Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.778

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Legalitas Yustisia Lentera Hukum AL-Daulah Hukum Islam Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Unes Law Review Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Notaire JURNAL RECHTENS Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Sakina: Journal of Family Studies Jurnal Yustisiabel Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Journal of Judicial Review JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) PAMALI: Pattimura Magister Law Review Indonesian Journal of Innovation Studies BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Hukum Legalita Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Hang Tuah Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Social And Economics Research Jurnal El-Thawalib Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary RechtIdee Welfare State Jurnal Hukum IIJSE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga PAPUMA: Journal of Comunnity Services Jurnal Hukum Mimbar Justitia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Acten Journal Law Review HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Jurnal El-Thawalib PUSKAPSI Law Review Jurnal Kajian Pembaruan Hukum

Dominikus Rato

Unknown Affiliation

Author-ID : 358648

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat Windia, Wayan P.; Irianto, Sulistyowati; Wulansari, Chatarina Dewi; Rato, Dominikus; Pide, A Suriyaman Mustari; Sembiring, Rosnidar; Utomo, Laksanto; Sulastriyono, Sulastriyono; Hammar, Robert K.R; Syamsuddin, Syamsuddin; Rumkel, Nam; Adiasih, Ning; Tridewiyanti, Kunthi; Yulianti, Rina; Aida, Nur; Ardianto, Yosia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000. Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona. Penyebaran virus yang tak-pernah-disangka akan sampai di Indonesia itu hingga kini masih berlanjut. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung mempekirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut bisa saja berubah. Data ini tentunya bukan untuk membuat kepanikan di tengah masyarakat, namun lebih untuk membuat masyarakat waspada dan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya. Yakni penanganan secara kompehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan. Kini sebaran Covid 19 makin luas dan menghawatirkan. Jumlah kasus orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia pun terus meningkat dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai tanggal 28 April 2020 menyatakan ada sebanyak 9.511 orang positif, sembuh 1.254 orang sembuh, dan meninggal sebanyak 773 orang telah meninggal dunia akibat virus tersebut. Pemerintah memang telah menetapkan wabah Covid-19 itu sebagai bencana non alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di level daerah, masingmasing pemerintah daerah juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani wabah Covid-19. Perluasan sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dari aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia telah memiliki 2 (dua) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah. Untuk mencegah meluasnya sebaran Covid 19, Pemerintah-pun telah melakukan berbagi upaya untuk memutus mata rantai penularan virus Covid 19. Imbauan menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, social distancing, physical distancing, WFH, SFH, beribadah di rumah, sampai dengan penerapan PSBB. Namun nampaknya upaya pencegahan tersebut belum efektif sebagaimana yang diharapkan walaupun telah ada peraturan perundangundangan (hukum tertulis) yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19 Rato, Dominikus; Utomo, Laksanto; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Bustami, Simona; Tehupeiory, Aartje; Trisia, Marlisa Ayu; Nur, Abdul Rahman; ., Marthin; Jamin, Mohammad; ., Yulia; Gultom, Elfrida Ratnawati; Warjiyati, Sri; ., Suyanto; Prihastuti, Diane; Geme, Maria Theresia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.

Prosiding Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia Handayani, Emy; Sembiring, Rosnidar; Ginting, Sryani Br; Al Amruzi, HM Fahmi; Warjiyati, Sri; Sari, Zeti Nofita; Suprapto, Suprapto; Rato, Dominikus; Aseri, Muhsin; Hasan, Ahmadi; Aida, Nur; Wahidah, Wahidah; Marthin, Marthin; Salamah, Ummu; Ziyad, Ziyad; Muzainah, Gusti; Fidiyani, Rini; Pawana, Sekhar Chandra; APHA, Journal Manager
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2021: Prosiding Webinar Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Prosiding Webinar Asosiasi Pengajar Hukum Adat dengan Tema "Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia" yang diselenggarakan Lembaga Studi Hukum Indonesia bekerjasama dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan APHA Indonesia dapat kami selesaikan. Webinar Nasional ini dibagi menjadi empat seri dalam 4 minggu, yaitu: Webinar seri 1 pada Minggu ke 1 Bulan Februari 2021 Webinar seri 2 pada Minggu ke 2 Bulan Februari 2021 Webinar seri 3 pada Minggu ke 3 Bulan Februari 2021 Webinar seri 4 pada Minggu ke 4 Bulan Februari 2021 Penyusunan prosiding ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan seminar nasional tersebut. Informasi yang disajikan dalam prosiding ini meliputi berbagai perkembangan pelaksanaan hukum waris di beberapa daerah di Indonesia.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT Dominikus Rato
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local knowledge is plural. The plurality of local knowledges are local komunity cosmological based. The dispute resolution of conflict always happens although it is guided in harmony. So, the dispute resolution of adat land conflict of Ngadhu-bhaga community it is world view orientation. Keywords: dispute resolution, adat land conflict, local knowledge Abstrak Tujuan kajian ini untuk mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam kenyataan sosial budaya kearifan local itu bersifat plural. Keanekaragaman kearifan local berbasis pada kosmologi komunitas local itu. Penyelesaian konflik selalu diarahkan pada upaya harmoni. Jadi, penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga berorientasi pada cara pandang yang demikian itu. Kata kunci: penyelesaian sengketa, tanah adat, kearifan lokal

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA: HAMBATAN DAN TANTANGAN Fivi faiqotul himmah; Dian Qobila Belinda; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 8: Juni 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masifnya perkembangan industri secara global telah menghadirkan suatu tuntutan bagi setiap negara untuk memperkuat perlindungan hukum atas hasil intelektual masyarakatnya. Dari Sebagian besar hasil intelektual tersebut, desain industri menjadi salah satu HKI yang sangat rentan atas tindakan eksploitasi tanpa izin. Oleh sebab itu, Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus bisa memperkuat perlindunganya. Hanya saja, hambatan dan tantangan yang dihadapi justru bersal dari kelemahan undang-undang itu sendiri. Akibatnya, perlindungan hukum atas desain industri menjadi kurang efektif dan terkesan banyak celah untuk timbulnya sengketa. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative, penulis menemukan bahawasanya Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang desain industri kurang memberikan penjelasan atas frasa yang digunakan. Adanya dualisme dalam pemeriksaan substantif pada permohonan desain industri pun turut menjadi celah bagi keberlangsungan hak hak dari pencipta itu sendiri, terlebih lagi dengan belum adaptifnya undang undang terhadap Perkembangan global juga semakin membuat perlindungan hukum terhadap desain industri menjadi kurang optimal

Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum Dominikus Rato; Fendy Setyawan; Koko Roby Yahya
Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76

Aliran hukum Sociological Jurisprudence merupakan aliran hukum yang ikut mengintervensi corak dan warna konfogurasi hukum. Baik dalam berbagai norma dan prakteak di lapangan. Oleh sebab itu, analisis terhadapa aliran ini dirasa sangat penting untuk melihat kelebihan dan kekungan dari aliran tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam diskursus ini adalah pendekatan kajian terhadap norma-noram yang ada beserta dengan konsep-konsep terkait yang berkelindan dengan aliran di atas. perspektif sociological jurisprudence tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (boncha de la loi) tetapi juga sebagai penggerak social engineering.

Restitusi Tindak Pidana yang Menimbulkan Kematian dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia Puspita, Putu Lia; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Hang Tuah Law Journal VOLUME 8 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v8i1.214

Restitution has become a representative of the development of the criminal justice system in Indonesia, with its foundation relying on the eligibility of the rights of crime victims. Such a practice is said to have made the criminal justice system in Indonesia more humane, particularly in terms of human rights. The provision of restitution to victims of criminal acts resulting in death has occurred in Indonesia for the first time. This is based on the presence of severe human rights violations in these criminal acts. This research employs a normative-empirical method, which involves examining the implementation, application, or enforcement of the prevailing laws and regulations in Indonesia in specific legal events within the community. The balance between fulfilling the rights of both the perpetrators and the victims in criminal acts in Indonesia is increasingly pursued over time, one of which is through restitution. Restitution can be one of the efforts made to fulfill victims' rights, including in cases of murder or violence that causes the victim's death. But, it is challenging to determine an appropriate nominal amount for fulfilling restitution for victims. There is a need for a deeper examination and evaluation of the losses suffered by victims of criminal acts who have lost their lives and their right to life. Thus, the provision of restitution as a means of achieving justice for victims will be better fulfilled.

Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional Anwar, Iryana; Rato, Dominikus; Ar Rasyid, Yanuriansyah
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i1.5183

Penelitian ini mengkaji pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepentingan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan dan mengkaji apakah kepentingan politik tersebut dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan politik dapat diterima sepanjang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, diimbangi dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik, serta diarahkan untuk mewujudkan tujuan hukum. Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan pembentukan hukum nasional

Legal Conflicts in the Border Dispute between Indonesia and Timor Leste Rato, Dominikus
Lentera Hukum Vol 6 No 3 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i3.14185

This study aims to find the pattern of dependable approach in the border dispute settlement between Indonesia and Timor Leste in Oecusse. Historically, the community lived in the border area came from one ancestor. Because of social-political problems, however, the community subsequently followed the trajectory for which the partition between Indonesia and Timor Leste was undeniable. As a result of the partition, in the context, adat land should become the collective right of the community, which is situated under one adat law system but in the different national jurisdictions. This study questions on what causes collective land conflicts at the border of these countries. Using socio-legal and local wisdom approaches, as it is subsequently analyzed according to adat law, the study finds the cause that emerged as the result of the legal conflict between adat law and state law. If the state hands over the problem to adat communities or traditional leaders, based on their adat law dispute resolution, the conflict will resolve quickly. This study recommends the two states, Indonesia and Timor Leste, to provide the dispute resolution to adat or traditional leaders based on their adat law. Keywords: Legal Conflicts, Border Dispute, Adat Law.

Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Ananta, Muhamad Jefri; Rato, Dominikus; Yasa, I Wayan
Lentera Hukum Vol 4 No 3 (2017): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v4i3.5587

Divorce or dissolution of the marriage means the return of husband and wife into group family own. According to Osing adat law in Aliyan village, Rogojampi, Banyuwangi Regency, the divorce will give the rise to rights and obligations of children and joint property. The community of Osing adat law embraces the system of bilateral kinship which pulls the descendant line of the second parent with regard to the divorce by which children are given the freedom to choose by following the father or the mother. The community of Osing adat law never discriminates on the ground of biological children, legal children, adopted children and stepchildren, and legal position children. In the system of bilateral kinship, with regard to the divorce, the legal position of the property will return to the origin and joint property will be shared equally. Keywords: Divorce, Osing Adat Law, Legal Position, Children and Joint Property

Co-Authors ., Marthin A mir Rizki, Mohammad Fa iq Aartje Tehupeiory, Aartje Abbas, Shahzada Rahim Abigail, Amara Diva Achmad Hasan Basri Adiasih, Ning Ahmad Basarah Ahmad Junaidi Ahmad Suryono Ahmadi Hasan Aida, Lutfi Nur Akmal Ricko Ferry Anantha Al Amruzi, HM Fahmi Al Waris, Mohammad Wahyu Ali Mufthi, Fikri Ananta, Muhamad Jefri Andi Suriyaman Mustari Pide Andika Maulana Syah Putra Andreas, Tonny Anggraini, Arista Ulfa Antika, Dwi Fatma Anwar, Iryana APHA, Journal Manager Ar Rasyid, Yanuriansyah Ardianto, Yosia Aries Harianto Ariky, Iqbal Maula Assegaf, Muhammad Astuti, Rita Bayu Aulia, Farah Nizrina Azzahra, Mutiara Badrul Huda Badrut Tamam Bayu Dwi Anggono Bustami, Simona Cahyo Setiono, Gentur Devi Krisnawati, Devi Dian Qobila Belinda Diane Prihastuti Dyah Ochtorina Susanti Edi Susanto Edy Hariyadi Elen, Madelleina Anindita Eriesta Elfrida Ratnawati Emaniar, Melly Yunandita Emanuel Raja Damaitu Emy Handayani Fachrizal Fachrizal, Fachrizal Fadillah, Yohana Alfine FARAH NIZRINA AULIA Fendi Setyawan Fendy Setyawan Firosyiah, Nur Fivi faiqotul himmah Galuh Puspaningrum, Galuh Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Ginting, Beren Rukur Gusti Muzainah Harianti, Isnin Harindinata, Allen Heru S.P. Saputra I Gede Widhiana Suarda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Wayan Yasa, I Wayan Icha Cahyaning Fitri Ifani, Titania Nur Ilham, Mochamad Imam Sanusi Irham Rahman Islamy, Anisyia Nurul Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jarmoko, Muhammad Nurulloh Jendro Hadi Wibowo Julkarnain, Deky Khawarizmi, Unais Fahmi Kholilah, Iin Nur Khusnul Khotimah Koko Roby Yahya Kunthi Tridewiyanti Laksmanajati, Teofilus Dendro Latifani, Soraya Ulfa Lia Puspita, Putu Lilis Yuliati M.Hakim Yunizar Diharimurti Mafazi, Agung Mahdi, Muhammad Azhar Mannan, Faidhul Maria T.Geme Marthin, Marthin Masyayih, Ali Akbar Moch. Hasan Hafani Moh. Muhlisin Mohammad Ali Mohammad Jamin Mohammad Rafi Al Farizy Muhammad Abi Aufa MUHAMMAD ALI Muhammad Imaduddin Muhammad Syauqun Adhim Muhsin Aseri, Muhsin Muhtar, Achmad Mukhlis Mukhlis Muslim Lobubun Mustikasari, Dyah Ayu Nabila Izzah, Nabila Nabillah, Tahsya Nam Rumkel Nani Agustina Nelsa Jehni Asih R. Nur Aida, Nur Nur Kholis Nur, Abdul Rahman Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurwijayanti Octavianus, Dwi Caesar Ohoiwatun, Y A Triana Ohoiwutun Ohoiwutun, Y.A Okta, Enggita Anggraeni Oktaviyani, Evin Pawana, Sekhar Chandra Pradayani, Santi Pramana, Mario Adiluz Prasetiyo, Rio Wibowo Agung Purwoko, Agus Puspita, Putu Lia Puspitasari, Amelia Meynanda Putra, Restu Adi Putra, Steinly Suwanto Putri, Rita Ristyanda Qoyyima, Azrotul Rahayu Dianasari Rahayu, Yenny Rahmadiyanti Ramadhani Hidayat Priyono Putra Ramzy, Isvandiar Muhammad Restu Adi Putra Rina Yulianti Rini Fidiyani Roberth Kurniawan Ruslak Hammar Rofik, Achmad Ronny Max Hendra Rosnidar Sembiring S Siswanto Saka Andriyansa Salsabila, Unik Hanifah Sapti Prihatmini Septiansyah, Veris Setyawan, Fendy Siagian, Ruben Cornelius Siswanto Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Sufi Amalia, Cici Riski Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Suprapto Suprapto Suwandi, Nur Ainy Amira Puspitaning Suyanto . Syifa Alam Titik Maslikatin TOLIB EFFENDI Totok Yanuarto Trisia, Marlisa Ayu Umam, Abd. Utami Wahyuningati, Syarifah Tri Waeno, Mahammadaree Wahidah Wahidah Wayan P. Windia Wulansari, Chatarina Dewi Wutwensa, Bruri Marwano Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana Yulia . Yunita, Ayu Herlin Norma Yusuf, Dwi Savedo Zaini, Maghfirotuz Zainudin Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad

Title

Found 77 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 77 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 77 Documents
Search