Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.54
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Legalitas Yustisia Lentera Hukum AL-Daulah Hukum Islam Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Unes Law Review Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Notaire JURNAL RECHTENS JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Sakina: Journal of Family Studies Jurnal Yustisiabel Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pamulang Law Review Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Journal of Judicial Review JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Hukum Legalita Kawanua International Journal of Multicultural Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Hang Tuah Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Social And Economics Research Jurnal El-Thawalib Journal of Law, Poliitic and Humanities QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary RechtIdee Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Welfare State Jurnal Hukum IIJSE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Constitution Journal VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga PAPUMA: Journal of Comunnity Services Jurnal Hukum Mimbar Justitia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik journal of social and economic research Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Acten Journal Law Review HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Jurnal El-Thawalib
Dominikus Rato
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 88 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KAJIAN NORMATIF HUKUM PENGADUAN MASYARAKAT Badrul Huda; Nelsa Jehni Asih R.; Rahayu Dianasari; Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.627

Abstract

Pengaduan dan pelaporan dugaan korupsi oleh kepala desa terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal 5, 15, 17, 19, 23, dan 24, serta Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 82 Ayat 3. Pemanggilan kepala desa oleh penyidik berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut dianggap cacat hukum karena laporan semestinya diselesaikan di tingkat pemerintah desa dan BPD, bukan melalui pendekatan presumption of guilty (praduga bersalah). Tindakan pemanggilan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu stigma negatif dalam pemerintahan desa, yang dapat mengganggu stabilitas politik lokal dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa.
Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis Andreas, Tonny; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y.A. Triana
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.3968

Abstract

Roscoe Pound memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sosiologi hukum melalui konsep law as a tool of social engineering. Pemikirannya menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengatur dan menyeimbangkan kepentingan individu dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Pound serta implikasinya dalam sistem hukum kontemporer. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji enam pedoman utama dalam ilmu hukum sosiologis yang dikembangkan oleh Pound, termasuk peran hukum dalam kontrol sosial dan efektivitasnya dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif, dengan syarat adanya kebijakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Implikasi dari kajian ini menegaskan bahwa hukum harus dirancang secara dinamis agar dapat menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam mengelola konflik kepentingan individu, sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif.
Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pembuatan Akta Tanah Akibat Pejabat Pembuat Akta Tanah Meninggal Dunia Puspitasari, Amelia Meynanda; Mohammad Rafi Al Farizy; Rato, Dominikus; Harianto, Aries
Notaire Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v8i1.60961

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini yaitu, Untuk menemukan konsistensi pengaturan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa PPAT atas akta yang dibuat terhadap dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, Untuk menemukan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sedang berproses menunggu penyelesaian pembuatan Akta Tanah sementara PPAT yang mengerjakan meninggal dunia dan untuk menemukan dan memahami pengaturan yang tepat terhadap perlindungan hukum pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah akibat PPAT yang mengerjakan meninggal dunia. Metode yang digunkan yakni tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini yakni Pertama, pengaturan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa PPAT atas akta yang dibuatnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kedua, Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sedang berproses menunggu penyelesaian pembuatan Akta Tanah sementara PPAT yang mengerjakan meninggal dunia yakni PPAT Pemegang Protokol diharapkan dapat melanjutkan proses hingga akta terbentuk, sehingga dalam hal ini pengguna jasa tidak merasa dirugikan dan hak-hak nya tetap terpenuhi. Ketiga, Pengaturan yang tepat terhadap perlindungan hukum pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah akibat PPAT yang mengerjakan meninggal dunia yakni perlu dilakukan reformulasi hukum berupa penambahan norma atau dengan memberi penjelasan yang mendetail dalam penjelasan PP No. 37 Tahun 1998 khusunya dalam Pasal 28.
The Vulnerability of E-Commerce As A Crime Means of Money Laundering Hartono, Danang Tri; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 12 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i3.39021

Abstract

Technological advances in the field of the internet and its supporting ecosystem have changed human lives. The way humans communicate, transact, trade and play games has changed massively. Along with the progress of the internet ecosystem, it has led to the emergence of trading platforms, both webservices and smartphone applications. Developments that change how people trade and pay for trade transactions cause vulnerabilities that can be used by criminals or to commit criminal acts. Criminal acts of fraud, unauthorized use of personal data, bribery through e-commerce media, and money laundering are criminal acts that have emerged along with the rampant use of e-commerce. Various methods of money laundering can be done using e-commerce media. One of the mitigations that can be done by the Government is to classify e-commerce media as a Reporting Party in the anti-money laundering regime.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA JIPLAKAN KONTEN PLATFORM TIKTOK Jamil, Nury Khoiril Jamil; Rato, Dominikus; Setyawan, Fendi
HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Vol. 2 No. 1 (2023): HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum & Integrasi Peradilan
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53491/hunila.v2i1.678

Abstract

Abstract This research analyzes legal protection for creators in creating content. The fast flow of content on TikTok has a lot of potential for plagiarism, which legally, copyright has its own protection for creators, both morally and even commercially. It is important to ensure legal protection, both preventive and even repressive, for creators that provides justice for creators in their work. In this research, there are two problem formulations, namely 1) How is Copyright Protection for Tiktok Creator Content for Their Creations? 2) What are the legal remedies for copyright infringement against plagiarized on TikTok content? This research uses a type of normative research method, namely research with the object of study being legal and regulatory documents and library materials with a statutory approach and a conceptual approach. This research resulted in, 1) TikTok's terms of service contain a license agreement which may violate the provisions of Article 82 of the HC Law, which limits the making of license agreements, thereby guaranteeing legal protection for the copyright of TikTok creators. This still raises legal issues; 2) The legal remedy that can be taken for losses in content created by creators is to sue civilly, because in the context of TikTok content, they only have moral rights and there are no economic rights in it.
Pancasila Sebagai Landasan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Pancasila as the Basis for Public Participation in the Formation of Laws in Indonesia Nurmansyah; Rato, Dominikus
Constitution Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Constitution Journal June 2025
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v4i1.130

Abstract

Starting from the number of applications for judicial review that were granted by the Constitutional Court, this should be translated as a failure in the legislative process. The submission of a judicial review by the public is the result of the constitutional rights of citizens being violated and conflicting so that public participation is a way out by accommodating all the interests of the community in the formation of laws. This research resulted in two discussions, first, that Pancasila is the main foundation in drafting laws, this can be seen in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation which states that the philosophical basis for forming laws must originate from Pancasila. which is a determinant of validity, content and testing. The two four Pancasila precepts are the basis for public participation to be involved in the formation of laws that can be carried out at the stages of submission, discussion and approval by implementing meaningful participation, so that the laws formed can support the public interest. Abstrak Bertitik tolak pada banyaknya pengajuan judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya diterjemahkan sebagai gagalnya proses legislasi.  Pengajuan judicial review oleh masyarakat merupakan akibat dari adanya hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar dan bertentangan sehingga partisipasi publik merupakan jalan keluar dengan di akomodasinya seluruh kepentingan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini menghasilkan dua bahasan, pertama, bahwa Pancasila merupakan landasan utama dalam penyusunan undang-undangan, hal tersebut dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan landasan filosofi pembentukan undang-undang harus bersumber dari pancasila yang merupakan penentu validitas, isi dan pengujiannya. Kedua sila ke-empat Pancasila merupakan landasan adanya partisipasi publik untuk dapat terlibat dalam pembentukan undang-undang yang dapat dilakukan pada tahap pengajuan, pembahasan dan persetujuan dengan menerapkan meaningful participation, sehingga undang-undang yang dibentuk dapat menopang kepentingan publik
Actualization of Pancasila Justice Values In Regarding Wage Regulations In Realizing Social Welfare Irham Rahman; Restu Adi Putra; Dominikus Rato; Ahmad Basarah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.363

Abstract

Indonesia is a country of law and upholds the values ??of justice, as justice is outlined in the fifth principle, namely social justice for all Indonesian people. Apart from that, the state also plays a role in improving the welfare of the people, namely ensuring that people get decent work and wages through regulations regarding wages. The latest regulations regarding wages are contained in Government Regulation (PP) No.51 of 2023 concerning Amendments to PP No.36 of 2021 concerning Wages. The problem is that the values ??of justice and existing regulations often conflict and these regulations do not even have justice values ??in accordance with the character of Pancasila. So the problem is formulated whether the values ??of justice have been actualized in wage regulations in Indonesia. This type of research uses a normative juridical research method, namely studying norms through literature and a research approach using a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach. The research results show that based on the emergence of new regulations, namely Government Regulation (PP) No. 51 of 2023 concerning Amendments to PP No. 36 of 2021 concerning Wages, there are several changes in determining minimum wages in each region and it is hoped that these changes will be able to actualize the values ??of social justice for all Indonesian people.
Determining The Auspicious Day Of A Marriage Ceremony Using “Titen Science”: An ‘Urf Perspective In Andongsari, Jember Tamam, Badrut; Krisnawati, Devi; Junaidi, Ahmad; Rato, Dominikus; Waeno, Mahammadaree
Hukum Islam Vol 25, No 1 (2025): Islamic Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v25i1.36034

Abstract

This study aims to examine the tradition of determining the auspicious day before a marriage contract using titen science from the perspective of ‘urf in Andongsari Village, Ambulu Sub-district, Jember Regency. Ilmu titen, as part of Javanese customs, is a method based on custom and observation of past events (niteni), which is used to determine the right time for important events such as marriage. This research uses empirical legal method with legal sociology approach and conceptual approach. Data were obtained through interview, observation, and documentation techniques, with primary and secondary sources. The results show that although this tradition is highly upheld by the local community, the practice of determining a good day does not contradict the provisions of Islamic law. The pillars and conditions of marriage are still fulfilled, so this tradition can be seen as part of an effort to preserve Javanese cultural customs that are harmonious with Islamic teachings. The implications of this research show that the implementation of titen science not only helps maintain local wisdom, but also strengthens social and cultural harmony in the Andongsari Village community, which is predominantly Muslim.
Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh LKPP Hasan Basri, Achmad; Kholis, Nur; Rato, Dominikus; Arundhati, Gautama Budi
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4051

Abstract

This study aims to examine the characteristics of the PBJP dispute settlement conducted by LKPP, as well as legal certainty and the ideal concept of PBJP dispute settlement by LKPP in the future. The method utilized by this study is a normative legal review using a legal regulatory approach that examines a rule of norms and a case approach that is linear with the issues to be resolved. The results of this study show that the characteristics of dispute resolution through mediation and arbitration by an independent and professional LKPP, as well as the adoption of technology in dispute resolution can increase efficiency and transparency in procurement in accordance with the culture of deliberation in Indonesia. The regulation of dispute resolution by LKPP has not provided legal certainty, because the provisions related to dispute resolution that are excluded are contrary to higher regulations and the principles of the agreement, thus not providing legal certainty for the parties. The ideal concept of PBJP dispute resolution in Indonesia can combine local wisdom with technological developments to provide more effective and credible solutions. This will improve the efficiency and transparency of the procurement process, ensure dispute resolution is in line with local culture and values, and provide the desired legal certainty.  ABSTRAK Penelitian ini mencoba untuk melihat karakteristik penyelesaian sengketa PBJP yang dilakukan oleh LKPP, serta kepastian hukum dan konsep ideal penyelesaian sengketa PBJP oleh LKPP kedepan. Metode yang dimanfaatkan oleh kajian ini berupa penelaahan hukum normatif dengan memakai pendekatan peraturan yang legal yang menelaah suatu aturan norma serta pendekatan kasus yang linier dengan isu yang akan dipecahkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase oleh LKPP yang independen dan profesional, serta adopsi teknologi dalam penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan sesuai dengan budaya musyawarah di Indonesia. Pengaturan penyelesaian sengketa oleh LKPP belum memberikan kepastian hukum, karena ketentuan terkait penyelesaian sengketa yang dikecualikan kontrdiktif dengan peraturan di atasnya dan asas-asas perjanjian, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Konsep ideal penyelesaian sengketa PBJP di Indonesia dapat mengkombinasikan kearifan lokal dengan perkembangan teknologi untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan kredibel. Ini akan meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan, memastikan penyelesaian sengketa sesuai dengan budaya dan nilai-nilai lokal, serta memberikan kepastian hukum yang diinginkan.  Kata Kunci: Karakteristik, penyelesaian sengketa; PBJP; LKPP
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI TIDAK LANGSUNG: TELAAH ALIRAN HUKUM ALAM Suryono, Ahmad; Rato, Dominikus; Dwi Anggono, Bayu
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.2979

Abstract

Sebaran potensi panas bumi untuk pengusahaan tidak langsung yang meliputi tujuan pembangkit listrik tersebar di wilayah dan kawasan yang selektif dan terlarang untuk digunakan, seperti hutan lindung, hutan koservasi, dan zona inti pada Taman Nasional. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan secara limitatif diatur di UU Kehutanan yang kemudian dirubah dengan UU Cipta Kerja.  Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Teori Hukum Alam yang diusung oleh Aquinas dan Hart memotret fenomena pergeseran penggunaan kawasan hutan untuk pengusahaan panas bumi tidak langsung sebagai suatu hubungan yang komprehensif dan menjiwai hukum positif pengaturan penggunaan kawasan hutan untuk pengusahaan panas bumi tidak langsung
Co-Authors ., Marthin A mir Rizki, Mohammad Fa iq Aartje Tehupeiory, Aartje Abbas, Shahzada Rahim Achmad Hasan Basri Adiasih, Ning Ahmad Basarah Ahmad Basarah, Ahmad Ahmad Junaidi Ahmad Subhan Ahmad Suryono Ahmadi Hasan Aida, Lutfi Nur Akmal Ricko Ferry Anantha Al Amruzi, HM Fahmi Al Waris, Mohammad Wahyu Ali Mufthi, Fikri Amri, Ahmad Ihsan Ananta, Muhamad Jefri Andi Suriyaman Mustari Pide Andika Maulana Syah Putra Andreas, Tonny Anggraini, Arista Ulfa Antika, Dwi Fatma Anwar, Iryana APHA, Journal Manager Ar Rasyid, Yanuriansyah Ardianto, Yosia Aries Harianto Ariky, Iqbal Maula Assegaf, Muhammad Astuti, Rita Bayu Aulia, Farah Nizrina Azzahra, Mutiara Badrul Huda Badrut Tamam Bayu Dwi Anggono Bustami, Simona Cahyo Setiono, Gentur Devi Krisnawati, Devi Dian Qobila Belinda Diane Prihastuti Dyah Ochtorina Susanti Edi Susanto Edy Hariyadi Elen, Madelleina Anindita Eriesta Elfrida Ratnawati Emaniar, Melly Yunandita Emanuel Raja Damaitu Emy Handayani Fachrizal Fachrizal, Fachrizal Fadillah, Yohana Alfine FARAH NIZRINA AULIA Fatmarani, Sofia Herliana Fendi Setyawan Fendy Setyawan Firosyiah, Nur Fivi faiqotul himmah Galuh Puspaningrum, Galuh Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Ginting, Beren Rukur Gusti Muzainah Harianti, Isnin Harindinata, Allen Hartono, Danang Tri Heru S.P. Saputra I Gede Widhiana Suarda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Wayan Yasa, I Wayan Icha Cahyaning Fitri Ifani, Titania Nur Ilham, Mochamad Imam Sanusi Irham Rahman Islamy, Anisyia Nurul Ismail, Indi Muhtar Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jarmoko, Muhammad Nurulloh Jendro Hadi Wibowo Julkarnain, Deky Khawarizmi, Unais Fahmi Kholilah, Iin Nur Khusnul Khotimah Koko Roby Yahya Kunthi Tridewiyanti Laksmanajati, Teofilus Dendro Latifani, Soraya Ulfa Lia Puspita, Putu Lilis Yuliati M.Hakim Yunizar Diharimurti Mafazi, Agung Mahdi, Muhammad Azhar Mannan, Faidhul Maria T.Geme Marthin, Marthin Masyayih, Ali Akbar Moch. Hasan Hafani Moh. Ali Moh. Ali Moh. Muhlisin Mohammad Ali Mohammad Jamin Mohammad Rafi Al Farizy Muhammad Abi Aufa MUHAMMAD ALI Muhammad Imaduddin Muhammad Syauqun Adhim Muhsin Aseri, Muhsin Muhtar, Achmad Mukhlis Mukhlis Muslim Lobubun Mustikasari, Dyah Ayu Muthar, Achmad Nabila Izzah, Nabila Nabillah, Tahsya Nam Rumkel Nani Agustina Nelsa Jehni Asih R. Nur Aida, Nur Nur Kholis Nur, Abdul Rahman Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurmansyah Nurwijayanti Octavianus, Dwi Caesar Ohoiwatun, Y A Triana Ohoiwutun Ohoiwutun, Y.A Okta, Enggita Anggraeni Oktaviyani, Evin Pawana, Sekhar Chandra Pradayani, Santi Pramana, Mario Adiluz Prasetiyo, Rio Wibowo Agung Purwoko, Agus Puspita, Putu Lia Puspitasari, Amelia Meynanda Putra, Ido Gustiawan Putra, Restu Adi Putra, Steinly Suwanto Putri, Rita Ristyanda Qoyyima, Azrotul Rahayu Dianasari Rahayu, Yenny Rahmadiyanti Ramadhani Hidayat Priyono Putra Ramzy, Isvandiar Muhammad Restu Adi Putra Rina Yulianti Rini Fidiyani Roberth Kurniawan Ruslak Hammar Rofik, Achmad Ronny Max Hendra Rosnidar Sembiring S Siswanto Saka Andriyansa Salsabila, Unik Hanifah Sapti Prihatmini Satriya Aldi Putrazta Septiansyah, Veris Setyawan, Fendy Siagian, Ruben Cornelius Siswanto Sonia Wijaya Putra Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Sufi Amalia, Cici Riski Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Suprapto Suprapto Surachman, Danny Suwandi, Nur Ainy Amira Puspitaning Suyanto . Syifa Alam Titik Maslikatin TOLIB EFFENDI Totok Yanuarto Trisia, Marlisa Ayu Umam, Abd. Utami Wahyuningati, Syarifah Tri Waeno, Mahammadaree Wahidah Wahidah Wayan P. Windia Wulansari, Chatarina Dewi Wutwensa, Bruri Marwano Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana Yulia . Yusuf, Dwi Savedo Zaini, Maghfirotuz Zainudin Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad