Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.758
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPTK: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Dinamika Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Anterior Jurnal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai MAGISTRA Law Review ADHKI: Journal of Islamic Family Law Masyarakat Berdaya dan Inovasi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Prophetic Law Review INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) Indonesian Journal of Community Services Cel Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Journal of Progressive Law and Legal Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Focus Journal Law Review Jurnal Medika: Medika Journal of Transcendental Law Palangka Law Review Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Bakti UPPR KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Proceeding International Conference on Digital Education and Social Science Kertha Patrika Open Access DRIVERset
Satriya Nugraha
Universitas Palangka Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legislatif dan Demokratisasi: Peranan Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Di Indonesia Satriya Nugraha
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.487

Abstract

Dalam konteks global yang terus berubah, dengan dinamika sosial, teknologi, dan politik yang berkembang pesat, legislatif memiliki peran penting memelihara dan memajukan proses demokrasi di Indonesia. legislatif memiliki tanggung jawab utama dalam membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, dan menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil dan warga negara dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga legislatif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Peran utama legislatif antara lain, pembuatan undang-undang, pengawasan eksekutif, dan sebagai representasi rakyat, yang diwujudkan dalam kinerja yang berintegritas dan bertanggungjawab dalam mewujudkan partisipasi publik, pengambilan keputusan bersama, serta pengawasan anggaran
Budaya Korupsi Dan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Nurhidayati Nurhidayati; Satriya Nugraha; Eka Siskawati; Reslawati Reslawati; Luhgiatno Luhgiatno
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.371

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan inkonvensional yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa dan lain sebagainya. Sehingga menjadi suatu perilaku jahat yang semakin sulit untuk dapat kita rumuskan dalam sebuah norma hukum dan dapat menanggulanginya. Menurut pandangan sistimatis, kebudayaan sebagai suatu sub-sistem kehidupan yang memberikan landasan yang kuat untuk dapat memfungsikannya secara politik di daerah. Membudidayakan perilaku koruptor yang tidak bernilai etis di mata masyarakat dalam lembaga dipengaruhi oleh sifat yang timbul oleh kebiasaan diri sendiri dan lingkungan yang menarik dan menggiurkan untuk dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dengan cepat. Tabir pembuka hasil kejahatan yang merugikan aset negara, dimana perbankan sebagai gerbang atau pintu masuk terjadinya money laundering. Dan kebijakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memasukan delik money laundering sebagai masalah transnasional/ internasional sebagai akibat pengaruh globalisasi ekonomi dan perkembangan kemajuan teknologi.
Natural Resource Management Principles and the Role of Law in Realizing Good Development Governance Nugraha, Satriya
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 2 № 01 (2024): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v2i01.575

Abstract

The impact is that development will result in environmental destruction or pollution of the environment; it can be understood that, in fact, development is a disturbance or problematic natural and environmental balance. The research aims to discover the principles of natural resource management and the role of law in realizing good development governance. This paper used research with normative-empirical legal methods by looking at what happens in cases or facts that exist in the principles of natural resource management and the role of law in realizing good development governance. In essence, development in its implementation must be balanced with using natural resources that can impact the environment. Natural resources can have an impact on the environment itself in the prevention of damage to reduce the level of environmental damage. Prevention of damage To reduce environmental damage, it is necessary to implement development that pays attention to protection and environmental management. There must be support and publicity for the environmental law system. The first is the need for ease of natural resource management (stakeholders) to be fair to the community, and the second is the need for ease of natural resource management (stakeholders). To be fair to the community, secondly, there is a need for legal relaxation through a structure to weaken criminalization by criminalization actions using an early filtering system and increase the independence of the law guardians' profession through the prioritization of the ultimum remedium principle, and then the third is to continue to see a law-aware society, especially stakeholders in the sustainable use of natural resources remain sovereign for food and energy independence and continue to grow.
Eksistensi Hukum Adat melalui Penerapan Singer (Denda Adat) dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju Nugraha, Satriya
Belom Bahadat Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v12i1.787

Abstract

Perceraian yang terjadi dalam proses berumah tangga, merupakan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan yang telah berjanji sehidup semati dalam prosesi sakral perkawinan. Tetapi dalam faktanya, perceraian masih marak terjadi dimana salah satunya pada masyarakat adat Dayak Ngaju. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan, yang meelaborasi data dan informasi dari sumber-sumber ilmiah baik cetak maupun elektronik. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perceraian masyarakat suku Dayak Ngaju tidak dapat terpisahkan dari janji perkawinan adat yang telah dibuat. Singer sebagai denda adat dalam perceraian masyarakat adat Dayak Ngaju yang termuat dalam 96 Pasal Hukum Adat Tumbang Anoi yaitu Pada Pasal 3 Singer Hatulang Belum atau denda dalam perceraian sepihak dan Pasal 4 Singer Hatulang Palekak Sama Handak atau denda perceraian karena kehendak bersama, diterapkan kepada pasangan yang melakukan perceraian sebagai salah satu bentuk eksistensi dan penerapan hukum adat serta bertujuan menjadi pengontrol dan pengingat dalam upaya mempersukar perceraian yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Ngaju.
Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah Farina, Thea; Nugraha, Satriya; Mulyawan, Agus; Wijaya, Andika
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1852

Abstract

Penerapan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam telah menjadi subjek penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Peluang yang kiranya sangat berkaitan dengan penerapan hukum adat mencakup peningkatan pelestarian lingkungan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hukum adat juga memberikan landasan bagi praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan mempromosikan ketahanan lokal. Namun, penerapan hukum adat juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya masyarakat adat mendapatkan perlindungan hak terhadap tantangan utama sulitnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Hutan Adat sebagai sumber daya alam di Kalimantan Tengah menurut perspektif hukum adat. Menurut hasil penelitian, konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lainnya seperti pemerintah, serta ketidaksesuaian dengan kerangka hukum nasional menjadi pemicu permasalahan antara Masyarakat adat dan pemerintah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah seharusnya memegang kepentingan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hukum adat, serta memperkuat keterkaitan antara hukum adat dan hukum formal. Langkah-langkah tersebut dapat menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya alam, yang menghargai pengetahuan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat resiliensi ekosistem dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatn hutan adat sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024 YANG BERKEADILAN Tobing, Rudyanti Dorotea; Nugraha, Satriya; Putra, Rengga Kusuma
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 2 (2024): Edisi Oktober 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i2.9984

Abstract

Article 468 paragraph (3) of the Election Law mandates that Bawaslu and its regional offices carry out the Settlement of Election Process Disputes (PSPP) through mediation or deliberation and consensus. This mediation is not optional but obligatory, aiming to reach an amicable agreement between the disputing parties. This process reflects Indonesia's local wisdom in resolving disputes peacefully through deliberation. Mediation or deliberation embodies Indonesia’s local wisdom in peacefully resolving disputes, providing psychological and political peace of mind for the parties involved through a win-win solution approach. In PSPP, mediation is prioritized to achieve a fair agreement for all disputing parties. The method used is normative juridical and employs descriptive analysis. In the 2024 elections, the number of PSPP applications decreased significantly, but the quality of dispute resolution through mediation improved. According to Bawaslu RI data as of March 25, 2024, 64.46% of disputes at the stage of determining the Provisional Candidate List (DCS) and the Final Candidate List (DCT) were resolved through mediation, 83.87% at the stage of changes to the DCT, and 97.34% for the Settlement of Disputes between Election Participants (PSAP). For the verification and determination of political parties, 16.67% were resolved through mediation. This success was supported by mediator training, the enhancement of election supervisors’ capacities, as well as representative technical guidelines from Bawaslu RI, along with the strong commitment of all election supervisors.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. Nugroho, Aziz Widhi; Putra, Rengga Kusuma; Nugraha, Satriya; Mardani, Retno Eko
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.854

Abstract

Pasar merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa. Entitas pasar mampu menggerakkan roda perekonomian guna mencapai masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan sejalan amanat UUD 1945 Pasal 33. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, arah pembangunan suatu daerah dapat diprediksi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan diri sendiri, kelompoknya atau kelompok tertentu dalam jaringannya. Artikel ini mencakup aspek pengelolaan pasar dimana Penelitian hukum empiris dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti Lokus penelitian di Kabupaten Wonogiri. Langkah pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara mendalam dan studi Pustaka. pemerintah daerah yang mengimplikasikan bahwa otonomi daerah tidak lagi dimaknai sebagai perpindahan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi di daerah
Legal Review of the Misuse of Voice Changer Technology in the Dissemination of Hoaxes and Information Manipulation in Indonesia Satriya Nugraha; Rengga Kusuma Putra; Aziz Widhi Nugroho; Retno Eko Mardani; Rosmawiah Rosmawiah
The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) Vol. 3 No. 2 (2024): The International Conference on Education, Social Sciences and Technology
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/icesst.v3i2.456

Abstract

The spread of hoaxes through voice manipulation technology, such as voice changers, has become a significant issue in Indonesia in recent years. This technology allows perpetrators to manipulate someone's voice, which is then used to spread false information that can damage an individual's reputation, influence public opinion, and create social unrest. This study aims to analyze the legal aspects related to the misuse of voice changers in the spread of hoaxes, identify the challenges faced in law enforcement, and provide policy recommendations to improve legal protection for hoax victims. The methodology used in this research is normative legal research, with a normative approach focusing on the analysis of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP), as well as other relevant regulations. The results show that although Indonesia has a sufficient legal framework to address hoax cases involving voice changers, law enforcement still faces challenges in terms of identifying perpetrators, proving voice manipulation, and the lack of more specific regulations. Additionally, victims have the right to legal protection, including compensation and clarification of false information. This study recommends enhancing the capacity of law enforcement, strengthening regulations, and improving digital literacy among the public to address the challenges posed by this technology.
TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG PROSES PEMILIHAN KEPADA DAERAH YANG DEMOKRATIS Mardani, Retno Eko; Nugraha, Satriya
MAGISTRA Law Review Vol 6, No 01 (2025): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v6i01.5593

Abstract

Regional Head Elections are one of the main pillars of democracy in Indonesia. A fair, transparent, and efficient regional election process is very important to ensure legitimacy and public trust in the results of general elections because currently the election process is often considered not transparent so that the results are considered less than satisfactory. Therefore, innovation and breakthroughs are needed that can support the regional election process, which can increase the number of people participating in casting their votes, and the results can be received as well as possible. Information technology (IT) has great potential in supporting the implementation of democratic regional elections by improving various aspects, starting from voter registration, including updating the voter list, to the final stage of vote counting. This study aims to explore how information technology can be used to support democratic regional elections. The main focus of this study is on the identification and analysis of technology that can increase transparency, accountability, public participation, and security of the regional election process. This research method uses a qualitative approach with a literature review method. Data was collected from various sources, including scientific journals, news articles, and comparative studies of IT implementation in elections in various countries.
Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat Damanik, Eko Rinaldo; Farina, Thea; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18664

Abstract

Partisipasi publik merupakan pilar utama dalam sistem hukum tata negara Indonesia dan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Namun dalam praktik, proses legislasi masih berlangsung secara tertutup dan minim pelibatan masyarakat, yang mencerminkan krisis partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep partisipasi publik sebagai hak konstitusional, meninjau realitas implementasinya dalam pembentukan undang-undang, serta mengkaji dampaknya terhadap legitimasi hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian menemukan bahwa partisipasi publik masih bersifat simbolik dan prosedural, tanpa menjamin aspirasi masyarakat dipertimbangkan secara substantif. Krisis ini berdampak pada melemahnya legitimasi hukum, munculnya resistensi sosial, dan turunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlu reformulasi sistem legislasi yang menjamin partisipasi bermakna melalui mekanisme transparansi dan perlindungan konstitusional yang lebih kuat.
Co-Authors Agus Mulyawan, Agus Agustin, Rizky Ade Ali, Nuraliah Andhyka Triwan Putra Andika Wijaya Andika Wijaya, Andika Andrea Pieresky Anovanko, Uria Bernandus Aprilianto Aden Aprilyansyah, Mahdi Surya As’ad , Ihwana Aurora Maria Sagak Abel Aziz Widhi Nugroho Aziz Widhi Nugroho Bagus Hermanto Bangas, Karlinae D. Br. Simanungkalit, Meldasyel Bulan Tri Hardianty Hasanah Cindi Kristian Mantikei Claudia Yuni Pramita Damanik, Eko Rinaldo Dea Ariesta Dedi Sorongan, Yuliana Mose, Reonaldy A Berikang Dhania , Hanrezi Dhimas Ari Yudha Pratama Dian Karisma Duta Erlangga Eka Siskawati Eko Mardani, Retno Erni Dwi Puji Setyowati, Erni Dwi Puji Ervinda Ervinda Etriani, Etriani Farina, Thea Fauzi Rahman Fitria Husnatarina Fransisco, Fransisco Frensius Widi Hartono Fuji Syifa Safari Gandik Prasetyo Budi Geofani Milthree Saragih Hermanto, Bagus Ikawati, Linda Indah Widiastuti Indang Sulastri Infa Minggawati Ivans Januardy Jasiah Jasiah Jasiah Juwita, Dewi Ratna Karisma, Dian Karlinae D. Bangas Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kristanto, Kiki Kusuma Putra, Rengga Liberty, Amira Fauziah Lihandri, Yoga Linda Ikawati Mantiqa, Yuka Latieful Mardani, Retno Eko Marolop Alfredo Siregar Marselino, Fernando Martriwati Meru, Agustinus Mikhael Stepanus Putra Mochammad Fabian Athaya Mugopal, Undang Muhamad Rapli Muhammad Izwar Fradiva Muhammad Thaariq Darmawan MULIDA HAYATI Muljo , Ariyani Nawa Angkasa, Nawa Nikmah Fitriah Nugroho, Aziz Widhi Nuraliah Ali Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nuris Kushayati Odi Andanu Oktarindini, Devina Oktaviana Ayuningrum, Clara Pitriani Pratama, Dhimas Ari Yudha Pratama, Diaz Jorge Putra, Rengga Kusuma Rengga Kusuma Putra Rengga Kusuma Putra Rensi Rensi Reslawati Reslawati Retno Eko Mardani Retno Saraswasti Retno Saraswati Rizki Setyobowo Sangalang Rosmawiah Rosmawiah Rosmawiah Rosmawiah, Rosmawiah SALSABILA, ANNISA Sandra Leoni Prakasa Yakub Saraya, Sitta Sari , Fitri Maulina Sari , Ika Purnama Selvia Nuriasari Seran, Diego Fernando Setiawan , Zunan Setiawan Noerdajasakti, Setiawan Setiawan, Diky Sibot, Yessiarie Silvany Silvia Arianti Siti Fatimah SITTA SARAYA Sumiatie Susilowati, Eny Tangkasiang, Yos Andy Thea Farina Theresia Dessy Wardani Tiara Tobing, Rudyanti Dorotea Towip, Towip Wardani, Theresia Dessy Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya Widhi Nugroho, Aziz Wulandari, Vicka Prama Yessiarie Silvanny Sibot Yolita Elgeriza Agustin Yongky Yongky Yustha, Yulia Zulfikar, Ahmad Arif