Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.623
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Lentera Hukum AL-Daulah Hukum Islam Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Unes Law Review Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Notaire JURNAL RECHTENS JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Yustisiabel Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pamulang Law Review Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Jurnal Iso BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Kawanua International Journal of Multicultural Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Hang Tuah Law Journal Journal of Social And Economics Research Jurnal El-Thawalib Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development RechtIdee Constitution Journal PAPUMA: Journal of Comunnity Services Jurnal Hukum Mimbar Justitia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education journal of social and economic research Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Jurnal El-Thawalib
Dominikus Rato
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum Terhadap Pemberdayaan Informasi dari Ancaman Buzzer: Konsepsi Pembatasan Akun Media Sosial Izzah, Nabila; Mahdi, Muhammad Azhar; Julkarnain, Deky; Rato, Dominikus; Ohoiwutun
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1908

Abstract

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam komunikasi, tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun juga dampak negatif seperti cyberbullying. Fenomena buzzer yang kini marak di masyarakat pada awalnya ditujukan untuk promosi, namun semakin beralih fungsi sebagai media penggiringan opini publik, alat politik, bahkan cyberbullying. Fenomena ini memiliki legalitas hukum melalui Undang-Undang ITE (UU ITE), namun mayoritas akun media sosial yang bersifat anonim menyulitkan penegak hukum dalam menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan konsepsi pembatasan akun media sosial untuk menciptakan kesejahteraan manusia dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.
Prinsip Keadilan terhadap Pemenuhan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Firosyiah, Nur; Elen, Madelleina Anindita Eriesta; Ohoiwutun, Y. A. Triana; Rato, Dominikus
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1916

Abstract

Pada zaman yang sangat canggih ini sangat disayangkan apabila anak-anak yang pada dasarnya dapat bermain dengan tenang dan aman, akan tetapi sering kali mereka menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga, penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Adapun penelitian ini mencoba memahami bagaimana kebijakan pemenuhan restitusi dalam praktik penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta bagaimana implementasinya di masa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual serta studi kasus. Meskipun saat ini tidak ada peraturan eksplisit dalam undang-undang perlindungan anak tentang tindakan pengganti jika pelaku tidak mampu atau bahkan tidak mau memberikan restitusi, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Oleh sebab itu, pentingnya peran apparat penegak hukum untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana, sebab masih banyak korban dan keluarganya yang belum tahu soal hak ini. Dengan demikian, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di masa yang akan datang dapat ditangani secara lebih efektif, dan korban dapat menerima keadilan yang layak mereka dapatkan.
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Praktik Black Campaign Dalam Pemilihan Umum Muhammad Syauqun Adhim; Muhammad Abi Aufa; Y.A. Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1967

Abstract

Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), praktik black campaign atau kampanye hitam menjadi salah satu isu yang signifikan dalam merusak integritas proses demokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal ini adalah dampak negatif dari kampanye hitam terhadap keadilan pemilu dan bagaimana hukum dapat mengatur dan menanggulangi praktik tersebut. Praktik black campaign dalam pemilu semakin marak terjadi dan menjadi salah satu tantangan utama dalam proses demokrasi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum terhadap praktik black campaign masih lemah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa black campaign tidak hanya merugikan calon yang diserang, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu secara keseluruhan. Tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku dalam menangani praktik black campaign serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam menjaga integritas pemilu. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur kampanye, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan black campaign. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu untuk memperkuat sanksi terhadap pelaku kampanye hitam serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik tersebut. Upaya kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pemilu yang lebih adil dan transparan
Mixed Marriage Law On Marital Property Due To Divorce Kurniawan, Justicia Firdaus; Rato, Dominikus; Ali, Moh
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 8 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v8i2.8052

Abstract

Marriage is a relationship that unites two different individuals, men and women in a bond, namely a legal marriage bond. In Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is explained that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. In social life, especially in Indonesia, it is possible to have a marriage between an Indonesian citizen and a foreign citizen or commonly called a mixed marriage. In Article 57 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is explained that what is meant by mixed marriage in this Law is a marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws, due to differences in citizenship and one of the parties is an Indonesian citizen. During the marriage period there is a joint property, regarding the position in Article 35 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is explained that assets obtained during marriage become joint assets.
NICKEL MINING CONCESSIONS FOR THE ELECTRIC VEHICLE INDUSTRY IN INDONESIA FROM AN ENVIRONMENTAL LAW PERSPECTIVE Mukhlis, Mukhlis; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 3: July - September 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i3.27759

Abstract

Indonesia as a developing country is actively pursuing strategic policies to bring about change to become a more advanced country.  One of its main initiatives is to utilize abundant natural resources, especially through nickel concessions, with the aim of positioning Indonesia as a center for the electric vehicle industry.  However, the implementation of these policies often shows deviations in compliance with regulations, technical practices in the field, and aspects of humanitarian rights enshrined in the constitution. Although the goal is to minimize environmental damage, deviations in regulations and technical implementation often occur.  Achieving balance is critical, emphasizing environmental preservation and citizens' inherent right to life.  Effective execution requires the government to consistently comply with applicable laws and regulations in Indonesia.  In addition, strict supervision of private entities involved in nickel mining concessions on important lands is essential.  This monitoring ensures environmental sustainability and encourages the realization of sustainable development goals. The government's commitment to environmental protection must be in line with humanitarian principles, and not ignore the welfare of communities affected by nickel mining activities.  Achieving a harmonious balance between economic development and ecological conservation is paramount.  Therefore, the government must strengthen its regulatory framework, strengthening the legal basis that guides this strategic initiative. Indonesia's journey towards becoming a developed country depends on its ability to face the challenges posed by the nickel industry. Prioritizing environmental conservation and respecting citizens' rights are non-negotiable elements in this progress.  By enforcing and strengthening the regulatory framework, the government can not only ensure sustainable development but also encourage a responsible and ethical approach to utilizing the country's natural resources.
KAJIAN NORMATIF HUKUM PENGADUAN MASYARAKAT Badrul Huda; Nelsa Jehni Asih R.; Rahayu Dianasari; Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.627

Abstract

Pengaduan dan pelaporan dugaan korupsi oleh kepala desa terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal 5, 15, 17, 19, 23, dan 24, serta Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 82 Ayat 3. Pemanggilan kepala desa oleh penyidik berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut dianggap cacat hukum karena laporan semestinya diselesaikan di tingkat pemerintah desa dan BPD, bukan melalui pendekatan presumption of guilty (praduga bersalah). Tindakan pemanggilan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu stigma negatif dalam pemerintahan desa, yang dapat mengganggu stabilitas politik lokal dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa.
Equal Legal Standing of Citizens in Judicial Review of Constitutional Court Law: A Multicultural Perspective to Achieve Legal Certainty Subhan, Ahmad; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Kawanua International Journal of Multicultural Studies Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/kijms.v4i2.710

Abstract

The phrase of Indonesian citizen that quotes in Article 51 Paragraph 1 of Law Number 8 of 2011 about the Constitutional Court provides the widest possible opportunity for the Indonesian people to contest their rights. A Constitutional Court’s judge as an Indonesian citizen has the same rights in filing a lawsuit regarding his legal interests related to the review of the Constitutional Court Law. This study contains two results. First, the right to file a petition is the right to file a lawsuit or petition to the Constitutional Court. However, in reviewing Legal Certainty in the second discussion, a Constitutional Court judge should be prohibited from reviewing the Constitutional Court Law as it violates Legal Principles, that a Judge cannot be a Judge for himself. From a multicultural perspective, every Indonesian citizen regardless of ethnic, religious or gender background has equal rights to file a judicial review petition to the Constitutional Court. This reflects the spirit of unity in diversity and equality contained in the 1945 Constitution. However, there still needs to be restrictions to avoid conflicts of interest. By upholding the principles of legal certainty and justice, the Indonesian judiciary system can realize the noble ideals of the nation..
KAJIAN NORMATIF HUKUM PENGADUAN MASYARAKAT Badrul Huda; Nelsa Jehni Asih R.; Rahayu Dianasari; Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.627

Abstract

Pengaduan dan pelaporan dugaan korupsi oleh kepala desa terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal 5, 15, 17, 19, 23, dan 24, serta Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 82 Ayat 3. Pemanggilan kepala desa oleh penyidik berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut dianggap cacat hukum karena laporan semestinya diselesaikan di tingkat pemerintah desa dan BPD, bukan melalui pendekatan presumption of guilty (praduga bersalah). Tindakan pemanggilan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu stigma negatif dalam pemerintahan desa, yang dapat mengganggu stabilitas politik lokal dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa.
PERAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG Nindiasari, Septian Putri; Rato, Dominikus; Ali, Moh.
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i2.3655

Abstract

One of the legal consequence of a marriage is a consolidation of husband and wife assets with the understanding that both parties before signing the marriage contract can decide otherwise, through the pre-nuptial contract. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, made possible the making of a similar arrangement after the marriage contract has been signed. The focus of this article is to explore, using a juridical normative approach, what legal protection exist for third parties. The main finding is that legal protection is provided by requiring the contract be made by and before a notary public, registered at the Civil Registrar Office and all that is performed only after the Notary Public made an inventory of both spouse’s assets.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK DILUAR KAWIN PADA HAK WARIS ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU/VIII/2010 Sanusi, Imam; Rato, Dominikus; Ali, Moh.
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i2.3656

Abstract

The legal concept regarding the position of a child born out of wedlock who only has a civil relationship with the mother and the mother's family experienced a shift when the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 was issued. There are 2 (two) issues that will be discussed, namely the rights and status of children illegitimate after the Constitutional Court's decision, as well as the authority of a Notary in making a Certificate of Inheritance for a Child Out of Wedlock after the Constitutional Court's Decision. In compiling this research, the writer uses normative research methods which are carried out as an effort to obtain the necessary data in an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. From the results of the research it can be obtained that the Constitutional Court's decision opens opportunities for children outside of marriage to have civil relations with their father and father's family and the authority of a notary in making certificates of inheritance for children outside of marriage after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 becomes very important.
Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Achmad Hasan Basri Adiasih, Ning Ahmad Basarah Ahmad Junaidi Ahmad Subhan Ahmad Suryono Ahmadi Hasan Al Amruzi, HM Fahmi Al Waris, Mohammad Wahyu Ananta, Muhamad Jefri Anantha, Akmal Ricko Ferry Anantha, Akmal Ricko Fery Andi Suriyaman Mustari Pide Andreas, Tonny Antika, Dwi Fatma Anwar, Iryana APHA, Journal Manager Ar Rasyid, Yanuriansyah Ardianto, Yosia Aries Harianto Badrul Huda Badrut Tamam Bayu Dwi Anggono Bayu Indra Permana Bustami, Simona Cahyo Setiono, Gentur Devi Krisnawati, Devi Dian Qobila Belinda Diane Prihastuti Dyah Ochtorina Susanti Edy Hariyadi Elen, Madelleina Anindita Eriesta Elfrida Ratnawati Emanuel Raja Damaitu Emy Handayani Fadillah, Yohana Alfine FARAH NIZRINA AULIA Farah Nizrina Aulia Fendi Setyawan Fendy Setyawan Firosyiah, Nur Fivi faiqotul himmah Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Gusti Muzainah Hammar, Robert K.R Harianti, Isnin Harindinata, Allen Hartono, Danang Tri Heru S.P. Saputra I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Wayan Yasa, I Wayan Icha Cahyaning Fitri Ifani, Titania Nur Ilham, Mochamad Imam Sanusi, Imam Irham Rahman Ismail, Indi Muhtar Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jarmoko, Muhammad Nurulloh Julkarnain, Deky Khawarizmi, Unais Fahmi Kholilah, Iin Nur Koko Roby Yahya Kunthi Tridewiyanti Kurniawan, Justicia Firdaus Lilis Yuliati M.Hakim Yunizar Diharimurti Mafazi, Agung Mahdi, Muhammad Azhar Mahendra, Rayhan Isha Maria T.Geme Marthin, Marthin Masyayih, Ali Akbar Moh Ali, Moh Moh. Ali Mohammad Ali Mohammad Jamin Mohammad Rafi Al Farizy Muhammad Abi Aufa MUHAMMAD ALI Muhammad Syauqun Adhim Muhsin Aseri, Muhsin Muhtar, Achmad Mukhlis Mukhlis Muslim Lobubun Mustikasari, Dyah Ayu Nabila Izzah, Nabila Nam Rumkel Nelsa Jehni Asih R. Nindiasari, Septian Putri Nur Aida, Nur Nur Kholis Nur, Abdul Rahman Nurmansyah Ohoiwutun Ohoiwutun, Y.A Pawana, Sekhar Chandra Pertiwi, Amelia Niken Pradayani, Santi Purwoko, Agus Puspita, Putu Lia Puspitasari, Amelia Meynanda Putra, Ido Gustiawan Putra, Restu Adi Putri, Rita Ristyanda Qoyyima, Azrotul Rahayu Dianasari Restu Adi Putra Rina Yulianti Rini Fidiyani Rosnidar Sembiring S Siswanto Salsabila, Unik Hanifah Sapti Prihatmini Septiansyah, Veris Siswanto Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Suprapto Suprapto Susanti, Dyah Octhorina Suyanto . Syifa Alam Titik Maslikatin TOLIB EFFENDI Totok Yanuarto Triana Ohoiwutun Trisia, Marlisa Ayu Ummu Salamah Musaddad Waeno, Mahammadaree Wahidah Wahidah Wayan P. Windia Wulansari, Chatarina Dewi Wutwensa, Bruri Marwano Y A Triana Ohoiwutun Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana Y.A. Triana Ohoiwutun, Y.A. Triana Yulia . Zaini, Maghfirotuz Zainudin Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad