Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.54
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Legalitas Yustisia Lentera Hukum AL-Daulah Hukum Islam Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Unes Law Review Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Notaire JURNAL RECHTENS JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Sakina: Journal of Family Studies Jurnal Yustisiabel Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pamulang Law Review Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Journal of Judicial Review JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Hukum Legalita Kawanua International Journal of Multicultural Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Hang Tuah Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Social And Economics Research Jurnal El-Thawalib Journal of Law, Poliitic and Humanities QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary RechtIdee Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Welfare State Jurnal Hukum IIJSE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Constitution Journal VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga PAPUMA: Journal of Comunnity Services Jurnal Hukum Mimbar Justitia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik journal of social and economic research Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Acten Journal Law Review HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Jurnal El-Thawalib
Dominikus Rato
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 88 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pembaharuan Hukum Acara Peradilan secara Elektronik melalui Aplikasi E-Court Berdasarkan Aliran Filsafat Utilitarianisme Jarmoko, Muhammad Nurulloh; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.2982

Abstract

Mahkamah Agung memiliki visi dan misi untuk mewujudkan peradilan yang agung berdasarkan cetak biru pembaruan peradilan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 yang salah satu misi untuk mewujudkannya melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. Hal ini diwujudkan dengan membuat aplikasi persidangan elektronik melalui E-Court.  E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk mengajukan perkara secara online, mendapatkan perkiraan biaya perkara, dan melakukan pembayaran dan panggilan yang dilakukan melalui saluran elektronik dan online. Layanan yang termasuk dalam aplikasi E-Court adalah e-Filing (pengajuan gugatan secara online), e-Payment (pembayaran biaya hukum secara online), dan e-Summons (pemanggilan pihak secara online).  E-Court merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (justice seeker), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.
PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN DIPANDANG DARI ALIRAN POSITIVISME HANS KELSEN Fitri, Icha Cahyaning; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.2983

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pungutan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan dan pungutan tersebut bersifat wajib. Dalam UU P2SK mengatur ketentuan terkait dengan pengelolaan pungutan yang dilakukan oleh OJK. Pasal 37 ayat (3) UU P2SK mengatur bahwa pungutan dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan ketentuan hasil pungutan dapat digunakan sebagaian atau seluruhnya secara langsung oleh OJK untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan. Sedangkan Pasal 23A UUD NRI Thn 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Teori hukum positivisme yang diusung oleh Hans Kelsen tentang stufenbau theory memotret fenomena hierarki dan norma hukum yang lebih rendah bergantung kepada norma hukum yang lebih tinggi.
PENGARUH AKTIVISME YUDISIAL MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF REALISME HUKUM Septiansyah, Veris; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.2984

Abstract

Artikel ini meneliti pengaruh aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan hukum kepolisian di Indonesia melalui lensa realisme hukum. Menggunakan metode analisis dokumen, artikel ini mengevaluasi bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempengaruhi praktik dan kebijakan hukum kepolisian, menyoroti perbedaan antara hukum teoritis dan praktik hukum sesungguhnya. Dalam konteks realisme hukum, keputusan MK tidak hanya mengubah teks hukum tetapi juga cara hukum itu diterapkan, dipersepsi, dan berevolusi dalam masyarakat. Oleh karenanya, putusan MK juga memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap cara kepolisian menjalankan tugasnya, baik dalam hal prosedur, praktik, maupun interpretasi hukum. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Hal ini menunjukkan bahwa realitas hukum adalah dinamis dan responsif terhadap interpretasi yudisial serta kebutuhan sosial, dan keputusan MK berperan penting dalam membentuk realitas hukum tersebut.
The Urgency of Gender Equality in Indonesian Customary Inheritance Law: Review and Comparison with Other Countries FARAH NIZRINA AULIA; Rato, Dominikus; Ochtorina Susanti, Dyah
Veteran Law Review Vol 8 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v8i2.10890

Abstract

The kinship system used in Indonesia, especially in customary inheritance law, is considered to have the potential to result in gender inequality because the distribution of inheritance given is considered unfair, especially implemented in the modern era like now. Therefore, the purpose of this study is to analyze the application of inheritance law in Indonesia and examine the views of customary inheritance law on gender equality, as well as a comparison of its application in other countries. The researcher used a normative legal method by conducting a literature review. The results of the study show that Indonesia applies patrilineal, matrilineal, and bilateral systems in the customary inheritance law kinship system. In practice, the patrilineal and matrilineal systems are considered less appropriate in terms of inheritance distribution because they use a system of drawing the father's or mother's lineage or can be said to be based on gender. If we look at the systems used by other countries, it seems that they are also inseparable from systems that end up ignoring gender equality.
Legal Certainty In The Application of Sanctions for Contempt of Court in Criminal Evidence in Indonesia Fadillah, Yohana Alfine; Mustikasari, Dyah Ayu; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y. A. Triana
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1852

Abstract

The legal issues related to insults by state officials against judicial institutions highlight two important aspects. First, the application of sanctions for this action raises questions about legal certainty, because it can damage the integrity of the judicial institution and reduce public trust. Second, there are challenges in proving elements of insult that are often subjective, especially when state officials use the right to freedom of speech as a defense. The complex process of proof requires strong evidence, and a balance between protecting the honor of the judiciary. This study discusses the application of criminal evidence related to insults by state officials against judicial institutions in the context of legal certainty. Based on Article 240 of the Criminal Code which regulates insults against state institutions, including the judiciary, this study highlights the uncertainty in the application of sanctions due to the ambiguous definition of insult and the complaint procedure that depends on the party who feels aggrieved. Gustav Radbruch's legal approach to legal certainty is raised to explain the importance of consistency and clarity of law in these cases. Inconsistent law enforcement can lead to injustice, especially when state officials are protected from criticism under the pretext of insult, which ultimately undermines public trust in the judicial system.
Problems of Formal Review of the TNI Law: Analysis of the Principles of Public Participation and Transparency in the Formation of Legislation Ifani, Titania Nur; Zaini, Maghfirotuz; Ohoiwutun, Y. A. Triana; Rato, Dominikus
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 5 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i5.17390

Abstract

Lawmaking is one of the fundamental instruments in realizing legal certainty and justice in national and state life. In practice, the legislative process in Indonesia still often sparks debate, both regarding substance and procedure. One of the prominent issues is the formation of the Indonesian National Army Law (UU TNI), which is being questioned due to alleged formal defects in its formulation stage. In this study, the type of research used is normative legal research or library research. The approaches used in this study are the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The main issue underlying the formal review of the TNI Law is the alleged failure to meet the principles of public participation and transparency in the legislative process, which has implications not only for the technical aspects of the law but also touches upon the dimensions of legitimacy and the quality of procedural democracy in Indonesia. Formal testing of the TNI Law within the framework of constitutional oversight of the legislative process certainly faced much debate. Out of the 10 cases submitted, all were rejected because the Constitutional Court found that the TNI Bill did not violate the law regarding its non-inclusion in the national legislation program, that the TNI Bill was a carryover, that the TNI Bill was in accordance with TNI reform, that the discussion of the TNI Law was transparent and accountable, that there was no limitation on document access or information access, and that the other 5 cases were still in the trial process.
Problems of Formal Review of the TNI Law: Analysis of the Principles of Public Participation and Transparency in the Formation of Legislation Ifani, Titania Nur; Zaini, Maghfirotuz; Ohoiwutun, Y. A. Triana; Rato, Dominikus
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 5 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i5.17390

Abstract

Lawmaking is one of the fundamental instruments in realizing legal certainty and justice in national and state life. In practice, the legislative process in Indonesia still often sparks debate, both regarding substance and procedure. One of the prominent issues is the formation of the Indonesian National Army Law (UU TNI), which is being questioned due to alleged formal defects in its formulation stage. In this study, the type of research used is normative legal research or library research. The approaches used in this study are the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The main issue underlying the formal review of the TNI Law is the alleged failure to meet the principles of public participation and transparency in the legislative process, which has implications not only for the technical aspects of the law but also touches upon the dimensions of legitimacy and the quality of procedural democracy in Indonesia. Formal testing of the TNI Law within the framework of constitutional oversight of the legislative process certainly faced much debate. Out of the 10 cases submitted, all were rejected because the Constitutional Court found that the TNI Bill did not violate the law regarding its non-inclusion in the national legislation program, that the TNI Bill was a carryover, that the TNI Bill was in accordance with TNI reform, that the discussion of the TNI Law was transparent and accountable, that there was no limitation on document access or information access, and that the other 5 cases were still in the trial process.
Perkawinan Anak Dan Hak Anak: Analisis Pencegahan Dari Perspektif Positivisme Qoyyima, Azrotul; Pradayani, Santi; Utami Wahyuningati, Syarifah Tri; Rato, Dominikus
WELFARE STATE Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/welfarestate.v4i2.4150

Abstract

The prevalence of child marriage in Bondowoso Regency persists despite the existence of legal restrictions on the minimum age for marriage. This practice not only violates children's rights but also leads to various negative consequences.The formulation of issues in this research are: (1) What are the contributing factors to the high incidence of child marriage in Bondowoso Regency? (2) How does the positivist paradigm perceive the prevention of child marriage in Bondowoso Regency? This study employs a socio-legal method, combining legislative and conceptual approach. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected from various literature reviews. The findings indicate that both internal and external factors contribute to the high rate of child marriage in the Bondowoso regency. From the positivist perspective, the Bondowoso Regency Government has undertaken preventive measures through legal and non-legal aspects. The study concludes that these efforts have shown positive outcomes; ; however, the involvement of all parties through collaborative governance is needed to implement comprehensive and sustainable child marriage prevention as a manifestation of the commitment to uphold children's rights.
New Paradigm in The Treatment of Cyberbullying Crimes Through an Integrated Cyberbullying Prevention: A Non-penal Policy in Indonesia Sufi Amalia, Cici Riski; Anggraini, Arista Ulfa; Rato, Dominikus; Setyawan, Fendi
JURNAL LEGALITAS Vol 17, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v17i1.24900

Abstract

Technological advancements have led to the emergence of new digital crimes, one of the most pressing being cyberbullying, which has become a significant issue requiring urgent attention. The impact of cyberbullying extends beyond physical and psychological harm to victims, necessitating a response that goes beyond mere prosecution or repressive measures. In Indonesia, existing legal provisions addressing cyberbullying are inadequate, leaving room for improvement in both legal frameworks and preventive strategies. This study aims to identify the gaps in Indonesian legislation concerning cyberbullying and propose integrated strategies for its prevention. Using a juridical-normative research approach, the study reveals that while cyberbullying is addressed in several existing laws and regulations, there is a lack of specific, explicit provisions that comprehensively define the crime's elements. As a result, the legal framework remains insufficient to effectively combat cyberbullying. To address this, the research advocates for an integrated approach to cyberbullying prevention that combines technological solutions with educational initiatives. This includes enhancing parental control features on smartphones and computer applications to block harmful content and promoting community awareness through education, counselling, and public campaigns. Additionally, the establishment of a dedicated cybercrime division by the Indonesian National Police is recommended to improve the enforcement and prosecution of cyberbullying offences.
A Hybrid Model for Resolving Customary Land Disputes in Papua’s Indigenous Communities Lobubun, Muslim; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi; Wutwensa, Bruri Marwano
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.231

Abstract

This study examines customary land disputes among indigenous communities in Papua, focusing on the alignment of existing legal mechanisms with the justice values held by these communities. Employing a normative legal approach and socio-legal analysis, this research explores the philosophical, cultural, and legal dimensions of the land, emphasizing its communal and spiritual significance. Findings reveal that Indonesia’s formal legal framework, grounded in individual ownership and state-centric policies, often overlooks indigenous rights, causing unresolved conflicts and cultural disenfranchisement. The research proposes a hybrid dispute resolution model integrating customary practices with state recognition, including specialized customary land tribunals and mandatory consultation processes. This model seeks to bridge the gap between formal and customary laws, promoting equitable dispute resolution and safeguarding the cultural heritage of Papua’s indigenous communities. Recommendations aim to enhance legal recognition and foster sustainable land management in Papua.
Co-Authors ., Marthin A mir Rizki, Mohammad Fa iq Aartje Tehupeiory, Aartje Abbas, Shahzada Rahim Achmad Hasan Basri Adiasih, Ning Ahmad Basarah Ahmad Basarah, Ahmad Ahmad Junaidi Ahmad Subhan Ahmad Suryono Ahmadi Hasan Aida, Lutfi Nur Akmal Ricko Ferry Anantha Al Amruzi, HM Fahmi Al Waris, Mohammad Wahyu Ali Mufthi, Fikri Amri, Ahmad Ihsan Ananta, Muhamad Jefri Andi Suriyaman Mustari Pide Andika Maulana Syah Putra Andreas, Tonny Anggraini, Arista Ulfa Antika, Dwi Fatma Anwar, Iryana APHA, Journal Manager Ar Rasyid, Yanuriansyah Ardianto, Yosia Aries Harianto Ariky, Iqbal Maula Assegaf, Muhammad Astuti, Rita Bayu Aulia, Farah Nizrina Azzahra, Mutiara Badrul Huda Badrut Tamam Bayu Dwi Anggono Bustami, Simona Cahyo Setiono, Gentur Devi Krisnawati, Devi Dian Qobila Belinda Diane Prihastuti Dyah Ochtorina Susanti Edi Susanto Edy Hariyadi Elen, Madelleina Anindita Eriesta Elfrida Ratnawati Emaniar, Melly Yunandita Emanuel Raja Damaitu Emy Handayani Fachrizal Fachrizal, Fachrizal Fadillah, Yohana Alfine FARAH NIZRINA AULIA Fatmarani, Sofia Herliana Fendi Setyawan Fendy Setyawan Firosyiah, Nur Fivi faiqotul himmah Galuh Puspaningrum, Galuh Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Ginting, Beren Rukur Gusti Muzainah Harianti, Isnin Harindinata, Allen Hartono, Danang Tri Heru S.P. Saputra I Gede Widhiana Suarda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Wayan Yasa, I Wayan Icha Cahyaning Fitri Ifani, Titania Nur Ilham, Mochamad Imam Sanusi Irham Rahman Islamy, Anisyia Nurul Ismail, Indi Muhtar Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jarmoko, Muhammad Nurulloh Jendro Hadi Wibowo Julkarnain, Deky Khawarizmi, Unais Fahmi Kholilah, Iin Nur Khusnul Khotimah Koko Roby Yahya Kunthi Tridewiyanti Laksmanajati, Teofilus Dendro Latifani, Soraya Ulfa Lia Puspita, Putu Lilis Yuliati M.Hakim Yunizar Diharimurti Mafazi, Agung Mahdi, Muhammad Azhar Mannan, Faidhul Maria T.Geme Marthin, Marthin Masyayih, Ali Akbar Moch. Hasan Hafani Moh. Ali Moh. Ali Moh. Muhlisin Mohammad Ali Mohammad Jamin Mohammad Rafi Al Farizy Muhammad Abi Aufa MUHAMMAD ALI Muhammad Imaduddin Muhammad Syauqun Adhim Muhsin Aseri, Muhsin Muhtar, Achmad Mukhlis Mukhlis Muslim Lobubun Mustikasari, Dyah Ayu Muthar, Achmad Nabila Izzah, Nabila Nabillah, Tahsya Nam Rumkel Nani Agustina Nelsa Jehni Asih R. Nur Aida, Nur Nur Kholis Nur, Abdul Rahman Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurmansyah Nurwijayanti Octavianus, Dwi Caesar Ohoiwatun, Y A Triana Ohoiwutun Ohoiwutun, Y.A Okta, Enggita Anggraeni Oktaviyani, Evin Pawana, Sekhar Chandra Pradayani, Santi Pramana, Mario Adiluz Prasetiyo, Rio Wibowo Agung Purwoko, Agus Puspita, Putu Lia Puspitasari, Amelia Meynanda Putra, Ido Gustiawan Putra, Restu Adi Putra, Steinly Suwanto Putri, Rita Ristyanda Qoyyima, Azrotul Rahayu Dianasari Rahayu, Yenny Rahmadiyanti Ramadhani Hidayat Priyono Putra Ramzy, Isvandiar Muhammad Restu Adi Putra Rina Yulianti Rini Fidiyani Roberth Kurniawan Ruslak Hammar Rofik, Achmad Ronny Max Hendra Rosnidar Sembiring S Siswanto Saka Andriyansa Salsabila, Unik Hanifah Sapti Prihatmini Satriya Aldi Putrazta Septiansyah, Veris Setyawan, Fendy Siagian, Ruben Cornelius Siswanto Sonia Wijaya Putra Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Sufi Amalia, Cici Riski Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Suprapto Suprapto Surachman, Danny Suwandi, Nur Ainy Amira Puspitaning Suyanto . Syifa Alam Titik Maslikatin TOLIB EFFENDI Totok Yanuarto Trisia, Marlisa Ayu Umam, Abd. Utami Wahyuningati, Syarifah Tri Waeno, Mahammadaree Wahidah Wahidah Wayan P. Windia Wulansari, Chatarina Dewi Wutwensa, Bruri Marwano Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana Yulia . Yusuf, Dwi Savedo Zaini, Maghfirotuz Zainudin Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad