approaches by tracing legal materials using analytical study techniques and quantitative studies. From the results of the study found that the copyright law relating to environmental permits did not result in changes and is still relevant to the previous rules. Then the changes that occur only relate to environmental approval which is facilitated in order to simplify environmental licensing by integrating with the licensing system also strengthens the law indirectly.
Penegakan Hukum Terhadap Pihak Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan Isma Isyana; Rafqi Rafshanjani Dalimunthe; Irwan Triadi
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (2024): September: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i5.377

Abstract

Hospitals as one of the health service providers cannot be separated from the lives of people who always want to maintain their health. Every hospital must maintain cleanliness because it is a place used as a health facility. Hospital is a type of health service business to the community which certainly produces a lot of waste including hazardous waste in its operational activities. Just like settlements, hospitals also produce a lot of waste and perhaps more. It is difficult to manage B3 waste on their own, so not a few hospitals use B3 waste management services to other parties who of course still have to have a permit from the relevant agency to be able to manage B3 waste. Third parties in managing hospital B3 waste still have responsibilities to the hospital. Government efforts in providing environmental protection and management, and preventing environmental pollution are by providing administrative sanctions, criminal sanctions, civil sanctions. With the sanctions given to people or parties who commit environmental pollution, it is hoped that it can provide a deterrent effect to be better and wiser in managing the waste from their activities in order to preserve the environment and free the environment from pollution.
Co-Authors Abdil Azizul Furqon Achmed Sukendro Adiatma Nugroho Adinda Kusumaning Ratri Aditama Candra Kusuma Adnan Hasanudin Adnan Madjid Adnasohn Aqilla Respati Afandono Cahyo Putranto Agil Masyhur Akbar Ahmad Haris Junaidi Akhfa Kamilla Sulaeman Albert S. Limbong Aldy Mirozul Alisya Rahma Saebani Anang Puji Utama Andi Sabila Putri Andre Rizaldy Angel Evelyn Angelica Nathaniella Aprilian Nurahsan Aprilian Nurahsan Ismail Arfah Naila Rahmah Ariel Lois Arif Pujawangsa Paksi Aslihatin Zuliana Aura Nasya Madhani Harahap Azelia Rizki Sarwono Azizah Arfah Azizah Azizah Balqis Tsabitah Azzahrah Bayu Suryadi Manggala Bella Intan Feronica Benedictus Haryo Gona Perdana Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar Brian Mochamad F. Christloy Totota Karo Karo Della, Ismarini Della Purnama Dimas Yanuarsyah Ekko Harjanto Elvina Aretha Emaeve Nur Berliantari Eriz Syawaldi Erva Yunita Erviyanti Rosmaida EVI FITRIANI Exal Sinaga Fachri Hafizd Selian FANDY GULTOM Fendy Oktavianto Frans Samuel Junero Butarbutar Gema Permana Rahman Ghifari Vioga Batubara Ghina Rhoudotul Jannah Giska Fajari Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hendra Parulian Heru Yoga Pamungkas Ighna Ikrimah Ika Yanuar Ika Yanuar Margiyanti Ilman Hadi Indra Hendrawan Isma Isyana Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Jaury Douglas Pardomuan Jimmi Dohar Pandapotan Latisha, Najwa Ligina Tesalonika M. Adnan Madjid M. Reza Saputra Made Wipra Pratistita Maulida Fitriani mirozul, aldy Mohammad Haikal Rasyid Muhamad Afifullah Muhammad Anwar Ibrahim Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad Fahrudin Muhammad Rausyan Fikry Muhammad Yusuf Muda Azka Najwa Latisha Naue, Atiek Pratiwi Putri Nayara Dihati Nefrisa Adlina Maaruf Novaranty Zura Dwiputri Nurrachma Maharani Nurwidya Kusma Wardhani Osihanna Meita Kasih Paji Suwarno Parluhutan Sagala Pratistita, Made Wipra Pujo Widodo Putranto, Afandono Cahyo Putri, Nabila Diara Raden Panji Rahmatullah Rafi Oktario Mahdi Rafqi Rafshanjani Dalimunthe Raka Haikal Rakhbir Singh Ramelan, Michael Sanrio Ratu Wida Widyaningsih Suhandi Rayhan Syahbana Mahendra Raysha Aulia Fazila Retno Hariarti Retno Hariati Ricki Rahmad Aulia Nasution Risky Tara Nabita Sari Riyanto Riyanto Riyanto Riyanto Rofi Ayyasy Saskia Nursukma Saskia Nursukma Andriliani Satrio Wicaksono Adi Sefrina Linda Adilla Putri Slamet Tri Wahyudi Suryani Alawiyah Syabilal Ali Syahda Mauldiyani Tasya Darosyifa Taufiqurrohman Syahuri Tirsa Putri Indira Tomi Khoyron Nasir Tri Bowo Hersandy Febrianto Tulus Mampetua Lumban Gaol Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Weko Satya Guntoro Witasya Aurelia Sulaiman Yohana Sekar Pawening