p-Index From 2020 - 2025
11.951
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Swara Bhumi Academica REKAYASA Proceeding SENDI_U Ziswaf : Jurnal Zakat dan Wakaf The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Jurnal Biologi Tropis Albacore : Jurnal Penelitian Perikanan Laut Halu Oleo Law Review Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Aquasains : Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Sciences) Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Cendikia Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education JPGMI (Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Multazam) Borneo Law Review Journal Jurnal Pembelajaran dan Biologi Nukleus Jurnal Educatio FKIP UNMA JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Jurnal Laot Ilmu Kelautan JURNAL USM LAW REVIEW Target : Jurnal Manajemen Bisnis Abdi Kami : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MOTIVASI Jurnal Manajemen dan Bisnis KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia Society : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Tsaqofah: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Media Akuakultur Indonesia Jurnal Ekonomi dan Bisnis Semarang Law Review Journal of Fish Health DINAMIKA: Jurnal Manajemen Akuntansi, Bisnis dan Kewirausahaan Lokomotif Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Language Intelligence and Culture Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Alpatih: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Masyarakat: Jurnal Pengabdian Jurnal Legislasi Indonesia Journal Juridisch Journal of Software Engineering And Technology
Claim Missing Document
Check
Articles

Pengisian Kekosongan Kepala Daerah Sebelum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Said, Mochamad; Junaidi, Muhammad; Sudarmanto, Kukuh; Sofyan, Syafran
Journal Juridisch Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i1.7913

Abstract

The aim of this research is (1) to analyze the regulatory mechanism for filling vacancies for Regional Heads whose terms of office expire before 2024. (2) To analyze the obstacles and solutions for filling vacancies for regional heads in leading regional government administration according to applicable laws and regulations. This research method is a normative juridical method with analytical descriptive specifications. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, while the technique for collecting legal materials uses library studies and documentation studies which are then analyzed qualitatively. The research results show that the legal basis for filling vacancies for Regional Heads whose term of office expires before 2024 is Article 201 paragraphs (9), (10), and (11) of Law Number 10 of 2016. However, this law only regulates to the extent the qualifications of the officials appointed, while the procedures or mechanisms for appointing officials to fill the vacancies of Regional Heads more comprehensively are not accommodated. The obstacle to filling vacancies for regional heads is the absence of definite legal regulations regarding the limits of the authority of regional heads. The solution is that the government should issue implementing regulations from Article 201 of Law Number 10 of 2016 which contain procedures for filling vacancies in regional head positions. The problem is that there are objections to the appointment of Regional Head Officials, the solution is to implement a system for determining Regional Head Officials through voting by Provincial DPRD members to elect Regional Head Officials (Pj) after passing selection by the Ministry of Home Affairs and Regional Government. vacancies of Regional Heads more comprehensively are not accommodated. The obstacle to filling vacancies for regional heads is the absence of definite legal regulations regarding the limits of the authority of regional heads. The solution is that the government should issue implementing regulations from Article 201 of Law Number 10 of 2016 which contain procedures for filling vacancies in regional head positions. The problem is that there are objections to the appointment of Regional Head Officials, the solution is to implement a system for determining Regional Head Officials through voting by Provincial DPRD members to elect Regional Head Officials (Pj) after passing selection by the Ministry of Home Affairs and Regional Government. Keywords: Emptiness; Position; Regional Head Officials; Regional elections Abstrak Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan mekanisme pengisian dan kendala solusinya pengisian kekosogan kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum tahun 2024. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengisian kekosongan Kepala Daerah yang habis masa jabatannya sebelum tahun 2024 adalah Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi, undang-undang ini hanya mengatur sebatas kualifikasi penjabat yang diangkat, sedangkan prosedur atau mekanisme pengangkatan pejabat untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah secara lebih komprehensif tidak diakomodir. Kendala atas pengisian kekosongan kepala daerah adalah tidak adanya aturan hukum pasti tentang batasan kewenangan pejabat Kepala Daerah. Solusinya yaitu pemerintah sudah seharusnya menerbitkan aturan pelaksana dari Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berisi tata cara mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Kendala adanya adanya penolakan-penolakan atas Penunjukan Pejabat Kepala Daerah maka solusinya yaitu menerapkan sistem penetapan Pejabat Kepala Daerah melalui pemungutan Suara anggota DPRD Provinsi untuk memilih pejabat (Pj) Kepala Daerah setelah lolos diseleksi oleh Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana Perdana, Rizky Nanda; Junaidi, Muhammad; Sulistyani Ratna Sediati, Diah
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.7915

Abstract

This research aims to understand and analyze the repositioning of prison policies in minimizing overcrowding at the Class II A Semarang Penitentiary Institution. Repositioning Prison Policies in Minimizing Inmate Overcrowding is an effort undertaken by the Penitentiary Institution, as part of the criminal justice system, to rehabilitate and reintegrate inmates so that they are accepted and become beneficial members of society, while considering the principles of justice, utility, and legal certainty. The results of this research indicate that with the change in the law from Law No. 12 of 1995 to Law No. 22 of 2022, inmates experience justice in obtaining their rights. This is especially true for convicts of corruption and narcotics crimes with prison sentences exceeding 5 years, in line with Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution, which states that every Indonesian citizen has the right to work and a decent life for humanity, including inmates in penitentiary institutions. With the fulfillment of integration program rights for all inmates, the overcrowding in penitentiary institutions can find some relief, as not all criminal offenders, especially those involved in minor offenses, are immediately sent to prison. With regulations on restorative justice, perpetrators of criminal acts and victims, as well as other relevant parties, can collectively seek a fair resolution by emphasizing restoration to the original state rather than retaliation. This allows the penitentiary institution, as the final stage of the justice system, to provide optimal rehabilitation to criminal offenders who require special treatment and enable them to reintegrate into society with skills beneficial to the nation. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisa reposisi kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam meminimalisir kelebihan kapasitas pada LPP Kelas II A Semarang. Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana adalah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, untuk membina dan mengembalikan narapidana agar diterima dan bermanfaat kembali bagi Masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan adanya perubahan undang-undang dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 ke Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Narapidana mengalami keadilan dalam memperoleh hak-haknya. Terutama bagi terpidana Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara diatas 5 Tahun penjara, karena selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk pada Narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan terpenuhinya hak-hak program integrasi bagi seluruh Narapidana, maka kelebihan kapasitas pada Lembaga pemasyarakatan dapat menemukan sedikit titik terang, karena tidak melulu pelaku tindak pidana, apalagi tindak pidana ringan, langsung dikirimkan ke Lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya peraturan tentang keadilan restoratif, maka pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat akhir dari sistem peradilan dapat melakukan pembinaan dengan maksimal kepada pelaku tindak pidana yang memang membutuhkan penanganan khusus dan dapat Kembali kepada Masyarakat dengan keahlian dan keterampilan yang berguna bagi nusa dan bangsa.
Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Pelapor Karyanto, Karyanto; Sukarna, Kadi; Sofyan, Syafran; Junaidi, Muhammad; Arifin, Miftah
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i2.7948

Abstract

The purpose of this research is to examine the legal consequences of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati). The urgency of this research is that filing a complaint is the right of the victim to initiate or not initiate prosecution because it concerns the interests of the victim. Therefore, in criminal cases involving complaints, a specific period for withdrawing the complaint is provided for in Article 75 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that the withdrawal of a report in criminal law is primarily regulated in Article 75 of the Criminal Code. The application of Article 75 of the Criminal Code, in its developmental context, is limited to extraordinary cases and does not extend to ordinary criminal offenses. The legal impact of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati) is generally allowed in the context of ongoing investigations but does not hinder the continuation of the investigation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polres Pati. Urgensi penelitian ini Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Metode penelitian ini adalah yiridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa pencabutan laporan dalam hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 75 KUHP. Penerapan Pasal 75 KUHP dalam konteks perkembangannya hanya terbatas pada perkara luar biasa dan tidak meluas pada tindak pidana biasa. Pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polresta Pati pada prinsipnya diperbolehkan dalam rangka penyidikan yang sedang berlangsung, namun tidak menghalangi kelanjutan penyidikan.
Mekanisme Pembetukan Peraturan Daerah Yang Berkualitas di Pemerintah Daerah Tanggono, Claustantianus Wibisono; Sudarmanto, Kukuh; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.8051

Abstract

This research aims to analyze the mechanisms for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions. to produce quality regional legal products. Analyze the mechanisms that should place importance on the formation of quality regional legal products. Many regional regulations that are problematic and canceled are influenced by many factors, including political and social. To obtain a quality legal product, it requires an understanding of the mechanisms for forming good regulations that are in line with the state's goal, namely to improve the welfare of society. This research provides an understanding of the mechanism for forming quality regional regulations so that it can be a solution so that the resulting regional regulations do not conflict with the norms determined by the Government. The research method used is normative juridical which provides an overview, systematic and mechanism regarding everything related to the stages of forming quality regional regulations. By describing the applicable laws and regulations relating to the mechanism for forming regional legal products. The mechanism for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions to produce quality regional legal products does not fully involve the community at every stage. The mechanism that should be in forming quality regional legal products with community participation at each stage of regional regulation formation is according to community needs. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah. untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menganalisis mekanisme yang seharusnya dalam menempatkan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Banyak peraturan daerah yang bermasalah dan dibatalkan sangat dipengaruhi banyak faktor antara lain politik dan sosial. Untuk mendapatkan suatu produk hukum yang berkualitas, dibutuhkan pemahaman terhadap mekanisme pembentukan peraturan yang baik dan sesuai dengan tujuan negara yaitu menyejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini memberikan pemahaman mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berkualitas sehingga dapat menjadi solusi agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memberikan gambaran, sistematis, dan mekanisme mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tahapan pembentukan peraturan daerah yang berkualitas. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Mekanisme yang seharusnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dengan partisipasi masyarakat setiap tahapan pembentukan Perda sesuai kebutuhan masyarakat.
Efektifitas Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menerapkan Elektronic Traffic Law Enforcement Electronic (ETLE) Basoeki, Herwin Haryadi; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.8123

Abstract

The research objective is to identify law enforcement and the factors that influence traffic units in suppressing traffic violators using Electronic Traffic Law Enforcement Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Semarang City area. ETLE cannot view letters. This study uses empirical juridical legal research, with descriptive analytical research specifications. The results of this study are: Law enforcement through ETLE, namely ETLE devices automatically capture monitored traffic violations and send media evidence of violations to the Electronic Back Office ETLE at the Regional Traffic Management Center (RTMC) of the local Polda. Enforcement of violations that do not have a SIM/STNK because ETLE cannot see documents: ETLE cameras still cannot check motorists who do not have STNK and SIM while driving. So related to the violation of not having a SIM, then being caught not carrying a SIM or STNK, of course it was not captured or action on traffic violations could not be taken by the ETLE. The officer explained that until now there were still many weaknesses in enforcing fines using the ETLE system. One of these weaknesses is checking vehicle documents for two- and four-wheeled drivers. Of course, every system has weaknesses. Implementation of ETLE is still being implemented even though there are weaknesses, this statement was emphasized by the National Police Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo issued a telegram number: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas dalam menekan pelanggar lalu lintas menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Kota Semarang Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum melalui ETLE yaitu perangkat otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda setempat. Penindakan pelanggaran yang tidak punya SIM/STNK karena ETLE tidak bisa melihat surat-surat. Kamera ETLE masih belum bisa mengecek pengendara yang tak memiliki STNK dan SIM. Jadi terkait dengan pelanggaran apakah tidak punya SIM, terus kedapatan tidak membawa SIM atau STNK tentu halnya itu tidak ter-capture atau tidak bisa diambil tindakan pelanggaran lalu lintas oleh ETLE. Petugas menerangkan bahwa hingga saat ini masih banyak didapati kelemahan dalam penindakan tilang menggunakan system ETLE. Salah satu kelemahan tersebut berupa pengecekan surat kendaraan bagi pengendara roda dua maupun empat. Tentu halnya setiap sistem pasti ada kelemahan. Penerapan ETLE tetap dilaksanakan walaupun ada kelemahan, pernyataan tersebut dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.
Reformulasi Sistem Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Mulyanto, Wiwit; Meidianto, Gunawan; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal; Rizal, Arief
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i2.8175

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the position of e-voting in current election laws and regulations and the reformulation of the voting system in elections in Indonesia. E-voting can be a solution to increase voter participation, especially among voters who live abroad or in remote areas. With the existence of an electronic voting system, voters can more easily cast their votes without having to come to a physical polling place. The type of legal research used is normative. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively. The position of e-voting in election laws and regulations is currently not regulated. This has resulted in the absence of e-voting in voting in the election system in Indonesia. The reformulation that can be carried out is by including a new article in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which specifically regulates e-voting in voting in future elections. Which is then accompanied by General Election Commission Regulations regarding the e-voting system in voting in elections in Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini dan reformulasi sitem pemungutansuara dalam pemilu di Indonesia. E-voting dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih yang tinggal di luar negeri atau daerah terpencil. Dengan adanya sistem pemungutan suara elektronik, pemilih dapat lebih mudah memberikan suara mereka tanpa harus datang ke tempat pemungutan suara fisik. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini belum diatur. Sehingga mengakibatkan belum adanya pelaksanaan e-voting dalam pemungutan suara pada sistem Pemilu di Indonesia. Adapun reformulasi yang dapat dilakukan ialah dengan memuat pasal baru di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara khusus mengatur perihal e-voting didalam pemnugutan suara di pemilu pada masa akan datang. Yang kemudian disertai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait system e-voting dalam pemungutan suara pada pemilu di Indonesia.
Tanggung Jawab Komisi Informasi Dalam Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Sengketa Informasi Publik Mahendrayana, Indra Ashoka; Junaidi, Muhammad; Manurung, Mangaraja; Sudarmanto, Kukuh
Journal Juridisch Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i1.8945

Abstract

The aim of this research is to analyze the responsibilities/authority of the Central Java Provincial Information Commission and its obstacles in developing Information and Documentation Management Officers (PPID) in resolving public information disputes. The type of research used in this writing is sociological legal research (sociolegal research) with a conceptual approach. Data analysis was carried out qualitatively. The Central Java Provincial Information Commission (KIP Central Java) has broad authority in developing Information and Documentation Management Officials (PPID) in its region which includes establishing information service standards, criteria and procedures for establishing PPID, as well as preparing technical guidelines. KIP also has a role in coaching through training, evaluation and supervision of PPID. In addition, KIP has the authority to handle complaints related to violations of the right to public information and can provide recommendations or sanctions. Monitoring, supervision and administrative actions are also part of KIP's responsibility to ensure PPID's compliance with legal provisions. The development of Information and Documentation Management Officers (PPID) by the Central Java Province Information Commission faces several obstacles, namely, regulations regarding the rights, authority and obligations of the Information Commission through the Council of Commissioners have not been clearly regulated in statutory regulations. In the Adjudication hearing there were also obstacles related to the Respondent's power of attorney, not all of whom were PPID. Then, PPID has difficulty ensuring the classification of the information requested by the Applicant, especially if the information is not listed as exempt information, and a lack of clear understanding of standard operational procedures can hinder the effective processing of information requests. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tanggung jawab/wewenang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan kendalanya dalam pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum yuridis sosiologis (sociolegal research) dengan pendekatan konseptual. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KIP Jawa Tengah) memiliki wewenang yang luas dalam pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di wilayahnya yang mencakup penetapan standar pelayanan informasi, kriteria dan prosedur pembentukan PPID, serta penyusunan pedoman teknis. KIP juga memiliki peran dalam pembinaan melalui pelatihan, evaluasi, dan supervisi terhadap PPID. Selain itu, KIP memiliki kewenangan dalam menangani pengaduan terkait pelanggaran hak atas informasi publik dan dapat memberikan rekomendasi atau sanksi. Pemantauan, pengawasan, dan tindakan administratif juga menjadi bagian dari tanggung jawab KIP untuk memastikan ketaatan PPID terhadap ketentuan hukum. Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menghadapi beberapa kendala yakni, regulasi mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Komisi Informasi melalui Majelis Komisioner belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sidang Ajudikasi juga terdapat kendala terkait kuasa Termohon yang tidak seluruhnya merupakan PPID. Lalu, PPID kesulitan memastikan klasifikasi informasi yang diminta oleh Pemohon, terutama jika informasi tersebut tidak terdaftar sebagai informasi yang dikecualikan, dan pemahaman kurang jelas terhadap prosedur operasional standar dapat menghambat pemrosesan permohonan informasi secara efektif.
Dampak Hukum Sertifikat Bukan Atas Nama Debitur Yang Dibuat Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Wahyuningrum, Nunuk; Soegianto, Soegianto; Junaidi, Muhammad; Arifin, Miftah
Journal Juridisch Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i3.11376

Abstract

This research aims to analyze the legal impact of certificates not in the name of the debtor which are made as credit collateral at the Bank and to analyze efforts to resolve loans of debtors who are in default while certificates not in the name of the debtor are made as credit collateral. The urgency of this research is so that the public gets legal certainty regarding certificates not in the debtor's name which are used as collateral for credit at the bank and debtors experience default so that the public is more careful in lending their certificates to other people to be used as collateral at the bank. This type of research is known as normative jurisprudence. The results of the research show that involving third parties in the process of debt contracts against credit is not prohibited. However, the regulation does not explicitly regulate the rights and obligations of third parties, so it cannot provide explicit legal protection to the third party as the guarantor in cases where he feels injured either by the debtor or the creditor of the credit. Consequently, the legal impact arising from the availability of collateral certificates of debt borrowers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum sertifikat bukan atas nama debitur yang dibuat sebagai jaminan kredit di Bank dan untuk menganalisa upaya penyelesaian pinjaman debitur yang mengalami wanprestasi sedang sertifikat bukan atas nama debitur yang dibuat sebagai jaminan kredit. Urgensi penelitian ini adalah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum tentang sertifikat bukan atas nama debitur yang dijadikan jaminan kredit di bank dan debitur mengalami wanprestasi agar masyarakat lebih berhati-hati dalam meminjamkan sertifikatnya kepada orang lain untuk dijadikan jaminan di bank. Jenis penelitian ini dikenal sebagai yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melibatkan pihak ketiga dalam proses perjanjian utang piutang terhadap kredit tidak dilarang. Namun, peraturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban pihak ketiga, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pihak ketiga sebagai pemilik jaminan dalam kasus di mana ia merasa dirugikan baik terhadap debitur maupun kreditur kredit tersebut. Akibatnya, dampak hukum yang timbul dari adanya jaminan sertifikat hutang piutang
Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Suratman, Sukadi; Junaidi, Muhammad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2019): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v2i1.2259

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem penagwasan asuransi syariah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah bertolak dari ketentuan hukum Islam dalam aspek ekonomi syariah. Konsep asuransi syariah menggunakan berbagai risiko (risk sharing) yang berdeda dari konsepsi asuransi konvensional. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah inilah yang ditempatkan pada bagian pertama pengawasan.   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengawasan asuransi syariah diantaranya soal pemahaman masyarakat. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini. Termasuk kendala dukungan pemerintah adalah upaya harmonisasi dan singkronisasi peraturan yang masih menjadi hambatan secara yuridis diantaranya persoalan. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui penguatan struktur. Struktur yang ada saat ini sudah baik, tetapi karena DSN-MUI menghadapi tugas dan tantangan yang lebih berat seperti mengurusi dan bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh prktisi-praktisi yang professional. Disisi lain yang perlu diterjemahkan dalam praktinya sehingga memungkinkan sistem pengawasan berjalan maksimal adalah evaluasi kelembagaan pengawasan harus dijalankan secara keberlanjutan sehingga memungkinkan sistem pengawasan pada lembaga asuransi syariah utamanya yang dijalankn oleh lembaga Dewan Pengawas syariah dapat berjalan maksimal.
REORIENTASI SANKSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA Puteri, Rizqi Purnama; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2283

Abstract

Tujuan penelitian   ini adalah bagaimanakah orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam hukum positif di Indonesia, bagaimanakah reorientasi formulasi yang seharusnya atas sanksi pidana terhadap korporasiKUHP sekarang ini belum mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Pentingnya mengatur Pertanggunjawaban pidana korporasi ada dalam satu ketentuan umum KUHP sebagai pedoman bagi undang- undang khusus di luar KUHP sehingga tercipta keseragaman dan konsistensi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orientasi korporasi sampai saat ini belum diatur oleh KUHP dan terdapat undang-undang khusus di luar KUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi terlihat untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap pemidanaan korporasi. Reorientasi pada formulasi kebijakan atas sanksi pidana korporasi yang ideal dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta menekankan pada konsistensi dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dipidana atas kejahatan korporasi, serta sanksi yang sesuai terhadap korporasi. Saran penelitian adalah melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum serta segera mengesahkan RUU KUHP.
Co-Authors ., Jatmiko Ab.Rahman, Rozanah Abdul Syukur Abidin, Z Ahmad Junaidi Aini, Putri Diyan Nur Amanda, Salsabila Amri Panahatan Sihotang Amrillah, Bagas Hasbi Andre Rachmat Scabra Apriliyanti, Fisma Ardyen Saputra, Ardyen Arifin, Muhammad Rijal Asri, Yuliana Awan Dermawan Bagus Dwi Hari Setyono Baiq Hilda Astriana, Baiq Hilda Bambang Sadono Basoeki, Herwin Haryadi Cahyani, Fenny Chabib Faturrohman, Muhamad Dewi Putri Lestari, Dewi Putri Dewi Rosaria, Stefani Diah Sulistyani Ratna Sediati, Diah Sulistyani Diana Sawen Diniariwisan, Damai Dwiyanti, Septiana Ekowati, Nur Endira, Bramedika Kris Entianopa, Entianopa Fadillah, Hayatun Fariq Azhar Faturrahman Fitria, Dini Fridatien, Ericke Gigentika, Soraya Hadijah Haerudin Hafizi, Auliyan Hamdan Hapizah, Imro'atul Harmono, Dwi Hasim, Muhammad Hendro Widodo Heri Kiswanto Heryati, B. Rini Himmah, Asmi Faiqatul Irawan, Dandi Jayusri, Jayusri Kahono, Sidik Karyanto, Karyanto Kasmi, Kasmi Kaswadi, Hendri Khairul Umam Khikmah, Khikmah Kristiyawan, Aga Gumilang Laily Fitriani Mulyani Laksono Trisnantoro Lambyombar, Yustinus Latif, Danu Abian Linda Linda Lubis, Adelia Maisyaroh Lumbessy, Salnida Yuniarti Luthfie Lufthansa Lyandova, Vanka Mahendrayana, Indra Ashoka Mahmud, Bahrudin Malikah, Umu Manurung, Mangaraja Marliasari, Marliasari Marthin, Marhin Martiah, Anisa Mau'ud, Mohamad Meidianto, Gunawan Miftah Arifin Misbakhul Munir Muhaiminin, Haikal Muhammad Marzuki Muhammad Sumsanto Mulyani, Laily Fitriani Mulyanto, Wiwit Munte, Aini Mushofi, Yuskhil Mustika Raodatul Jannah Nababan, Agung Kristyanto Nanda Diniarti ningtyas, atiasyifa kusuma Nunik Cokrowati Nur Fadilla, Nur Nur Fitri Amalia Nurhasanah Nurhasanah Nuri Muahiddah Nurkholis Nurkholis Nuryatin, Nuryatin Nuswanto, A Heru Nuswanto, A. Heru Nuswantoro, A Heru Osman, Ahmed Kheir Partayasa, Ketut Perdana, Rizky Nanda Pramana, Setiya Pratiwi, Lutfah Yunata Priyadi, Herman Puteri, Rizqi Purnama Putra, Aryan Perdana Putri Lestari, Dewi Putri Sahara Harahap Qurani, Qorinil R S, Diah Sulistiyani Rafandi, Muhammad Tezar Rafiah, Siti Rahayu, Lusia Septia Eka Esti Rahmadani, Thoy Batun Citra Rahman, Ibadur Rangga Idris Affandi Rasid, Muhammad Ratulangi, Ratulangi Riana, Rati Riana, Rati Rianti Rinaldi, Lalu Aan Okta Rizal, Arief Rizka Rizka, Rizka Rohmah, Laila Nur Royani, Ahmad RS, Diah Sulistyani Said, Mochamad Septiandani, Dian Setyoko Setyoko Sirait, Paulus Siti Fatimah Soegianto, Soegianto Sofyan, Syafran Sri Jayanthi, Sri Sudarmanto, Kukuh Sukarna, Kadi sukarna, kadi Sukartono Sukimin Sulaimawan, Deddy Sulistyani Ratna Sediati, Diah Sulistyani, Diah Supriyadin, Muhammad Suratman, Sukadi Susanto, Yoghi Arief Susilo, Hendri Sutaryono, Yusuf Akhyar Suwandi Suwandi Suwandi, Dedi Suwandi, Dedy Syahrullah, Moh Syarif Husni Syawalina Fitria Tajidan, Tajidan Tanaya, I Gusti Lanang Parta Tanggono, Claustantianus Wibisono tias, sherina aulia ningtias Tri Wibowo Wahyuningrum, Nunuk Wahyuningsih, Yusminar Winarno Winarno Wulandari, Rahajeng Wulandari, Tati Yana, Yeni Dwi Yansahrita, Yansahrita Yuliana Yuliana Yulistyowati, Efi Yusrin, Yusrin Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zahroni, Moh Zain, Yusrina Ghina Zamzami, Ahmad Rifqi Zulianto, Zulianto