Articles
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX
I Gede Putu J Gusnaedi;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Salah satu dampak besar yang dihasilkan akibat munculnya globalisasi dewasa ini adalah adanya kebutuhan masyarakat yang lebih berkembang dari hari ke hari. Dengan adanya kebutuhan masyarakat yang terus bertambah maka masa depan masyarakat akan kebutuhan hidupnya akan menjadi tidak terduga. Salah satunya adalah investasi, investasi adalah salah satu kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat menengah atas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu jenis investasi yang digunakan dewasa ini oleh masyarakat adalah forex dalam hal ini merupakan salah satu investasi yang transaksinya tidak diperlukan pertemuan langsung melainkan dengan menggunakan sebuah perjanjian dari perantara yang disebut dengan broker. Maka dari hal tersebut timbul rumusan masalah Bagaimana mekanisme perjanjian dalam transaksi trading forex Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor Dalam penelitian ini mengenai trading forex agar masyarakat lebih mengetahui investasi jenis ini, dalam penelitian ini menggunakan metode pencarian buku–buku hukum yang mempunyai relasi dengan forex. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian dalam trading forex dan perlindungan hukum bagi para investor yang melakukan trading forex. Tujuanya adalah salah satu prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan suatu transaksi forex yaitu dengan berdasarkan pada investor, jadi sebelum dimulainya suatu transaksi tentu saja, kunci berpegang teguh pada investor, karena investor lah yang akan memberi dana dalam investasi ini, sebagai suatu bentuk kerahasiaan transaksi maka investor dilarang keras dalam memberikan kode akses ataupun kode transaksi yang dimiliki oleh investor tersebut. investor tidak diperbolehkan untuk diwakilkan dalam melakukan transaksi dalam rekening yang dimiliki oleh investor, jika investor merasa belum yakin serta mahir dalam melakukan transaksi.
Pengawasan dan Sanksi Hukum Terhadap Pramuwisata Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata
I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri;
I Nyoman Putu Budiartha;
Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tingginya perkembangan pariwisata di Bali menimbulkan banyak yang mengambil pekerjaan dibidang pariwisata, salah satunya pramuwisata. Namun banyak yang beroperasi secara ilegal tanpa ijin yang sah bahwa warga negara asing pun ada yang berprofesi sebagai pramuwisata di Bali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan dan bentuk sanksi hukum bagi profesi pramuwisata di Bali. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menekankan pada metode analisis hukum. Bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan dan sanksi hukum bagi pramuwisata. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan mengenai pramuwisata yang diterapkan oleh pemerintah daerah berbentuk pengawasan preventif namun dalam bentuk pengawasan Represifnya masih kurang dijelaskan. Sedangnya mengenai bentuk sanksi hukum terhadap pramuwisata yang beroperasi secara ilegal yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah adalah sanksi berbentuk sanksi pidana berupa kurungan dan denda, dan juga berbentuk sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dalam upaya peningkatan dalam bidang penanaman modal yang akan mempermudah para pelaku usaha Kabupaten Badung memanfaatkan system Online Single Submission (OSS), yang membuat dipermudahnya melakukan pengurusan serta pendaftaran dalam perizinan yang melibatkan kegiatan usaha seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, dan lain sebagainya untuk badan usaha perorangan maupun non perorangan. Hal tersebut didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penulisan ini didukung dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan hasil dari penelitian dalam penulisan ini adalah efektivitas perizinan berbasis digital di Kabupaten Badung yaitu OSS RBA, namun masih banyak kendala-kendala di lapangan yang belum teratasi dengan maksimal baik dari sumber daya manusia pada pelaksana aturan ataupun masyarakat yang kurang paham dengan OSS RBA.
Peran Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Terhadap Pekerja Outsourcing
I Kadek Galang Taksu Ananda;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Komang Arini Styawati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Hubungan kerja merupakan hubungan yang lahir akibat adanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Menurut undang – undang yang dimaksud dengan hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. Umumnya hubungan kerja rentan terhadap perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, yang tak jarang dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja. Salah satu alternatif penyelesaian perselisihan ini adalah mediasi. Yang dimana mediasi merupakan suatu penyelesaian perselisihan melalui diskusi yang dipandu oleh seorang mediator yang netral. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan kasus perselisihan serta untuk mengetahui faktor – faktor penghambat yang dialami mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa mediator memegang peran penting dalam menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial.
Penerapan Asas Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris
Albertus Dicky Andrianto;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Notaris adalah pegawai negeri sipil yang harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pekerjaannya agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari. Berdasarkan pernyataan tersebut, muncul dua permasalahan yaitu: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengesahan dokumen? Dan apa kelemahan dan solusi penerapan asas kehati-hatian dalam akta notaris di muka umum? Untuk mengatasi masalah ini, digunakan pendekatan hukum normatif. Hasil survey menunjukkan bahwa notaris harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertindak, karena tidak semua orang jujur ​​dan dalam menghadapi penipuan, notaris harus lebih berhati-hati dan tidak mempercayai klien dengan ringan, sehingga nantinya tidak terjadi pelanggaran hukum. Notaris selalu diharapkan untuk berhati-hati dalam tindakannya agar tidak melanggar hak-haknya di kemudian hari.
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Tradisional Berbasis Pengobatan Usada di Bali
Gede Yudi Krisnanda;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kesehatan merupakan suatau hal yang penting bagi kehidupan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengenal mengenai kesehatan tradisional. Salah satu tenaga tradisonal yang di kenal di Indonesia lebih tepatnya di daerah Bali yakni sering disebut dengan Usada Bali. Namun pengaturan menganai Usada Bali dengan metode penyembuhan supranatural dengan pendekatan agama belum ditemukan di aturan manapun. Sehingga hal tesebut sangat menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan Usada di Bali. Permasalahnnya adalah Permasalahannya adalah Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada Bali ? dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada Bali?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Pengaturan mengenai tenaga kesehatan tradisional di Bali telah diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No 103 thn 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019, dan peraturan lainnya Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional di Bali dapat dilihat dari adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan-peraturan terkait dengan pelayann kesehatan tradisional.
Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Krypto di Indonesia
Sarasota Tomasoa;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Perkembangan teknologi yang semakin meningkat telah memunculkan berbagai inovasi, terutama pada produk investasi. Salah satu inovasi tersebut adalah aset kripto yang telah diakui sebagai produk komoditas oleh pemerintah Indonesia. Melalui peraturan Bappebti, pemerintah berusaha melindungi investasi aset kripto. Namun dalam praktiknya, peraturan yang diterapkan pemerintah tidak sepenuhnya melindungi investor yang berinvestasi di aset kripto. Berbagai isu keamanan antara lain kemungkinan adanya praktik pump-and-dump dan adanya pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Bappebti. Masalah-masalah ini juga terkait dengan fakta bahwa belum ada pertukaran cryptocurrency yang dibuat. Tujuan penulisan majalah ini adalah untuk menganalisis dan menyediakan berbagai masalah yang dihadapi investor saat berinvestasi di cryptocurrency.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser
Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti;
I Nyoman Putu Budiartha;
I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kegiatan rekreasi terus menunjukkan peningkatan. Dapat dilihat dari banyaknya kegiatan rekreasi di masing-masing negara. Salah satunya hiburan musik pop Korea (K-Pop). Mecimapro ialah sebuah penyelenggara konser K-Pop di Indonesia yang sudah banyak mengadakan konser musik Korea di Indonesia. Dengan fenomena tersebut, konsumen yang tergabung dalam membership belum mendapatkan kepastian hukum terutama dalam pembelian tiket konser dan penukaran tiket. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketentuan undang-undang tentang perlindungan hak-hak konsumen mengenai tidak dipenuhinya tuntutan ganti rugi yang dijanjikan masih belum jelas. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat pada penelitian disini yakni bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pemegang membership atas wanprestasi promotor penyelenggara konser, bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi promotor dan penyelenggara dalam kegiatan konser. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan hal tersebut promotor selaku pelaku usaha wajib memberikan kompensasi kepada anggota pemegang membership atas ganti rugi barang dan/atau jasa yang didapatkannya. Promotor penyelenggara konser yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan sanksi yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen karena lalai menjalankan tugas. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mencari tahu perlindungan hukum bagi konsumen pemegang membership atas wanprestasi promotor penyelenggara konser dan Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi promotor dan penyelenggara dalam kegiatan konser.
Perjanjian Kerjasama Antara Bank Bri Dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga Sebagai Agen Branchless Banking
Putu Mia Tyska Permata Sari;
I Nyoman Putu Budiartha;
I Putu Suwantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Suatu perjanjian yang sah adalah hukum bagi para pihak yang mengadakannya. Artinya, perjanjian itu sah dan mengikat para pihak secara hukum. Salah satu perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Darma ini penting untuk digunakan sebagai legal issue dalam penelitian hukum empiris. KUHPerdata tidak secara tegas mengatur jenis-jenis perjanjian. Meskipun demikian, KUH Perdata dapat dikatakan menghendaki kebebasan berkontrak bagi semua badan hukum, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Rumusan masalah yang dapat diajukan yaitu bagaimana bentuk karakteristik perjanjian kerjasama Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga sebagai Agen Branchless Banking? dan akibat hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga? Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Bentuk perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma adalah perjanjian baku, dimana setiap klausul perjanjian diatur oleh satu pihak. Apabila terjadi wanprestasi akan diselesaikan melalui proses litigasi dan non litigasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Online Dalam Hal Terjadinya Cacat Produk
Kadek Bramanta Rudi Kaze;
I Nyoman Putu Budiartha;
Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The development of the online shopping system has given rise to new business opportunities, one of which is known as a buying and selling service. One of the risks for users of ticketing services is the danger of defects in products received by users of online ticketing services. Based on this, what is the legal protection form of consumers of online ticketing services in the event of a defect in the product received? And how are online delivery service business actors responsible for losses received by consumers for defective goods products. This research uses a normative type of legal research. There are two forms of legal protection for consumers of online ticketing services in the event of product defects received through online buying and selling services, namely preventive and repressive legal protection which can be seen in the provisions of the UUPK. The responsibility of online delivery service business actors for losses received by consumers for defective goods products, in addition to rights and obligations, there are also responsibilities that must be carried. This responsibility is part of a binding obligation in the activities of running a business.