Articles
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking
Ni Putu Denisya;
I Nyoman Putu Budiartha;
I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Technological advances have been able to give birth to services that facilitate daily activities such as the presence of internet banking services. However, there are still many problems related to the unprotection of customer personal data. The formulation of the problem from this study is how to legally protect the security of customer personal data by banks in internet banking services and how bank accountability in terms of personal data belonging to customers is not protected due to the use of internet banking services. The research method used in this thesis research is a normative type of legal research with a type of statutory and conceptual approach. The data sources used are prime, secondary, and tertiary data sources. The collection of legal materials is carried out through a library study. The results showed that the form of preventive legal protection was carried out by providing socialization through the platform to inform about the protection of customer personal data and the applicability of the ITE Law and the Telecommunications Law which provides a protection to prevent disputes against customers. The form of repressive legal protection is carried out through the existence of the Consumer Protection Law which is the basis for the fulfilment of consumption rights. The form of bank liability to customers in the event of a data leak is that the bank will provide compensation if it is proven that it is true that the data leak is not caused by the customer's negligence or mistake.
Akibat Hukum atas Pelanggaran Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Kontrak Bisnis
I Made Adi Sanjaya;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Memorandum of Understanding (MoU) sesungguhnya tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam hukum kontrak. Belum ada ketentuan secara khusus yang mengatur mengenai MoU. Dengan tidak diaturnya MoU dalam hukum positif di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan memunculkan masalah di dalam praktek pelaksanaannya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini. Sehingga ditemukan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan MoU dalam Kontrak Bisnis dan bagaimana sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap MoU dalam Kontrak Bisnis. Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dasar pengaturan MoU dalam Kontrak Bisnis adalah Pasal 1313, Pasal 1338 KUH Perdata dan kekuatan hukumnya mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Sanksi hukum terhadap pelanggaran MoU dalam kontrak bisnis adalah dilihat dari dua kategori jenis pelanggarannya. Apabila MoU berkedudukan sebagai kontrak akan dikenakan sanksi berupa ganti kerugian yang berdasarkan pasal 1243 dan pembatalan suatu MoU yang berdasarkan pasal 1266 sanksi tersebut termasuk sanksi hukum perdata. Apabila MoU berkedudukan tidak sebagai kontrak hanya sanksi moral saja dikenakan.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Ilegal “Netflix†melalui Media Internet
Ni Luh Putu Ayu Cahyani;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Teknologi menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Teknologi seperti Internet memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan berbagai macam hal salah satunya yaitu penjualan akun Netflix. Peranan hukum pun mulai dipertanyakan dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen, sebab maraknya penjualan akun ilegal Netflix membuat konsumen resah dalam membeli akun Netflix. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian berlangganan dari akun ilegal Netflix dan bagaimana tanggungjawab penjual produk terhadap pengguna jasa layanan akun ilegal Netflix. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet, untuk mengetahui dan menghindari akibat dari jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan akun ilegal Netflix melalui media internet merupakan pelanggaran hak cipta, serta netflix telah memperketat syarat dan ketentuan bagi pengguna jasa akun Netflix agar tidak terjadi pemakaian akun Netflix ilegal.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kehilangan Barang dan Rusak oleh Perusahaan Ekspedisi J&T Express di Gianyar
Pande Gede Gita Putra Nugraha;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalh untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kehilangan dan kerusakan barang oleh pengiriman J&T Express di Gianyar dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa J&T Express di Gianyar dalam hal terjadi kelalaian pengiriman dari pihak J&T Express. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian empiris. Tanggung jawab perusahaan ekspedisi diatur dalam Pasal 468 KUHD, perusahaan ekspedisi memiliki 3 bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang dengan mengganti rugi sesuai SOP yang berlaku. Kedua, bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya. Ketiga, bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang terdapat dalam Izin usahanya. Setiap konsumen yang merasa haknya telah dilanggar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara melakukan gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Surat Keterangan Sakit Tanpa Validasi Dokter Melalui E-Commerce
Kadek Diah Indrayani;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The development of E-Commerce in Indonesia lately is very rapid where people tend to use E-Commerce to fulfill their needs, including the services of making important documents. The problems that arise are: How is the Legality of Buying and Selling Sick Certificates Without Doctor Validation Through E-Commerce? And what are the Legal Consequences of the Seller of Sick Certificate through E-Commerce? This research uses normative legal research. The legality of buying and selling sick certificates without doctor validation through e-commerce is regulated in Article 35 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, Article 7 of KODEKI, and Article 28 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The legality of a sick certificate will only be valid if it is issued by a doctor who has a registration certificate with the validity of the results of his own examination. So the letter circulating in E-Commerce is a fake sick certificate because it is not a doctor or medical personnel who issued it, and can be punished in accordance with the articles on the ITE Law and the article on forgery of letters.
Pertanggungjawaban terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Tenaga Kesehatan yang Merugikan Pasien
I Nyoman Putu Budiartha;
Luiza Klementina M Asa;
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Health workers are professionals in the medical field whose main responsibility is to provide high-quality medical services to patients using methods and approaches based on medical science and relevant ethical principles. However, judging from some of their practices, it is often found that there are acts against the law or malpractice. This is caused by the lack of knowledge and experience of health workers and negligence committed carelessly and intentionally, which is certainly not desired by the health workers themselves. The problems raised are: 1. How is the liability of unlawful acts by health workers against losses suffered by patients; 2. What are the causes of unlawful acts by health workers that harm patients? By using statutory and conceptual approaches, the research methodology is normative legal research. The findings of this study indicate that health professionals often violate the law because they are not aware of their own rights and obligations. Or there are elements of error and negligence and this can bring harm to the patient. Where in the liability of health workers can be responsible in accordance with the losses suffered by patients where liability is divided into administrative, civil and criminal liability.
Asas Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia
A.A. Istri Agung Cintya Anomsari;
I Nyoman Putu Budiartha;
Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Settlement of international business disputes is usually resolved through international arbitration, as it is "one of the basic principles of international trade law. However, the execution of international arbitration awards in Indonesia is difficult even though Indonesia has ratified the 1958 New York Convention on the Recognition of Foreign Arbitration Awards. The problem is "How is the procedure for the execution of international arbitration awards in the settlement of business disputes in Indonesia? and How is the implication of the principle of public order on international arbitration awards in the settlement of business disputes in Indonesia?" The research method used is the type of normative research with a statutory and conceptual approach. The results of this study are, the regulation of the procedures for implementing international arbitration awards that must be fulfilled, namely the award must fall within the scope of trade law and not conflict with public order. The award must obtain execution from the Chairman of the Central Jakarta District Court. The implication in the implementation of International Arbitration awards in Indonesia is that there is a cancellation or rejection because it is contrary to the Principle of Public Order. This creates legal uncertainty in the settlement of business disputes through international arbitration.
Analisis Yuridis Pelanggaran Merek Terhadap Pemegang Hak Merek Hugo Boss
I Nyoman Putu Budiartha;
Anak Agung Rosiana Dewi Putri;
Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
One form of intellectual work that plays an important role in the trading business is a brand or branding. Trademarks are useful both as icons and as differentiators between goods or services in the trading business. The formulation of the problem in this study, namely: How is the regulation of HUGO BOSS trademark rights holders. How is the Judge's consideration of trademark infringement against HUGO BOSS trademark rights holders through Decision Number: 520 K/Pdt. Sus-HKI/2021 being researched This study applies normative legal research methods with a focus on statutory analysis and conceptual approaches. The results of this research show that in the case of HUGO BOSS versus Antony Tan, the defendant, Antony Tan, has committed infringement by imitating the HUGO BOSS trademark term without permission, which resulted in a legal dispute. HUGO BOSS but the lawsuit in the first HUGO BOSS verdict was rejected by the Supreme Court because it was considered that there was still the distinguishing power of the defendant's trademark so that HUGO BOSS also filed a cassation application. Preferably, if you want to register a brand, make a brand that is different from the brand name, logo, and has a difference in the quality of goods with existing brands or already registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI).
Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Pegiat Media Sosial
Robiatul Adawiyah;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Endorsements are highly effective social media ads. In the modern business world, endorsement is an activity of business owners asking celebrities to promote products through their social media channels. This study covers two issues, namely how the regulation of income tax collection for authentication activities in Indonesia and how the application of income tax to tax subjects in authentication activities. Negative legal research is the type of research used in this study. Promotional activities through social networks are a form of service use for individuals, so the applicable tax rate is Income Tax. The income tax regulation is regulated in Article 4 of Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax which explains that the object of taxation is income. On this basis, it is necessary to collect tax on sponsorship activities on social networks.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan yang Dilakukan Secara Paksaan Berdalih Tradisi Perspektif Kesetaraan Gender
Angliati Deltia Kamuri Mawo Ate;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Marriage is synonymous with love and happiness between men and women and the Indonesian state guarantees by providing a legal umbrella that every Indonesian citizen has the right to build a strong family without coercion in building a household. The practice of forced marriage that occurs on Sumba Island often reaps controversy because the value of this tradition leads to kidnapping and violation of women's rights. For this tradition a woman is forced to marry a man she does not know and does not even love for culturally legalized reasons. Problem formulation: How is the legal protection of women in forced marriage from the perspective of gender equality and what are the legal consequences of forced marriage under the pretext of tradition with regard to women's rights in gender equality. This research uses the normative type, analyzing various literatures, relevant law books such as laws and regulations, norms and also legal principles relating to the practice of forced marriage.