Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.351
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter USU LAW JOURNAL Journal of International Law Media Teknika The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jambe Law Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan International Journal of Supply Chain Management QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ilmu Hukum Prima INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Scientia Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Islamic Circle Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review JURNAL JUSTIQA Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Finance and Business Digital (JFBD) Jurnal Pencerah Bangsa Engineering and Technology International Journal (EATIJ) International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) AL-SULTHANIYAH Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Journal of Environmental and Development Studies Jurnal Intelek Insan Cendikia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues LEX SOCIETAS: Journal of Law and Public Administration ULJLS Global Journal of Law, AI & Ethics (GJLAE)
Jelly Leviza
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 203 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 203 Documents
Search

 17   18   19   20   21 
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MODEL HAK GUGAT TERHADAP PELAKU PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PARDAMEAN SIBISA Suhaidi Suhaidi; Riadhi Alhayyan; Jelly Leviza
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2025): Vol.6 No. 5 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i5.51759

Abstract

Peningkatan Pemahaman serta Kesadaran Hukum merupakan salah satu bagian dari pendidikan serta pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari ruang lingkup terkecil yaitu keluarga dan serta individu-individu yang tergabung di dalam nya. Hukum Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas- luasnya. pemahaman Hukum tentang hak gugat terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Desa Perdamean Sibisa perlu dilakukan karena minimnya pembangunan pendidikan serta sulitnya terjangkau perpustakaan daerah sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya khususnya tentang hukum lingkungan.Tujuan dari kegiatan sosialisasi di Desa Pardamean Sibisa,Toba ini adalah dalam rangka guna untuk Peningkatan Pemahaman Hukum Tentang Model Hak Gugat terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Desa Pardamean sibisa, Toba. Target kegiatan sosialisasi ini secara umum adalah masyarakat desa Pardamean sibisa meningkat pemahaman hukumnya dan target secara khusus adalah 1). Agar masyarakat desa Pardamean Sibisa sadar akan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara; 2). Masyarakat desa Pardamean Sibisa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum lingkungan khususnya tentang Hak Gugat; 3). Serta Terbentuknya suasana di dalam masyarakat yang aman tentram, lingkungan yang terjaga dan untuk aparatur pemerintah desa semakin baik dalam menjalankan tata kelola pemerintah desa. Metode kegiatan sosialisasi untuk mencapai tujuan tersebut yaitu pelatihan berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang berkaitan dengan bidang hukum yang diajarkan.Dari kegiatan ini masyarakat umum tidak mengetahui hukum lingkungan dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan untuk menggugat baik perorangan maupun perusahaan yang sengaja atau tidak sengaja mencemari lingkungan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak mengetahuinya.
Perlindungan Korban Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia: Protection of Sextortion Victims from the International Law and Indonesian National Law Perspectives Aulia Rezky Ilhamni Lubis; Jelly Leviza; Fajar Khaify Rizky; Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2026): In-Press - Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr-jolci.v5i1.22000

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan korban sekstorsi dengan membandingkan hukum internasional dengan hukum di nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan Komparatif (comparative approach) Penelitian ini mengemukakan bahwa sekstorsi atau yang dikenal sebagai pemerasan seksual adalah sebuah tindakan kriminal dengan metode pengancaman melalui video ataupun foto eksplisit dengan tujuan mendapatkat suatu hal, baik berupa uang ataupun materi video/foto seks tambahan. Tindakan sekstorsi melanggar hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia, sebagaimana hal tersebut dilihat melalui aspek pemerasan dan ancaman penyebaran gambar eksplisit. Ancaman dalam sekstorsi mengakibatkan pencederaan pada hak asasi manusia dan kejahatan siber. Korban sekstorsi mendapatkan perlindungan melalui hukum internasional seperti UDHR, ICCPR, ICESCR, CRC, CEDAW, Beijing Declaration, BCC, dan UNCC sedangkan melalui hukum nasional Indonesia perlindungan korban sekstorsi ditempuh melalui UU HAM, UU TPKS, UU Pornografi, UU PDP, UU ITE, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Perlindungan Anak. Sekalipun kedua kerangka hukum tersebut belum memiliki aturan terkait sekstorsi secara eksplisit, namun keduanya memiliki konstruksi hukum yang mendorong perlindungan melalui regulasi-regulasi yang berlaku.
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xxiii/2025 terhadap Pengaturan Royalti dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Lagu Secara Komersial Diyara Eninta Br Sitepu; Suhaidi; Jelly Leviza
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 10 (2026): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i10.4121

Abstract

Copyright as part of Intellectual Property Rights plays an important role in protecting musical works and ensuring the moral and economic rights of creators. However, the implementation of Law Number 28 of 2014 still gives rise to multiple interpretations, particularly regarding the party responsible for paying royalties and the meaning of reasonable remuneration, which has led to conflicts. This normative juridical research applies a statutory approach and the theory of legal certainty. The results show that Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025 affirms event organizers as the parties obligated to pay royalties, establishes standards for remuneration, strengthens the role of Collective Management Organizations and positions criminal sanctions as an ultimum remedium to enhance legal certainty and protect creators, while encouraging regulatory harmonization and transparency in the national music industry.
Peran Notaris dalam Legalitas Dokumen dan Kontrak Internasional: Studi Perbandingan antara Negara Indonesia dan Malaysia Alda Widya Syahda; Suhaidi; Jelly Leviza
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2026): Tema Hukum Internasional
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.4211

Abstract

Differences between civil law and common law systems affect the position, authority and role of notaries in the legality of international documents and contracts. Indonesia, as a country adhering to the civil law system, grants broad authority to notaries to prepare authentic deeds, perform legalization, waarmerking and certify documents. Furthermore, Indonesia became a Contracting Party to the Hague Apostille Convention on 5 October 2021 and the Convention entered into force on 4 June 2022, enabling Indonesian public documents to be authenticated through the Apostille mechanism for use in other Contracting States. In contrast, Malaysia, which follows the common law system, is not a Contracting Party to the Hague Apostille Convention as of 2026. Consequently, Malaysian public documents intended for use abroad remain subject to the conventional legalization process through the competent authorities. This normative legal research employs statutory, conceptual and comparative approaches. The results show that Indonesian notaries perform broader functions than Malaysian Notaries Public, whose authority is generally limited to the authentication and legalization of documents. Accordingly, Indonesian notaries play a more strategic role in ensuring legal certainty, formal validity and the evidentiary value of international documents and contracts.
SOSIALISASI HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN AKAN BATASAN SERTA BAHAYA DARI PERGAULAN BEBAS BAGI ANAK DI SMA NEGERI 9 MEDAN Fajar Khaify Rizky; Sutiarnoto Sutiarnoto; Jelly Leviza; Tommy Aditia Sinulingga; D. Shahreiza
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.60512

Abstract

Pergaulan remaja yang sehat memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kepribadian, serta masa depan anak. Pergaulan yang tidak terkontrol atau menyimpang, yang dikenal sebagai pergaulan bebas, berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik dari aspek moral, psikologis, kesehatan, maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang memadai mengenai batasan perilaku serta kesadaran hukum bagi anak dan remaja. Permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana pemahaman siswa/i SMA Negeri 9 Medan terhadap bahaya pergaulan bebas dan regulasi hukum terkait perlindungan anak, faktor-faktor yang menyebabkan remaja rentan terjerumus dalam pergaulan bebas, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga diri dan mencegah terjadinya pergaulan bebas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode observasi, pemaparan materi atau sosialisasi, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi melalui interaksi langsung dengan peserta. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/i SMA Negeri 9 Medan mampu memahami pengertian dan bahaya pergaulan bebas, faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas, serta pentingnya mengenali batasan diri dan perlindungan hukum bagi anak. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kesadaran siswa/i untuk bersikap bijak dalam pergaulan dan penggunaan media sosial, serta berani mencari bantuan apabila berada dalam situasi yang berisiko.
State Responsibility and Corporate Accountability for Transboundary Haze Pollution: a Comparative Analysis Of International and Indonesian Law Maura Alifia Khairunnisa; Jelly Leviza; Fajar Khaify Rizky
Global Journal of Law, AI & Ethics Vol. 2, No. 2, August 2026
Publisher : CV. Cognispectra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65917/gjlae.v2.i2.79

Abstract

Transboundary haze pollution from forest and land fires raises two distinct legal questions: when a State may incur international responsibility for harm originating within its territory, and how private corporations responsible for fire-related conduct may be held accountable under domestic law. This study analyzes those questions through a normative juridical method using treaty, statute, conceptual, case, and comparative approaches. The analysis focuses on the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), relevant international jurisprudence, and Indonesia's environmental and plantation laws. The study finds that corporate land burning is not automatically attributable to Indonesia under the law of State responsibility. International responsibility requires an applicable primary obligation, conduct attributable to the State, and a breach of that obligation; in this context, the relevant State conduct may consist of a failure by public authorities to exercise the due diligence required for prevention, supervision, information exchange, cooperation, or enforcement. ARSIWA supplies the secondary rules governing the consequences of an established breach rather than the primary environmental duty itself. The AATHP is a binding regional treaty with substantial preventive and cooperative duties, but its enforcement architecture remains limited because disputes are confined to consultation or negotiation. Indonesian law, by contrast, can impose administrative, civil, and criminal consequences directly on corporations. The article develops a two-layer accountability framework linking international State responsibility with domestic corporate accountability and identifies evidence-sharing, source attribution, and enforcement coordination as the principal interface gaps that must be addressed
PELINDUNGAN HUKUM PEMILIK VLOG YANG DITAYANGKAN OLEH TELEVISI TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ayu Adinda Pratiwi; Saidin Saidin; Jelly Leviza
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2101

Abstract

Abstract: The use of social media has developed at this time which can make it easier for people to obtain information, the low level of understanding of the Indonesian people about the importance of Copyright protection is the cause of many cases of Copyright infringement. Especially Vlog works which are included in the realm of Intellectual Property Rights. This study uses a normative legal research method and a statutory approach and a legal concept analysis approach. This study is descriptive, the materials used are primary law and secondary legal materials. The results of this study confirm that Vlogs that are rebroadcast can be said to be cinematographic works of creation, and will receive Copyright protection in accordance with Article 40 paragraph 1 letter m of the Copyright Law, although the article does not contain the words Vlog. The conclusion of this study is that Vlogs can be categorized as creations in the form of moving images, including documentary films, advertising films, reportage or story films made with scenarios and Vlog cartoon films themselves meet the criteria as moving images. So that Vlogs can be given legal protection if the Vlog rebroadcast is carried out without the permission of the Vlog Owner or without a written agreement (License). Rebroadcasting without permission from the Vlog Owner will be subject to sanctions as stipulated in the Copyright Act, by filing a lawsuit for damages or reporting it as a criminal act of Copyright infringement. Keywords: Vlog, Copyright, Moving Images, License Abstrak: Penggunaan media sosial mengalami perkembangan pada saat ini yang dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya pelindungan Hak Cipta menjadi sebab banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta. Khususnya karya Vlog yang termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, bahan yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Vlog yang ditayangkan ulang dapat dikatakan sebagai karya cipta sinematografi, dan akan mendapatkan pelindungan Hak Cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang Hak Cipta, meskipun didalam pasal tersebut tidak memuat kata-kata Vlog. Kesimpulan penelitian ini adalah Vlog dapat dikategorikan ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun Vlog sendiri memenuhi kriteria sebagai gambar bergerak (moving images). Sehingga Vlog dapat diberikan pelindungan hukum jika penayangan ulang Vlog dilakukan tanpa izin Pemilik Vlog atau tanpa adanya perjanjian tertulis (Lisensi). Penayangan ulang tanpa izin Pemilik Vlog akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta, dengan mengajukan gugatan ganti rugi atau mengadukan sebagai tindak pidana pelanggaran Hak Cipta. Kata kunci: vlog, hak cipta, gambar bergerak (moving images), lisensi
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI WILAYAH BANDA ACEH) Zulhelmi Zulhelmi; Mahmud Mulyadi; Jelly Leviza
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2365

Abstract

Abstract: The narcotics problem is a global problem faced by all countries in the world, including Indonesia, although in different contexts and complexities. In an international perspective, narcotics crimes are categorized as serious crimes. The same category also applies in the Indonesian context, which is assessed from the impact it causes and puts narcotics crimes on a par with other serious crimes such as crimes of terrorism and corruption. The research method used in this research is a normative legal research method. The data collection technique is library research, namely through searching scientific documents and books to obtain a theoretical basis in the form of positive legal material that is appropriate to the object to be studied. The aim of rehabilitation punishment for perpetrators of narcotics crimes is in the form of resolving criminal cases using a repressive approach as implemented in the Criminal Justice System, which has given rise to retributive justice, which is oriented towards retribution in the form of punishment and imprisonment. Keywords: Rehabilitation, Criminal Act, Narcotics Abstrak: Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi semua negara di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang berbeda-beda. Dalam perspektif internasional, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks Indonesia yang dinilai dari dampak yang ditimbulkan dan membuat kejahatan narkotika disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti kejahatan terorisme dan korupsi. Teknik Pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu melalui penelusuran dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Tujuan pemidanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah dalam bentuk penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan refresif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan Keadilan Retrebutif (Retrebutif Justice), yang berorientasi pada  pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Kata kunci: Rehabilitasi, Tindak Pidana, Narkotika
ANALISIS KUALIFIKASI UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Cut Rafika; Lestari Mahmud Mulyadi; Jelly Leviza
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2707

Abstract

Abstract: The death penalty, which is the oldest and heaviest punishment, is still enforced in Indonesia despite many countries having abolished it, due to the controversy surrounding it as it involves taking a human life. This research uses a normative juridical method and qualitative analysis to understand the application of the death penalty in Indonesia's legal framework. Although the death penalty sparks pros and cons in society, the Indonesian government, along with supporting elements of society, maintains the principle that the death penalty is necessary to protect life. One example of its application can be seen in the case of premeditated murder recorded in decision Number 907/Pid.B/2020/PN Mdn, where the defendant ZH was sentenced to death by the Medan District Court for planning and carrying out the murder of the victim, J, which met the elements of Article 340 of the Criminal Code regarding premeditated murder.Keyword: Criminal Offense, Premeditated Murder Abstrak: Hukuman mati, yang merupakan hukuman tertua dan terberat, masih diterapkan di Indonesia meskipun banyak negara telah menghapusnya, mengingat kontroversi yang muncul karena menyangkut nyawa manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif, dengan tujuan untuk memahami penerapan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Meskipun hukuman mati menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pemerintah Indonesia, bersama elemen masyarakat pendukungnya, tetap berpegang pada prinsip bahwa hukuman mati diperlukan untuk melindungi kehidupan. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan berencana yang tercatat dalam putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, di mana terdakwa ZH dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Medan karena terbukti merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap korban, J, yang memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.Kata kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana
KEDUDUKAN PELAKSANAAN LELANG MELALUI PERANTARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Khairunissa Isyarah Tanjung; Hasim Purba; Suprayitno Suprayitno; Jelly Leviza
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3170

Abstract

Abstract: The regulation of auction is based on Article I, Paragraphs (4), (5), an d (6) of Minister of Finance Regulation No. 27/PMK.06/2016 concerning Auction Implementation Guidelines, which classifies, and voluntary non-execution auction. The issue of execution based on grosse akta as stipulated in Article 224 HIR or Article 258 RBG has evolved along with the rapid development of credit institutions in Indonesia. The problem Formulation in this study includes how the legal regulation of public auction through the intermediary of the State Assets Management and Auction  Service Office is strutured. This reseacrh employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the analysis used in this study is qualitative analysis. Additinally, article 6 of Law No.4 of 1996 on Mortgage Right, in conjuntion with article 224 HIR/258 RBG, plays a crucial role in the execution auction. Keyword: Auction Execution, Security Rights, Creditor, Debtor Abstrak: Pengaturan terhadap lelang didasarkan  Pasal 1 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/ PMK. 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengklasifikasi lelang menjadi 3 bagian, yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang noneksekusi sukarela. Persoalan eksekusi atas grose akta yang diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG semakin berkembang seiring dengan lajunya lembaga perkreditan di Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap lelang di muka umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif  dengan sifat deskriptif analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dikaitkan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan oleh Kreditur Bank melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang. Kata kunci: Eksekuci Lelang, Jaminan, Kreditur, Debitur 
Co-Authors Abdul Azis, Fouza Azwir Abdul Rahman Abdurrahman Harit’s Ketaren Ade Yuliany Siahaan Adwani Adwani Affila Aflah Afnila Agung Firmansyah Agung Julian Agus Sardjono Agusmidah Agusmidah Agusta Kanin Ahmad, Akiruddin Aidil Hamdi Akbar Hamdani Rambe Akbar Nasution, Faisal Alda Widya Syahda Alfian Syahri Ali Mulyo Utomo Ali Sentosa Alma Panjaitan Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amirah Ainun Sofiah Hasibuan Ammanawwara, Ammanawwara Ananda Jakaria Anaria Br Ginting Andalan Zalukhu Anderson Sirongoringo Sirongoringo Andy Andy Anggara Suryanagara Anggreni Atmei Lubis Annisa Nabila, Annisa Annisa Siregar Ansharullah Ida Arif Arif Arif Arif Aronifati Zebua Atika Putri Amira Aulia Nusa Bela Aulia Rezky Ilhamni Lubis Aulida, Dinda Ayu Adinda Pratiwi Ayu Lestari Tanjung Ayu Nika Azam, Saiful Azwar, Tengku Keizerina Devi Azwarman Azwarman Bachtiar Simatupang Barry Sugiarto Barus, Adhi Pradana Barus, Utara Maharany Bastari Mathon Batubara, Ichsan Aulia Beby Suryani Fithri Brian Christian Telaumbanua Budiarto Sembiring BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Budiman Ginting Ginting Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampub Chairul Bariah Chairul Bariah Chairul Bariah Chatrine Lidya Girsang Christina N M Tobing Chrisyela Sinaga Cindy Vania Lumban Batu Clara Apulina Ginting Cut Maidina Ananda Putri Cut Rafika D. Shahreiza David Leon A. Sembiring Deayu Deayu Dedi Harianto Dedi Kurnia Suranta Ginting Denggan Muhammad Ilmi Deni Purba Devi Azwar, T.Keizerina Dewi Ervina Suryani Dina S.T Manurung Diyara Eninta Br Sitepu Djalil, Felix Novian Dody Safnul Dr.M.Ekaputra, S.H,M.Hum Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Edo Maranata Tambunan Edy Ikhsan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Ekpi Yoksara Simbolon Elphan Kumbara Elpina Elpina Elsa Savira Eman Suparman Esthalita Octavia Tobing Evi Ratna Evalinda Fadhillah Fahmi Adriany Fahri Ramadhan Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Faiz Ahmed Illovi Faradila Harahap Farahdiba Syawlia Siregar Feby Yanti Harahap Fitri Nadiyah Razma Fitria Ramadhani Siregar Friska Messelina Sirait Geby Aviqa Gomgoman Simbolon Gultom, Steffy Suzani Meilina Gunarto Gunarto Hafizhah, Annisa Hanafi Zuhri Hanawi Aananda Putra Sitohang Harahap, Mhd Dicky Safii Harris, Abd Harris, Abd. Harry Fauzi Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasyim Purba Hengki Hengki Henrico Valentino Nainggolan Herlinda, Erna Hidayat, Hayekal Hotman Bintang Parulian Aruan Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba Indra Kurniawan Nasution Isnaini Ivan Jovi Hutauruk Jaya, Herry Shan Jean Bernard Myson Joenari Anthony Marpaung Joy Ananda Putra Sianipar Joy Daniel Tarigan Junandar Indra Tongam Panggabean Kania Syafiza Keizerina Devi Azwar Keizerina Devi Azwar Khadijah Hasibuan Khairunissa Isyarah Tanjung Khalida Syahputri Lani Sujiagnes Panjaitan Laurentia A. Kartika Leomongga Alamsyah Sitompul Lestari Mahmud Mulyadi M Ekaputra M. Aulia Zikry Lubis M. Freddie Mullie Sembiring Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Albisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Maria Kaban Maria Margaretta Sitompul Marlina Marlina Marlina, Marlina Marsella Marsella Marsella, Marsella Marupa Hasudungan Sianturi Maura Alifia Khairunnisa Melda Theresia Sihombing Mhd. Nur Arrahman Nasution Micael Jeriko Damanik Miranti, Indah MIRZA - NASUTION Mirza Nasution Mirza Nasution Mirza Nasution Muhammad Din Al Fajar Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Muhammad Umar Mulhadi, Mulhadi Mulyadi, Lestari Mahmud Nasution, Siti Nurahmi Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT Nita Nurvita Novalia Arnita Simamora Novie Andriani Kesuma Nuraisyah Nuraisyah Nurul Kamila O.K Saidin O.K. Saidin OK Saidin Ok Saidin OK. Saidin OK. Saidin Okky Wiratama Pendastaren Tarigan Tarigan Phio Tuah Reysario Sinaga Pradipta Nada Damanik Prof.Dr.Syafrudin Kalo,SH,M.Hum Purba, Ardiansyah Purba Purba, Hasim Purba Puspita, Yolanda Bella Putra, Wahyudi Prima Putri Ayu Pratiwi Putri, Rizka Aminni Rabiatul Adawiyah Rafika, Cut Rahmi Handayani Raisa Rafina Rajagukguk, Eko Yudis Parlin Rambe, Akbar Hamdani Rambe, Suria Ningsih Reyhan Agung Munthe Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Ritonga, Joni Sandri Rizka Aminni Putri RIZKI RAHAYU FITRI Rizky Akbar Prabowo Rizky, Fajar Khaify Ronni Bonic Rosnidar Sembiring Rudi Hartanto Runtung Ruth Gladys Sembiring Safnul, Doddy Safnul, Dody Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin, OK Saidin, OK. saidin, saidin Saiful Azam Saputra, Reza Eko Sarah Furqoni Satria Perdana Sihotang, Nurleli Silitonga, Glotty Christina Simada, Arthur Sinulingga, Tommy Aditia Sirait, Leonny Rachel Aprillia Siregar, Namira Romaito Sitepu, Kartika Dewanty Sitepu, Runtung Siti Kayla Haliza Siti Nurahmi Nasution Siti Sarra Sonang Akbario Sriayu Aritha Panggabean Steffy Steffy Steffy Suzani Meilina Gultom Suadela Liu Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sumanggam Wahyu Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suprayitno Surung Aritonang Aritonang Sutiarnoto Sutiarnoto - Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafrizal Syafrizal Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syaravina Lubis Syarifah Lisa Andriati T KEIZERINA DEVI T Keizerina Devi T Keizerina Devi A T. Keizeirina Devi Azwar T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi A T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar - Tan Kamello Tan Kamello Tanjung, Khairunissa Isyarah Taufik Siregar Telaumbanua, Brian Christian Tengku Keizerina Devi Tengku Keizerina Devi Theddy Theddy Themis Simaremare Tommy Aditia Sinulingga Tony Tony Tri Afandy Trohna, Dyona Rizky Tumanggor, Deynisa Bella Utari Maharany Barus Utary Maharany Barus Ventyrina, Ine Warhan Wirasto Widya Agnes Hamid Windy Widya Utami Yahya Ziqra Yamin Lubis Yefrizawati Yemima Amelia Siagian Yolanda Sari KS Yudi Syahrudin Yuthi Sinari Zainal Abidin Pakpahan Zuhri, Hanafi Zulhelmi Zulhelmi Zulhelmi, Zulhelmi `Saidin, OK.