Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Al-Hikmah AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurisprudentie Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Journal Research and Multidisciplinary (JRM) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Asy-Syariah Al-Azhar Islamic Law Review Al-Azhar Journal of Islamic Economics Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Jurnal Al Tasyri'iyyah Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal Research of Social Science, Economics, and Management Madani: Multidisciplinary Scientific Journal MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Islamic Studies Media Hukum Indonesia (MHI) HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Bayan: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Abdul Halim Talli
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENYELESAIAN PERKARA KUMULASI GUGATAN ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG KELAS II) Hermayanti, Riska; Talli, Halim; Fajri, Muhammad
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v6i1.31050

Abstract

This study discusses the settlement of cases of cumulative marriage and divorce lawsuits (case study of the Sidenreng Rappang Religious Court Class II). This study aims to find out how the process of settling the cumulative lawsuits for itsbat marriage and divorce lawsuits and how the basic legal considerations used by judges in resolving cases of cumulative lawsuits for itsbat marriage and divorce lawsuits. The type of research used is qualitative research which analyzes qualitative data so that the research is in accordance with the facts on the ground. The approach used is a normative juridical approach with data collection methods, namely documentation and interviews. The results of the study revealed that the process of the accumulation of marriage itsbat and divorce lawsuits at the Sidenreng Rappang Religious Court was broadly resolved in several stages, namely: The process of examining the marriage itsbat case. The mediation process is assisted by the panel of judges. Divorce proceedings. The deliberation meeting of the panel of judges and the reading of the decisions. The judge's consideration in deciding cases of itsbat marriage and divorce is based on the evidence and facts that the panel of judges got.
Kualitas Hewan Kurban Pemakan Sampah di TPA Antang Kota Makassar: Sebuah Telaah Hukum Islam Ativa Nurhadi; Usman Jafar; Fatmawati; Halim Talli; Kurniati
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.367

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Studi lapangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi,wawancara dan dokumentasi. Selain data yang diperoleh dari lapangan , diperkuat juga dengan data berupa literatur seperti buku, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas mengenai penelitian ini. Kemudian, teknik pengolahan dan analisi data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1)Peran Pemerintah telah dilihat dengan mengeluarkan kebijakan, bahwasanya penggembalaan sapi di TPA itu dilarang, karena makanan yang di konsumsi oleh sapi tidak layak, namun hal demikian dihiraukan oleh penggembala, aturan telah dijelaskan pada UU kesehatan hewan ternak, dan ancaman penyakit pada hewan ternak. Adapun Aturan pemerintah daerah pada pencegahan penyakit pada hewan kurban yang akan dikurbankan pasal 21A. 2)Penggembalaan sapi di TPA Juga berdampak pada masyarakat baik dari segi kesehatan dan lingkungan, banyak dari mereka yang merasa khawatir karena adanya daging sapi yang berasal dari TPA, Dalam hasil penelitian juga dijelaskan oleh Dokter Hewan bahwa banyaknya zat-zat yang terkontaminasi pada sapi yang ada di TPA, seperti plastik, zat-zat logam berat, yang dapat menyebabkan bahaya pada manusia. 3)Islam memerintahkan melakukan ibadah kurban haruslah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan baik itu bersifat sunah maupun wajib. Hewan kurban yang tidak sesuai kriteria yang ditentukan seperti, yang sudah tidak sehat dagingnya tidak sah dijadikan kurban. Begitu pula dengan hewan yang hidup ditempat yang tidak layak dan mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan sapi pada umumnya seperti sapi yang ada di TPA Antang.
Peranan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam Pemenuhan Hak Perempuan Buruh Migran di Sulsel Perspektif Hukum Islam Nurfianalisa; Kurniati; Asni; Siti Aisyah; Abd. Halim Talli
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.375

Abstract

Tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis peran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam pemenuhan hak perempuan buruh migran di Sulsel perspektif hukum Islam. Adapun tujuan khususnya yaitu: 1) Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri di Sulsel. 2) Untuk mengetahui upaya Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam pemenuhan hak perempuan buruh migran korban Trafficking. 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (field research) untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normatif syar’i dan pendekatan yuridis empiris. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, pemeriksaan data, sistematika data, verifikasi dan kesimpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran oleh lembaga Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menggunakan tiga pendekatan uatama, yakni pengorganisasian, advokasi, dan kampanye kesadaran. 2) Upaya pemenuhan hak korban Trafficking yang dilakukan lembaga SP Anging Mammiri melalui tiga langkah utama, yang pertama pendidikan dan peningkatan kapasitas, kedua penanganan kasus litigasi maupun nonlitigasi, dan ketiga reintegrasi sosial. 3) Perspektif Hukum Islam terhadap peran lembaga SP Anging Mammiri sejalan dengan prinsip utama Hukum Islam yang meliputi Maqashid syariah yang melindungi hak-hak dasar seperti jiwa, kehormatan, dan harta.
Application of the Principle of Truth to Judiciary Institutions: Discourse of Judges at the Makassar Religious High Court, Indonesia Talli, Abdul Halim; Akram, Andi; Sinelele, Ashar; Dahlan, Dahlan; Hakim, Lukman
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i1.14865

Abstract

The application of the formal truth concept in civil courts, particularly religious courts, ought to have been abandoned. In several civil disputes, judges are guided by the pursuit of formal truth, resulting in unjust verdicts. This study examines the situation of the principle of formal truth in the investigation of civil matters in the Religious Courts and the view of the Makassar Religious High Court Judge regarding its application. This study is a legal-empirical investigation informed by legal philosophy. Techniques for data collecting consisting of in-depth interviews with key informants and research of court decisions and relevant literature. The findings of the study indicate that, first, the principle of formal truth that is applied to religious courts is still legitimate today, just as the HIR/RBg approach of proving civil cases in Indonesian civil courts is still valid. Second, the opinion of the judges of the Makassar Religious High Court regarding the application of the formal truth principle in the environmental courts of the religious courts demonstrates that, in general, the Makassar PTA judges believe that this principle must be applied as a trial process provision. In their opinion, the formal principle of truth serves as a guide for parties and judges when reviewing cases. Several other judges, however, believe that the formal truth principle should be substituted by the material truth.
Integrasi Fiqh al-Bi'ah dan Praktik Lingkungan Adat: Studi terhadap Tradisi Pa'jukukang di Kabupaten Bantaeng Tahir, Muhammad; Maloko, M Thahir; Talli, Abdul Halim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 1, JANUARY 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i1.55037

Abstract

This study aims to conduct a critical study of the pa'jukukang tradition in the traditional rituals of the Bugis-Makassar community from the perspective of environmental fiqh, focusing on the identification of the ecological impact caused and the relevance of Islamic sharia values in regulating human relations with nature. This research is a field study with a qualitative approach, using descriptive-analytical methods and sharia approaches to examine in depth the Islamic values contained in these cultural practices. Data was obtained through participatory observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed thematically. The results of the study show that the pa'jukukang tradition consists of four main stages: appasulu pangngajai, akkawaru, kalau'u ri pa'jukukang, angnganre ta'bala'na, and angnganre raja'na. The implementation of this tradition has an ambivalent impact on the environment: on the one hand, there are the values of preservation and respect for nature; But on the other hand, some technical practices have the potential to cause pollution or overexploitation of natural resources. From the perspective of environmental jurisprudence, the implementation of this tradition can be reviewed through the basic principles of Islamic ecological ethics, namely spirituality as the basis of ecological behavior; iḥtirām wa ḥiẓ al-bi'ah (respect and protection of the environment); istikhlāf wa al-amānah (Caliph and Trust); al-mīzān (balance); al-'adl wa al-iḥsān (justice and goodness); al-maṣlaḥah al-'āmmah (public good); lā tufsidū fī al-arḍ (prohibition of doing damage to the earth); and the principle of sustainability. Therefore, it is necessary to mainstream environmental jurisprudence in the implementation and preservation of the pa'jukukang tradition as a form of harmonization between local cultural values and Islamic teachings in maintaining environmental sustainability.
Implementing the Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Harahap, Sumper Mulia; Talli, Abdul Halim; Arminsyah, Arminsyah; Sebyar, Muhamad Hasan
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.10117

Abstract

This study aims to analyze the application of child rights protection in divorce decisions at the Cirebon Religious Court and explore ways to optimize this protection using the maslahah approach. Divorce significantly impacts the physical and mental development of children, often resulting in a weakened next generation due to the lack of fulfillment of children's rights post-divorce. The research employs a normative juridical method, incorporating statute, case, and conceptual analyses to provide a comprehensive understanding of the current legal landscape and its shortcomings. The findings reveal that while the inclusion of children's rights in divorce decisions is crucial, it remains optional rather than mandatory. This oversight leaves many children vulnerable, as their rights are not consistently safeguarded in the aftermath of their parents' separation. Currently, no regulation mandates the inclusion of children's rights in divorce decrees, limiting judges to act only on explicit petitions. This study highlights the effectiveness of the Maslahah approach in ensuring that children's rights are prioritized, recommending significant legal reforms to make the inclusion of these rights mandatory in divorce rulings. Such reforms would provide a robust legal foundation to safeguard children's human rights post-divorce, covering aspects such as education, health, and protection from parental conflict. By implementing these recommendations, we can enhance the well-being of children affected by divorce and ensure their rights are consistently protected.
Model of Islamic Governance and Judicial Independence: A Study of the Separation of Powers in the Era of Khulafaur Rasyidin Bani Adam I'tishan; Ahmad Zulkifli Affandi; Abdul Halim Talli
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 4 No. 11 (2025): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v4i11.888

Abstract

The separation of powers is a fundamental principle for ensuring justice and preventing the abuse of authority within a governance system. In the context of Islamic history, particularly during the Rashidun Caliphate, the need to distinguish between executive and judicial authority emerged as essential to uphold legal integrity and the rule of justice. This study aims to analyze the early development (embryo) of the separation of powers during the Rashidun era, identify the socio-historical factors that influenced it, and evaluate its impact on the effectiveness and integrity of the Islamic judicial system. This research employs a socio-historical approach, utilizing content analysis of classical Islamic texts and historical documents, as well as historical comparison of governance practices of the period. The findings indicate that the institutionalization of judicial independence began under the leadership of Caliph Umar ibn al-Khattab through the appointment of independent qadis, provision of stable salaries, and the establishment of judicial oversight mechanisms. Factors such as urbanization, territorial expansion, increasing societal complexity, and the need for administrative efficiency were central to these reforms. The study concludes that the separation of powers in the Rashidun era was not only a pragmatic solution to governance challenges but also a reflection of core Islamic principles of justice. This historical model offers a valuable precedent for strengthening judicial independence and ethical governance, and remains relevant as a reference for contemporary judicial reform in Muslim-majority societies.
METODE SAD/FATH AZ ZARIAH DALAM PEMAHAMAN HUKUM ISLAM Andi Takdir Djufri; Abdul Halim Talli; Saleh Ridwan
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.58777

Abstract

Abstrak: Tulisan ini membahas metode Sad/Fath Az-Zariah dalam pemahaman hukum Islam yang berperan penting dalam penerapan Ushul Fiqh untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer. Sad Az-Zariah bertujuan untuk menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan, sementara Fath Az-Zariah membuka jalan untuk kemaslahatan dengan mendukung perbuatan yang membawa kebaikan. Penelitian ini menyelidiki keduanya dalam konteks perdebatan mazhab klasik, seperti Mazhab Maliki dan Hanbali yang menerima penuh, serta Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang lebih selektif. Perbandingan dengan metode ijtihad lain, seperti Qiyas, Istihsan, dan Maslahah Mursalah, menunjukkan peran Sad/Fath Az-Zariah dalam melindungi Maqashid Syariah—memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan kedua metode ini dalam isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, kesehatan, dan sosial, menunjukkan relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Ke depannya, disarankan untuk mendorong kolaborasi lintas disiplin dalam penerapan metode ini untuk menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Kata Kunci: ad Az-Zariah, Fath Az-Zariah, Ushul Fiqh, Maqashid Syariah, Ijtihad   Abstract: This article discusses the Sad/Fath Az-Zariah method in understanding Islamic law which plays an important role in the application of Ushul Fiqh to overcome contemporary problems. Sad Az-Zariah aims to close paths that can lead to damage, while Fath Az-Zariah opens paths for benefit by supporting actions that bring goodness. This research investigates both in the context of debates between classical schools of thought, such as the Maliki and Hanbali schools which fully accept them, as well as the more selective Hanafi and Shafi'i schools. Comparison with other ijtihad methods, such as Qiyas, Istihsan, and Maslahah Murlahah, shows the role of Sad/Fath Az-Zariah in protecting Maqashid Syariah—protecting religion, soul, mind, descendants, and property. The application of these two methods to contemporary issues, such as sharia economics, health and social affairs, shows the relevance and flexibility of Islamic law in facing the challenges of the times. In the future, it is recommended to encourage cross-disciplinary collaboration in the application of this method to produce fatwas that are more comprehensive and acceptable to the wider community. Keywords: ad Az-Zariah, Fath Az-Zariah, Usul Fiqh, Maqashid Syariah, Ijtihad
MODERASI BERAGAMA DI ERA DIGITAL DALAM MENJAGA TOLERASI DI MASYARAKAT YANG MULTIKULTURAL Sabaruddin; Andi Takdir; Umar Laila; Abdul Halim Talli; Muh. Saleh Ridwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59013

Abstract

Abstrak Era digital telah menyaksikan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam komunikasi dan penyebaran informasi, termasuk yang bersifat religius. Seperti dalam masyarakat multikultural mana pun, moderasi beragama tetap menjadi faktor utama dalam menjaga toleransi dan harmoni sosial. Penelitian khusus ini bertujuan untuk membahas bagian moderasi beragama dalam menghadapi tantangan era digital dan bagaimana mekanisme ini dapat memperkuat nilai-nilai toleransi terhadap pluralitas budaya, etnis, dan agama. Dari sebuah studi literatur, ditemukan bahwa meskipun era digital telah memfasilitasi penyebaran pemikiran religius, hal itu juga menciptakan peningkatan potensi tumbuhnya intoleransi dan radikalisme melalui penyalahgunaan media sosial. Jadi, menurut pandangan kami, perlu ditekankan pada keseimbangan, keadilan, dan hikmat dalam hal-hal yang menyangkut masalah agama. Pendidikan digital dan literasi digital, dalam peran kepribadian dan institusi agamic, sangat membantu masyarakat terbentuk secara inklusif dan toleran. Oleh karena itu, membangun dan mempertahankan moderasi agama, sehingga terus berkembang, dalam kemampuan beradaptasi sehingga dapat selalu merespon dinamika masyarakat digital yang kompleks dan beragam. Kata kunci: Moderasi Agama, Waktu Digital, Toleran, Multikultural, Media Sosial.   Abstract The digital era has witnessed unprecedent changes in communication and the spread of information, including those of a religious nature. As in any multicultural society, religious moderation remains a major factor in maintaining tolerance and social harmony. This particular research aims to discuss the part of religious moderation in facing the challenges of the digital era and how this mechanism may strengthen the values of tolerance toward cultural, ethnic, and religious plurality. From a literature study, it is found that although the digital era has facilitated the spread of religious thoughts, it also creates increased potential for the growth of intolerance and radicalism through the misuse of social media. Thus, in our view, emphasis needs to be placed on balance, justice, and wisdom in matters involving religious matters. Digital education and digital literacy, in the roles of agamic personalities and institutions, go a long way toward society being formed inclusively and tolerantly. Hence, build and sustain religious moderation, thus perpetually evolving, in adaptability so that it may always respond to the complex and multifarious dynamics of digital society. Keywords: Religious Moderation, Digital Times, Tolerant, Multicultural, Social Media.
Penegakan Wilayah Al-Mazalim pada Era Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Ustmani Muhammad Jumaidi Pamalingan; Ashar; Abdul Halim Talli; Asni
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Kajian Interdisipliner Hukum dan Pemikiran Islam
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v2i1.04

Abstract

Penegakan wilayah al-Mazalim pada masa Dinasti Umayyah merupakan salah satu bentuk upaya untuk memastikan keadilan di tengah pemerintahan yang luas dan terkadang penuh dengan ketidakadilan, terutama yang dilakukan oleh pejabat tinggi atau bahkan anggota keluarga khalifah sendiri. Al-Mazalim pada dasarnya adalah sistem pengadilan untuk menangani keluhan terhadap ketidakadilan atau penindasan Dalam konteks ini, al-Mazalim berfungsi sebagai saluran bagi rakyat untuk mengadukan ketidakadilan yang mereka alami.Al-Mazalim di masa Abbasiyah tetap merujuk pada pengadilan yang menangani kasus-kasus ketidakadilan atau penindasan yang tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan biasa. Ini termasuk keluhan terhadap pejabat pemerintah, penguasa lokal, bahkan anggota keluarga khalifah yang menyalahgunakan kekuasaan. Sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pengadilan syariah memungkinkan al-Mazalim menangani berbagai kasus yang melibatkan penindasan.Secara garis besar, al-Mazalim pada masa Turki Utsmani adalah sistem peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau korupsi, terutama yang dilakukan oleh pejabat tinggi atau pejabat pemerintah.
Co-Authors A, Asni Abd. Qadir Gassing Adnan Almuhtadi Affandi, Ahmad Zulkifli Ahmad Khairul Fajri Ahmad Zulkifli Affandi Akram, Andi Alamsyah Alimuddin Amrullah, Muhammad Salam Andi Herawati Andi Muhammad Akmal Andi Takdir Andi Takdir Djufri Aprianti, Sheila Arif, Alfiani Arminsyah Arminsyah Asfira Yuniar Ashar Asni ASNI Asni Asni Ativa Nurhadi Ayu Ashari Bani Adam I'tishan Dahlan Dahlan Dewi, Nurul Aulia Dwi Alfiana Dwi Harjana Eka Cahyani Ikhwan Eka Mahendra Putra Erniawati Fajri, Ahmad Khairul Fatmawati Fatmawati Fatta, Muh. Irsyad Fausya, Annisa Feliatra Fitrah Ainil Qalbi Fitri Ramadana Fitry, Adhe Yatul Gassing, A. Qadir H, Hardani Habib, Muhammad Taufiq Hadi Daeng Mapuna Hammaihtada kafabillah Hamsir Hamsir Hardian Iskandar Haris Kulle Harjana, Dwi Hasbir Paserangi Hasyim Aidid Heriana Heriana Heriana, Heriana Hermayanti, Riska Hilmi Hilmi I'tishan, Bani Adam Ibnu Izzah Ibtisam Ibtisam Irayanti Nur Irsan R J, Jumriani Kamarudin, Ansyar Kifliansyah, Baso Kiljamilawati Kiljamilawati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Lidinirrahman, Muh Saad Said Lomba Sultan Lomba Sultan Lukman Hakim Maabi, Husnul Marilang Masyita Masyita Mohamad Subli Mohd Al Adib bin Samuri Mualimin Mochammad Sahid Mufrih, Adi Nurhani Muh. Jamal Jamil Muh. Saleh Ridwan Muh.Muhajir Muhajir Muhamad Hasan Sebyar Muhamamad Suhufi Muhammad Afdhal Azis Muhammad Anis Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Furqanul Ikram Muhammad Jumaidi Pamalingan Muhammad Najib Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Tahir Mustafa, Zulhas'ari Mustafa, Zulhas’ari Musyfikah Ilyas mutiara mutiara Muttazimah Nur Ainun Mardiah Nur Alfadhilah Ruslan Nur Ita Wahyuni Nur Wahid Nurfianalisa Nurfyana Narmia Sari Nurhidayat, Muhammad Nursalam Salam Nurul Azizah Patimah Patimah Patimah Podu, Sobar Pratama, Abdul Hakim Putri Novianti Qadir Gassing Rahma Amir Rahmasari, A. Nina Rahmatiah HL Ramli, Arif Rahman Raodatul Jannah Reski Ananda Saenab Ridwan Saleh Rustan Darwis Ryas Maududdin Sabaruddin Sabri Samin Sheila Aprianti Sinelele, Ashar Siti Aisyah St Halimang Sudirman Sudirman Sulastryani, Sulastryani Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Tabran, Muhammad Tahir Maloko Turnip, Ibnu Radwan siddik Umar Laila Umar Umar Usman Jafar Weni Agustina Zulfajrin Nur Zulhas’ari Mustafa Zulhas’ari Mustafa