Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.529

P-Index

This Author published in this journals

Witro, Doli

Unknown Affiliation

Author-ID : 1251143

Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam Doli Witro
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 17 No. 1 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Manusia, dalam menunaikan hak dan kewajibannya terhadap sesama anggota masyarakat, tentunya tidak lepas dari ikatan ketergantungan satu sama lain. Banyak interaksi dan kerjasama yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidunya. Sebagai seorang muslim yang memeluk agama Islam dalam melakukan transaksi jual beli tentunya harus sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat, dan juga bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Jual beli sudah terjadi sejak masa dahulu, namun masih bertahan hingga kini, begitupun di Desa Koto Padang. Desa Koto Padang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah kampung, Kota Sungai Penuh. Desa ini mempunyai kerajinan tangan yaitu pandai besi. Para saragi sebelum memasarkan parang keluar daerah mencari dan mendatangi tukang sahoh terlebih dahulu untuk membeli parang. Pada saat terjadi transaksi, maka dengan sendirinya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika permintaan parang banyak, dengan sendirinya terjadi kelangkaan, pada saat yang bersama ada sebagian tukang sahoh yang melakukan penumpukan parang untuk meningkatkan harga. Kelangkaan parang terjadi karena banyaknya permintaan dari laur daerah sedangkan tukauh terlambat mengeluarkan pesanan parang yang dipesan oleh tukang sahoh. Pada saat jumlah parang stabil dijual dengan harga Rp. 500.000 perkodi semua tukang sahoh menjual dengan harga yang sama. Tetapi ketika terjadi kelangkaan parang, tukang sahoh yang melakukan penumpukan parang tadi, menjual dengan harga Rp. 550.000 perkodi sedangkan dia menpunyai persediaan parang yang cukup banyak dan tidak mau kurang dengan harga yang sebesar itu. Berdasarkan objek, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penyajian data dilakukan secara naratif deskriptif. Sumber data ada dua yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumenter. Adapun teknik analisis data digunakan adalah teknik analisis yang dikemukan oleh Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini penulis rasa penting untuk dikaji, melihat permasalahan tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Setelah kajian ini dilakukan penulis berharap dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi tukang sahoh dan saragi dalam melakukan jual beli parang di Desa koto Padang.

JUAL BELI MURABAHAH PERSPEKTIF REGULASI DAN PRAKTIK DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Muhamad Izazi Nurjaman; Doli Witro; Sofian Al Hakim
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

One of the financing instruments developed by Islamic Financial Institutions (LKS) is the murabahah contract. Murabahah financing is a contract that dominates the financing process compared to other contracts. Various regulations support murabahah financing operations in LKS, such as the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), the Circular Letter of the Financial Services Authority, Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and various other regulations. The number of regulations that usually regulate always found multiple problems. One of them is the overlapping regulations that make a regulated object confusing policy implementers and the public. This study aims to explain the position of the murabahah contract based on the regulations that govern it to strengthen the statement of the murabahah contract in Islamic Financial Institutions. This article is legal research that uses a juridical-normative approach. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the analysis show that there are various regulations governing murabahah financing. The substance of the regulation refers to the fiqh muamalah maliyyah, which was transformed into the Fatwa of the MUI DSN. From these various regulations, there is a harmonization of regulations that are mutually complementary to each other, according to their functions. This is an indication of the harmonization that occurs between Indonesian Sharia Bank (BSI) regulations.

KONTESTASI MARKETPLACE DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI: ANALISIS STRATEGI PROMOSI TOKOPEDIA, SHOPEE, BUKALAPAK, LAZADA, DAN BLIBLI DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL Doli Witro; Muhamad Izazi Nurjaman; Dena Ayu; Camelia Sofwan Al-Rasyid
OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Fattahul Muluk Papua

Berbagai promo dan iklan yang ditawarkan marketplace berimplikasi terhadap minat masyarakat untuk belanja online. Dengan berbagai macam promo dan iklan tersebut, terlihat adanya kontestasi antar marketplace untuk menarik minat pembeli, baik Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Penelitian ini membahas tentang kontestasi antar marketplace dalam melakukan promo dan iklan dalam dunia digital pada era pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontestasi yang terjadi antara berbagai macam marketplace dalam melakukan strategi promo maupun iklan di dunia digital. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis yang dikenalkan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kontestasi marketplace yang sudah tersistem menjadi sebuah kontestasi yang positif dalam rangka mempertahankan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat di era pandemi saat ini.

Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah Dena Ayu; Mursal Mursal; Doli Witro
Muqaranah Vol 6 No 1 (2022): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v6i1.11676

Abstract: This paper discusses fuqaha's view of the mudharabah system in fiqh and Islamic banking. This discussion is critical because the mudharabah contract is one of the contracts that can help the community in conducting economic transactions through Islamic banking. This article aims to oversee the mudharabah contract in fiqh and the mudharabah system in Islamic banking. The research method used is the library research method. The research data used is qualitative. The collection is carried out from several sources for reference, such as books, both online and in print, scientific articles downloaded from journals, fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), regulations from the Financial Services Authority (OJK) and other data sources. Data analysis techniques used are data condensation, data presentation, and concluding. The results of the analysis show that the mudharabah contract, according to the majority of Fuqaha, is a contract made by two parties who interact with each other, and one of them becomes the investor and surrenders his assets to share/manage, and the profits will be divided according to what has been determined. In Islamic banking, the mudharabah contract is divided into two forms: a system and a product.

ISLAM DAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL BAGI GENERASI MILENIAL: TELAAH SURAT AL-’ASR Wiji Nurasih; Mhd. Rasidin; Doli Witro
Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Vol 16 No 1 (2020)
Publisher : Komunitas Dosen Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/al-mishbah.Vol16.Iss1.194

This research was conducted with the aim of exploring the content of Al-Quran surah al-’Asr and contextualizing it in order to respond to phenomena in millennial generation that are increasingly inseparable from communication activities through digital technology (social media) especially gadgets. Carefully public relations and gadgets have changed many settings ranging from moral values, culture, mindset, and so forth. In addition to the various benefits, the existence of social media has also been a trigger for various social problems that are counter to peace. Against this background, in this study, the authors sought to examine the Surah al-’Asr, whose contents will be formulated to be guidelines for how smart in optimizing social media. This qualitative research will use the Al-Quran hermeneutic approach that was initiated by Fazlur Rahman, namely the double movement theory. This method emphasizes to find universal values so that the results of interpretations are progressive and can be applied in various contexts of space and time. From this research, it was obtained that Surah al-’Asr, if contextualized, could be obtained from him three moral ideals as proposed by Rahman. If all three are embedded in the consciousness of every human being, then this can be a solution for world peace. In the context of social media efforts that can be done is to optimize it as efficiently and effectively as possible for good and usefulness and to convey all things that are not contrary to the truth and human values.

The Mapping Verses and Application of the Linguistic Approach and Ushul Fiqh Toward the Law of Adultery Rasidin, Mhd.; Witro, Doli; Diana, Rahmi; Muna, Moh. Nailul; Sidqi, Imaro; Daini, Hening Sukma
El-Mashlahah Vol 14 No 1 (2024)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v14i1.7354

It becomes a dilemma when Muslim communities cannot apply Islamic criminal law. In fact, a law is not only to be understood but also believed to be true by Muslims themselves. So, it is appropriate that the punishment for adultery is less likely to have a deterrent effect on the perpetrator. This is because, apart from conventional criminal law being poorly understood by the Muslim community, the sanctions are also quite light so that the deterrent effect desired by law enforcers cannot be realized. This research aims to analyze adultery law by applying linguistic approaches and ushul fiqh to adultery law. This type of research is normative law using a language and ushul fiqh approach. The data sources were primary and secondary, while data collection techniques were observation and literature study. The results of this research show that adultery is analyzed using a language and ushul fiqh approach is the perpetrator of a criminal act who deliberately commits the elements of inserting male genitalia into female genitalia (in intercourse), which is unlawful according to the substance of the act, not because subḥāt and women bring lust. The punishment for adultery is to jilīd one hundred times. This penalty can be applied if the legal action has been legal before the court by presenting four witnesses. The stipulated punishment cannot be changed with other types of punishment because the punishment is regulated by the text of the Al-Quran.

NAHDLATUL ULAMA IN FACING THE GUIDE DEMOCRACY 1959-1965: An Overview of Social and Political Factors Hidayat, Asep Achmad; Nurjaman, Andri; Ahmad, Jafar; Witro, Doli; Alghani, Raid
Jurnal Lektur Keagamaan Vol 20 No 2 (2022): Bahasa Inggris
Publisher : Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage, Agency for Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

ABSTRACT Nahdlatul Ulama is one of the Islamic political parties that took part in the national political arena during President Soekarno's time from parliamentary democracy to the transition period from parliamentary democÂracy to guided democracy. NU's progress was closely related to its social and political factors which required NU to accept and integrate into President Soekarno's new government system. This paper aims to reveal the social and political factors that enabled NU to face and then accept guided democracy. This article employed a qualitative approach, particuÂlarly the historical study method. In tracing the socio-religious history in this study, the stages of heuristics, criticism, interpretation and historiogÂraphy were taken. The results showed that NU's social factors in dealing with guided democracy were due to the presence of the PKI which was so strong in national politics and so close to President Soekarno. To deal with the PKI, like it or not, NU had to enter the government in order to resist the PKI and divert President Soekarno's inclination towards NU. MeanÂwhile, the political factor was to maintain NU's position in government, where had always received a share. NU efforts were done solely to protect Muslims, especially ahlussunnah waljamaah an-nahdliyah. Keywords: Guided Democracy, Nahdlatul Ulama, Socio-Political Factors. Â ABSTRAK Nahdlatul Ulama merupakan salah satu partai politik Islam yang berkiprah di kancah perpolitikan nasional masa Presiden Soekarno sejak demokrasi parlementer bahkan mampu bertahan pada masa transisi dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Hal ini karena ada faktor sosial dan politik yang mengharuskan NU menerima dan masuk pada sistem pemerintahan baru Presiden Soekarno. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap faktor sosial dan politik yang memungkiakan NU menghaÂdapi dan kemudian menerima demokrasi terpimpin. Artikel ini menggunaÂkan pendekatan kualitatif, dengan metodi studi sejarah. Dalam meneluÂsuri sejarah sosial keagamaan dalam penelitian ini, ditempuh tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjuÂkan bahwa faktor sosial NU dalam menghadapi demokrasi terpimpin karena adanya eksistensi PKI yang begitu kuat dalam politik nasional dan kedekatannya dengan Presiden Soekarno. Untuk menghadapi PKI maka NU mau tidak mau harus masuk dalam pemerintahan dalam rangka membendung PKI dan mengalihkan kecenderungan Presiden Soekarno kepada NU. Sedangkan faktor politik adalah untuk mempertahankan kedudukan NU di pemerintahan yang sejak zaman demokrasi parlementer NU selalu mendapatkan jatah, hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga dan melindungi umat Islam khususnya ahlisunnah waljamaah an-nahdliyah. Â Kata kunci: Demokrasi Terpimpin Faktor Sosial-Politik, Nahdlatul Ulama.

Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata Witro, Doli; Rasidin, Mhd.; Nurjaman, Muhamad Izazi
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol. 6 No. 1 (2021): Asy-Syar'iyyah Juni 2021
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v6i1.1611

When discussing syara’ law, it is always bound by four things, namely al-Hakim, law, mahkumalaih, and mahkumfih. In various legal studies, there are various views in determining that a person can be subject to law, or in other words, capable of law. In essence, everyone is a good bearer, that is, someone who has rights and obligations. Rights bearers are also known as legal subjects. The term legal subject in the discipline of Islamic law is mentioned as mahkumalaih. If there is a legal subject, it will always go hand in hand with a legal object. In the discipline of Islamic law, the object of the law is also called mahkumfih. This article aims to discuss mahkumalaih and mahkumfih in the discipline of Islamic law. The study uses a qualitative approach that is a literature review. The materials for this article were obtained from books, journals, and internet websites related, namely mahkumalaih, and mahkumfih. The data analysis techniques used were data presentation, data reduction, and conclusion drawing. The findings showed that mahkumfih is a legal object or is interpreted as an act of mukallaf based on Allah and the Prophet’s command. In the discussion of legal objects, it cannot be separated from the legal subject. In ushulfiqh the subject of law is called mahkumalaih.

Klasifikasi Akad Tabarru’: Implementasi Akad Qardh Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia Ayu, Dena; Arzam, Arzam; Witro, Doli
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol. 7 No. 1 (2022): Vol 7 No 1 (2022): Asy-Syar'iyyah Juni 2022
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v7i1.2278

This article discusses the classification of tabarru’ contracts and the implementation of qardh contracts on the take over in Indonesian Islamic banks. The research method used in this article was qualitative research method. Data were collected by using literature study technique. Data were collected from several sources as references such as books, articles, and other data sources. Data analysis techniques used were data condensation, data presentation, and drawing conclusions. This article reveals that the tabarru’ contract is a contract that is applied with the concept of helping each other in order to achieve goodness. There are several classifications of tabarru’ contracts, namely the concept of guaranteeing money (qardh, rahn, hiwalah), guaranteeing oneself (kafalah, wakaalah, wadi’ah) and giving something (hibah, hadiah, wakaf, ZIS). This classification makes it easy to understand the concepts and implementation of the tabarru contract in life, but still prioritize the common good. The implementation of the qardh contract on the take over at Bank Syariah Indonesia provides convenience to customers who need assistance in transferring debt to conventional financial institutions. The existence of qardh facilities on the principle of helping each other remains sticking to the rules of the Sharia. Artikel ini membahas tentang klasifikasi akad tabarru’ serta implementasi akad qardh atas take over di bank syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari beberapa sumber untuk dijadikan referensi seperti buku-buku, artikel, dan sumber data yang lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Artikel ini mengungkapkan bahwa akad tabarru’ merupakan akad yang diterapkan dengan konsep saling tolong menolong dalam rangka mencapai kebaikan. Ada beberapa klasifikasi akad tabarru’ yaitu konsep menjamin uang (qardh, rahn, hiwalah), menjamin diri (kafalah, wakaalah, wadi’ah) dan memberikan sesuatu (hibah, hadiah, wakaf, ZIS). Klasifikasi tersebut memberikan kemudahan untuk memahami konsep-konsep dan pengimplementasian akad tabarru’ dalam kehidupan, dengan tetap mengedepankan kemaslahatan bersama. Implementasi akad qardh atas take over di Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan terhadap nasabah yang membutuhkan bantuan terhadap pengalihan hutang terhadap lembaga keuangan konvensional. Adanya fasilitas qardh atas prinsip tolong menolong dengan tetap berpegang teguh pada aturan syariat.

TITLE WALIYUL AMRI ADH-DHARURI BI SYAUKAH AS NU’S SUPPORT TO SOEKARNO IN GUIDED DEMOCRACY 1959-1965 Asa’ari, Asa’ari; Ahmad, Jafar; Nurjaman, Andri; Witro, Doli; Alghani, Raid
Analisa: Journal of Social Science and Religion Vol 7, No 2 (2022): Analisa: Journal of Social Science and Religion
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18784/analisa.v7i2.1784

The Nahdlatul Ulama Party is one of the Islamic parties that became a loyalist party to President Soekarno during the implementation of guided democracy. This is because the political strategy used by the NU Party is a realistic political strategy and tends to be accommodating and cooperative in dealing with President Soekarno’s new political situation, namely guided democracy. So that after the NU Party decided to accept guided democracy, the return of the 1945 Constitution, and the Nasakom and Manipol-Usdek, the NU party supported the leadership of President Soekarno, one of its supports was the awarding of a charter with the title waliyul amri adh-dharuri bi syaukah from Nahdlatul Ulama to President Soekarno. This paper aims to reveal the waliyul amri adh-dharuri bi syaukah title charter as moral support from the Nahdlatul Ulama Party to the leadership of President Soekarno during the guided democracy. The method used in this study is the historical method, while the approach used is the hermeneutic theory of Paul Ricoeur. The results of the study show that the waliyul amri adh-dharuri bi syaukah charter is a form of moral support from the Nahdlatul Ulama Party for the leadership of President Soekarno, so it has legitimized that the government led by President Soekarno himself is a legitimate government according to the eyes of fiqh law. This charter is also the basis for acceptance and support from the NU Party for President Soekarno and his guided democracy.

Co-Authors Abda Abda Abdullah Firdaus Abdullah, Fadli Daud Afan, Marjai Ahmad Fikri Ahmad, Jafar Ahmad, Sabarudin Al-Hakim, Sofian Al-Rasyid, Camelia Sofwan Alamin, Nurul Alfikri, Annisa â€˜Alwiyah Alghani, Raid Ali Hamzah Alwis Alwis Anisah Agustina Ardi, Muh Zaitun Arhamzah, Tashdieq Ulil Amri Ariyanti, Sari Asaâ€™ari, Asaâ€™ari Asa’ari, Asa’ari Aulia, Ajeng Hijriatul Ayi Yunus Rusyana Ayu, Dena Bahari, Lalu Pradipta Jaya Baskoro, Aji Binti Rosli, Roslieza Burhanudin Burhanudin Busni, Darti Camelia Sofwan Al-Rasyid Daini, Hening Sukma Dena Ayu Dena Ayu Diana, Rahmi Eka Putra Ermawan, Muhammad Zakky Ubaid Evi Muafiah Fachry Abda El Rahman Fadli Daud Abdullah Faizin Fathurrahman, Hamdan Fitri Yanti Hakim, Atang Abdul Hakim, Sofian Al- Harisah Helmina Helmina, Helmina Hermanto Harun Hetri Yulianti Hibaturohman, Iib Hida, Manarul Hidayat, Asep Achmad Hulaiva Pary Iffah Al Walidah Iffaty Nasyiah, Iffaty Iim Septiana Ilahi, Restu Prana Imaro Sidqi Indianto S., Dimas Intania, Naila Iwan Setiawan Izazi Nurjaman, Muhamad Jalaluddin, Mufti Labib Jalwis, Jalwis Januri, Muhammad Fauzan Jefry Tarantang Juniawan, Hendro Kartika Juraidi, Juraidi Kesi Afrilia Khairuddin Koko Komaruddin, Koko Kustiawan, Muhamad Taufik Latifah, Ainiyatul M. Athoillah, M. Maimunah, Maimunah Mandala, Ican MARIA BINTANG Mhd. Rasidin Misbahul Munir Makka Mohammad Hidayaturrahman Mubarok, Anas Bayan Muhamad Agus Soleh Muhamad Izazi Nurjaman Muhamad Izazi Nurjaman Muhamad Sadi Is Muhamad Yusuf, SE., M.Si. Muhammad Nur Muna, Moh. Nailul Nadhif Muhammad Mumtaz Nasrulloh, Muhammad Natardi, Natardi Neni Nuraeni, Neni Nisa, Siti Maymanatun Novia Nurfadila Nurasih, Wiji Nurdiansyah, Rifqi Nurjaman, Andri Nurjaman, Muhamad Izazi Ohira, Norman Oviensy, Vegia Pelu, Ibnu Elmi A.S. Pelu Pitriani Pitriani, Pitriani Pradja, Juhaya S. Purwaningsih, Rahma Fitria Putra, D.I. Ansusa Putri, Luqyana Azmiya Ramdhani, Indra Rasidin, Mhd. Ridha DS, Muhammad Rismanuddin Saepudin, Dindin Sahid, Mualimin Mochammad Samsul Bahri Santosa, Tomi Apra Setyawan, Rahmad Sidqi, Imaro Sofian Al Hakim Sofwan Al-Rasyid, Camelia Sri Juwita, Sri Suci Indah Sari Sugiantiningsih, Anak Agung Putu Sumanti, Eva Syafnan Syafnan Syahbani, Fatimatuz Zahro Mulia Syahid Mujahid Wiwaha syukrawati, syukrawati Tajul Arifin TATI NURHAYATI Ubaid, Ahmad Hasan Ulum, Kefi Miftachul Wiji Nurasih Yanti , Betria Zarpina Yessy Gusminalita Zaenuddin Hudi Prasojo Zarkani, Moh. Zufriani Zufriani Zufriani, Zufriani Zulfatun Inayah

Title

Found 85 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 85 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 85 Documents
Search