Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.484
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter USU LAW JOURNAL Journal of International Law Yustisia Media Teknika The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jambe Law Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan International Journal of Supply Chain Management QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ilmu Hukum Prima INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Scientia Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Islamic Circle Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review JURNAL JUSTIQA Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Finance and Business Digital (JFBD) Jurnal Pencerah Bangsa Engineering and Technology International Journal (EATIJ) International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) AL-SULTHANIYAH Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Journal of Environmental and Development Studies Jurnal Intelek Insan Cendikia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues LEX SOCIETAS: Journal of Law and Public Administration ULJLS
Jelly Leviza
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 189 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 189 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Barang dalam Kerangka Perdagangan Bebas World Trade Oraganization (Wto) dan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) Siti Nurahmi Nasution; Suhaidi Suhaidi; Dedi Harianto; Jelly Leviza
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.9522

Abstract

Setiap Negara bebas untuk melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan dengan Negara mana pun guna meningkatkan perekonomiannya yang didasarkan pada kesepakatan World Trade Organization (WTO). Indonesia sebagai Negara anggota WTO juga telah mengikuti berbagai perjanjian perdagangan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, salah satunya adalah Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Banyaknya produk China yang masuk ke pasar Indonesia membuat Pemerintah Indonesia harus menjaga kepentingan nasional dengan memberlakukan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini membahas tentang bagaimana standar internasional atas produk barang dalam kerangka kesepakatan WTO, bagaimana kebijakan pemerintah tentang standardisasi barang dalam menghadapi ACFTA, dan bagaimana harmonisasi SNI dengan standar internasional berdasarkan kesepakatan WTO dalam rangka ACFTA. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yang dianalisis melalui analisis kualitatif. Standar internasional atas barang melalui kesepakatan WTO kaitannya dengan ACFTA mengacu kepada perjanjian internasional yang telah disepakati melalui kesepakatan WTO yakni Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary Measures (SPS) dan Agreement on Technical Barriers To Trade (TBT). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang standardisasi barang dalam menyikapi ACFTA yakni membuat Undang-Undang mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nomor 20 Tahun 2014 serta melakukan kerjasama dengan lembaga eksternal. Harmonisasi SNI dengan standar internasional dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Technical Barriers to Trade baik melalui adopsi maupun modifikasi.  
Analisis Kompetensi PPNS Perikanan Dalam Pemberantasan Illegal fishing Di WPPNRI 571 Dan Implikasi Hukum Kompetensinya Pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Denggan Muhammad Ilmi; Suhaidi Suhaidi; M Ekaputra; Jelly Leviza
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menteri Kelautan dan Perikanan dalam siaran pers Nomor: SP.7I5/SJ.5 1/2021 mengatakan WPPNRI 571 merupakan wilayah yang sering terjadi illegal fishing, dimana pada tahun 2021 mempunyai tingkat kerawanan kedua setelah WPPNRI 711. Parahnya lagi, stok ikan di WPPNRI 571 sangat sedikit yakni 591.138 ton yang merupakan wilayah terkecil kedua setelah WPPNRI 717 dengan stok ikan sebanyak 424.703 ton. Pemberlakuan hukum pidana telah berfungsi dalam pemberantasan illegal fishing dimana penegakan hukum selalu berhadapan dengan komponen sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Selain komponen di atas, terdapat komponen khusus lainnya yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang juga berwenang melakukan penyidikan apabila terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dan sumber datanya adalah data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan (library Research) dan penelitian lapangan (field study). Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian antara lain: Penyidikan oleh PPNS Perikanan terhadap illegal fishing di WPPNRIS 71 periode tahun 2018 hingga tahun 2022 lebih banyak dilakukan terhadap kapal ikan asing dibandingkan dengan kapal ikan Indonesia (KH) karena KH lebih sering menggunakan diskresi berupa tidak selalu melakukan eminalisasi pidana. pengusutan tindak pidana Illegal fishing yang dilakukan oleh PPNS Perikanan yang menangani kasus di WPPNRI 571 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, terdapat implikasi hukum terhadap kompetensi PPNS Perikanan yang mana dalam rezim UU Perikanan semua praktik illegal fishing dikenakan sanksi pidana, sedangkan pada UU Cipta Kerja terdapat sanksi administratif yang bukan merupakan kompetensi PPNS Perikanan
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN GANJA MEDIS DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI PUTUSAN 111/PID.SUS/2017/PN SANGGAU) Brian Christian Telaumbanua; Mahmud Mulyadi; Jelly Leviza; Marlina Marlina
Inspiring Law Journal Vol 2, No 1: Januari - Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ganja yang termasuk dalam kategori Narkotika golongan I  mempunyai permasalahan tentang legalitas penggunaan dalam bidang medis. Narkotika ini sering mendapat hambatan oleh regulasi, kebijakan negara, dan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan peredaran. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan hukum nasional dan internasional dalam penggunaan  ganja medis untuk pelayanan kesehatan.  Tujuan kebijakan hukum narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I terhadap orang lain untuk kesehatan dan analisa hukum terhadap seorang pegawai negeri dalam Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN. Sanggau.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas penggunaan ganja di bidang medis tidak memiliki persamaan yang pasti akibat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika melarang penggunaan ganja di bidang kesehatan akan tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memberi ruang dengan rekomendasi dan pengawasan dan mengakibatkan tidak diberikan nya izin penggunaan ganja dalam putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/PN. Sanggau. Kebijakan hukum internasional dalam Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961memberi peluang bagi terciptanya penggunaan ganja dibidang medis dengan penelitian yang jelas
Studi Komparasi Hukum atas Perlindungan Hukum Hak Cipta pada Media Elektronik dalam Common Law dan Civil Law Marsella Marsella; Jelly Leviza
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 3 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i3.2001

Abstract

This article aims to compare the legal protection of copyright in electronic media in common law and civil law. This research adopts normative legal research methods. This method is used to understand, explain, and evaluate normative aspects of the legal system. The research results show that the Common Law system relies on precedents and previous court decisions as the main source of law. Copyright laws may be more general and may evolve through court interpretation. Copyright is automatically granted when a creative work is created without formal registration requirements. Meanwhile, the Civil Law system has more detailed and codified coverage of the law. Copyright law is often regulated in specific and detailed copyright statutes. In some Civil Law systems, copyright registration is an important requirement to obtain legal protection. Copyright may not be granted automatically and requires registration steps. Similarities in Copyright Protection The Common Law and Civil Law legal systems lie in the legal system generally recognizing copyright as the exclusive right of the owner of a work to control the use and distribution of his work. In the context of international protection, both Common Law and Civil Law generally follow international agreements such as the Berne Convention to protect copyright across borders.
Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Medan Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia Dan Agama Islam Tri Afandy; Mirza Nasution; Jelly Leviza
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.7029

Abstract

The circulation of alcoholic beverages requires licensing, as regulated in the following regulations: Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 of 2013 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, and the Minister of Trade Regulation Number 20/M-DAG/PER/4/2014 on the Control and Supervision of Procurement, Distribution, and Sale of Alcoholic Beverages (hereinafter abbreviated as Minister of Trade Regulation No. 20/M-DAG/PER/4/2014) along with the amendments made by the Ministry of Trade. This study uses normative legal research because in addressing the formulated problems, it is clear that the research prioritizes literature or secondary data. Normative legal research emphasizes secondary data, including regulations and legal theories, while also examining the legal norms prevailing in society, leading to the discovery of legal principles in the form of dogma or legal doctrine that are scientifically theoretical and can be used to analyze the discussed issues. The regulation of alcoholic beverage sales is normatively adequate in the implementation of control over the sale of alcoholic beverages. According to the prevailing laws and regulations, the sale of alcoholic beverages is only permitted in certain places such as bars, discotheques, 3 to 5-star hotels, and locations that are not adjacent to places of worship, government offices, and hospitals. However, in reality, the practice of selling alcoholic beverages in the city of Medan still occurs in places that do not comply with the regulations, such as shops and wholesalers, resulting in legal uncertainty.
Kepastian Hukum Perlindungan Merek Dagang Terkenal Dalam Persaingan Industri Consumer Goods (Study Kasus Gudang Garam VS Gudang Baru) Tumanggor, Deynisa Bella; Saidin, OK; Leviza, Jelly; Sukarja, Detania
Engineering and Technology International Journal Vol 4 No 03 (2022): Engineering and Technology International Journal (EATIJ)
Publisher : YCMM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55642/eatij.v4i03.248

Abstract

Kepastian hukum terhadap sengketa merek dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam yang terkenal sebagai jenis barang di kelas 34 yaitu sigaret kretek. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum atas kriteria merek terkenal dan persamaan pada pokoknya pada merek dagang terkenal dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal untuk memperoleh perlindungan hukum atas pelanggaran persamaan pada pokoknya, bagaimana kepastian hukum terhadap perlindungan merek dagang terkenal dalam sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum atas kriteria merek terkenal dan persamaan pada pokoknya secara substantif sudah diatur jelas pada penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal untuk memperoleh perlindungan hukum adalah dengan mengajukan gugatan apabila ada yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki. Dalam sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim, Putusan Kasasi No.162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam penegakannya tidak memberikan kepastian hukum karena Gudang Garam secara normatif telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal dan Gudang Baru terbukti memiliki itikad tidak baik dan persamaan pada pokonya dengan Gudang Garam. Dalam hal ini hakim masih harus memperhatikan yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara merek terkenal.
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN OLEH PPNS DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Jaya, Herry Shan; Syahrin, Alvi; Yunara, Edi; Leviza, Jelly
Law Jurnal Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i1.4193

Abstract

Crime is a common problem in society and can be committed by anyone, both the perpetrator and the victim. Criminal policy used in tackling crime in Indonesia consists of two methods, namely preventive and repressive. In its implementation, it involves crime prevention investigators, police investigators, and civil servants (PPNS). However, the problem is the overlap between police investigators and PPNS because both have different authorities in conducting investigations. One of the well-known PPNS in Indonesia is the Road Traffic and Transport PPNS. In handling traffic and transport criminal offences, the investigation is carried out by two investigation agencies in accordance with Article 259 paragraph 1 of Law 22/2009 on traffic and transport. In the implementation of crime policy, it is important to coordinate activities between police and PPNS investigators to avoid overlapping authority. The role of the community in preventing crime by reporting suspicious activities to the authorities is also very important. In this way, it is hoped that the public can prevent crime by reporting suspicious activities to the authorities.
Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram Saputra, Reza Eko; Saidin, OK.; Leviza, Jelly; Azwar, T. Keizerina Devi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.277

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelindungan hak cipta fotografi produk online shop di media sosial Instagram, khususnya dalam konteks pelanggaran hak cipta yang terjadi antara online shop SSAN OS dan KIREINA SC. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum yang bertujuan melindungi hak eksklusif dari karya cipta, termasuk fotografi.Tujuna penelitian ini untuk menganalisis pelindungan atas hak cipta fotografi yang dimuat di media sosial berupa instagram menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelindungan hukum terhadap karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang diduplikasi serta diunggah tanpa izin oleh online shop KIREINA SC di akun instagram miliknya, dan tanggungjawab hukum bagi online shop KIREINA SC sebagai pelanggar hak cipta karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang mengunggah kembali pada sosial media instagram tanpa izin penciptanya untuk tujuan komersil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelindungan hak cipta fotografi di Instagram, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melibatkan hak eksklusif, baik hak ekonomi maupun moral. Dalam kasus pelanggaran hak cipta antara online shop KIREINA SC dan SSAN OS, penyelesaian melalui negosiasi dipilih tanpa ganti rugi. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan gugatan perdata dan pidana, sesuai Pasal 96 dan Pasal 113. Tanggung jawab hukum online shop KIREINA SC melibatkan permohonan izin berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) terkait lisensi berdasarkan kesepakatan para pihak.
Penentuan Locus Delictie dalam Tindak Pidana Cyber Crime (Merusak dan Mengganggu Sistem Elektronik dan Komunikasi Milik Orang Lain) Simada, Arthur; Kalo, Syafruddin; Ekaputra, Mohammad; Leviza, Jelly
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.314

Abstract

Penelitian ini membahas penentuan locus delicti dalam kejahatan cyber yang merusak dan mengganggu sistem elektronik dan komunikasi orang lain, dengan studi kasus pada Sub-Direktorat Kejahatan Cyber Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa penentuan locus delicti dalam kejahatan cyber didasarkan pada beberapa faktor, seperti lokasi pelaku, lokasi korban, dan lokasi server yang digunakan. Penentuan locus delicti penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani kasus kejahatan cyber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kejahatan cyber di Indonesia.
Supply Chain Systems Utilization towards the Global Economy in Special Economic Zones Perspective Sutiarnoto, Sutiarnoto; Leviza, Jelly; Arif, Arif; Devi Azwar, T.Keizerina
International Journal of Supply Chain Management Vol 9, No 5 (2020): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
Publisher : ExcelingTech

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59160/ijscm.v9i5.5597

Abstract

Abstract— The core of the Special Economic Zone is an effort to increase investment by developing certain regions/zones to spur economic growth. Through examples from the Middle East and South Asia I explain how the objectives of excellence in business performance and quality management have been attained without substantive investment by following the basic principles and concepts of Supply Chain Management and Quality Management. The effort to realize Special Economic Zones as an effort to increase investment in Indonesia is a choice now. Although these efforts may not be separated from the constraints faced with regard to services, facilities, and infrastructure as well as possible obstacles related to the response of investors in the framework of the realization of the Special Economic Zones. However, such efforts will accumulate capital with rapid growth or achieve social progress. This is in line with the tendency of the global economy to continue, which in turn makes economic activity between countries increase and also increasing foster regional economic activity.
Co-Authors Abdul Azis, Fouza Azwir Abdul Rahman Abdurrahman Harit’s Ketaren Ade Yuliany Siahaan Adwani Adwani Affila Afnila Agung Firmansyah Agung Julian Agus Sardjono Agusmidah Agusmidah Agusta Kanin Ahmad, Akiruddin Aidil Hamdi Akbar Hamdani Rambe Akbar Nasution, Faisal Alfian Syahri Ali Mulyo Utomo Ali Sentosa Alma Panjaitan Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amirah Ainun Sofiah Hasibuan Ammanawwara, Ammanawwara Ananda Jakaria Anaria Br Ginting Andalan Zalukhu Anderson Sirongoringo Sirongoringo Andy Andy Anggara Suryanagara Anggreni Atmei Lubis Annisa Nabila, Annisa Annisa Siregar Ansharullah Ida Arif Arif Arif Arif Aronifati Zebua Atika Putri Amira Aulia Nusa Bela Aulida, Dinda Ayu Adinda Pratiwi Ayu Lestari Tanjung Ayu Nika Azam, Saiful Azwar, Tengku Keizerina Devi Azwarman Azwarman Bachtiar Simatupang Barry Sugiarto Barus, Adhi Pradana Barus, Utara Maharany Bastari Mathon Batubara, Ichsan Aulia Beby Suryani Fithri Brian Christian Telaumbanua Budiarto Sembiring BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Budiman Ginting Ginting Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampub Chairul Bariah Chairul Bariah Chairul Bariah Chatrine Lidya Girsang Christina N M Tobing Chrisyela Sinaga Cindy Vania Lumban Batu Clara Apulina Ginting Cut Maidina Ananda Putri David Leon A. Sembiring Deayu Deayu Dedi Harianto Dedi Kurnia Suranta Ginting Denggan Muhammad Ilmi Deni Purba Devi Azwar, T.Keizerina Dewi Ervina Suryani Dina S.T Manurung Djalil, Felix Novian Dr.M.Ekaputra, S.H,M.Hum Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Edo Maranata Tambunan Edy Ikhsan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Ekpi Yoksara Simbolon Elphan Kumbara Elpina Elpina Elsa Savira Eman Suparman Esthalita Octavia Tobing Evi Ratna Evalinda Fadhillah Fahmi Adriany Fahri Ramadhan Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Faiz Ahmed Illovi Faradila Harahap Fitri Nadiyah Razma Fitria Ramadhani Siregar Friska Messelina Sirait Geby Aviqa Gomgoman Simbolon Gultom, Steffy Suzani Meilina Gunarto Gunarto Hafizhah, Annisa Hanawi Aananda Putra Sitohang Harahap, Feby Yanti Harahap, Mhd Dicky Safii Harris, Abd Harris, Abd. Harry Fauzi Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasyim Purba Hengki Hengki Henrico Valentino Nainggolan Herlinda, Erna Hidayat, Hayekal Hotman Bintang Parulian Aruan Indra Kurniawan Nasution Isnaini Isnaini Ivan Jovi Hutauruk Jaya, Herry Shan Jean Bernard Myson Joenari Anthony Marpaung Joy Ananda Putra Sianipar Junandar Indra Tongam Panggabean Kania Syafiza Keizerina Devi Azwar Keizerina Devi Azwar Khadijah Hasibuan Khalida Syahputri Lani Sujiagnes Panjaitan Laurentia A. Kartika Leomongga Alamsyah Sitompul M Ekaputra M. Aulia Zikry Lubis M. Freddie Mullie Sembiring Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Albisar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Maria Kaban Maria Margaretta Sitompul Marlina Marlina Marlina, Marlina Marsella Marsella Marsella, Marsella Marupa Hasudungan Sianturi Melda Theresia Sihombing Mhd. Nur Arrahman Nasution Micael Jeriko Damanik Miranti, Indah MIRZA - NASUTION Mirza Nasution Mirza Nasution Mirza Nasution Muhammad Din Al Fajar Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Muhammad Umar Mulhadi, Mulhadi Mulyadi, Lestari Mahmud Nasution, Mirza Nasution, Siti Nurahmi Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT Nita Nurvita Novalia Arnita Simamora Novie Andriani Kesuma Nuraisyah Nuraisyah Nurul Kamila O.K Saidin O.K. Saidin OK Saidin OK. Saidin OK. Saidin Okky Wiratama Pendastaren Tarigan Tarigan Phio Tuah Reysario Sinaga Prof.Dr.Syafrudin Kalo,SH,M.Hum Purba, Ardiansyah Purba Purba, Hasim Purba Puspita, Yolanda Bella Putra, Wahyudi Prima Putri Ayu Pratiwi Putri, Rizka Aminni Rabiatul Adawiyah Rafika, Cut Rahmi Handayani Raisa Rafina Rajagukguk, Eko Yudis Parlin Rambe, Akbar Hamdani Rambe, Suria Ningsih Reyhan Agung Munthe Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Ritonga, Joni Sandri RIZKI RAHAYU FITRI Rizky Akbar Prabowo Rizky, Fajar Khaify Ronni Bonic Rosnidar Sembiring Rudi Hartanto Runtung Ruth Gladys Sembiring Safnul, Doddy Safnul, Dody Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin, OK Saidin, OK. saidin, saidin Saiful Azam Saputra, Reza Eko Sarah Furqoni Satria Perdana Shahreiza, D. Sihotang, Nurleli Silitonga, Glotty Christina Simada, Arthur Sinulingga, Tommy Aditia Sirait, Leonny Rachel Aprillia Siregar, Namira Romaito Siregar, Taufik Sitepu, Kartika Dewanty Sitepu, Runtung Siti Nurahmi Nasution Siti Sarra Sonang Akbario Sriayu Aritha Panggabean Steffy Steffy Suadela Liu Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sumanggam Wahyu Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Surung Aritonang Aritonang Sutiarnoto Sutiarnoto - Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafrizal Syafrizal Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syaravina Lubis Syarifah Lisa Andriati T KEIZERINA DEVI T Keizerina Devi T Keizerina Devi A T. Keizeirina Devi Azwar T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi A T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar - Tan Kamello Tan Kamello Tanjung, Khairunissa Isyarah Tarigan, Joy Daniel Telaumbanua, Brian Christian Tengku Keizerina Devi Tengku Keizerina Devi Theddy Theddy Themis Simaremare Tony Tony Tri Afandy Trohna, Dyona Rizky Tumanggor, Deynisa Bella Utari Maharany Barus Utary Maharany Barus Ventyrina, Ine Warhan Wirasto Widya Agnes Hamid Windy Widya Utami Yahya Ziqra Yamin Lubis Yefrizawati Yemima Amelia Siagian Yolanda Sari KS Yudi Syahrudin Yuthi Sinari Zainal Abidin Pakpahan Zuhri, Hanafi Zulhelmi, Zulhelmi `Saidin, OK.