Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.998
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter USU LAW JOURNAL Journal of International Law Media Teknika The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jambe Law Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan International Journal of Supply Chain Management QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ilmu Hukum Prima INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Scientia Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Islamic Circle Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review JURNAL JUSTIQA Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Finance and Business Digital (JFBD) Jurnal Pencerah Bangsa Jurnal Ilmu Multidisplin Engineering and Technology International Journal (EATIJ) International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) AL-SULTHANIYAH Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Journal of Environmental and Development Studies Jurnal Intelek Insan Cendikia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues LEX SOCIETAS: Journal of Law and Public Administration ULJLS
Jelly Leviza
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 192 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 192 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Penegakan Hukum Cybercrime di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Ruth Gladys Sembiring; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Jelly Leviza
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.145

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah secara akomodatif atau belum mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai cybercrime; bentuk-bentuk cybercrime yang sering terjadi diwilayah polda sumatera utara; dan penegakan hukum cybercrime oleh pihak kepolisian diwilayah polda sumatera utara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini dapat diketahui yaitu undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang cukup relatif akomodatif secara normatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan di dunia cyber. Bentuk-Bentuk tindak cybercrime yang sering terjadi diwilayah Polda Sumatera utara ialah pencemaran nama baik, judi online serta konten asusila. Penegakan hukum oleh pihak kepolisian awalnya menerima laporan atau aduan terkait masalah tindak cyber selanjutnya melakukan penyidikan dalam menetapan status terlapor sebagai tersangka dalam penegakan hukum tindak cybercrime yang dilakukan setelah adanya bukti-bukti yang jelas serta dapat dihubungkan secara langsung dengan terlapor atau penindakan langsung.
Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Henrico Valentino Nainggolan; Tan Kamello; Hasyim Purba; Jelly Leviza
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.155

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Putusan Mahkamah Konsitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Bogor No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr mengenai eksekusi jaminan fidusia, dikarenakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 konstruksi eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan yaitu apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, atau hak kreditur untuk menjual benda objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui fiat executie terlebih dahulu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif eksplanatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tersebut memiliki tafsiran tersendiri mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, dengan memaknai maksud dari kata harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berarti harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Meskipun demikian, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr didasarkan dari fakta tergugat yang tidak beritikad baik. Sehingga prosedur eksekusi melalui jalur fiat executie dipandang tepat dan sesuai.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dengan Short Massage Service (SMS) (Study Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr) Joy Ananda Putra Sianipar; Alvi Syahrin; Madiasa Ablisar; Jelly Leviza
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr. Dalam putusan tersebut, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang bernama Azril Sopandi berupa penghinaan terhadap korban melalui Short Massage Service (SMS). Oleh karena itu, perlu dikaji aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui penyebaran berita bohong melalui SMS, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghinaan melalui penyebaran berita bohong (hoax) melalui SMS terkait dengan Kabupaten Selayar Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan alasan penghapusan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan melalui penyebaran hoaks melalui SMS dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/ Pid.Sus/2017/PN.Slr.
LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS USING E-MONEY IN VIEW FROM LAW NUMBER 8 OF 1999 REGARDING CONSUMER PROTECTION Leomongga Alamsyah Sitompul; Saidin Saidin; T. Keizerina Devi A; Jelly Leviza
NOMOI Law Review Vol 4, No 1 (2023): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v4i1.14944

Abstract

One of the problems that arise for consumers or electronic money holders is card damage. Card damage usually occurs in chip-based electronic money types. Damage to the card causes failure in payment transactions because electronic money cannot be read by the reader at the merchant where the transaction is made, resulting in a failed transaction. The type of research used in this discussion is normative juridical research, namely to provide an understanding that law is a statutory instrument that is regulatory in its implementation. Furthermore, the data obtained is presented descriptively and then analyzed qualitatively. The results of the study show that a form of legal protection for users of Electronic Money (e-money) for the loss of e-money cards so that they are used by unauthorized parties is the Consumer Protection Act which gives e-money users the right to file a claim for compensation to the district court. or Consumers can also bring this problem to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). The legal position of e-money users in filing lawsuits related to the Consumer Protection Act is that electronic money users are consumers in the banking sector, so they have rights and obligations in using e-money products.
Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai Nindya Irma; Budiman Ginting; Agusmidah Agusmidah; Jelly Leviza
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.168

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, dan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Government di Kota Binjai berpedoman kepada peraturan wali kota binjai nomor 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan binjai smart city, dengan diluncurkannya aplikasi mobile yang bernama Aplikasi E-Masyarakat, dimana beberapa masyarakat masih kurang akrab dengan teknologi dan proses pelaporan online, sehingga mereka mungkin merasa kesulitan atau kurang percaya diri dalam menggunakan aplikasi tersebut.
Penerapan Sanksi Pidana Bersyarat Pada Kasus Pidana Pemilihan Umum Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 170/PID.SUS/2019/PN-BNA dan Nomor: 171/PID.SUS/2019/PN-BNA) Yudi Syahrudin; Madiasa Ablisar; Mirza Nasution; Jelly Leviza
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindak pidana dalam pemilu sebenarnya tertuang dalam KUHP yang tertuang dalam Bab IV Kitab Kedua KUHP yaitu tentang “kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak negara”. Hukuman bersyarat bagi tindak pidana pemilu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun hakim dalam beberapa kasus tindak pidana pemilu menggunakan hukuman bersyarat untuk menghukum terdakwa tindak pidana pemilu. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan, penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pemilu dengan sanksi pidana bersyarat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder bahan hukum yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum. tersier yaitu dengan menganalisisnya menggunakan metode kualitatif untuk dapat menarik kesimpulan secara deduktif. Penjatuhan sanksi pidana bersyarat tidak ada dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, melainkan diatur dalam KUHP Pasal 14a. Majelis Hakim dalam memberikan putusan atas perkara tindak pidana pemilu Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN. BNA dan putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN. BNA menerapkan hukuman bersyarat terhadap kedua terdakwa.
Principle of National Treatment in Applying Trademark Registration in Indonesia Elsa Savira; Runtung; Agus Sardjono; Jelly Leviza
Journal of Finance and Business Digital Vol. 2 No. 2 (2023): June 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jfbd.v2i2.4910

Abstract

One of the basic principles adopted in the TRIPs Agreement is the principle of  national treatment, In general,  this principle of national treatment  states that foreigners will get the same treatment as the treatment given by a country for its own citizens. This research uses normative juridical research methods with a descriptive type of research. Meanwhile, data analysis is used normative legal research (legal research). Principle National Treatment in International Law Rules Related to Trademarks National Treatment set on Trademark Law Treaty and Paris Convention Application of Principles National Treatment Trademark Registration in Indonesia has not been regulated in the current trademark legislation other than dispute resolution by considering and using the principle of National Treatment Also still sidelined in law enforcement related to trademark disputes.
Juridical Analysis of Proof in Intellectual Property Rights Disputes that Contain Trade Secrets Dedi Kurnia Suranta Ginting; Saidin; Tengku Keizerina Devi; Jelly Leviza
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 4 No. 1 (2023): May 2023
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.592 KB)

Abstract

The aim to be achieved from this research is to analyze and find out the legal protection for trade secret holders; to analyze and find out the contractual relationship between employees and companies in maintaining and protecting Trade Secrets; and to analyze and find out the application of information confidentiality proving law in cases of violations of boiler machine trade secrets based on Supreme Court Decision No. 3305/K/Pdt/2016 dated 24 January 2017 and the Lunpia Express trade secret violation case based on Supreme Court Decision No. 2535K/Pdt/2016 dated 8 December 2016. This research used a documentation study approach with qualitative data analysis. The results of the study show that the Supreme Court's Decision No. 3305/K/Pdt/2016 dated 24 January 2017 stated that PT. HCMI was proven to have violated trade secrets by using the same production and sales methods as PT. BPE obtained from Calvin Jonathan Barus, et al as former employees of PT. BPE. This is inseparable from the verification process which proves that PT. BPE is the first distributor of boiler machines that have economic value and keep their production methods secret.
Tanggung Jawab Kontraktor Terhadap Kontrak Kerja Konstruksi yang Tidak Mencantumkan Rencana Umur Konstruksi (Studi: Kontrak Kerja Konstruksi oleh dan Antara Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan CV. Karya Jasa Utama) Surung Aritonang Aritonang; Mahmul Siregar; Hasim Purba; Jelly Leviza
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.9179

Abstract

Penelitian ditujukan untuk menganalisis lebih mendalam tentang umur konstruksi secara normatif dengan menjadikan objek analisisnya berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 012/SP-Kontrak/PPK/BM-I/DPU-PR/LS/2017, tertanggal 09 Agustus 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2017 dengan CV. Karya Jasa Utama. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut tidak mencantumkan klausula “rencana umur konstruksi” sebagaimana diwajibkan Pasal 65 UU Jasa Konstruksi jo. Pasal 86 Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi. Berbagai masalah hukum yang menjadi perhatian penelitian ini meliputi kewajiban pencantuman rencana umur konstruksi dalam kontrak konstruksi dan konsekwensi hukumnya serta pertanggungjawabannya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung data empiris. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan di Dinas PPR Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Analisis data dilakukan dengan kualitatif, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontrak kerja konstruksi sebagai perjanjian privat berdimensi publik mewajibkan Penyedia Jasa (Kontraktor) dan Pengguna Jasa untuk mencantumkan klausula rencana umur konstruksi dalam kontrak.
Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Barang dalam Kerangka Perdagangan Bebas World Trade Oraganization (Wto) dan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) Siti Nurahmi Nasution; Suhaidi Suhaidi; Dedi Harianto; Jelly Leviza
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.9522

Abstract

Setiap Negara bebas untuk melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan dengan Negara mana pun guna meningkatkan perekonomiannya yang didasarkan pada kesepakatan World Trade Organization (WTO). Indonesia sebagai Negara anggota WTO juga telah mengikuti berbagai perjanjian perdagangan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, salah satunya adalah Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Banyaknya produk China yang masuk ke pasar Indonesia membuat Pemerintah Indonesia harus menjaga kepentingan nasional dengan memberlakukan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini membahas tentang bagaimana standar internasional atas produk barang dalam kerangka kesepakatan WTO, bagaimana kebijakan pemerintah tentang standardisasi barang dalam menghadapi ACFTA, dan bagaimana harmonisasi SNI dengan standar internasional berdasarkan kesepakatan WTO dalam rangka ACFTA. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yang dianalisis melalui analisis kualitatif. Standar internasional atas barang melalui kesepakatan WTO kaitannya dengan ACFTA mengacu kepada perjanjian internasional yang telah disepakati melalui kesepakatan WTO yakni Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary Measures (SPS) dan Agreement on Technical Barriers To Trade (TBT). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang standardisasi barang dalam menyikapi ACFTA yakni membuat Undang-Undang mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nomor 20 Tahun 2014 serta melakukan kerjasama dengan lembaga eksternal. Harmonisasi SNI dengan standar internasional dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Technical Barriers to Trade baik melalui adopsi maupun modifikasi.  
Co-Authors Abdul Azis, Fouza Azwir Abdul Rahman Abdurrahman Harit’s Ketaren Ade Yuliany Siahaan Adwani Adwani Affila Aflah Afnila Agung Firmansyah Agung Julian Agus Sardjono Agusmidah Agusmidah Agusta Kanin Ahmad, Akiruddin Aidil Hamdi Akbar Hamdani Rambe Akbar Nasution, Faisal Alfian Syahri Ali Mulyo Utomo Ali Sentosa Alma Panjaitan Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amirah Ainun Sofiah Hasibuan Ammanawwara, Ammanawwara Ananda Jakaria Anaria Br Ginting Andalan Zalukhu Anderson Sirongoringo Sirongoringo Andy Andy Anggara Suryanagara Anggreni Atmei Lubis Annisa Nabila, Annisa Annisa Siregar Ansharullah Ida Arif Arif Arif Arif Aronifati Zebua Atika Putri Amira Aulia Nusa Bela Aulida, Dinda Ayu Adinda Pratiwi Ayu Lestari Tanjung Ayu Nika Azam, Saiful Azwar, Tengku Keizerina Devi Azwarman Azwarman Bachtiar Simatupang Barry Sugiarto Barus, Adhi Pradana Barus, Utara Maharany Bastari Mathon Batubara, Ichsan Aulia Beby Suryani Fithri Brian Christian Telaumbanua Budiarto Sembiring BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Budiman Ginting Ginting Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampub Chairul Bariah Chairul Bariah Chairul Bariah Chatrine Lidya Girsang Christina N M Tobing Chrisyela Sinaga Cindy Vania Lumban Batu Clara Apulina Ginting Cut Maidina Ananda Putri D. Shahreiza David Leon A. Sembiring Deayu Deayu Dedi Harianto Dedi Kurnia Suranta Ginting Denggan Muhammad Ilmi Deni Purba Devi Azwar, T.Keizerina Dewi Ervina Suryani Dina S.T Manurung Djalil, Felix Novian Dody Safnul Dr.M.Ekaputra, S.H,M.Hum Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Edo Maranata Tambunan Edy Ikhsan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Ekpi Yoksara Simbolon Elphan Kumbara Elpina Elpina Elsa Savira Eman Suparman Esthalita Octavia Tobing Evi Ratna Evalinda Fadhillah Fahmi Adriany Fahri Ramadhan Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Faiz Ahmed Illovi Faradila Harahap Farahdiba Syawlia Siregar Feby Yanti Harahap Fitri Nadiyah Razma Fitria Ramadhani Siregar Friska Messelina Sirait Geby Aviqa Gomgoman Simbolon Gultom, Steffy Suzani Meilina Gunarto Gunarto Hafizhah, Annisa Hanawi Aananda Putra Sitohang Harahap, Mhd Dicky Safii Harris, Abd Harris, Abd. Harry Fauzi Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasyim Purba Hengki Hengki Henrico Valentino Nainggolan Herlinda, Erna Hidayat, Hayekal Hotman Bintang Parulian Aruan Indra Kurniawan Nasution Isnaini Ivan Jovi Hutauruk Jaya, Herry Shan Jean Bernard Myson Joenari Anthony Marpaung Joy Ananda Putra Sianipar Joy Daniel Tarigan Junandar Indra Tongam Panggabean Kania Syafiza Keizerina Devi Azwar Keizerina Devi Azwar Khadijah Hasibuan Khalida Syahputri Lani Sujiagnes Panjaitan Laurentia A. Kartika Leomongga Alamsyah Sitompul M Ekaputra M. Aulia Zikry Lubis M. Freddie Mullie Sembiring Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Albisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Maria Kaban Maria Margaretta Sitompul Marlina Marlina Marlina, Marlina Marsella Marsella Marsella, Marsella Marupa Hasudungan Sianturi Melda Theresia Sihombing Mhd. Nur Arrahman Nasution Micael Jeriko Damanik Miranti, Indah MIRZA - NASUTION Mirza Nasution Mirza Nasution Mirza Nasution Muhammad Din Al Fajar Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Muhammad Umar Mulhadi, Mulhadi Mulyadi, Lestari Mahmud Nasution, Siti Nurahmi Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT Nita Nurvita Novalia Arnita Simamora Novie Andriani Kesuma Nuraisyah Nuraisyah Nurul Kamila O.K Saidin O.K. Saidin OK Saidin Ok Saidin OK. Saidin OK. Saidin Okky Wiratama Pendastaren Tarigan Tarigan Phio Tuah Reysario Sinaga Pradipta Nada Damanik Prof.Dr.Syafrudin Kalo,SH,M.Hum Purba, Ardiansyah Purba Purba, Hasim Purba Puspita, Yolanda Bella Putra, Wahyudi Prima Putri Ayu Pratiwi Putri, Rizka Aminni Rabiatul Adawiyah Rafika, Cut Rahmi Handayani Raisa Rafina Rajagukguk, Eko Yudis Parlin Rambe, Akbar Hamdani Rambe, Suria Ningsih Reyhan Agung Munthe Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Ritonga, Joni Sandri RIZKI RAHAYU FITRI Rizky Akbar Prabowo Rizky, Fajar Khaify Ronni Bonic Rosnidar Sembiring Rudi Hartanto Runtung Ruth Gladys Sembiring Safnul, Doddy Safnul, Dody Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin, OK Saidin, OK. saidin, saidin Saiful Azam Saputra, Reza Eko Sarah Furqoni Satria Perdana Sihotang, Nurleli Silitonga, Glotty Christina Simada, Arthur Sinulingga, Tommy Aditia Sirait, Leonny Rachel Aprillia Siregar, Namira Romaito Siregar, Taufik Sitepu, Kartika Dewanty Sitepu, Runtung Siti Kayla Haliza Siti Nurahmi Nasution Siti Sarra Sonang Akbario Sriayu Aritha Panggabean Steffy Steffy Suadela Liu Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sumanggam Wahyu Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Surung Aritonang Aritonang Susilo, Reynaldi Sutiarnoto Sutiarnoto - Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafrizal Syafrizal Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syaravina Lubis Syarifah Lisa Andriati T KEIZERINA DEVI T Keizerina Devi T Keizerina Devi A T. Keizeirina Devi Azwar T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi A T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar - Tan Kamello Tan Kamello Tanjung, Khairunissa Isyarah Telaumbanua, Brian Christian Tengku Keizerina Devi Tengku Keizerina Devi Theddy Theddy Themis Simaremare Tommy Aditia Sinulingga Tony Tony Tri Afandy Trohna, Dyona Rizky Tumanggor, Deynisa Bella Utari Maharany Barus Utary Maharany Barus Ventyrina, Ine Warhan Wirasto Widya Agnes Hamid Windy Widya Utami Yahya Ziqra Yamin Lubis Yefrizawati Yemima Amelia Siagian Yolanda Sari KS Yudi Syahrudin Yuthi Sinari Zainal Abidin Pakpahan Zuhri, Hanafi Zulhelmi, Zulhelmi `Saidin, OK.