Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Swara Bhumi Academica REKAYASA Proceeding SENDI_U The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Jurnal Biologi Tropis Albacore : Jurnal Penelitian Perikanan Laut Halu Oleo Law Review Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Aquasains : Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Sciences) Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education JPGMI (Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Multazam) Borneo Law Review Journal Jurnal Pembelajaran dan Biologi Nukleus Jurnal Educatio FKIP UNMA Jurnal Akuakultura Universitas Teuku Umar Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Jurnal Laot Ilmu Kelautan JURNAL USM LAW REVIEW Target : Jurnal Manajemen Bisnis Abdi Kami : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Law and Economics Review MOTIVASI Jurnal Manajemen dan Bisnis Jurnal Biosense KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia Society : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Tsaqofah: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Media Akuakultur Indonesia Jurnal SIAR ILMUWAN TANI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Semarang Law Review Journal of Fish Health Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Jurnal Pepadu Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan DINAMIKA: Jurnal Manajemen Akuntansi, Bisnis dan Kewirausahaan Lokomotif Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Intellectual Law Review (ILRE) Journal of Language Intelligence and Culture Alpatih: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Masyarakat: Jurnal Pengabdian Jurnal Legislasi Indonesia Journal Juridisch Journal of Software Engineering And Technology
Muhammad Junaidi
Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 120 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 120 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
KONSTITUSIONALISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAKU SECARA IDEAL Riana, Rati; Junaidi, Muhammad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i4.261

Abstract

Pembakuan bahasa hukum sesuai dengan tatanan pembentukan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dinafikkan. Prinsip-prinsip capaian peraturan perundang-undangan yang konstitusional tidak dapat memisahkan persoalan pembentukan suatu peraturan yang baik dan benar sebagai bentuk cita ideal negara hukum yang bercirikhaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa keyakinan dalam bernegara. Dalam padanan istilah tersebut juga menjadi penegas bahwa kebenaran dan keadilan hukum di dalam rechtsstaat (negara hukum) lebih berpijak atau berkecenderungan menggunakan ukuran formal, sehingga tercapainya keadilan dapat dicapai melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Chabib Faturrohman, Muhamad; Sudarmanto, Kukuh; Junaidi, Muhammad; Sukimin, Sukimin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6763

Abstract

The purpose of this writing is to review and know the supervisory function of the DPRD, to determine the answer and problem solving to obstacles or obstacles in the supervision of the DPRD, in the implementation of regional regulations and mayoral regulations in the city of Semarang. Functions, duties, authority of the DPRD of Semarang city play less optimally or less maximally carry out the function of supervision on the implementation of local regulations and mayoral regulations. So that the supervisory function carried out by the DPRD has not been or is not felt by the community which raises the assumption that dprd supervision is less effective and not in accordance with the expectations of the community. The results showed that there is still weak supervision by the DPRD, against local regulations or mayoral regulations, indicated there are still local regulations or regulations that conflict with the regulations above, Then the constraints in the supervisory function of the number of members of the Semarang city DPRD have not understood the supervisory function of the implementation of regional regulations and mayoral regulations due to their educational background and still attach importance to political groups or parties. Maximize or improve in carrying out the supervisory function of the Semarang city DPRD against local regulations and mayoral regulations, in accordance with Law number 23 of 2014 concerning local government. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan mengetahui fungsi pengawasan DPRD, untuk menentukan jawaban dan pemecahan masalah terhadap kendala atau hambatan dalam pengawasan DPRD, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Semarang.Fungsi, tugas, wewenang DPRD kota Semarang kurang berperan secara optimal atau kurang maksimal mengemban fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota. Sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum atau tidak dirasakan oleh masyarakat yang menimbulkan anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih Lemahnya pengawasan oleh DPRD, terhadap peraturan daerah atau peraturan walikota, diindikasi masih ada peraturan daerah atau perwal yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, Kemudian kendala dalam fungsi pengawasan banyaknya Anggota DPRD kota Semarang belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dikarenakan oleh latar belakang Pendidikan dan masih mementingkang kelompok atau partai politik. Maksimalkan atau tingkatkan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD kota Semarang terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Nurkholis, Nurkholis; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6765

Abstract

This study aims to analyze the application of transparency in the management of BUMD to the concept of Good Corporate Governance and its influence on Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The existing BUMDs have not been able to make a good contribution to PAD, from the dividends paid to the regional treasury which will become regional government revenue and which will increase the ability of the APBD to finance regional development. One of the reasons for the inability to make a good contribution to PAD is financial and performance aspects, plus the existence of mismanagement practices that lead to inefficiency, fraud and corruption, collusion, nepotism or KKN as a hidden enemy. Existing data shows that 1,007 BUMDs with assets of IDR 340.118 trillion recorded profits of IDR 10.372 trillion or an average return on assets (ROA) ratio of 3.0 percent. The research method uses normative juridical. The three BUMDs that were studied were Perumda Aneka Usaha, Perumda Bhumi Phala Wisata, and Perumda Tirta Agung Drinking Water. It is this Perumda Tirta Agung Water Supply which implements transparency quite well with a score of 75.00, the increase in dividends is very significant so that no acts of corruption occur. Keywords: Corruption Eradication; Good Corporate Governance; Regional Owned Enterprises; Transparency Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi pengelolaan BUMD pada konsep Good Corporate Governent dan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD, dari dividen yang disetorkan ke kas daerah yang akan menjadi pendapatan pemerintah daerah dan yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Ketidak mampuan kontribusi yang baik terhadap PAD salah satunya di karenakan aspek keuangan maupun kinerja, ditambah adanya praktik mismanagement yang mengarah pada inefisiensi, kecurangan dan korupsi kolusi nepotisme atau KKN sebagai hidden enemy. Data yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 1.007 BUMD dengan aset sebesar Rp340,118 triliun, mencatat laba sebesar Rp10,372 triliun atau rata-rata rasio laba terhadap aset (ROA) sebesar 3,0 persen. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Tiga BUMD yang di teliti yaitu Perumda Aneka Usaha, Perumda Bhumi Phala Wisata, dan Perumda Air Minum Tirta Agung. Perumda Air Minum Tirta Agung inilah yang penerapan transparansinya cukup baik dengan skor 75.00, kenaikan dividen sangat signifikan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi Munir, Misbakhul; Junaidi, Muhammad; Sukarna, Kadi; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6796

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis keabsahan, pemberian ijin oleh hakim, kendala dan solusi terhadap pemeriksaan saksi sebagai alat bukti perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi. Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi sebenarnya melanggar Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang melarang saksi saling berhubungan, karena calon saksi dapat mengetahui proses pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai acuan. Pertama, pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi memiliki keabsahan dengan harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta keterangannya memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kedua, pemberian ijin oleh hakim terhadap proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi didasari asas persidangan terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk menjamin supaya pemeriksaan berjalan secara objektif. Ketiga, kendala pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan langsung melalui media televisi antara lain, belum adanya regulasi hukum yang mengatur, calon saksi akan dapat melihat pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi, saksi akan mendapatkan ancaman atau teror dari pihak tertentu setelah memberikan keterangan. Diperlukan pembaharuan hukum yang mengatur proses persidangan perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi guna kepastian hukumnya.
Pengisian Kekosongan Kepala Daerah Sebelum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Said, Mochamad; Junaidi, Muhammad; Sudarmanto, Kukuh; Sofyan, Syafran
Journal Juridisch Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i1.7913

Abstract

The aim of this research is (1) to analyze the regulatory mechanism for filling vacancies for Regional Heads whose terms of office expire before 2024. (2) To analyze the obstacles and solutions for filling vacancies for regional heads in leading regional government administration according to applicable laws and regulations. This research method is a normative juridical method with analytical descriptive specifications. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, while the technique for collecting legal materials uses library studies and documentation studies which are then analyzed qualitatively. The research results show that the legal basis for filling vacancies for Regional Heads whose term of office expires before 2024 is Article 201 paragraphs (9), (10), and (11) of Law Number 10 of 2016. However, this law only regulates to the extent the qualifications of the officials appointed, while the procedures or mechanisms for appointing officials to fill the vacancies of Regional Heads more comprehensively are not accommodated. The obstacle to filling vacancies for regional heads is the absence of definite legal regulations regarding the limits of the authority of regional heads. The solution is that the government should issue implementing regulations from Article 201 of Law Number 10 of 2016 which contain procedures for filling vacancies in regional head positions. The problem is that there are objections to the appointment of Regional Head Officials, the solution is to implement a system for determining Regional Head Officials through voting by Provincial DPRD members to elect Regional Head Officials (Pj) after passing selection by the Ministry of Home Affairs and Regional Government. vacancies of Regional Heads more comprehensively are not accommodated. The obstacle to filling vacancies for regional heads is the absence of definite legal regulations regarding the limits of the authority of regional heads. The solution is that the government should issue implementing regulations from Article 201 of Law Number 10 of 2016 which contain procedures for filling vacancies in regional head positions. The problem is that there are objections to the appointment of Regional Head Officials, the solution is to implement a system for determining Regional Head Officials through voting by Provincial DPRD members to elect Regional Head Officials (Pj) after passing selection by the Ministry of Home Affairs and Regional Government. Keywords: Emptiness; Position; Regional Head Officials; Regional elections Abstrak Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan mekanisme pengisian dan kendala solusinya pengisian kekosogan kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum tahun 2024. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengisian kekosongan Kepala Daerah yang habis masa jabatannya sebelum tahun 2024 adalah Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi, undang-undang ini hanya mengatur sebatas kualifikasi penjabat yang diangkat, sedangkan prosedur atau mekanisme pengangkatan pejabat untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah secara lebih komprehensif tidak diakomodir. Kendala atas pengisian kekosongan kepala daerah adalah tidak adanya aturan hukum pasti tentang batasan kewenangan pejabat Kepala Daerah. Solusinya yaitu pemerintah sudah seharusnya menerbitkan aturan pelaksana dari Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berisi tata cara mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Kendala adanya adanya penolakan-penolakan atas Penunjukan Pejabat Kepala Daerah maka solusinya yaitu menerapkan sistem penetapan Pejabat Kepala Daerah melalui pemungutan Suara anggota DPRD Provinsi untuk memilih pejabat (Pj) Kepala Daerah setelah lolos diseleksi oleh Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana Perdana, Rizky Nanda; Junaidi, Muhammad; Sulistyani Ratna Sediati, Diah
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.7915

Abstract

This research aims to understand and analyze the repositioning of prison policies in minimizing overcrowding at the Class II A Semarang Penitentiary Institution. Repositioning Prison Policies in Minimizing Inmate Overcrowding is an effort undertaken by the Penitentiary Institution, as part of the criminal justice system, to rehabilitate and reintegrate inmates so that they are accepted and become beneficial members of society, while considering the principles of justice, utility, and legal certainty. The results of this research indicate that with the change in the law from Law No. 12 of 1995 to Law No. 22 of 2022, inmates experience justice in obtaining their rights. This is especially true for convicts of corruption and narcotics crimes with prison sentences exceeding 5 years, in line with Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution, which states that every Indonesian citizen has the right to work and a decent life for humanity, including inmates in penitentiary institutions. With the fulfillment of integration program rights for all inmates, the overcrowding in penitentiary institutions can find some relief, as not all criminal offenders, especially those involved in minor offenses, are immediately sent to prison. With regulations on restorative justice, perpetrators of criminal acts and victims, as well as other relevant parties, can collectively seek a fair resolution by emphasizing restoration to the original state rather than retaliation. This allows the penitentiary institution, as the final stage of the justice system, to provide optimal rehabilitation to criminal offenders who require special treatment and enable them to reintegrate into society with skills beneficial to the nation. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisa reposisi kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam meminimalisir kelebihan kapasitas pada LPP Kelas II A Semarang. Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana adalah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, untuk membina dan mengembalikan narapidana agar diterima dan bermanfaat kembali bagi Masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan adanya perubahan undang-undang dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 ke Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Narapidana mengalami keadilan dalam memperoleh hak-haknya. Terutama bagi terpidana Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara diatas 5 Tahun penjara, karena selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk pada Narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan terpenuhinya hak-hak program integrasi bagi seluruh Narapidana, maka kelebihan kapasitas pada Lembaga pemasyarakatan dapat menemukan sedikit titik terang, karena tidak melulu pelaku tindak pidana, apalagi tindak pidana ringan, langsung dikirimkan ke Lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya peraturan tentang keadilan restoratif, maka pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat akhir dari sistem peradilan dapat melakukan pembinaan dengan maksimal kepada pelaku tindak pidana yang memang membutuhkan penanganan khusus dan dapat Kembali kepada Masyarakat dengan keahlian dan keterampilan yang berguna bagi nusa dan bangsa.
Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Pelapor Karyanto, Karyanto; Sukarna, Kadi; Sofyan, Syafran; Junaidi, Muhammad; Arifin, Miftah
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i2.7948

Abstract

The purpose of this research is to examine the legal consequences of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati). The urgency of this research is that filing a complaint is the right of the victim to initiate or not initiate prosecution because it concerns the interests of the victim. Therefore, in criminal cases involving complaints, a specific period for withdrawing the complaint is provided for in Article 75 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that the withdrawal of a report in criminal law is primarily regulated in Article 75 of the Criminal Code. The application of Article 75 of the Criminal Code, in its developmental context, is limited to extraordinary cases and does not extend to ordinary criminal offenses. The legal impact of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati) is generally allowed in the context of ongoing investigations but does not hinder the continuation of the investigation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polres Pati. Urgensi penelitian ini Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Metode penelitian ini adalah yiridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa pencabutan laporan dalam hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 75 KUHP. Penerapan Pasal 75 KUHP dalam konteks perkembangannya hanya terbatas pada perkara luar biasa dan tidak meluas pada tindak pidana biasa. Pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polresta Pati pada prinsipnya diperbolehkan dalam rangka penyidikan yang sedang berlangsung, namun tidak menghalangi kelanjutan penyidikan.
Efektifitas Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menerapkan Elektronic Traffic Law Enforcement Electronic (ETLE) Basoeki, Herwin Haryadi; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.8123

Abstract

The research objective is to identify law enforcement and the factors that influence traffic units in suppressing traffic violators using Electronic Traffic Law Enforcement Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Semarang City area. ETLE cannot view letters. This study uses empirical juridical legal research, with descriptive analytical research specifications. The results of this study are: Law enforcement through ETLE, namely ETLE devices automatically capture monitored traffic violations and send media evidence of violations to the Electronic Back Office ETLE at the Regional Traffic Management Center (RTMC) of the local Polda. Enforcement of violations that do not have a SIM/STNK because ETLE cannot see documents: ETLE cameras still cannot check motorists who do not have STNK and SIM while driving. So related to the violation of not having a SIM, then being caught not carrying a SIM or STNK, of course it was not captured or action on traffic violations could not be taken by the ETLE. The officer explained that until now there were still many weaknesses in enforcing fines using the ETLE system. One of these weaknesses is checking vehicle documents for two- and four-wheeled drivers. Of course, every system has weaknesses. Implementation of ETLE is still being implemented even though there are weaknesses, this statement was emphasized by the National Police Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo issued a telegram number: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas dalam menekan pelanggar lalu lintas menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Kota Semarang Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum melalui ETLE yaitu perangkat otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda setempat. Penindakan pelanggaran yang tidak punya SIM/STNK karena ETLE tidak bisa melihat surat-surat. Kamera ETLE masih belum bisa mengecek pengendara yang tak memiliki STNK dan SIM. Jadi terkait dengan pelanggaran apakah tidak punya SIM, terus kedapatan tidak membawa SIM atau STNK tentu halnya itu tidak ter-capture atau tidak bisa diambil tindakan pelanggaran lalu lintas oleh ETLE. Petugas menerangkan bahwa hingga saat ini masih banyak didapati kelemahan dalam penindakan tilang menggunakan system ETLE. Salah satu kelemahan tersebut berupa pengecekan surat kendaraan bagi pengendara roda dua maupun empat. Tentu halnya setiap sistem pasti ada kelemahan. Penerapan ETLE tetap dilaksanakan walaupun ada kelemahan, pernyataan tersebut dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.
Reformulasi Sistem Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Mulyanto, Wiwit; Meidianto, Gunawan; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal; Rizal, Arief
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i2.8175

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the position of e-voting in current election laws and regulations and the reformulation of the voting system in elections in Indonesia. E-voting can be a solution to increase voter participation, especially among voters who live abroad or in remote areas. With the existence of an electronic voting system, voters can more easily cast their votes without having to come to a physical polling place. The type of legal research used is normative. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively. The position of e-voting in election laws and regulations is currently not regulated. This has resulted in the absence of e-voting in voting in the election system in Indonesia. The reformulation that can be carried out is by including a new article in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which specifically regulates e-voting in voting in future elections. Which is then accompanied by General Election Commission Regulations regarding the e-voting system in voting in elections in Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini dan reformulasi sitem pemungutansuara dalam pemilu di Indonesia. E-voting dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih yang tinggal di luar negeri atau daerah terpencil. Dengan adanya sistem pemungutan suara elektronik, pemilih dapat lebih mudah memberikan suara mereka tanpa harus datang ke tempat pemungutan suara fisik. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini belum diatur. Sehingga mengakibatkan belum adanya pelaksanaan e-voting dalam pemungutan suara pada sistem Pemilu di Indonesia. Adapun reformulasi yang dapat dilakukan ialah dengan memuat pasal baru di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara khusus mengatur perihal e-voting didalam pemnugutan suara di pemilu pada masa akan datang. Yang kemudian disertai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait system e-voting dalam pemungutan suara pada pemilu di Indonesia.
Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Suratman, Sukadi; Junaidi, Muhammad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2019): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v2i1.2259

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem penagwasan asuransi syariah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah bertolak dari ketentuan hukum Islam dalam aspek ekonomi syariah. Konsep asuransi syariah menggunakan berbagai risiko (risk sharing) yang berdeda dari konsepsi asuransi konvensional. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah inilah yang ditempatkan pada bagian pertama pengawasan.   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengawasan asuransi syariah diantaranya soal pemahaman masyarakat. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini. Termasuk kendala dukungan pemerintah adalah upaya harmonisasi dan singkronisasi peraturan yang masih menjadi hambatan secara yuridis diantaranya persoalan. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui penguatan struktur. Struktur yang ada saat ini sudah baik, tetapi karena DSN-MUI menghadapi tugas dan tantangan yang lebih berat seperti mengurusi dan bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh prktisi-praktisi yang professional. Disisi lain yang perlu diterjemahkan dalam praktinya sehingga memungkinkan sistem pengawasan berjalan maksimal adalah evaluasi kelembagaan pengawasan harus dijalankan secara keberlanjutan sehingga memungkinkan sistem pengawasan pada lembaga asuransi syariah utamanya yang dijalankn oleh lembaga Dewan Pengawas syariah dapat berjalan maksimal.
Co-Authors ., Jatmiko ., Nurhariati Ab.Rahman, Rozanah Abadi Putra, Dwi Cahya Abdul L. Mawardi Abdul Syukur Abidin, Z Aflah, Muhammad Nur Aghesna Rahmatika Kesuma Ahmad Junaidi Ahmad Zaini Muzaffar Al Miladi Aini, Putri Diyan Nur Amanda, Salsabila Amri Panahatan Sihotang Amrillah, Bagas Hasbi Andre Rachmat Scabra Anjanir, Ida Ayu Dampatyu Anja Apriani, Siti Aisyah Ardianti, Sri Ayu Ardyen Saputra, Ardyen Arifin, Muhammad Rijal Asri, Yuliana Awan Dermawan Ayoedya, Jasmine Nabila Ayu Martina, Ayu Bagus Dwi Hari Setyono Baiq Hilda Astriana, Baiq Hilda Bambang Sadono Basoeki, Herwin Haryadi Chabib Faturrohman, Muhamad Chaerul Chafid, Candra Chandrika Eka Larasati, Chandrika Eka Dewi Putri Lestari, Dewi Putri Dewi Rosaria, Stefani Diah Sulistyani Ratna Sediati, Diah Sulistyani Diamahesa, Wastu Ayu Diana Sawen Diniariwisan, Damai Dwiyanti, Septiana Ekariana S Pandia Ekowati, Nur Endira, Bramedika Kris Entianopa, Entianopa Fadillah, Hayatun Fariq Azhar Faturrahman Firda, Hasdinar Fitrahtul Akbar Fitria, Dini Fridatien, Ericke Gigentika, Soraya Hadijah Haerudin Hafizi, Auliyan Hamdan Hamdu, Hamdu Hapizah, Imro'atul Hasim, Muhammad Hastina Zahro Heri Kiswanto Heryati, B. Rini Himmah, Asmi Faiqatul Indah Khaerunnisa Irawan, Dandi IRAWATI, BETARI ATHIYAH Jihan Melani Kahono, Sidik Karyanto, Karyanto Kasmi Kasmi, Kasmi Kaswadi, Hendri Khairul Umam Khikmah, Khikmah Kristiyawan, Aga Gumilang Laily Fitriani Mulyani Laksono Trisnantoro Latif, Danu Abian Linda Linda Listuayu, Ni Putu Ari Lubis, Adelia Maisyaroh Lumbessy, Salnida Yuniarti Luthfie Lufthansa Lyandova, Vanka Mahendra, Sandya Mahesarani Fotin Febry Malikah, Umu Marliasari, Marliasari Marthin, Marhin Martiah, Anisa Mau'ud, Mohamad Meidianto, Gunawan Miftah Arifin Misbakhul Munir Muhaiminin, Haikal Muhamad Nanang Indarajaya Saputra Muhammad Marzuki Muhammad Sumsanto Mulyani, Laily Fitriani Mulyanto, Wiwit Munte, Aini Murtiningsih, Sustanti Mushofi, Yuskhil Mustika Raodatul Jannah Nababan, Agung Kristyanto Nanda Diniarti ningtyas, atiasyifa kusuma Nunik Cokrowati Nur Fadilla, Nur Nur Fitri Amalia Nurafiati Nurhasanah Nurhasanah Nurhasiyah Nuri Muahiddah Nurkholis Nurkholis Nuswanto, A Heru Nuswanto, A. Heru Nuswantoro, A Heru Partayasa, Ketut Perdana, Dimas Putra Perdana, Rizky Nanda Pertiwi, Adek Srikandi Pramana, Setiya Pratiwi, Lutfah Yunata Priyadi, Herman Puteri, Rizqi Purnama Putra, Aryan Perdana Putri Lestari, Dewi Putri Sahara Harahap Qurani, Qorinil R S, Diah Sulistiyani Rafandi, Muhammad Tezar Rafiah, Siti Rahayu, Lusia Septia Eka Esti Rahmadani, Thoy Batun Citra Rahman, Ibadur Rahmawanti, Sinta Rahmawati, Rizkiyah Rangga Idris Affandi Rasid, Muhammad Ratulangi, Ratulangi Riana, Rati Riana, Rati Rianti Rinaldi, Lalu Aan Okta Risqi Aris Munandar Rizal, Arief Rizka Rizkika, Anggun Dwi Rohmah, Laila Nur Royani, Ahmad RS, Diah Sulistyani Said, Mochamad Samsul Hadi Santia, Tia Pebrianti Saputra, Marta Ade Saputra, Yusifar Fathana Sarjani, Tri Mustika Septiandani, Dian Setyoko Setyoko Setyoko Sirait, Paulus Sobby Kesuma, Arsyad Soegianto, Soegianto Sofyan, Syafran Sri Jayanthi, Sri Sudarmanto, Kukuh Sukarna, Kadi sukarna, kadi Sukartono Sukimin Sulaimawan, Deddy Sulistyani Ratna Sediati, Diah Supriyadin, Muhammad Suratman, Sukadi Suryanto, Budi Susilo, Hendri Sutaryono, Yusuf Akhyar Suwandi Suwandi Suwandi, Dedi Suwandi, Dedy Syafran Sofyan Syahrullah, Moh Syailendraputri, Aylanitha Syarif Husni Syawalina Fitria Tajidan, Tajidan Tanaya, I Gusti Lanang Parta tias, sherina aulia ningtias Wahyuningsih, Yusminar Winarno Winarno Wulandari, Rahajeng Wulandari, Tati Yana, Yeni Dwi Yansahrita, Yansahrita Yuliana Yuliana Yulistyowati, Efi Yusrin, Yusrin Yustinus Lambyombar Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zahroni, Moh Zain, Yusrina Ghina Zamzami, Ahmad Rifqi Zuhra, Dwi Adrisa Zulianto, Zulianto