Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

7.623

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Lentera Hukum AL-Daulah Hukum Islam Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Unes Law Review Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Notaire JURNAL RECHTENS JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Yustisiabel Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pamulang Law Review Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Jurnal Iso BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Kawanua International Journal of Multicultural Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Hang Tuah Law Journal Journal of Social And Economics Research Jurnal El-Thawalib Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development RechtIdee Constitution Journal PAPUMA: Journal of Comunnity Services Jurnal Hukum Mimbar Justitia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education journal of social and economic research Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Jurnal El-Thawalib

Dominikus Rato

Unknown Affiliation

Author-ID : 358648

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat Windia, Wayan P.; Irianto, Sulistyowati; Wulansari, Chatarina Dewi; Rato, Dominikus; Pide, A Suriyaman Mustari; Sembiring, Rosnidar; Utomo, Laksanto; Sulastriyono, Sulastriyono; Hammar, Robert K.R; Syamsuddin, Syamsuddin; Rumkel, Nam; Adiasih, Ning; Tridewiyanti, Kunthi; Yulianti, Rina; Aida, Nur; Ardianto, Yosia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000. Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona. Penyebaran virus yang tak-pernah-disangka akan sampai di Indonesia itu hingga kini masih berlanjut. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung mempekirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut bisa saja berubah. Data ini tentunya bukan untuk membuat kepanikan di tengah masyarakat, namun lebih untuk membuat masyarakat waspada dan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya. Yakni penanganan secara kompehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan. Kini sebaran Covid 19 makin luas dan menghawatirkan. Jumlah kasus orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia pun terus meningkat dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai tanggal 28 April 2020 menyatakan ada sebanyak 9.511 orang positif, sembuh 1.254 orang sembuh, dan meninggal sebanyak 773 orang telah meninggal dunia akibat virus tersebut. Pemerintah memang telah menetapkan wabah Covid-19 itu sebagai bencana non alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di level daerah, masingmasing pemerintah daerah juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani wabah Covid-19. Perluasan sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dari aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia telah memiliki 2 (dua) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah. Untuk mencegah meluasnya sebaran Covid 19, Pemerintah-pun telah melakukan berbagi upaya untuk memutus mata rantai penularan virus Covid 19. Imbauan menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, social distancing, physical distancing, WFH, SFH, beribadah di rumah, sampai dengan penerapan PSBB. Namun nampaknya upaya pencegahan tersebut belum efektif sebagaimana yang diharapkan walaupun telah ada peraturan perundangundangan (hukum tertulis) yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19 Rato, Dominikus; Utomo, Laksanto; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Bustami, Simona; Tehupeiory, Aartje; Trisia, Marlisa Ayu; Nur, Abdul Rahman; ., Marthin; Jamin, Mohammad; ., Yulia; Gultom, Elfrida Ratnawati; Warjiyati, Sri; ., Suyanto; Prihastuti, Diane; Geme, Maria Theresia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.

Prosiding Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia Handayani, Emy; Sembiring, Rosnidar; Ginting, Sryani Br; Al Amruzi, HM Fahmi; Warjiyati, Sri; Sari, Zeti Nofita; Suprapto, Suprapto; Rato, Dominikus; Aseri, Muhsin; Hasan, Ahmadi; Aida, Nur; Wahidah, Wahidah; Marthin, Marthin; Salamah, Ummu; Ziyad, Ziyad; Muzainah, Gusti; Fidiyani, Rini; Pawana, Sekhar Chandra; APHA, Journal Manager
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2021: Prosiding Webinar Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Prosiding Webinar Asosiasi Pengajar Hukum Adat dengan Tema "Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia" yang diselenggarakan Lembaga Studi Hukum Indonesia bekerjasama dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan APHA Indonesia dapat kami selesaikan. Webinar Nasional ini dibagi menjadi empat seri dalam 4 minggu, yaitu: Webinar seri 1 pada Minggu ke 1 Bulan Februari 2021 Webinar seri 2 pada Minggu ke 2 Bulan Februari 2021 Webinar seri 3 pada Minggu ke 3 Bulan Februari 2021 Webinar seri 4 pada Minggu ke 4 Bulan Februari 2021 Penyusunan prosiding ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan seminar nasional tersebut. Informasi yang disajikan dalam prosiding ini meliputi berbagai perkembangan pelaksanaan hukum waris di beberapa daerah di Indonesia.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT Dominikus Rato
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local knowledge is plural. The plurality of local knowledges are local komunity cosmological based. The dispute resolution of conflict always happens although it is guided in harmony. So, the dispute resolution of adat land conflict of Ngadhu-bhaga community it is world view orientation. Keywords: dispute resolution, adat land conflict, local knowledge Abstrak Tujuan kajian ini untuk mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam kenyataan sosial budaya kearifan local itu bersifat plural. Keanekaragaman kearifan local berbasis pada kosmologi komunitas local itu. Penyelesaian konflik selalu diarahkan pada upaya harmoni. Jadi, penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga berorientasi pada cara pandang yang demikian itu. Kata kunci: penyelesaian sengketa, tanah adat, kearifan lokal

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA: HAMBATAN DAN TANTANGAN Fivi faiqotul himmah; Dian Qobila Belinda; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 8: Juni 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masifnya perkembangan industri secara global telah menghadirkan suatu tuntutan bagi setiap negara untuk memperkuat perlindungan hukum atas hasil intelektual masyarakatnya. Dari Sebagian besar hasil intelektual tersebut, desain industri menjadi salah satu HKI yang sangat rentan atas tindakan eksploitasi tanpa izin. Oleh sebab itu, Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus bisa memperkuat perlindunganya. Hanya saja, hambatan dan tantangan yang dihadapi justru bersal dari kelemahan undang-undang itu sendiri. Akibatnya, perlindungan hukum atas desain industri menjadi kurang efektif dan terkesan banyak celah untuk timbulnya sengketa. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative, penulis menemukan bahawasanya Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang desain industri kurang memberikan penjelasan atas frasa yang digunakan. Adanya dualisme dalam pemeriksaan substantif pada permohonan desain industri pun turut menjadi celah bagi keberlangsungan hak hak dari pencipta itu sendiri, terlebih lagi dengan belum adaptifnya undang undang terhadap Perkembangan global juga semakin membuat perlindungan hukum terhadap desain industri menjadi kurang optimal

Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum Dominikus Rato; Fendy Setyawan; Koko Roby Yahya
Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76

Aliran hukum Sociological Jurisprudence merupakan aliran hukum yang ikut mengintervensi corak dan warna konfogurasi hukum. Baik dalam berbagai norma dan prakteak di lapangan. Oleh sebab itu, analisis terhadapa aliran ini dirasa sangat penting untuk melihat kelebihan dan kekungan dari aliran tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam diskursus ini adalah pendekatan kajian terhadap norma-noram yang ada beserta dengan konsep-konsep terkait yang berkelindan dengan aliran di atas. perspektif sociological jurisprudence tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (boncha de la loi) tetapi juga sebagai penggerak social engineering.

Restitusi Tindak Pidana yang Menimbulkan Kematian dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia Puspita, Putu Lia; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Hang Tuah Law Journal VOLUME 8 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v8i1.214

Restitution has become a representative of the development of the criminal justice system in Indonesia, with its foundation relying on the eligibility of the rights of crime victims. Such a practice is said to have made the criminal justice system in Indonesia more humane, particularly in terms of human rights. The provision of restitution to victims of criminal acts resulting in death has occurred in Indonesia for the first time. This is based on the presence of severe human rights violations in these criminal acts. This research employs a normative-empirical method, which involves examining the implementation, application, or enforcement of the prevailing laws and regulations in Indonesia in specific legal events within the community. The balance between fulfilling the rights of both the perpetrators and the victims in criminal acts in Indonesia is increasingly pursued over time, one of which is through restitution. Restitution can be one of the efforts made to fulfill victims' rights, including in cases of murder or violence that causes the victim's death. But, it is challenging to determine an appropriate nominal amount for fulfilling restitution for victims. There is a need for a deeper examination and evaluation of the losses suffered by victims of criminal acts who have lost their lives and their right to life. Thus, the provision of restitution as a means of achieving justice for victims will be better fulfilled.

Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Notaris Yang Membuat Perjanjian Perkawinan Selama Perkawinan Berlangsung Muhtar, Achmad; Rato, Dominikus; Dwi Anggono, Bayu
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43289

Initially, the marriage process begins with a marriage agreement or what is called a pre-nup. The academic anxiety that can be found is related to the issue of marriage agreements, namely that there is a conflict of norms. This is indicated by the Constitutional Court's decision in its decision confirming that notary officials are given the authority to ratify marriage agreements. Meanwhile, in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, where in this law there are no provisions governing the authority of a notary to ratify marriages made by the parties during the marriage period, so that notary officials do not have a strong legal reason as a basis for making a marriage agreement. The problem formulation in this research is First, What is the Essence of a Marriage Agreement according to Positive Law in Indonesia? Second, what is the form of legal protection for notary officials in Marriage Agreements made after marriage? Third, how can the formulation of a marriage agreement made during the marriage period provide legal certainty? The method used is the normative juridical method. The results of this research are that a marriage agreement was made before and during the marriage. Apart from that, if there is no prior marriage agreement, then the original assets or assets acquired during the marriage do not have permission for those assets (joint assets). Apart from that, the notary is authorized to make an agreement if it must comply with the terms of the validity of the agreement and if it does not comply with the terms of the validity of the agreement it will be canceled by the judge. This can certainly provide legal certainty for notaries.

Pertentangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat : Implikasi PP 18 Tahun 2021 Harianti, Isnin; Rato, Dominikus; Dwi Anggono, Bayu
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43291

This article explores the conflict between Land Management Rights (HPL) and Customary Rights and analyzes its implications in the context of Government Regulation (PP) 18/2021 in Indonesia. The analytical focus encompasses the origins of the conflict, its details within the legal framework, and the identification of root issues that trigger field tensions. The research methodology involves legal document analysis, case studies, and interviews with relevant stakeholders. The study also evaluates the impact of the implementation of PP 18/2021 on the conflict and its implications in legal, social, and environmental dimensions. The research findings provide crucial insights for policymakers, stakeholders, and the community, supporting the understanding of the HPL and Customary Rights conflict and seeking sustainable solutions. Critical analysis underscores the necessity for a review of existing regulations to accommodate the traditional rights of local communities, preserve environmental sustainability, and reduce the potential for conflict within a more inclusive legal framework.

Putusan Nihil Ditinjau melalui Perspektif Teori Kepastian Hukum Totok Yanuarto; Dominikus Rato; Bayu Dwi Anggono
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.4.3.8377.444-453

Keputusan hakim merupakan hasil dari proses peradilan pidana yang melibatkan pertimbangan hakim secara lisan maupun tertulis. Pentingnya keputusan hakim untuk mematuhi prinsip-prinsip tertentu, termasuk stabilitas, yang merujuk pada kestabilan sosial sebagai dampak dari keputusan tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, terutama dalam konteks teknis yudisial. Oleh karena itu, keputusan hakim harus memperhatikan aspek-aspek formal, terutama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Dalam konteks perkara pidana, KUHAP mengatur bahwa keputusan hakim dapat berupa pemidanaan, pembebasan dari tuntutan hukum, atau putusan bebas. Namun, eksistensi vonis nihil, seperti yang terjadi dalam kasus Dimas Kanjeng, dianggap sebagai suatu permasalahan yang kompleks. Praktik putusan ini mengklaim merujuk pada Pasal 10 KUHP yang membatasi kumulatif hukuman penjara paling lama 20 tahun. Namun, praktik putusan nihil sebenarnya menjadi ancaman bagi kepastian hukum dalam paradigma hukum civil law. KUHAP tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai vonis nihil, yang menyebabkan ketidakpastian dalam interpretasi hukum. Idealnya, KUHAP seharusnya mengatur dengan jelas bentuk-bentuk putusan yang mungkin terjadi untuk menjaga kepastian hukum. Praktik putusan nihil juga mengganggu stabilitas hukum acara pidana atau hukum prosedural pidana itu sendiri. Prinsip interpretatif dalam putusan nihil menjadi kontroversial karena sering kali tidak digunakan dengan tepat. Mengingat bahwa interpretasi dalam putusan nihil berkaitan dengan masalah sistemik dalam KUHAP, hal ini seharusnya menjadi isu yang memerlukan reformasi dalam hukum acara pidana. Tulisan ini mengulas regulasi vonis nihil yang menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam peraturan tentang putusan pemidanaan nihil

Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Achmad Hasan Basri Adiasih, Ning Ahmad Basarah Ahmad Junaidi Ahmad Subhan Ahmad Suryono Ahmadi Hasan Al Amruzi, HM Fahmi Al Waris, Mohammad Wahyu Ananta, Muhamad Jefri Anantha, Akmal Ricko Ferry Anantha, Akmal Ricko Fery Andi Suriyaman Mustari Pide Andreas, Tonny Antika, Dwi Fatma Anwar, Iryana APHA, Journal Manager Ar Rasyid, Yanuriansyah Ardianto, Yosia Aries Harianto Badrul Huda Badrut Tamam Bayu Dwi Anggono Bayu Indra Permana Bustami, Simona Cahyo Setiono, Gentur Devi Krisnawati, Devi Dian Qobila Belinda Diane Prihastuti Dyah Ochtorina Susanti Edy Hariyadi Elen, Madelleina Anindita Eriesta Elfrida Ratnawati Emanuel Raja Damaitu Emy Handayani Fadillah, Yohana Alfine FARAH NIZRINA AULIA Farah Nizrina Aulia Fendi Setyawan Fendy Setyawan Firosyiah, Nur Fivi faiqotul himmah Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Gusti Muzainah Hammar, Robert K.R Harianti, Isnin Harindinata, Allen Hartono, Danang Tri Heru S.P. Saputra I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Wayan Yasa, I Wayan Icha Cahyaning Fitri Ifani, Titania Nur Ilham, Mochamad Imam Sanusi, Imam Irham Rahman Ismail, Indi Muhtar Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jarmoko, Muhammad Nurulloh Julkarnain, Deky Khawarizmi, Unais Fahmi Kholilah, Iin Nur Koko Roby Yahya Kunthi Tridewiyanti Kurniawan, Justicia Firdaus Lilis Yuliati M.Hakim Yunizar Diharimurti Mafazi, Agung Mahdi, Muhammad Azhar Mahendra, Rayhan Isha Maria T.Geme Marthin, Marthin Masyayih, Ali Akbar Moh Ali, Moh Moh. Ali Mohammad Ali Mohammad Jamin Mohammad Rafi Al Farizy Muhammad Abi Aufa MUHAMMAD ALI Muhammad Syauqun Adhim Muhsin Aseri, Muhsin Muhtar, Achmad Mukhlis Mukhlis Muslim Lobubun Mustikasari, Dyah Ayu Nabila Izzah, Nabila Nam Rumkel Nelsa Jehni Asih R. Nindiasari, Septian Putri Nur Aida, Nur Nur Kholis Nur, Abdul Rahman Nurmansyah Ohoiwutun Ohoiwutun, Y.A Pawana, Sekhar Chandra Pertiwi, Amelia Niken Pradayani, Santi Purwoko, Agus Puspita, Putu Lia Puspitasari, Amelia Meynanda Putra, Ido Gustiawan Putra, Restu Adi Putri, Rita Ristyanda Qoyyima, Azrotul Rahayu Dianasari Restu Adi Putra Rina Yulianti Rini Fidiyani Rosnidar Sembiring S Siswanto Salsabila, Unik Hanifah Sapti Prihatmini Septiansyah, Veris Siswanto Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Suprapto Suprapto Susanti, Dyah Octhorina Suyanto . Syifa Alam Titik Maslikatin TOLIB EFFENDI Totok Yanuarto Triana Ohoiwutun Trisia, Marlisa Ayu Ummu Salamah Musaddad Waeno, Mahammadaree Wahidah Wahidah Wayan P. Windia Wulansari, Chatarina Dewi Wutwensa, Bruri Marwano Y A Triana Ohoiwutun Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana Y.A. Triana Ohoiwutun, Y.A. Triana Yulia . Zaini, Maghfirotuz Zainudin Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad

Title

Found 64 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 64 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 64 Documents
Search