Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.762
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Al-Hikmah AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurisprudentie Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Journal Research and Multidisciplinary (JRM) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Asy-Syariah Al-Azhar Islamic Law Review Al-Azhar Journal of Islamic Economics Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Jurnal Al Tasyri'iyyah Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal Research of Social Science, Economics, and Management MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Islamic Studies HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Bayan: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Abdul Halim Talli
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Arts Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pandangan Mazhab al-Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur Habib, Muhammad Taufiq; Talli, Abdul Halim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.25850

Abstract

Artikel ini membahas tentang wali Mujbir dalam pernikahan anak dibawah umur pandangan mazhab Syafi’I dan Hanafi. Kajian ini bertujuan agar membuka mata kita seputar penjelasan wali mujbir yang untuk saat ini mungkin masih tidak terlalu terekspos atau masih agak awam dimata masyarakat mengenai pengetahuan perwalian nikah dan menjadi problematika antar mazhab, khususnya Syafi’i dan Hanafi sebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang wali Mujbir serta kencenderungan pengabaian terhadap sistem maupun syarat-syarat dalam perwalian untuk pelaksanaan sebuah pernikahan, dan masih banyak pernikahan seorang anak yang dibawah umur tanpa memahami kaidah-kaidah dasarnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research atau penelitian Pustaka. Dalam hal ini, penulis menganalisis hukum, norma-norma hukum dan pendapat para ulama. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa didalam Islam pernikahan memiliki kedudukan yang signifkan pada konsep kerukunan ummat dikarenakan ajarannya sangat memperhatikan perilaku umatnya untuk menjalani setiap kewajiban maupun sunnah. Begitupun juga halnya dengan wali disebuah pernikahan harus memperhatikan sistem-sistem yang telah ada demi keabsahan suatu pernikahan. Adanya seorang wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan dalam agama Islam disebabkan hal ini adalah syarat agar sahnya sebuah pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, adanya wali mujbir sangat diperlukan. Sebab hal tersebut demi memberikan kemaslahatan dan mewakili orang yang berada di dalam perwaliannya. Begitu juga dengan mazhab Syafi’i bahwa wali mujbir merupakan hal yang sangat penting karena wali mujbir akan membantu anak gadisnya dalam hal pernikahan. Menurut pendapat mazhab Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali dari jalur ayah, sedangkan wali mujbir hanya bisa diberlakukan untuk anak perempuan yang belum baligh atau dewasa. Sedangkan persamaan diantara kedua Mazhab tersebut adalah tentang perwalian mujbir terhadap orang gila. Untuk Wali mujbir, sebaiknya sebelum menikahkan anak gadisnya apalagi anak tersebut dinikahkan entah dalam bentuk alasan apapun dengan calon suami pilihanya, anak perempuan tersebut wajib dimintai izin terlebih dahulu, serta diberi waktu untuk mengenal calon suaminya. Hal ini sangat penting agar rumah tangganya nanti tentram, penuh dengan cinta kasih, serta sakinah, mawaddah wa rahmah.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Amalan Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La’lang di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gow Nurhidayat, Muhammad; Alimuddin; Talli, Abdul Halim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.27346

Abstract

Pandangan masyarakat terhadap amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa dan amalan haji jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La’lang yakni dalam amalan Sholat masyarakat menganggap sholat yang dilaksanakan pada Tarekat ini terlalu cepat seperti terburu-buru, kemudian dalam amalan Zakat sangat berbeda dengan sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah Amalan Zakat terbagi menjadi lima bagian diantaranya Zakat Fitrah, Zakat barang-barang, Zakat peternakan, Zakat tumbuh-tumbuhan dan Zakat badan. Selanjutnya Amalan puasa pandangan masyarat tentang amalan puasa ini tidak ada perbedaan hanya saja dalam penentuan awal Puasa kadang bersamaan dengan Muhammadiyah kadang juga Bersamaan dengan Nahdatul Ulama. Dan yang terakhir amalan Haji dalam Pandangan Masyarakat amalan haji pada Tarekat Tajul Khalwatiyah itu telah sesuai sebagaimana yang dilaksanakan oleh ketentuan-ketentuan syariah. Selanjutnya tinjauan hukum Islam tentang Amalan Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La’lang sebagai berikut Amalan Sholat dalam tinjauan Hukum Islam boleh melakukan sholat sunah atau wajib dengan cepat tetapi dengan kadar thuma’ninah (tenang), selanjutnya amalan Zakat menurut Hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yakni Zakat Fitrah yakni zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang sedangkan Zakat Maal yang dikeluarkan seorang muslim yang berkecukupan seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil peternakan, harta penemuan, emas dan perak masing-masing memiliki jenis perhitunganya sendiri begitupun dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La’lang. kemudian Amalan Puasa yang diamalkan oleh Tarekat Tajul Khalwatiyah ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. dan yang terakhir amalan haji dalam ketentuan Hukum Islam terhadap amalan Tarekat Tajul Khalwatiyah sesuai pula dalam ketentuan Syariat.
EFEKTIVITAS SIDANG KELILING TERHADAP PENERAPAN ASAS, SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Nur Ita Wahyuni; Halim Talli; Muhammad Fajri
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.32244

Abstract

Abstract This study discusses the effectiveness of the trial on the application of simple, fast and low-cost principles (a case study of the settlement of the isbat marriage case at the Bulukumba Religious Court). This study aims to find out how effective the mobile court is in the marriage isbat case and how it is applied as a simple, fast and cost-effective case in the settlement of marriage isbat cases through a mobile trial at the Bulukumba Religious Court. This research is qualitative in nature where the data collection is in the form of field reports or according to facts in the field. The approach used is the Juridical Empirical approach with data collection methods, namely documentation and interviews. The results showed that the mobile court in the settlement of the isbat marriage case at the Bulukumba Religious Court was calculated in terms of distance, implementation procedures to settlement of cases and fulfilled the 5 indicators of effectiveness according to Soerjono Soekanto. The application of the principle of justice has been carried out well, starting from the implementation which is not complicated and the costs incurred are only the down-payment costs of the case. Keywords: Effectiveness, Circuit Court, Judicial Principles, Marriage Isbat.
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) UJUNG BULU BULUKUMBA MELALUI WEBSITE SIMKAH Rahmasari, A. Nina; Abd. Halim Talli; Muhammad Anis
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.36548

Abstract

The Office of Religious Affairs in Ujung Bulu Sub-District has started implementing a marriage registration system through the SIMKAH website by providing guidance to prospective couples to register their marriages in SIMKAH, hoping to facilitate the marriage registration process at the Office of Religious Affairs. This research employs a qualitative research method located at the Office of Religious Affairs in Ujung Bulu Sub-District, Bulukumba Regency, utilizing a juridical and normative Islamic approach based on field observations. Data sources used include observation, interviews, and documentation. The implementation of marriage administration services at the Office of Religious Affairs through the SIMKAH website provides easy access for prospective couples, and the process is relatively quick. The community feels that marriage registration now is very good, especially as it minimizes data falsification, a problem that occurs frequently, and allows for checking identity data errors of prospective couples. The issues or challenges felt by the community and employees at the Office of Religious Affairs in Ujung Bulu Sub-District include network-related problems that can slow down the verification of marriage registration documents.
TRADISI PA’JUKUKANG PERSPEKTIF AL ‘URF Maabi, Husnul; Abdul Halim Talli; Andi Muhammad Akmal
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i3.45034

Abstract

The main problem discussed in this research is the Pa'jukukang Tradition in Pa'jukukang District, Bantaeng Regency, al' Urf Perspective. The type of research used is qualitative research with a theological, sociological and syar'i approach. The data collection method is carried out through observation, interviews and documentation, so that it can describe and analyze phenomena, attitudes, beliefs and assessments of society individually and in groups. The research results show that the phenomenon of the Pa'jukukang tradition in Bantaeng Regency still exists among the community, becoming a culture that continues to be preserved and celebrated every year. However, looking at their daily habits, it turns out that there is deviant behavior related to this tradition, both in terms of intention and in terms of implementation. As in the belief that you will receive blessings/favor if you bring various types of food when you want to hold a celebration. If seen from al 'urf's point of view, of course deviant behavior is not justified because it contains elements that can damage a person's faith. The implication of this research is that it is important for the government and local religious leaders to collaborate and take firm steps in order to provide direction and guidance to all elements of society which will hopefully be able to reduce little by little activities that can lead to polytheism. Then turn it into an ordinary activity or tourist spot like tourist attractions in general.
Implikasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene Kelas II Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak (Telaah Maslahah Mursalah) Fatta, Muh. Irsyad; Kurniati, Kurniati; Talli, Halim; Patimah, Patimah; Asni, Asni
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 4 No 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5088

Abstract

The aim of this research is to explore the implications of the practice of mobile court at the Majene Religious Court on the sense of justice of the parties, with a focus on studying Maslahah Murlah. The research method used is qualitative with a normative syar'i theological approach and a juridical-empirical approach. Data was collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed by data reduction, data presentation, data editing, data analysis, and testing data validity by combining data. The research results show that the mobile court conducted by the Majene Religious Court is in accordance with the Maslahah Murlah concept by helping remote communities, spreading justice evenly, and maximizing services. The stages of the circuit court process include submitting a budget, determining the implementation time, determining the panel of judges, trial, and mediation. The implication of this research is the need for the Majene Religious Court to continue to provide the best service to the community, for the Supreme Court to pay attention to judicial institutions throughout Indonesia, and to find solutions to overcome the negative impacts of mobile courts.
PENYELESAIAN PERKARA KUMULASI GUGATAN ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG KELAS II) Hermayanti, Riska; Talli, Halim; Fajri, Muhammad
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v6i1.31050

Abstract

This study discusses the settlement of cases of cumulative marriage and divorce lawsuits (case study of the Sidenreng Rappang Religious Court Class II). This study aims to find out how the process of settling the cumulative lawsuits for itsbat marriage and divorce lawsuits and how the basic legal considerations used by judges in resolving cases of cumulative lawsuits for itsbat marriage and divorce lawsuits. The type of research used is qualitative research which analyzes qualitative data so that the research is in accordance with the facts on the ground. The approach used is a normative juridical approach with data collection methods, namely documentation and interviews. The results of the study revealed that the process of the accumulation of marriage itsbat and divorce lawsuits at the Sidenreng Rappang Religious Court was broadly resolved in several stages, namely: The process of examining the marriage itsbat case. The mediation process is assisted by the panel of judges. Divorce proceedings. The deliberation meeting of the panel of judges and the reading of the decisions. The judge's consideration in deciding cases of itsbat marriage and divorce is based on the evidence and facts that the panel of judges got.
Application of the Principle of Truth to Judiciary Institutions: Discourse of Judges at the Makassar Religious High Court, Indonesia Talli, Abdul Halim; Akram, Andi; Sinelele, Ashar; Dahlan, Dahlan; Hakim, Lukman
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i1.14865

Abstract

The application of the formal truth concept in civil courts, particularly religious courts, ought to have been abandoned. In several civil disputes, judges are guided by the pursuit of formal truth, resulting in unjust verdicts. This study examines the situation of the principle of formal truth in the investigation of civil matters in the Religious Courts and the view of the Makassar Religious High Court Judge regarding its application. This study is a legal-empirical investigation informed by legal philosophy. Techniques for data collecting consisting of in-depth interviews with key informants and research of court decisions and relevant literature. The findings of the study indicate that, first, the principle of formal truth that is applied to religious courts is still legitimate today, just as the HIR/RBg approach of proving civil cases in Indonesian civil courts is still valid. Second, the opinion of the judges of the Makassar Religious High Court regarding the application of the formal truth principle in the environmental courts of the religious courts demonstrates that, in general, the Makassar PTA judges believe that this principle must be applied as a trial process provision. In their opinion, the formal principle of truth serves as a guide for parties and judges when reviewing cases. Several other judges, however, believe that the formal truth principle should be substituted by the material truth.
Integrasi Fiqh al-Bi'ah dan Praktik Lingkungan Adat: Studi terhadap Tradisi Pa'jukukang di Kabupaten Bantaeng Tahir, Muhammad; Maloko, M Thahir; Talli, Abdul Halim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 1, JANUARY 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i1.55037

Abstract

This study aims to conduct a critical study of the pa'jukukang tradition in the traditional rituals of the Bugis-Makassar community from the perspective of environmental fiqh, focusing on the identification of the ecological impact caused and the relevance of Islamic sharia values in regulating human relations with nature. This research is a field study with a qualitative approach, using descriptive-analytical methods and sharia approaches to examine in depth the Islamic values contained in these cultural practices. Data was obtained through participatory observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed thematically. The results of the study show that the pa'jukukang tradition consists of four main stages: appasulu pangngajai, akkawaru, kalau'u ri pa'jukukang, angnganre ta'bala'na, and angnganre raja'na. The implementation of this tradition has an ambivalent impact on the environment: on the one hand, there are the values of preservation and respect for nature; But on the other hand, some technical practices have the potential to cause pollution or overexploitation of natural resources. From the perspective of environmental jurisprudence, the implementation of this tradition can be reviewed through the basic principles of Islamic ecological ethics, namely spirituality as the basis of ecological behavior; iḥtirām wa ḥiẓ al-bi'ah (respect and protection of the environment); istikhlāf wa al-amānah (Caliph and Trust); al-mīzān (balance); al-'adl wa al-iḥsān (justice and goodness); al-maṣlaḥah al-'āmmah (public good); lā tufsidū fī al-arḍ (prohibition of doing damage to the earth); and the principle of sustainability. Therefore, it is necessary to mainstream environmental jurisprudence in the implementation and preservation of the pa'jukukang tradition as a form of harmonization between local cultural values and Islamic teachings in maintaining environmental sustainability.
Implementing the Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Harahap, Sumper Mulia; Talli, Abdul Halim; Arminsyah, Arminsyah; Sebyar, Muhamad Hasan
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.10117

Abstract

This study aims to analyze the application of child rights protection in divorce decisions at the Cirebon Religious Court and explore ways to optimize this protection using the maslahah approach. Divorce significantly impacts the physical and mental development of children, often resulting in a weakened next generation due to the lack of fulfillment of children's rights post-divorce. The research employs a normative juridical method, incorporating statute, case, and conceptual analyses to provide a comprehensive understanding of the current legal landscape and its shortcomings. The findings reveal that while the inclusion of children's rights in divorce decisions is crucial, it remains optional rather than mandatory. This oversight leaves many children vulnerable, as their rights are not consistently safeguarded in the aftermath of their parents' separation. Currently, no regulation mandates the inclusion of children's rights in divorce decrees, limiting judges to act only on explicit petitions. This study highlights the effectiveness of the Maslahah approach in ensuring that children's rights are prioritized, recommending significant legal reforms to make the inclusion of these rights mandatory in divorce rulings. Such reforms would provide a robust legal foundation to safeguard children's human rights post-divorce, covering aspects such as education, health, and protection from parental conflict. By implementing these recommendations, we can enhance the well-being of children affected by divorce and ensure their rights are consistently protected.
Co-Authors Abd. Qadir Gassing Adnan Almuhtadi Ahmad Zulkifli Affandi Akram, Andi Alamsyah Alimuddin Andi Herawati Andi Muhammad Akmal Andi Takdir Andi Takdir Djufri Aprianti, Sheila Arif, Alfiani Arminsyah Arminsyah Asfira Yuniar Ashar Asni ASNI Asni Asni Asni Asni Asni Ayu Ashari Bani Adam I'tishan Dahlan Dahlan Dewi, Nurul Aulia Dwi Alfiana Eka Cahyani Ikhwan Eka Mahendra Putra Erniawati Fajri, Ahmad Khairul Fatta, Muh. Irsyad Feliatra Fitrah Ainil Qalbi Fitri Ramadana Fitry, Adhe Yatul Gassing, A. Qadir Habib, Muhammad Taufiq Hadi Daeng Mapuna Hammaihtada kafabillah Hamsir Hamsir Hardian Iskandar Harjana, Dwi Hasbir Paserangi Hasyim Aidid Heriana Heriana Heriana, Heriana Hermayanti, Riska Hilmi Hilmi Ibnu Izzah Ibtisam Ibtisam Irayanti Nur Irsan R Kamarudin, Ansyar Kifliansyah, Baso Kiljamilawati Kiljamilawati Kurniati Kurniati Kurniati Lomba Sultan Lomba Sultan Lukman Hakim Maabi, Husnul Marilang Masyita Masyita Mohamad Subli Mohd Al Adib bin Samuri Mualimin Mochammad Sahid Mufrih, Adi Nurhani Muh. Jamal Jamil Muh. Saleh Ridwan Muh.Muhajir Muhajir Muhamad Hasan Sebyar Muhamamad Suhufi Muhammad Afdhal Azis Muhammad Anis Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Furqanul Ikram Muhammad Jumaidi Pamalingan Muhammad Najib Muhammad Salam Amrullah Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Tahir Musyfikah Ilyas mutiara mutiara Muttazimah Nur Ainun Mardiah Nur Alfadhilah Ruslan Nur Ita Wahyuni Nur Wahid Nurfianalisa Nurfyana Narmia Sari Nurhidayat, Muhammad Nursalam Salam Nurul Azizah Patimah Patimah Patimah Podu, Sobar Pratama, Abdul Hakim Putri Novianti Qadir Gassing Rahma Amir Rahmasari, A. Nina Rahmatiah HL Ramli, Arif Rahman Raodatul Jannah Reski Ananda Saenab Ryas Maududdin Sabaruddin Sabri Samin Sinelele, Ashar Siti Aisyah St Halimang Sudirman Sudirman Sulastryani, Sulastryani Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Tabran, Muhammad Tahir Maloko Turnip, Ibnu Radwan siddik Umar Laila Umar Umar Usman Jafar Weni Agustina Zulfajrin Nur Zulhas’ari Mustafa