Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.404
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Legalitas Lentera Hukum AL-Daulah Hukum Islam Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Unes Law Review Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Notaire JURNAL RECHTENS JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Sakina: Journal of Family Studies Jurnal Yustisiabel SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pamulang Law Review Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Journal of Judicial Review JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Jurnal Iso Indonesian Journal of Innovation Studies BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Hukum Legalita Kawanua International Journal of Multicultural Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Hang Tuah Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Social And Economics Research Jurnal El-Thawalib Journal of Law, Poliitic and Humanities QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary RechtIdee Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Welfare State Jurnal Hukum IIJSE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Constitution Journal VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga PAPUMA: Journal of Comunnity Services Jurnal Hukum Mimbar Justitia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik journal of social and economic research Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Acten Journal Law Review Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Jurnal El-Thawalib
Dominikus Rato
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 92 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 92 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Prinsip Keadilan terhadap Pemenuhan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Firosyiah, Nur; Elen, Madelleina Anindita Eriesta; Ohoiwutun, Y. A. Triana; Rato, Dominikus
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1916

Abstract

Pada zaman yang sangat canggih ini sangat disayangkan apabila anak-anak yang pada dasarnya dapat bermain dengan tenang dan aman, akan tetapi sering kali mereka menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga, penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Adapun penelitian ini mencoba memahami bagaimana kebijakan pemenuhan restitusi dalam praktik penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta bagaimana implementasinya di masa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual serta studi kasus. Meskipun saat ini tidak ada peraturan eksplisit dalam undang-undang perlindungan anak tentang tindakan pengganti jika pelaku tidak mampu atau bahkan tidak mau memberikan restitusi, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Oleh sebab itu, pentingnya peran apparat penegak hukum untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana, sebab masih banyak korban dan keluarganya yang belum tahu soal hak ini. Dengan demikian, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di masa yang akan datang dapat ditangani secara lebih efektif, dan korban dapat menerima keadilan yang layak mereka dapatkan.
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Praktik Black Campaign Dalam Pemilihan Umum Muhammad Syauqun Adhim; Muhammad Abi Aufa; Y.A. Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1967

Abstract

Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), praktik black campaign atau kampanye hitam menjadi salah satu isu yang signifikan dalam merusak integritas proses demokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal ini adalah dampak negatif dari kampanye hitam terhadap keadilan pemilu dan bagaimana hukum dapat mengatur dan menanggulangi praktik tersebut. Praktik black campaign dalam pemilu semakin marak terjadi dan menjadi salah satu tantangan utama dalam proses demokrasi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum terhadap praktik black campaign masih lemah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa black campaign tidak hanya merugikan calon yang diserang, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu secara keseluruhan. Tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku dalam menangani praktik black campaign serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam menjaga integritas pemilu. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur kampanye, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan black campaign. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu untuk memperkuat sanksi terhadap pelaku kampanye hitam serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik tersebut. Upaya kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pemilu yang lebih adil dan transparan
NICKEL MINING CONCESSIONS FOR THE ELECTRIC VEHICLE INDUSTRY IN INDONESIA FROM AN ENVIRONMENTAL LAW PERSPECTIVE Mukhlis, Mukhlis; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 3: July - September 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i3.27759

Abstract

Indonesia as a developing country is actively pursuing strategic policies to bring about change to become a more advanced country.  One of its main initiatives is to utilize abundant natural resources, especially through nickel concessions, with the aim of positioning Indonesia as a center for the electric vehicle industry.  However, the implementation of these policies often shows deviations in compliance with regulations, technical practices in the field, and aspects of humanitarian rights enshrined in the constitution. Although the goal is to minimize environmental damage, deviations in regulations and technical implementation often occur.  Achieving balance is critical, emphasizing environmental preservation and citizens' inherent right to life.  Effective execution requires the government to consistently comply with applicable laws and regulations in Indonesia.  In addition, strict supervision of private entities involved in nickel mining concessions on important lands is essential.  This monitoring ensures environmental sustainability and encourages the realization of sustainable development goals. The government's commitment to environmental protection must be in line with humanitarian principles, and not ignore the welfare of communities affected by nickel mining activities.  Achieving a harmonious balance between economic development and ecological conservation is paramount.  Therefore, the government must strengthen its regulatory framework, strengthening the legal basis that guides this strategic initiative. Indonesia's journey towards becoming a developed country depends on its ability to face the challenges posed by the nickel industry. Prioritizing environmental conservation and respecting citizens' rights are non-negotiable elements in this progress.  By enforcing and strengthening the regulatory framework, the government can not only ensure sustainable development but also encourage a responsible and ethical approach to utilizing the country's natural resources.
KAJIAN NORMATIF HUKUM PENGADUAN MASYARAKAT Badrul Huda; Nelsa Jehni Asih R.; Rahayu Dianasari; Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.627

Abstract

Pengaduan dan pelaporan dugaan korupsi oleh kepala desa terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal 5, 15, 17, 19, 23, dan 24, serta Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 82 Ayat 3. Pemanggilan kepala desa oleh penyidik berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut dianggap cacat hukum karena laporan semestinya diselesaikan di tingkat pemerintah desa dan BPD, bukan melalui pendekatan presumption of guilty (praduga bersalah). Tindakan pemanggilan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu stigma negatif dalam pemerintahan desa, yang dapat mengganggu stabilitas politik lokal dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa.
Equal Legal Standing of Citizens in Judicial Review of Constitutional Court Law: A Multicultural Perspective to Achieve Legal Certainty Subhan, Ahmad; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Kawanua International Journal of Multicultural Studies Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/kijms.v4i2.710

Abstract

The phrase of Indonesian citizen that quotes in Article 51 Paragraph 1 of Law Number 8 of 2011 about the Constitutional Court provides the widest possible opportunity for the Indonesian people to contest their rights. A Constitutional Court’s judge as an Indonesian citizen has the same rights in filing a lawsuit regarding his legal interests related to the review of the Constitutional Court Law. This study contains two results. First, the right to file a petition is the right to file a lawsuit or petition to the Constitutional Court. However, in reviewing Legal Certainty in the second discussion, a Constitutional Court judge should be prohibited from reviewing the Constitutional Court Law as it violates Legal Principles, that a Judge cannot be a Judge for himself. From a multicultural perspective, every Indonesian citizen regardless of ethnic, religious or gender background has equal rights to file a judicial review petition to the Constitutional Court. This reflects the spirit of unity in diversity and equality contained in the 1945 Constitution. However, there still needs to be restrictions to avoid conflicts of interest. By upholding the principles of legal certainty and justice, the Indonesian judiciary system can realize the noble ideals of the nation..
KAJIAN NORMATIF HUKUM PENGADUAN MASYARAKAT Badrul Huda; Nelsa Jehni Asih R.; Rahayu Dianasari; Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.627

Abstract

Pengaduan dan pelaporan dugaan korupsi oleh kepala desa terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal 5, 15, 17, 19, 23, dan 24, serta Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 82 Ayat 3. Pemanggilan kepala desa oleh penyidik berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut dianggap cacat hukum karena laporan semestinya diselesaikan di tingkat pemerintah desa dan BPD, bukan melalui pendekatan presumption of guilty (praduga bersalah). Tindakan pemanggilan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu stigma negatif dalam pemerintahan desa, yang dapat mengganggu stabilitas politik lokal dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa.
Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis Andreas, Tonny; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y.A. Triana
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.3968

Abstract

Roscoe Pound memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sosiologi hukum melalui konsep law as a tool of social engineering. Pemikirannya menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengatur dan menyeimbangkan kepentingan individu dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Pound serta implikasinya dalam sistem hukum kontemporer. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji enam pedoman utama dalam ilmu hukum sosiologis yang dikembangkan oleh Pound, termasuk peran hukum dalam kontrol sosial dan efektivitasnya dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif, dengan syarat adanya kebijakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Implikasi dari kajian ini menegaskan bahwa hukum harus dirancang secara dinamis agar dapat menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam mengelola konflik kepentingan individu, sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif.
Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pembuatan Akta Tanah Akibat Pejabat Pembuat Akta Tanah Meninggal Dunia Puspitasari, Amelia Meynanda; Mohammad Rafi Al Farizy; Rato, Dominikus; Harianto, Aries
Notaire Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v8i1.60961

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini yaitu, Untuk menemukan konsistensi pengaturan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa PPAT atas akta yang dibuat terhadap dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, Untuk menemukan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sedang berproses menunggu penyelesaian pembuatan Akta Tanah sementara PPAT yang mengerjakan meninggal dunia dan untuk menemukan dan memahami pengaturan yang tepat terhadap perlindungan hukum pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah akibat PPAT yang mengerjakan meninggal dunia. Metode yang digunkan yakni tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini yakni Pertama, pengaturan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa PPAT atas akta yang dibuatnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kedua, Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sedang berproses menunggu penyelesaian pembuatan Akta Tanah sementara PPAT yang mengerjakan meninggal dunia yakni PPAT Pemegang Protokol diharapkan dapat melanjutkan proses hingga akta terbentuk, sehingga dalam hal ini pengguna jasa tidak merasa dirugikan dan hak-hak nya tetap terpenuhi. Ketiga, Pengaturan yang tepat terhadap perlindungan hukum pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah akibat PPAT yang mengerjakan meninggal dunia yakni perlu dilakukan reformulasi hukum berupa penambahan norma atau dengan memberi penjelasan yang mendetail dalam penjelasan PP No. 37 Tahun 1998 khusunya dalam Pasal 28.
The Vulnerability of E-Commerce As A Crime Means of Money Laundering Hartono, Danang Tri; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 12 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i3.39021

Abstract

Technological advances in the field of the internet and its supporting ecosystem have changed human lives. The way humans communicate, transact, trade and play games has changed massively. Along with the progress of the internet ecosystem, it has led to the emergence of trading platforms, both webservices and smartphone applications. Developments that change how people trade and pay for trade transactions cause vulnerabilities that can be used by criminals or to commit criminal acts. Criminal acts of fraud, unauthorized use of personal data, bribery through e-commerce media, and money laundering are criminal acts that have emerged along with the rampant use of e-commerce. Various methods of money laundering can be done using e-commerce media. One of the mitigations that can be done by the Government is to classify e-commerce media as a Reporting Party in the anti-money laundering regime.
REFORMULASI KONSEP PLEA BARGAINING SEBAGAI PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT syifa alam; Dominikus Rato; Bayu Dwi Anggono
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2529

Abstract

Abstract Background: Some of the problems in the criminal process in court include the accumulation of settlement of criminal cases and the bureaucracy of a long trial The Plea Bargaining concept that has been implemented in the United States can be adopted in Indonesia while considering the values of Pancasila based on integrative theory (integratif theory) and the theory of dignified justice (keadilan bermartabat theory). Research Metodes: The research method used is normative juridical. This research uses a conceptual approach, a statutory approach, a comparative approach and a historical approach. Findings: The results of this research involve the reformulation and explanation of the ontological, epistemological, and axiological aspects of the concept of plea bargaining. There are provisions in the Draft Criminal Procedure Law that do not yet reflect the concept of plea bargaining. Reformulation of the concept of plea bargaining is based on the theory of dignified justice (keadilan bermartabat theory), so that the creation of the purpose of the law of dignified justice that is rooted in the values and the national spirit or the soul of the nation (volksgeist). Conclusion: By adopting the concept of plea bargaining that has been formulated based on dignified justice, it can solve the problem of stacking criminal case settlement in courts and trial bureaucracy and as a form of Criminal Procedure Law Reform in Indonesia. Keywords: reformulation; Plea Bargaining concept, theory of dignified justice; Pancasila. Abstrak Latar Belakang: Sebagian permasalahan dalam persidangan pidana di pengadilan antara lain penumpukan penyelesaian perkara pidana dan birokrasi persidangan yang cukup lama. Konsep Plea Bargaining yang telah diterapkan di negara Amerika dapat di adopsi di negara Indonesia dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori integratif dan teori keadilan bermartabat. Metode Penelitian: Metode penelitin yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini adalah mereformulasi dan menjelaskan aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi konsep plea bargaining. terdapat pasal di Rancangan Hukum Acara Pidana yang belum mencerminkan konsep plea bargaining, reformulasi Konsep plea bargaining yang berbasis teori keadilan bermartabat dapat diejawantahkan dalam Rancangan Hukum Acara Pidana. Reformulasi konsep plea bargaining ini berdasarkan teori keadilan bermartabat, sehingga terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan bermartabat yang berakar pada nilai-nilai dan semangat nasional atau jiwa bangsa (volksgeist). Kesimpulan: Dengan mengadopsi konsep plea bargaining yang telah direformulasi berbasis keadilan bermartabat dapat menyelesaikan permasalahan penumpukan penyelesaian perkara pidana di Pengadilan dan birokrasi persidangan serta sebagai bentuk pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Kata kunci: Reformulasi; konsep plea bargaining; teori keadilan bermartabat; Pancasila.
Co-Authors ., Marthin A mir Rizki, Mohammad Fa iq Aartje Tehupeiory, Aartje Achmad Hasan Basri Adiasih, Ning Ahmad Basarah Ahmad Basarah, Ahmad Ahmad Junaidi Ahmad Subhan Ahmad Suryono Ahmadi Hasan Aida, Lutfi Nur Akmal Ricko Ferry Anantha Al Amruzi, HM Fahmi Al Waris, Mohammad Wahyu Ali Mufthi, Fikri Amri, Ahmad Ihsan Ananta, Muhamad Jefri Andi Suriyaman Mustari Pide Andika Maulana Syah Putra Andreas, Tonny Anggraini, Arista Ulfa Antika, Dwi Fatma Anwar, Iryana APHA, Journal Manager Ar Rasyid, Yanuriansyah Ardianto, Yosia Aries Harianto Ariky, Iqbal Maula Assegaf, Muhammad Astuti, Rita Bayu Aulia, Farah Nizrina Azzahra, Mutiara Badrul Huda Badrut Tamam Bayu Dwi Anggono Bustami, Simona Cahyo Setiono, Gentur Devi Krisnawati, Devi Dian Qobila Belinda Diane Prihastuti Dyah Ochtorina Susanti Edi Susanto Edy Hariyadi Elen, Madelleina Anindita Eriesta Elfrida Ratnawati Emaniar, Melly Yunandita Emanuel Raja Damaitu Emy Handayani Fachrizal Fachrizal, Fachrizal Fadillah, Yohana Alfine FARAH NIZRINA AULIA Fatmarani, Sofia Herliana Fendi Setyawan Fendy Setyawan Firosyiah, Nur Fivi faiqotul himmah Galuh Puspaningrum, Galuh Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Gusti Muzainah Hammar, Robert K.R Harianti, Isnin Harindinata, Allen Hartono, Danang Tri Heru S.P. Saputra I Gede Widhiana Suarda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Wayan Yasa, I Wayan Icha Cahyaning Fitri Ifani, Titania Nur Ilham, Mochamad Imam Sanusi Irham Rahman Islamy, Anisyia Nurul Islamy, Billy Pahlevy Ismail, Indi Muhtar Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jarmoko, Muhammad Nurulloh Jendro Hadi Wibowo Julkarnain, Deky Khawarizmi, Unais Fahmi Kholilah, Iin Nur Khusnul Khotimah Koko Roby Yahya Kunthi Tridewiyanti Laksmanajati, Teofilus Dendro Latifani, Soraya Ulfa Lia Puspita, Putu Lilis Yuliati M.Hakim Yunizar Diharimurti Mafazi, Agung Mahdi, Muhammad Azhar Mannan, Faidhul Maria T.Geme Marthin, Marthin Masyayih, Ali Akbar Moch. Hasan Hafani Moh. Ali Moh. Ali Moh. Muhlisin Mohammad Ali Mohammad Jamin Mohammad Rafi Al Farizy Muhammad Abi Aufa MUHAMMAD ALI Muhammad Imaduddin Muhammad Syauqun Adhim Muhsin Aseri, Muhsin Muhtar, Achmad Mukhlis Mukhlis Muslim Lobubun Mustikasari, Dyah Ayu Muthar, Achmad Nabila Izzah, Nabila Nabillah, Tahsya Nam Rumkel Nani Agustina - AMIK BSI Jakarta, Nani Agustina Nelsa Jehni Asih R. Nur Aida, Nur Nur Kholis Nur, Abdul Rahman Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurdin Nurdin Nurmansyah Nurwijayanti Octavianus, Dwi Caesar Ohoiwatun, Y A Triana Ohoiwutun Ohoiwutun, Y A Triana Ohoiwutun, Y.A Ohoiwutun, Y.A Triana Okta, Enggita Anggraeni Oktaviyani, Evin Pawana, Sekhar Chandra Pradayani, Santi Pramana, Mario Adiluz Prasetiyo, Rio Wibowo Agung Purwoko, Agus Puspita, Putu Lia Puspitasari, Amelia Meynanda Putra, Ido Gustiawan Putra, Restu Adi Putra, Steinly Suwanto Putri, Rita Ristyanda Qoyyima, Azrotul Rahayu Dianasari Rahayu, Yenny Rahmadiyanti Ramadhani Hidayat Priyono Putra Ramzy, Isvandiar Muhammad Restu Adi Putra Rina Yulianti Rini Fidiyani Rofik, Achmad Ronny Max Hendra Rosnidar Sembiring S Siswanto Saka Andriyansa Salsabila, Unik Hanifah Sapti Prihatmini Satriya Aldi Putrazta Septiansyah, Veris Setyawan, Fendy Siagian, Ruben Cornelius Siswanto Sonia Wijaya Putra Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Sufi Amalia, Cici Riski Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Suprapto Suprapto Suwandi, Nur Ainy Amira Puspitaning Suyanto . Syifa Alam Titik Maslikatin TOLIB EFFENDI Totok Yanuarto Triana Ohoiwutun Trisia, Marlisa Ayu Umam, Abd. Utami Wahyuningati, Syarifah Tri Waeno, Mahammadaree Wahidah Wahidah Wayan P. Windia Wulansari, Chatarina Dewi Wutwensa, Bruri Marwano Y A Triana Ohoiwutun Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana Y.A Triana Ohoiwutun Y.A. Triana Ohoiwutun, Y.A. Triana Y.A.Triana Ohoiwutun Yulia . Yusuf, Dwi Savedo Zaini, Maghfirotuz Zainudin Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad