Claim Missing Document
Check
Articles

Pemerdayaan Masyarakat Adat dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman Siangan-Gianyar-Bali Indonesia A.A.Gede Oka Wisnumurti; I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Wayan Rideng; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Minggu Widyantara; I Ketut Irianto
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.2.2019.32-37

Abstract

Tujuan penyuratan awig-awig di Desa adat Siangan adalah sebagai implementasi dari kehendak Peraruran Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, setiap Desa adat/Pakraman menyuraktan awig-awig. Selain itu, yang sangat urgen adalah kehendak masyarakat adat Siangan untuk merevisi awig-awig yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Hal yang sangat penting dilaksanakan penyuratan awig-awig adalah untuk menghindari konflik tapal batas desa, atas dasar yang saling seluk dengan tetangga desa adat yang bersebelahan, dan juga untuk menghindari saling klaim wilayah yang berpotensi ekonomis. Dalam hukum adat secara sosiologis, bahwa hukum adat sifatnya tidak tertulis. Namun mulai diberlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 06 tahun 1986 tentang kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat dalam Propinsi Tingkat I Bali, desa Adat, diperintahkan untuk penyuratan awig-awig di seluruh desa adat di Bali. Dalam penyuratan awig-awig sosialisasi sangat penting untuk menjaring masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, prajuru adat, kelompok yang berkepentingan berkaitan dengan isi awig-awig tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan serta ideologi Pancasila.
Model Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Adat di Desa Adat Kiadan-Pelaga-Badung- Bali (Pemerdayaan Masyarakat Adat Pada Desa Binaan Universitas Warmadewa di Bali) I Wayan Wesna Astara; A.A.Gde Oka Wisnumurti; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Mardika; I Made Suniasta Amertha; I Ketut Irianto; A.A. Sagung Laksmi Dewi; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani; Ni Luh Made Mahendrawati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.2.2019.45-52

Abstract

Abstrak Desa Plaga kuhusnya desa adat Kiadan secara legal telah didesign untuk menjadi Desa Wisata. Hal ini tidak terlepas dari proses politik dan hukum untuk menjadikan desa Plaga sebagai desa Wisata. Dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Badung, nomor 47 tahun 2010 tentang penetapan kawasan desa wisata di kabupaten Badung. Tujuan penetapan desa wisata untuk mencegah kesenjangan ekonomi wilayah Badung Selatan dengan Badung Utara. Dengan adanya Surat Keputusan Bupati tentang Desa Wisata untuk Badung Utara khususnya Desa adat Kiadan diharapkan Desa Adat mampu mengelola fotensi Desa Wisatanya berdasarkan kearifan local yang hidup di masyarakat adat Bali sesuai dengan asas desa mawa cara, negara mawa tata. Hampir 8 (delapan) tahun terbitnya Surat Keputusan Bupati tidak jelas model pengelolaaan Wisata Desa di Kiadan, karena masyarakat belum mengetahui tentang konsep desa Wisata, bagaimana mengelola desa wisata, dan bagaima memanfaatkan potensi sebagai sumber daya budaya untuk mengangkat citra desa wisata untuk kesejahtraan masyarakat adat. Untuk itu, perlu pendampingan aktor pariwisata lokal, penyuratan pengelolaan desa wisata melalui awig-awig desa adat.
Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak I Gede Satya Bala Putra Dewa; I Nyoman Putu Budiartha; A.A Sagung Laksmi Dewi
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.130-136

Abstract

Rules of the Supreme Court or PERMA is basically a form of regulation which contains provisions of a legal nature of the event. In relation to rule on divorce, I need to know the difference between a PERMA No.1 Year 2016 with PERMA No.1 Year 2008 about mediation. namely, regarding the time limit shorter again 10 days earlier than the deadline for mediation 40 days now becomes 30 days in the count when the existence of the assignment orders for mediation. Both the parties are required to attend the mediation meeting immediately on the use of "or not by the power of the law of exception there is a reason that is considered legitimate for not attending meetings of the mediation, such as the State of being is not good or in conditions sick so it is not possible to present proven by affidavits from hospitals or doctors, or with a pedestal that concerned far outside his residence or country or are there is a task of the country, the demands of the profession or work which could not be left. This study aims to find out the procedure for the resolution of litigated divorce and application Perma No.1 Year 2016 in Badung Religious Courts. The type of research used in this study i.e. Empirical legal research that is taken from the fact that occur in the field, are obtained through the explanations of the informant and in learned with attitude is a real law or in accordance with the a fact of life in the community. The results of this study, namely, 1) that divorce litigation settlement procedure in the courts of badung religion as well as the procedure of settlement of the matter in the courts of other religious peerceraian that is equally subject to Islamic laws as well as any the applicable legislation. 2) Application Perma number 1 year 2016 in Badung Religious Courts have started to effectively. This can be seen in the report of the mediation of the year 2017 in the case with the number 0096/Pdt.G/2017/PA. Bdg. But in other words time mediation in court conditional nature of badung Religious meaning depending on the agreement of the parties in the mediation process. Then it can be inferred that any religious courts in an area with other areas are equally subject to Islamic law and all applicable laws and regulations, as well as the application of Perma No.1 Year 2016 regarding mediation can It is said that its application depends by nature are conditional meaning depending on the agreement of the parties in the mediation process. Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Dalam kaitannya dengan aturan mengenai perceraian,perlu diketahui perbedaan antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yakni mengenai batas waktu lebih singkat lagi 10 hari dibandingkan yang sebelumnya batas waktu untuk mediasi 40 hari sekarang menjadi 30hari di hitung saat adanya penetapan perintah untuk mediasi. Kedua para pihak diwajibkan untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi di dampingi atau tidak dengan kuasa hukum terkecuali ada suatu alasan yang dianggap sah untuk tidak menghadiri pertemuan mediasi, contohnya keadaan sedang tidak baik ataupun dalam kondisi sakit sehingga tidak mungkin untuk hadir dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit ataupun dokter pengampu, atau dengan alasan bahwa yang bersangkutan tinggal atau kediamannya jauh diluar negeri atau sedang ada tugas Negara, tuntutan dari profesi ataupun pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Studi ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkara cerai dan penerapan Perma No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Badung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Empiris yaitu diambil dari fakta yang terjadi di lapangan, yang di dapatkan melalui penjelasan-penjelasan dari informan dan di pelajari dengan sikap hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) bahwa prosedur penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama badung sama halnya dengan prosedur penyelesaian perkara peerceraian di pengadilan agama lainnya yaitu sama-sama tunduk terhadap hukum islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Penerapan Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Badung sudah mulai efektif. Ini dapat dilihat pada laporan mediasi tahun 2017 dalam perkara dengan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Akan tetapi Dengan kata lain waktu mediasi di Pengadilan Agama badung sifatnya kondisional artinya tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengadilan agama yang ada pada suatu daerah dengan daerah lainnya sama-sama tunduk terhadap hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan Perma No.1 Tahun 2016 mengenai mediasi dapat dikatakan bahwa penerapannya tergantung dengan sifatnya yang kondisional artinya tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi.
Sistem Outsourcing Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia (Outsourcing System In Industrial Relation In Indonesia) Anak Agung Prabhaputra; I Nyoman Putu Budiartha (Scopus ID: 57202765630); I Putu Gde Seputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.22-27

Abstract

Abstract In the world of intense business competition, companies are increasingly required to be more flexible in responding to market demand and maintaining competitiveness which is a competitive focus. The outsourcing strategy is the answer to that, but in Indonesian Law (Undang-Undang) Number 13 of 2003 concerning Manpower which regulates this outsourcing system, factually it does not guarantee legal certainty related to type of work and employment relations carried out by outsourced workers, where this of course will have an effect on harmonious industrial relations by business people (outsourcing companies atau job recipients, outsourcing companies atau employers and laborers atau outsourced workers) as well as legal certainty for the protection of outsourced workers atau laborers itself. The problem in this essay is 1. What is the arrangement of the outsourcing system according to Indonesian laws and regulations? 2. What is the industrial relation to workers in the outsourcing system? By using normative research methods that refer to legislation and conceptual approaches, this research is expected to provide solutions to problems in employment and as a reference in finding a system of good industrial relations cooperation that is also mutually beneficial, as well as a foundation in improving or constructing the Law. Labor Law in Indonesia. Keywords: Industrial Relations; Legal Certainty; Outsourcing Abstrak Dalam dunia persaingan usaha yang ketat, perusahaan semakin dituntut untuk lebih fleksibel dalam merespon permintaan pasar dan mempertahankan daya saingnya yang menjadi fokus utama kompetitif. Strategi outsourcing (alih daya) merupakan jawaban akan hal itu, namun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang sistem outsourcing ini, secara faktual tidaklah menjamin kepastian hukum terkait dengan jenis pekerjaan dan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja atau buruh outsourcing, dimana hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap hubungan industrial yang harmonis oleh para pelaku usaha (perusahaan penyedia outsourcing atau penerima pekerjaan, perusahaan pengguna outsourcing atau pemberi pekerjaan dan buruh atau pekerja outsourcing) serta kepastian hukum terhadap perlindungan bagi pekerja atau buruh outsourcing itu sendiri. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan sistem outsourcing (alih daya) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah hubungan industrial terhadap pekerja dalam sistem outsourcing (alih daya)? Dengan menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, skripsi ini diharapkan bisa memberikan solusi atas permasalahan dalam ketenagakerjaan dan sebagai acuan dalam mencari sistem kerjasama hubungan industrial yang baik juga saling menguntungkan, serta sebagai pondasi dalam memperbaiki atau mengkonstruksi Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Kata kunci: Hubungan Industrial; Kepastian Hukum; Outsourcing
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar Ni Luh Fitri; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.40-45

Abstract

Abstract A finance or finance institution is a business entity that provides financial assistance to someone in the form of funds and capital goods. Consumer financing is the process of providing loans to consumers to procure goods and payments through the installment system. Collateral is the asset given by the debt to the financing party to be used as a handle and if the consumer breaks the promise or default, the guarantee can be auctioned to pay off the debt. The definition of a fiduciary guarantee institution is the transfer of ownership rights in confidence, Article 1152 paragraph (2) of the Civil Code concerning pawn that explains that the goods used as collateral must not be in the power of the party giving the pledge. The problem examined by the author is the implementation of Fiduciary guarantee by the Debtor in the consumer financing agreement and Default Settlement from the Debtor in the Credit Agreement with Fiduciary Guarantee at PT. Federal International Finance (FIF) Denpasar Branch. The method used in this study is empirical, this research is field research and literature study, namely research carried out by plunging directly into the office of PT. FIF Denpasar Branch and library research studies by reading, studying, and reviewing books, legislation, and internet media. The result of this research is that the object of fiduciary collateral must be registered in order to get both legal certainty. Settlement if the debtor defaults, namely by conducting an auction of goods through a court process and auction agency because the finance party may not force seizure through a debt collector. Keywords: Default; financing institution; fiduciary guarantee Abstrak Lembaga pembiayaan atau finance ialah suatu badan usaha yang memberikan bantuan pembiayaan kepada seseorang berupa dana dan barang modal. Pembiayaan konsumen adalah proses pemberian pinjaman kepada konsumen untuk melakukan pengadaan barang dan pembayarannya melalui sistem angsuran. Jaminan ialah aset yang diberikan oleh terhutang kepada pihak pembiayaan untuk dijadikan pegangan dan apabila pihak konsumen ingkar janji atau wanprestasi maka jaminan tersebut bisa dilelang untuk melunasi hutangnya. Pengertian dari lembaga jaminan fidusia yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tentang gadai yang menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh berada pada kekuasaan pihak yang memberikan gadai. Permasalahan yang diteliti penulis yaitu Pelaksanaan pemberian jaminan Fidusia oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan Penyelesaian Wanprestasi dari pihak Debitur dalam perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara Empiris, Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Kantor PT. FIF Cabang Denpasar dan penelitian studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan media internet. Hasil dari penelitian ini adalah objek jaminan fidusia harus didaftarkan hal ini bertujuan supaya kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum. Penyelesaian apabila debitur wanprestasi yaitu dengan melakukan pelelangan barang melalui proses pengadilan dan badan lelang karena pihak finance tidak boleh melakukan sita paksa melaui debt collector. Kata Kunci: Wanprestasi; lembaga pembiayaan; jaminan fidusia
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Trans Serasi Tabanan I Gusti Agung Tria Masdiana Putra; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.42-46

Abstract

Abstract-Transport is a facility that functions as the transfer of goods or people from one place to another. Seen in the community environment, in fact there are still a number of transporters who carry out actions outside standardization as well as carrying passengers in excess of the prescribed capacity, this has violated traffic rules and violated the rules on consumer protection, In addition, due to the neglected passenger rights and a lack of awareness of passengers in terms of security and comfort as service users, the authors are interested in lifting the title and conducting research on legal protection for public transport passengers at Trans Serasi Tabanan. The problems of this research are; 1. How is legal protection for public transport passengers as consumers of transportation facilities? and 2. What is the responsibility of the carrier for errors that result in losses for public transport passengers? This research is categorized into empirical research, because it wants to know the form of legal protection for Trans Serasi Tabanan passengers. From the results of the research and discussion show that the lack of awareness of the transporters in paying attention to the safety and comfort of passengers and passengers is also less aware of the importance of their rights to obtain security and comfort in using public transportation services so that their rights as service users are ignored.This legal research is expected for the transporters to pay more attention to the comfort and safety of passengers and the passengers are also more selective in using public transport services so that there are no events that can cause harm in any form. Keywords: Legal Protection; Passenger; Public transportation Abstrak-Angkutan merupakan sarana yang berfungsi sebagai pemindah barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dilihat dalam lingkungan masyarakat, kenyataanya masih ada beberapa oknum pengangkut yang melakukan tindakan diluar standarisasi seperti halnya mengangkut penumpang dalam jumlah melebihi kapasitas yang telah ditetapkan , hal ini sudah melanggar tata tertib dalam berlalu lintas serta melanggar tata tertib tentang perlindungan konsumen. Selain itu, adanya hak-hak penumpang yang terabaikan serta kurangnya kesadaran penumpang dalam hal keamanaan dan kenyamanan sebagai pengguna jasa, maka penulis tertarik mengangkat judul dan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum Trans Serasi Tabanan. Adapun permasalahan dari penelitian ini yakni; 1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum sebagai konsumen fasilitas transportasi? serta 2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak pengangkut terhadap kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang angkutan umum? Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian empiris, dikarenakan ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penumpang Trans Serasi Tabanan. Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dari pihak pengangkut dalam memperhatikan keamanan dan kenyamanan penumpang serta dari pihak penumpang juga kurang menyadari pentingnya hak-hak mereka untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa angkutan umum sehingga hak mereka sebagai pengguna jasa pun terabaikan. Penelitian hukum ini diharapkan bagi pengangkut agar lebih memperhatikan kenyamanan dan keamanan penumpang serta pihak penumpang juga lebih selektif dalam menggunakan jasa transportasi angkutan umum agar tidak adanya kejadian yang dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun. Kata Kunci: Perlindungan Hukum ; Penumpang ; Angkutan Umum
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003 Ni Putu Nita Erlina Sari; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.124-128

Abstract

In the formation of employment agreements, there are two kinds, namely PKWT and PKWTT. However, in its implementation, the implementation of PKWT carried out by the company is not in accordance with the provisions stipulated in the work agreement and the Manpower Act so that the regulation regarding employment is still stretched various constraints and problems as well as challenges faced and require resolution through the court. Based on these explanations, the researcher raised the formulation of the problem 1) How is the Legal Relationship Between Workers and Companies in a Specific Time Work Agreement (PKWT) According to Law Number 13 Year 2003 and 2) What is the Form of Legal Protection Against Workers in a Specific Time Work Agreement Under the Act Law No. 13 of 2003. This study uses normative research methods. The legal materials used are primary, secondary. Work relations that occur between workers and employers are based on an employment agreement as explained by Article 50 of Law Number 13 Year 2003 Regarding Employment. In addition, PKWT can also be updated if the company so wishes. Dalam pembentukan perjanjian ketenaga kerjaan, terdapat dua macam yaitu PKWT dan PKWTT. Namun dalam pelaksanaanya, penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga pengaturan mengenai ketenagakerjaan masih terbentang berbagai kendala dan masalah serta tantangan yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengangkat rumusan masalah 1) Bagaimanakah Hubungan Hukum Antara Pekerja Dengan Perusahaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang di gunakan yaitu primer, sekunder. Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha didasarkan atas perjanjian kerja seperti yang dijelaskan oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, PKWT juga dapat diperbarui apabila perusahaan menghendaki.
Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Pt. Furama Villa And Spa Ubud I Gusti Ngurah Agung; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.53-58

Abstract

Abstract-Corporate social responsibility activities or other terms called CSR are corporate obligations where companies are required to be responsible for operational activities in the field of natural resources; CSR is regulated in article 74 of Law No. 40 of 2007 of the Company Law concerning social and environmental responsibilities. In the hotel and service operational activities of PT. Furama Villa and Spa Ubud, located in the village of Mekar Bhuana, Banjar Bindu, Badung certainly has a positive and negative impact on the economic, social, cultural and environmental aspects. As for the discussion to be discussed, among others; 1. What is the CSR Program at PT. Furama Villa and Spa Ubud, 2. What are the Implications in the CSR Program at PT Furama Villa and Spa Ubud. This research is an empirical research which is analyzed qualitatively descriptive. Data obtained through interviews with parties involved in CSR activities. Implementation of CSR at PT. Furama has been committed to giving donations to people with disabilities, elementary school scholarships that have ranked I to V and preserving nature by making agro farms. In its implications, the implementation of CSR in companies arises from several aspects, namely: the economy opens up employment opportunities while increasing people's living standards, socially creates positive emotions of the community and companies, and environmentally participates in preserving nature by planting trees and making agro farm. Keywords: CSR, Villa, Tourism Abstrak-Kegiatan tanggung jawab social perusahaan atau istilah lainnya disebut CSR merupakan kewajiban perusahaan dimana perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab atas aktivitas oprasional yang kegiatannya di bidang sumber daya alam, CSR diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 UUPT tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di dalam Kegiatan oprasional hotel maupun jasa PT. Furama Villa and Spa Ubud yang berlokasi di Desa Mekar Bhuana, Banjar Bindu, Badung tentu menimbulkan dampak positif dan negatif dalam sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan sekitar. Adapun pembahasan yang akan dibahas antara lain ; 1. Bagaimanakah Program CSR pada PT.Furama Villa and spa Ubud, 2. Bagaimanakah Implikasi dalam Program CSR pada PT Furama Villa and Spa ubud. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan CSR. Adapun penerapan CSR pada PT. Furama sudah dilakukan berkomitmen dengan dilakukannya pemberian sumbangan terhadap penyandang cacat, beasiswa SD yang berprestasi peringkat I sampai V dan melestarikan alam dengan membuat agrofarm. Dalam implikasinya penerapan CSR dalam perusahaan timbul dari beberapa aspek yaitu; ekonomi membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat, sosial terjalinnya emosi positif masyarakat dan perusahaan, lingkungan ikut serta menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon dan membuat agrofam. Kata Kunci: CSR, Villa, Pariwisata
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger I Kadek Sridana; I Nyoman Putu Budiartha; I Putu Gede Seputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.59-62

Abstract

Abstract-Mergers can be said as a strategy or one way to increase a company, therefore there is a need for legal protection for minority shareholders if they do not agree with the merger but the merger is still implemented, and the shareholders are forced to accept the merger. The formulation of the problem in this case is (1) what is the position of the minority shareholders for the limited liability company that merges? (2) What is the legal protection of minority shareholders in a limited liability company that merges? This research method uses a normative research method by approaching the problem in the form of a draft law that relates to the problem under study. The sources of legal material to be used are sourced from research, the literature in the form of primary legal material and secondary legal material. The result of this study are the legal position of the minority shareholders of the company (PT) that carried out the merger has been regulated in Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and in Government Regulation Number 27 of 1998 concerning merger, consolidation and takeover of the interests of minority shareholders. In general, the law of limited liability companies is a guideline in the framework of protecting minority shareholders. Protection of minority shares is one of the important things, especially when the company conducts legal actions such as mergers, both preventive legal protection and repressive legal protection. Keywords: Legal protection, shareholders, mergers Abstrak- Merger dapat dikatakan sebagai strategi atau salah satu cara untuk meningkatkan suatu perusahaan oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila mereka tidak setuju dengan merger namun merger tetap dilaksanakan, dan pemegang saham tersebut dipaksakan untuk menerima merger tersebut. Adapun rumusan masalah dalam hal ini (1) Bagaimanakah kedudukan pemegang saham minoritas bagi perseroan terbatas yang melakukan merger? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan merger? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan masalah berupa pedekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan yakni bersumber dari penelitian, kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum pemegang saham minoritas terhadap perusahaan (PT) yang melakukan merger, sudah diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas serta dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tentang kepentingan pemegang saham minoritas. Secara umum hukum perseroan terbatas menjadi pedoman dalam rangka perlindungan pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap saham minoritas merupakan salah satu hal yang penting terutama saat persroan melakukan perbuatan hukum seperti merger baik perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Kata kunci: Perlindungan hukum, Pemegang saham, Merger
Hak Memelihara Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali I Wayan Ery Prayana Murtiawan; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.93-97

Abstract

Behind the events of marriage and divorce, the existence of children is very important in the life of the Balinese people. Even many married couples are willing to divorce because it does not produce offspring or children in their marriages. The formulation of the problem in this study is: how is the right to care for children after the breakup of marriage due to divorce and how the position of the child according to Balinese customary law is after the termination of marriage due to divorce. The type of research used in the preparation of this proposal is normative legal research. The results of the discussion in this study are those who are obliged to care for children in divorce cases are the father of the child, because marriage according to Hindu law in Bali adheres to the Fatherhood system (Vederrechtelijk), so that the more privileged are purusa or male parties. About custody of children who are underage and breastfeeding usually the court gives custody of the child to the mother, this is due to humanitarian factors for the growth and development of the child. The position of the child after the breakup of marriage is that the child as heir and successor descendant is referred to as the term sentana the importance of the value of the child in accordance with the teachings of Hinduism that animates the lives of Balinese people. Dibalik kejadian perkawinan dan perceraian, keberadaan anak sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Bahkan banyak pasangan suami istri rela cerai karena tidak membuahkan keturunan atau anak dalam perkawinannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah hak memelihara anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian dan bagaimanakah kedudukan anak menurut hukum adat Bali setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah yang berkewajiban memelihara anak dalam kasus perceraian adalah ayah dari anak tersebut, karena perkawinan menurut hukum Hindu di Bali menganut sistem Kebapaan (Vederrechtelijk), sehingga yang lebih berhak adalah pihak purusa atau pihak laki-laki. Tentang hak asuh anak yang masih dibawah umur dan sedang menyusui biasanya pengadilan memberikan hak asuh anak tersebut berada pada ibunya, hal tersebut disebabkan karena faktor kemanusiaan demi tumbuh kembang anak. Kedudukan anak setelah putusnya perkawinan adalah anak sebagai ahli waris dan penerus keturunan yang disebut sebagai istilah sentana pentingnya nilai anak tersebut sesuai dengan ajaran Agama Hindu yang menjiwai kehidupan masyarakat Bali.
Co-Authors A. A. Ayu Ningrat Chuk Putri Prameswari A. A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma A.A Gede Diotama A.A Made Andika Purnama Arta A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Istri Agung Cintya Anomsari A.A. Ngurah Bagus Bayu Prasetia A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi AA Mas Pradnyandari Mantara Ade Saptomo Ade Satriasa Maha Putra Adinikum Keba Tunggu Agnes Geraldine Olga Supriyana Agung Istri Altia Dwi Widaswari Agus Antara Putra Agustinus Bali Mema Albertus Dicky Andrianto Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Ayu Agung Cleo Bayu Pertiwi Anak Agung Ayu Rai Agung Rene Dhariswari Anak Agung Bagus Ari Satya Dharma Anak Agung Bagus Ryan Ganandhika Anak Agung Bagus Wirawan Anak Agung Bagus Yoga Pramana Anak Agung Dita Intan Pertiwi Anak Agung Gde Agung Kresna Kamaswara Anak Agung Gde Chandra Wiratama Anak Agung Gede Arnawa Anak Agung Gede Bagastatha Dalem Anak Agung Gede Meditriana Putra Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Altia Dwi Widaswari Anak Agung Istri Mahaputri Anak Agung Krisna Kumala Dewi Anak Agung Krisna Sumantri Anak Agung Lanang Parwacita Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari Anak Agung Ngurah Gede Wiratdika Anak Agung Ngurah Sentana Putra Anak Agung Prabhaputra Anak Agung Rosiana Dewi Putri Anak Agung Sagung Laksmi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Saviti Mahawishwa Karmani Angliati Deltia Kamuri Mawo Ate ANJANI, Mey Antara, I Wayan Wesna Arini, Desak Gde Dwi Arya Adi Sastra Aryabang Bang Frisyudha Audina Rahma Aurora Mayawa Rissandjani Ayu Metta Sandra Azizul Anwar Bagus Arya Wira Yudha Bayu Angga Saputra Bayu Kusuma Permana Putra Brendan Matthew Fandoe Carlos M. Raymundo Cecillia Ayu Triwulandari Suhartono Chandra Adi Gunawan Putra Chandra Adi Gunawan Putra Charles Ferguson Lagaribu De Ornay Cok Gede Bagus Putra Premana Pemayun Cokorda Gede Wirasatya Pradana Cokorda Istri Agung Mahayuni Cokorda Istri Ratih Utami Dewi Cokorda Istri Sarawasundhari Darma Budi Setiawan Darma Budi Setiawan Demosthenes B. Vibandor Denisya, Ni Putu Desak Gd.Dwi Arini Desak Gde Dwi Arin Desak Gede Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Putu Kania Pratiwi Desi Purnani Desi Purnani Dewa Ayu Cahyani Paramitha Dewa Ayu Diah Handayani Dewa Ayu Dita Novilina Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti Dewa Ayu Putu Mita Purnamasari Dewa Gede Doni Anggara Pramudia Dewa Ketut Swanjaya Tirta Dewi, A.A Sagung Laksmi Dewi, A.A. Sagung Laksmi Diah Cayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudihya Dimas Hadi Prastya Dita Paramitha Djelantik, IGN. Supartha Dwi Anggi Cahyani Dwitya Candra Yasa Dyah Merryani Dynna Madina Karuniawan Efraim Mbomba Reda Fatikhah Kismilarsih Fatikhah Kismilarsih Ferdy Pradana Galu Putri Fatia Gde Nanda Radithya Kresnantara Sanjaya Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Agus Darmawan Gede Agus Krisna Mahendra Gede Agus Wiadnyana Gede Andi Wiradharma Gede Angga Prawirayuda Gede Bagus Andika Putra Gede Dana Semara Putra Gede Mahadi Waisnawa Hanata Putra Gede Mahesa Priyambada Kusuma Gede Nira Wicitra Yudha Gede Oscar Geovani Gede Yudi Krisnanda Gianluca Fredrick Wou Dopo Gianyar, I Made Guntarto Widodo Gusti Ayu Ajeng Prabaningtyas Gusti Ayu Arya Anindyanari Auliani Dewi Gusti Ayu Dewi Irna Yanthi Gusti Bagus Windu Sada Gusti Ngurah Sudarma Yuda Gusti Putu Ngurah Gita Pradnyana Putra Hamam Febrian Cahaya Hartini Sarifan Hartini Saripan Hartini Saripan I B Eka Karanantara I Dewa Gede Aditya Mahendra Putra I Dewa Gede Angga Bhasudeva I Dewa Gede Dwipayana Putra I Dewa Putu Andre Wiratama I Dewa Putu Andre Wiratama I Gede Agus Purna Jaya I Gede Agus Putrayasa I Gede Agus Wira Sanjaya I GEDE ARIMBAWA I Gede Dharma Kusuma I Gede Dharma Kusuma I Gede Eka Surya Pramana I Gede Gita Ananda Putra I Gede Mallik Satya Devangga I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra I Gede Prema Nugraha Suastama I Gede Putu J Gusnaedi I Gede Satya Bala Putra Dewa I Gede Sudiarta I Gede Sukadana I Gede Tirtayasa I Gede Vera Yudana I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Mahendra I Gusti Agung Ngurah Anom Deva I Gusti Agung Tria Masdiana Putra I Gusti Ayu Andara I Gusti Ayu Claudia Prathami Mertha I Gusti Ayu Intan Chandra Dewi I Gusti Ayu Intan Surya Dewi I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri I Gusti Ayu Ria Rahmawati I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Ngurah Bagus Andre Wedananta I Gusti Ngurah Agung I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta I Gusti Ngurah Muliarta I Gusti Ngurah Muliarta I Gusti Ngurah Rendra Suryana I Gusti Ngurah Winda Aditya Putra I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Adi Payana I Kadek Agus Arnawa Pariwesa Putra I Kadek Agus Dimas Harta Khanna I Kadek Ari Cahya Dwipa I Kadek Ary Astrawan I Kadek Bagiasa I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya I Kadek Bayu Surya Diana I Kadek Boy Aditya Mertajaya I Kadek Galang Taksu Ananda I Kadek Grendy Bhineka I Kadek Leo Byasama Wijaya I Kadek Sridana I Kadek Surya Wirawan I Ketut Detri Eka Adi Pranata I Ketut Gede Suardana I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Suardika I Ketut Suardika I Ketut Sukadana I Ketut Widia I Komang Angga Triyadi Giri I Komang Dodik Wijaya I Komang Ngurah Wirya Jaya I Komang Tresnanda Pramana I MADE ADHI ARIANA I Made Adi Putra I Made Adi Putrawan I Made Adi Sanjaya I Made Aditya Mantara Putra I Made Aditya Wira Sanjaya I Made Amertha Wiguna I Made Ardena I Made Ari Yudistira I Made Dharma Putra I Made Dwi Bimantara I Made Dwi Darmestha I Made Dwiki Yolanda I Made Krisnan Wijaya Putra I Made Mardika I Made Maswinartha I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Oka Pradnya Prawira I Made Panji Ambara Putra I Made Pratitha Adi Putra I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made puspasutari Ujianti I Made Rai Sukerta I Made Rauhimas Oka Raharja I Made Rimawan I Made Sandi Cahyadi I Made Satria Wibawa Tangkeban I Made Setiasa I Made Sukayasa I Made Suniasta Amertha I Made Suwitra I Made Wiratama I Made Yudi Artana I Nengah Laba I Nengah Laba I Nyoman Agus Saputra I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Bangkit Sugiarta I Nyoman Kerthia Wahyudi I Nyoman Oky Krisnanda I Nyoman Srimurti I Nyoman Subamia I Nyoman Subamia I Nyoman Subamia I Nyoman Subamia I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardiana I Nyoman Sutama I Nyoman Yudhi Astika I Nyoman Yudhi Astika I Pt Gd Seputra I Putu Agus Tirta Yasa I Putu Aldi Wiryatama I Putu Angga Septayana I Putu Bagus Ariana I Putu Bagus Rizaldi Pramana I Putu Bayu Aditya Nendra I Putu Dicky Suryantha I Putu Dipta Indrayana I Putu Erick Sanjaya Putra I Putu Gde Seputra I Putu Gede Murditayasa I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Gede Wiramahendra I Putu Haris Parwita I Putu Oka Adi Atmaja I Putu Rusdi Eka Pratama I Putu Setiawan Ivan Baskara I Putu Suwantara I Putu Utama Putra I Putu Widya Laksana Pendit I Putu Wina Wirawan I Putu Yoga Eka Putra Gunawan I Putu Yoga Febrian Cahya I Putu Yogi Saputra I Wayan Agus Grahadi Putra I Wayan Agus Paramartha I Wayan Agus Rama I Wayan Arthanaya I Wayan Bayu Suta I Wayan Egiarta Pramudana I Wayan Eka Yasa I Wayan Ery Prayana Murtiawan I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Gede Alfitra Surya Wijaya I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Gede Swecana I Wayan Ika Suyun Yastika I Wayan Indra Adi Wicaksana I Wayan Jimmy Artana I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Mutra I Wayan Pande Eka Trisna I Wayan Parandika I Wayan Pebriyana I Wayan Rideng I Wayan Suambara I Wayan Sujana I Wayan Suka Wirawan I Wayan Tika Tambunan I Wayan Wahyu Wisnanta I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara I Wayan Yudi Antara Putra I. B. Gde Agustya Mahaputra I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi Ida Ayu Anggun Tri Apsari Ida Ayu Chandra Cintiadewi Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi Ida Ayu Gede Putri Satrianingsih IDA AYU NGURAH KEMENUH Ida Ayu Putu Purnam Asri Ida Ayu Putu Tania Krisna Dewi Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra Ida Bagus Gede Widyana Putra Ida Bagus Gede Wiswamitra Ida Bagus Rama Pratistha IGN. Supartha Djelantik Indah Permatasari Indah Permatasari Indrasari Kresnadjaja Indrasari Kresnadjaja Jacob Davidson Korassa Sonbai Janneta Angela Pangalila Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Agus Adi Mego Kadek Anggik Dwiyanti Kadek Apriliani Kadek Apriliani Kadek Ardy Arya Saputra Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi Kadek Bagas Piadnyan Kadek Bayu Dinata Putra Kadek Bramanta Rudi Kaze Kadek Cinthya Dwi Lestari Kadek Dani Arditha Perrnana Kadek Darmayanti Putri Kadek Della Ayu Saputri Kadek Devi Arta Adnyani Kadek Dewi Darmayanti Kadek Diah Indrayani Kadek Dio Ramadi Natha Kadek Indra Yuda Kadek Jiyoti Mahayana Kadek Mas Aditya Mahottama Kadek Megah Bintaranny Kadek Ramdhana Wija Dharma Kadek Rizky Aditya Indrabuana Kadek Septian Dharmawan Prastika Kadek Vegas Ananta Sicaya Kadek Yogi Pranata Mulyawan A Karma, Ni Made Sukaryati Kaze, Kadek Bramanta Rudi Kenneth De Lara Lim Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Ketut Arie Jaya Ketut Putri Oka Suari Komang Ayu Sintia Dewi Komang Ayu Windy Widyastari Putri Komang Ayuk Septianingsih Komang Kory Jayani Komang Krisna Hady Saputra Komang Saeramessatya Purwadi Sastra Komang Vegayanthi l Gede Surya Mardita Putra lda Ayu Putu Widiati Leovigildo C. Sentelices Lia Ayu Lestari Linda Vianty Mala Takko Luh Eni Pribadi Luh Putu Sudini Luiza Klementina M Asa Lulus Purna Malintang M Syahrul Bahri Made Andhini Candardevi Made Bagoes Wiranegara Wesna Made Danang Mahendra Gama Made Dharma Laksana Swastika Made Gama Sasmitha Made Indira Sukma Dewi Made Ipunk Dwi Kusuma Made Irnanda Diandifa Lestari Made Isma Amanda Swadesi Made Isma Amanda Swadesi Made Minggu Widiantara Made Putri Laras Sapta Ananda Made Rama Wiguna Primantara Made Restu Hawiwie Made Setiasa Made Setiasa Made Setiasa Made Wisnuyoga Wardana Made Yunanta Hendrayana Madejaya Senastri Mahaputra, I.B. Gd. Agustya Maharani, Ni Putu Desya Mandasari, IA Cynthia Saisaria Marcelo Roland C. Villafuerte May Linda Iswaningsih Mey Anjani Miel S. Bongon Miftakhul Aini N Nursandi Nani Widya Sari Nengah Renaya Nengah Renaya Nengah Renaya Ngurah Aldi Ramaputra Ni Gusti Ketut Sri Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Kadek Ani Ni Kadek Arisya Citra Repinta Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi Ni Kadek Dhea Pratiwi Duarsa Ni Kadek Emy Kencana Wati Ni Kadek Erika Ni Kadek Iwantari Putri Ni Kadek Marantina Dewi Ni Kadek Mirayati Ni Kadek Purnama Dewi Ni Kadek Riawati Ni Kadek Sinta Dewi Ni Kadek Sofia Arianti Ni Kadek Wulan Juliandini Ni Kadek Yunika Pramesti Ni Ketut Rahayu Utami Laksmidewi Ni Komang Sutha Yudiansari Ni Komang Trisna Desinta Ni Komang Wulan Prayatni Kana Ni Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani Ni Luh Ari Andini Adnyana Ni Luh Debby Srinitha Mulyani Ni Luh Fitri Ni Luh Gede Suwarni Ni Luh Kadek Dwi Fenny Febriyanti Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Ayu Cahyani Ni Luh Putu Ayu Cahyani Ni Luh Putu Manik Suryani Ni Luh Sintya Damayanti Ni Luh Supadmi Ni Made Ayu Dwi Ardani Ni Made Ayu Pratiwi Ni Made Debi Ade Viskesia Ni Made Febby Savitri Dwi Cahyani Ni Made Harini Ni Made Lady Ruslya Ni Made Mirah Dwi Lestari Ni Made Pupspasutari Ujianti Ni Made Puspa Sutari Ujianti Ni Made Puspa Sutari Ujianti Ni Made Puspa Sutari Ujianti Ni Made Puspa Sutariujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspautari Ujianti Ni Made Puspautari Ujianti Ni Made Ratih Prameswari Ni Made Septyawati Ni Made Seri Wahyuni Dewi Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi Ni Made Sintia Tarisa Ni Made Spasutari Ujianti Ni Made Sukariyati Karma Ni Made Tessa Aprillia Dewi Ni Made Vira Vija Rahmasari Ni Made Yuli Ratna Dewi Ni Made Yunika Andrini Ni Made Yunika Andrini Ni Nyoman Alit Meilinda Suasthi Ni Nyoman Alit Meilinda Suasthi Ni Nyoman Ayu Ratih Ganitri Ni Nyoman Wulan Prasintya Putri Ni Putu Alya Regina Putri Ni Putu Ayu Diah Novianti Ni Putu Dea Oktaviani Dewi Ni Putu Denisya Ni Putu Dyah Ayu Karina Prabandari Ni Putu Elisa Pebriyanti Putri Ni Putu Erni Novayanti Putri Ni Putu Gita Padmayani Ni Putu Nita Erlina Sari Ni Putu Rai Santi Pradnyani Ni Putu Trisna Dewi Ni Putu Wirastha Wisnuswari Ni Wayan Sukalandari Nuarta, I Nengah Nurin Fitriana Ulfa Nyoman Andhi Priyambawa Nyoman Chrisna Dewi Asmarani Nyoman Gede Antaguna Oksidelfa Yanto Pande Bagus Yoga Pratama Putra Pande Gede Gita Putra Nugraha Pande Gede Gita Putra Nugraha Pande Gede Mantra Artha Wicaksana Pande Nyoman Jaya Budiarta Parandita, Anak Agung Ngurah Jlantik Parmila, I Putu Permatasari, Made Intan Philipus Dian Anjaraka Prabowo Wijayanto Prasetyo Ramanda Prima Maria Fatima Bana Putu Agung Surya Prawira Putu Agus Wiyoga Dana Putra Putu Angelita Putri Putu Anggelita Putri Putu Ayu Candradiva Saraswati Putu Ayu Devi Kardila Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Ayuk Sapta Agustini Putu Bagus Gandiwa Dhanandjaya Putu Berliana Prema Swari Putu Chandra Arta Dharma Putu Indri Sri Giyanthi Putu Inten Kanaya Putu Mia Tyska Permata Sari Putu Nita Yulistian Putu Rahayu Purnamasari Putu Sintya Pratiwi Manikashanti Putu Suryani . Putu Suwantara Putu Widhiatmika Coryka R.A. Nanik Priatini R.A. Nanik Priatini Rafizah Abu Hassan Rahmat Mohamad Rahul Maulana Rai Dharma Utama Ratih Cahya Pramitasari Ratih Wedhasari Ratu Muti’ah Ilmalia Ratu Muti’ah Ilmalia Renaya, Nengah Riadhi Tedi Putra Riberio, Leonito Ricky Kusnadi Robertus Berli Puryanto Robiatul Adawiyah Rofi Kurniawan Rustandi Ryan Soma Ryan Soma Ryskiaden Markus Sarasota Tomasoa Selamet, I Ketut Senastri, Ni Made Jaya Siti Aishah Siti Hafsyah Idris Siti Romlah Styawati, Ni Komang Arini Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Sumardika, I Nyoman Suryani, Luh Putu Tjokorda Gede Agung Sayogaditya Widya Pramana Putra Ujianti, Ni Made Puspasutari Ulil Azmi Victoria Bellanique Solang Wanda Shicilya Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Widhiatmika Coryka Widiati, Ida Ayu Putu Wijaya, I Kadek Merta Wikrama, A.A. Gede Agung Andika Yoga Wira Pranata Yogi Kristanto Yosef Primus Bana Yoshua Pramana Kawi