Integrasi tiga kebijakan utama dalam Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem rujukan berbasis kompetensi, dan sistem pembayaran iDRG, menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas, keadilan, dan efisiensi layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana ketiga kebijakan tersebut saling terintegrasi menggunakan kerangka Walt & Gilson serta mengevaluasi dampaknya terhadap manajemen rumah sakit, kepuasan peserta, dan pembiayaan nasional. Metode yang digunakan adalah tinjauan dokumen kebijakan dan analisis literatur resmi dari Kemenkes, BPJS Kesehatan, DJSN, serta fasilitas layanan kesehatan. Analisis menyoroti tujuan dan isi kebijakan, latar belakang dan dinamika eksternal, proses perumusan dan implementasi, serta aktor kunci yang terlibat. Hasil kajian menunjukkan setiap kebijakan mendukung peningkatan ekuitas, mutu layanan, dan efisiensi klaim, namun harmonisasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan tetap diperlukan. Rekomendasi terkait strategi kolaborasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantauan implementasi diharapkan dapat memperkuat efektivitas kebijakan serta keberlanjutan JKN di Indonesia.Kata Kunci: Kelas Rawat Inap Standar; sistem rujukan; iDRG; JKN; kebijakan Kesehatan