Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.373
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Al-Hikmah AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurisprudentie Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Journal Research and Multidisciplinary (JRM) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Asy-Syariah Al-Azhar Journal of Islamic Economics Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Jurnal Al Tasyri'iyyah Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal Research of Social Science, Economics, and Management MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Islamic Studies HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Bayan: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Al-Azhar Islamic Law Review Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Abdul Halim Talli
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Arts Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Pengaruh Profesi Wanita Karir terhadap Ketahanan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam Ryas Maududdin; Kurniati Kurniati; Abd. Halim Talli
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.71285

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh profesi wanita karir terhadap ketahanan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Fenomena meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik memunculkan dinamika peran ganda yang berpotensi memengaruhi keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, problematika, serta upaya wanita karir dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui observasi dan wawancara terhadap guru di Ranu Harapan Islamic School, Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita karir memiliki kontribusi positif dalam mendukung ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas hidup, namun juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu, konflik peran, serta potensi disharmoni keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, wanita diperbolehkan berkarir dengan syarat tidak melalaikan kewajiban domestik dan mendapat izin suami. Upaya menjaga ketahanan rumah tangga dilakukan melalui manajemen waktu, komunikasi efektif, pembagian peran, dan dukungan keluarga. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis empiris dengan perspektif hukum Islam dalam konteks lokal lembaga pendidikan Islam.
Pembagian Harta Warisan Ampikale dalam Konsep Maslahah pada Masyarakat Bugis Bone Heriana Heriana; Abdul Halim Talli; St Halimang; Lomba Sultan; Hamsir Hamsir
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam konteks konsep Ma?la?ah di kalangan masyarakat Bugis. Tiga submasalah yang diangkat meliputi: (1) pelaksanaan pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam masyarakat, (2) pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai problematika yang muncul, dan (3) analisis konsep Ma?la?ah terhadap praktik pembagian tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan teologis-normatif (syar’i), yang dilaksanakan di Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa tradisi ampikale dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada ahli waris yang merawat pewaris, meskipun praktiknya sering kali tidak sejalan dengan ketentuan syariat, terutama dalam hal pembagian yang adil. Tokoh masyarakat dan agama berpendapat bahwa meskipun tradisi ini mengandung kebaikan, pelaksanaannya perlu disesuaikan untuk menghindari ketimpangan. Dalam perspektif maslahah, ampikale diakui sebagai kearifan local bugis yang sejalan dengan maqasid syariah yang mencakup pemeliharaan jiwa, keturunan dan harta. Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan ampikale merupakan tradisi yang perlu untuk dipertahankan nilainya dengan menyusun ulang pelaksanaannya sehingga tidak terjadi ketimpangan dikemudian hari oleh para ahli waris.
Implementasi Kaidah Fikih Al-Adatu Muhakkamah pada Tradisi Manre Ade’ di Kecamatan Sinjai Selatan serta Tinjauannya dalam Hukum Islam Muhammad Furqanul Ikram; Abd. Halim Talli; M. Saleh Ridwan
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.388

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kaidah fikih al-Adatu Muhakkamah dalam tradisi Manre Ade' di Kecamatan Sinjai Selatan serta tinjauannya dalam hukum Islam. Pokok masalah tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana implementasi kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah pada tradisi Manre Ade’ di Kecamatan Sinjai Selatan?; 2) Bagaimana penerapan kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah pada tradisi Manre Ade’ dalam pernikahan? Jenis penelitian ii tergolong kualitatif dengan pendekatan teologis dan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat setempat, serta melalui studi literatur terkait kaidah fikih dan hukum adat. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Manre Ade' memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan kaidah al-Adatu Muhakkamah. Tradisi ini mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur yang sejalan dengan ajaran Islam. Namun, terdapat beberapa praktik yang memerlukan penyesuaian, terutama dalam hal prosesi Manre Ade’ seperti perilaku tabdzir atau membuang-buang makanan. Selain itu, keyakinan-keyakinan yang melenceng juga perlu untuk diluruskan agar penyelenggaraan tradisi Manre Ade’ ini bisa sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam.
Harmonization Of Fajr Time In Indonesia: The Strategic Role Of Mui Fatwa In Uniting Different Views Alamsyah; Lomba Sultan; Mualimin Mochammad Sahid; Abdul Halim Talli
AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Vol. 8 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/afaq.v8i1.15367

Abstract

Variations in determining the beginning of Fajr time in Indonesia, especially the difference between the -18° and -20° solar depression criteria, have sparked debate among Muslim communities. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Wahdah Islamiyah apply different criteria based on fiqh reasoning, astronomical calculation, and observational interpretation of fajr ṣādiq. This condition often confuses the public and may weaken communal unity, particularly when different prayer schedules circulate without a shared explanatory framework. This study examines the strategic role of the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa as an integrative instrument for harmonizing differences in determining Fajr prayer time. Using a literature study method, the research integrates bayani, burhani, and irfani approaches and analyzes relevant documents and fatwas qualitatively. The bayani approach examines Islamic legal arguments, the burhani approach analyzes astronomical criteria and observational differences, while the irfani approach explains ethical and spiritual considerations in maintaining communal harmony. The findings show that an MUI fatwa can function as a harmonizing mechanism if supported by transparent astronomical evidence and inclusive fiqh reasoning. Such a fatwa can strengthen Islamic legal credibility, reduce public confusion, and reinforce ukhuwah Islamiyah through synergy between science and sharia for contemporary Indonesian Muslims facing diverse institutional prayer-time standards today in practice.
Peranan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam Pemenuhan Hak Perempuan Buruh Migran di Sulsel Perspektif Hukum Islam Nurfianalisa; Kurniati; Asni; Siti Aisyah; Abd. Halim Talli
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.375

Abstract

Tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis peran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam pemenuhan hak perempuan buruh migran di Sulsel perspektif hukum Islam. Adapun tujuan khususnya yaitu: 1) Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri di Sulsel. 2) Untuk mengetahui upaya Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam pemenuhan hak perempuan buruh migran korban Trafficking. 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (field research) untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normatif syar’i dan pendekatan yuridis empiris. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, pemeriksaan data, sistematika data, verifikasi dan kesimpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran oleh lembaga Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menggunakan tiga pendekatan uatama, yakni pengorganisasian, advokasi, dan kampanye kesadaran. 2) Upaya pemenuhan hak korban Trafficking yang dilakukan lembaga SP Anging Mammiri melalui tiga langkah utama, yang pertama pendidikan dan peningkatan kapasitas, kedua penanganan kasus litigasi maupun nonlitigasi, dan ketiga reintegrasi sosial. 3) Perspektif Hukum Islam terhadap peran lembaga SP Anging Mammiri sejalan dengan prinsip utama Hukum Islam yang meliputi Maqashid syariah yang melindungi hak-hak dasar seperti jiwa, kehormatan, dan harta.
The Position of Testimony in the Court Evidentiary System: A Juridical-Normative Analysis of Indonesian Law and Islamic Courts Erniawati; Abdul Halim Talli; Zulhas’ari Mustafa; Mohamad Subli
BAYAN: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : PT. Nawa Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67864/bayan.v2i1.56

Abstract

Testimony constitutes an essential evidentiary instrument within Indonesian and Islamic judicial systems, yet its application encounters practical complexities. This research aims to analyze the position of testimony in court evidentiary systems through a juridical-normative approach by comparing Indonesian positive law and Islamic law. The method employed is normative juridical with qualitative analysis of legal norms, testimony concepts, and case studies. Research findings indicate that: (1) Testimony regulation in KUHAP adheres to the negative legal system, while Islamic judiciary implements testimony hierarchy based on case types with more rigid standards; (2) Validity requirements for testimony in positive law emphasize procedural-formal aspects, whereas Islamic law applies the principles of 'adalah and dhabt with comprehensive tazkiyah al-syuhud mechanism; (3) The evidentiary position of testimony in Indonesian system is flexible with Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010 expanding acceptance of testimonium de auditu, while Islamic system applies the principle of "dar'u al-hudud bi al-syubuhat" for maximum prudence. This research concludes that despite different approaches, both systems converge toward justice objectives through mutually complementary mechanisms within Indonesia's legal plurality context.
PENYERANGAN PENGIKUT AHMADIYAH DALAM PERSPEKTIF HAM Talli, Halim
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i1.632

Abstract

Menurut Ahmadiyah, tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan oleh al-Qur'an dan yang dipesankan Nabi Muhammad saw. untuk mengikuti al-Mahdi yang dijanjikan. Demikian pula pemahamannya mengenai wahyu,  menurut Ahmadiyah, wahyu Tuhan tidak terputus sesudah Rasulullah Muhammad saw. wafat. Wahyu yang terhenti hanyalah wahyu tasyri’ atau wahyu syari’at, bukan wahyu mutlak. Wahyu mutlak ini tidak dikhususkan untuk para nabi saja, akan tetapi diberikan juga kepada selain mereka. Paham dan keyakinan kaum Ahmadiyah tersebut sangat berbeda dengan apa yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya. Ajaran Ahmadiyah tersebut menyalahi dalil-dalil kuat dan jelas yang menyatakan tidak adanya lagi nabi yang diutus Allah SWT. sesudah Nabi Muhammad saw. Perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Jemaah Ahmadiyah, berupa  pengusiran, pengrusakan  atribut dan gapura dan penganiayaan melalui lemparan batu dan kayu, telah mengancam keselamatan harta dan jiwa Jemaah Ahmadiyah yang mengakibatkan hilangnya perasaan aman dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas suci, amar makruf nahi munkar, ulama memberikan peringatan khusus kepada yang menunaikannya agar lebih berhati-hati dan menurut cara yang dicontohkan Rasululah. Menunaikan tugas ini tidak boleh tergesa-gesa, apalagi serampangan, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Menjalankan amar makruf dan nahi munkar hendaknya memperhatikan strategi yang tepat dan melalui cara-cara yang telah di tetapkan
SYARAT CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILUKADA DAN PERSPEKTIF ULAMA Talli, Halim
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i2.635

Abstract

Pemberian kewenangan luas kepada pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah merupakan salah satu refleksi dari reformasi system pemerintahan di Indonesia. Otonomi ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, tujuan ini ternyata tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kesalahpahaman pemerinthana daerah menyikapi tujuan otonomi daerah tersebut. Akibatnya, muncul “raja-raja kecil” di daerah yang menempatkan dirinya sebagaia penguasa tunggal dan penentuan kebijakana sesuai dengan keinginannya. Bahkan, hanya dengan iming kekuasaan, tanpa menyadari tugas dan tanggung jawab yang harus di embannya, seseorang berusaha keras mengumpulkan suara dan dukungan massa untuk meraih kemenangan pilkada sekalipun kemampuan dirinya tidak memadai. Merepon hal tersebut, perlu diperketat dan ditingkatkan kualitas syarat-syarat calon kepala daerah sejalan dengan tugas dan tanggung jawab kepala daerah yang begitu berat. Karena itu, penulis berpendapat perlu dimunculkan pendapat-pendapat ulama tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa atau pemerintah, guna melahirkan rumusan syarat-syarat calon kepala daerah yang dapat melahirkan manusia unggul dan pilihan sebagaia kepala daerah di masa akan dating.
Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Talli, Abdul Halim
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2015): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v2i1.2635

Abstract

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. maka dengan demikian pihak yang bersengketa bisa saling memahami apa yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka. Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008).
Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa Talli, Abdul Halim
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10712

Abstract

BP4 merupakan salah satu lembaga mitra Kementerian Agama yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah. Lembaga ini terbentuk dari tingkat nasional hingga pada tingkat kecamatan yang berusaha memberikan bimbingan dan nasihat perkawinan agar para suami istri dapat mengarungi bahtera rumah tangganya yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. BP4 Kabupaten Gowa tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal disebabkan berbagai kendala dalam menjalankan perannya. Kendala tersebut terbagi dua, yaitu eksternal dan internal. Kendala internal meliputi: tidak tersosialisai secara baik keberadaan BP4 di tengah-tengah masyarakat, dan terputusnya kepengurusan tingkat kabupaten dan kecamatan. sementara kendala internal meliputi: sumber anggaran yang tidak jelas, sumber daya manusia tidak profesional, dan belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup. BP4 is one of the partner institutions of the Ministry of Religious Affair that aims to enhance the quality of marriage in order to create a sakinah mawaddah wa rahmah household. This institution is formed from the national level to the district level which seeks to provide marriage guidance and advice so that husband and wife can sail the ark of a prosperous, happy, physically and mentally happy household. The BP4 of Gowa Regency cannot perform its duties and functions optimally due to various obstacles in carrying out its role. These constraints are divided into two, namely external and internal. Internal obstacles include: the existance of BP4 in the midst of the community was not being well socialized, and the breaking up of district and sub-district management of the institution. While, the internal constraints include: unclear budgetary resources, unprofessional human resources, and lack of adequate facilities and infrastructure
Co-Authors A. Endang Sri Rahayu Abd. Qadir Gassing Achmad Musyahid Idrus Adnan Almuhtadi Ahmad Zulkifli Affandi Akram, Andi Alamsyah Andi Herawati Andi Huzaifa Andi Muhammad Akmal Andi Takdir Andi Takdir Djufri Aprianti, Sheila Arif, Alfiani Arminsyah Arminsyah Asfira Yuniar Ashar Asni Asni ASNI Asni Asni Asni Asni Ayu Ashari Bani Adam I'tishan Dahlan Dahlan Dewi, Nurul Aulia Dwi Alfiana Eka Cahyani Ikhwan Eka Mahendra Putra Erniawati Fajri, Ahmad Khairul Fatta, Muh. Irsyad Feliatra Fitrah Ainil Qalbi Fitri Ramadana Fitry, Adhe Yatul Gassing, A. Qadir Habib, Muhammad Taufiq Hadi Daeng Mapuna Hammaihtada kafabillah Hamsir Hamsir Hardian Iskandar Harjana, Dwi Hasbir Paserangi Hasyim Aidid Heriana Heriana Heriana, Heriana Hermayanti, Riska Hilmi Hilmi Ibnu Izzah Ibtisam Ibtisam Irayanti Nur Irsan R Kamarudin, Ansyar Kifliansyah, Baso Kiljamilawati Kiljamilawati Kurniati Kurniati Kurniati Lomba Sultan Lomba Sultan Lukman Hakim Maabi, Husnul Marilang Masyita Masyita Mohamad Subli Mohd Al Adib bin Samuri Mualimin Mochammad Sahid Mufrih, Adi Nurhani Muh. Jamal Jamil Muh. Saleh Ridwan Muh.Muhajir Muhajir Muhamad Hasan Sebyar Muhamamad Suhufi Muhammad Afdhal Azis Muhammad Anis Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Furqanul Ikram Muhammad Jumaidi Pamalingan Muhammad Najib Muhammad Salam Amrullah Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shuhufi Muhammad Tahir Musyfikah Ilyas mutiara mutiara Muttazimah Nur Ainun Mardiah Nur Alfadhilah Ruslan Nur Ita Wahyuni Nur Wahid Nurfianalisa Nurfyana Narmia Sari Nurhidayat, Muhammad Nursalam Rahmatullah Nursalam Salam Nursalam Salam Nurul Azizah Patimah Patimah Patimah Podu, Sobar Pratama, Abdul Hakim Putri Novianti Qadir Gassing Rahma Amir Rahmasari, A. Nina Rahmatiah HL Rahmatul Qadri Rahmatullah, Andi Muhammad Ridha Ramli, Arif Rahman Raodatul Jannah Reski Ananda Saenab Ryas Maududdin Sabaruddin Sabri Samin Sinelele, Ashar Siti Aisyah St Halimang Subli, Mohamad Sudirman Sudirman Sulastryani, Sulastryani Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Tabran, Muhammad Tahir Maloko Turnip, Ibnu Radwan siddik Ulfatunnisa, Inayah Anugerah Umar Laila Umar Umar Usman Jafar Weni Agustina Zulfajrin Nur Zulhas’ari Mustafa