p-Index From 2021 - 2026
9.139
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Diskursus Islam Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Journal Of Nursing Practice Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) TASAMUH: Jurnal Studi Islam Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Kolaboratif Sains Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN Journal of Law, Poliitic and Humanities DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Socius: Social Sciences Research Journal Anayasa International Journal of Islamic Studies Media Hukum Indonesia (MHI) HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Jurnal Gawat Darurat Multidisciplinary Indonesian Center Journal Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM Jurnal Government of Archipelago Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Lentera: Journal of Islamic Studies Bayt Al Hikmah (Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam)
Claim Missing Document
Check
Articles

Memahami Hukum Islam melalui Hadis Harjana, Dwi; Talli, Abdul Halim; Ridwan, Saleh
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 11 No. 1 (2025): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v11i1.4094

Abstract

This study examines the existence of hadith as the second source of Islamic law after the Qur’an, as well as the methods employed to interpret and implement it in the formation of Islamic legal rulings. Hadith serves as an explanation of Qur’anic verses, a source of new legal rulings, and a guide for Muslim daily life. The research combines library study and field observation, employing the maqāṣid al-syarī‘ah approach to analyze the principles, methods, and both textual and contextual approaches in understanding hadith. Findings reveal that a comprehensive understanding of hadith requires verification of the chain of transmission, analysis of the text, and consideration of historical and social contexts. Accordingly, hadith not only reinforces its position as a source of Islamic law but also contributes to the development of relevant, applicable, and contemporary-oriented legal solutions.
NILAI MASLAHAT DALAM PERINTAH IBADAH Nur, Irayanti; Sultan, Lomba; Ridwan, Muh. Saleh
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3092

Abstract

Nilai maslahat yang terkandung dalam perintah ibadah dalam Islam, baik dari aspek individual maupun sosial. Perintah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga mengandung hikmah dan manfaat yang berdampak pada kesejahteraan manusia. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks terhadap sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibadah memiliki nilai maslahat yang bersifat multidimensional, meliputi dimensi spiritual, psikologis, sosial, dan ekologis. Contohnya, shalat memberikan ketenangan jiwa dan memperkuat hubungan dengan Allah, sedangkan zakat dan sedekah mendorong solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Disini ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap nilai maslahat ibadah dapat meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan perintah agama secara ikhlas dan penuh tanggung jawab
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Amrullah, Salam; Sultan, Lomba; Ridwan, Muh. Saleh
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3097

Abstract

Persoalan kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis, dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. Realita tersebut secara faktual menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan lazim ini tentunya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat bahwa suami adalah kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga termasuk isteri. Dalam konteks itu kajian ini berupaya mengupas tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam hukum Islam. Dalam konteks perlindungan perempuan dalam rumah tangga, teks-teks al-Qur’an memberikan banyak jawaban yang mengharuskan perwujudan hubungan rumah tangga secara ma’ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini juga diharmonisasikan dengan hukum perlindungan perempuan yang berlaku di Indonesia saat ini.
Mediasi Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Ahmad Fajril; Ahmad Musyahid; Muhammad Saleh Ridwan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11000

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sebagai bagian dari transformasi digital sistem peradilan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan peradilan yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau, sejalan dengan penerapan sistem e-Court oleh Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas mediasi elektronik serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi lapangan dan wawancara mendalam dengan hakim mediator dan para pihak yang berperkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik memberikan efisiensi dalam hal waktu dan biaya, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencapai perdamaian karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia, khususnya mediator yang umumnya hanya berlatar belakang hukum tanpa keahlian konseling keluarga. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi mediator secara multidisipliner serta penguatan sistem pendukung mediasi elektronik agar tujuan utama mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berorientasi damai dapat tercapai secara optimal.
Maqāṣid, Maṣlaḥa, and Legal Pluralism: Islamic Law’s Governance of Adolescent Marriage After Premarital Pregnancy Bakence, Lutfi; Sultan, Lomba; HL, Rahmatiah; Ridwan, Saleh
Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Том 3 № 03 (2025): Journal of Modern Islamic Studies and Civilization
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jmisc.v3i03.1922

Abstract

Premarital pregnancy continues to drive adolescent marriage in Indonesia where religious, customary, and state norms intersect. This study examines how marriages following premarital pregnancy are governed in North Halmahera and identifies the conditions under which negotiated compromises protect or harm young families. Using a qualitative case study, we conducted in-depth interviews with clerics, customary leaders, officials, adolescents, and parents, observed community proceedings, and analyzed local documents; thematic and cross-case analysis with triangulation and reflexivity ensured credibility and ethical safeguards. Cases cluster among adolescents aged fifteen to nineteen with incomplete schooling and financial strain, and decision windows compress rapidly once pregnancy becomes known. Proximal and structural drivers include gaps in sexuality education, limited parent–child communication, peer and media influence, low practical religious literacy, and poverty. Three honor-restoring mechanisms recur: swift marriage, customary acknowledgment through penebusan, and judicial dispensation. Outcomes diverge: when safeguards for consent, psychosocial readiness, maternal and child health, continued education, and civil documentation are embedded, reintegration improves; when compromises focus on ritual display alone, risks accumulate and legal identity gaps persist. The analysis refines legal pluralism in practice by showing how maqasid- and maslaha-oriented reasoning legitimates harm-reduction pathways and explains subdistrict variation by leader networks and administrative capacity. The study offers a micro-process model and recommends locally coherent sexuality education, culturally anchored premarital counseling, integrated referral systems, clear documentation routes, and measured use of dispensation.
MARRIAGE AS A RESPONSE TO PREMARITAL PREGNANCY: SOCIO-CULTURAL CONFINEMENT, LEGAL PLURALISM, AND RELIGIOUS PRAGMATISM IN NORTH HALMAHERA Bakence, Lutfi; Sultan, Lomba; DL, Rahmatiah; Ridwan, Saleh
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 2 No. 4 (2025): Vol. 2 No. 4 Edisi Oktober 2025
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v2i4.1279

Abstract

Marriage involving pregnant women outside wedlock remains a critical socio-cultural and legal phenomenon in Indonesia, particularly in North Halmahera where family honor, religious authority, and customary law strongly influence communal life. This study aimed to explore how such marriages are understood, legitimized, and practiced by families, community leaders, and legal institutions. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with religious leaders, adat leaders, government officials, parents, and young women, complemented by participant observation and document analysis, and analyzed with an interactive model of reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal that marriage is primarily arranged to safeguard family honor, with communities regarding it as the only socially acceptable corrective measure, while religious leaders across traditions adopt pragmatic interpretations, invoking public interest or redemption to justify the practice, and customary rituals together with state dispensations further reinforce its legitimacy. Although marriage resolves immediate stigma and reintegrates families socially, it simultaneously generates long-term vulnerabilities, including interrupted education, economic dependence, marital instability, psychological stress, and increased maternal and neonatal health risks. This study contributes to the sociology of law and religion by demonstrating how socio-cultural confinement, Islamic legal pluralism, and adat practices converge in eastern Indonesia, while underscoring the urgent need for holistic interventions that integrate sexuality education, family communication, religious engagement, and legal reform to protect women and children more effectively.
MEMAHAMI HUKUM ISLAM MELALUI WAHYU (AL-QUR’AN) Umar Laila; Abdul Halim Talli; Muhammad Saleh Ridwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.58826

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan memahami hukum Islam secara mendalam melalui wahyu Al‑Qur’an dengan dua focus padapendekatan-pendekatan tafsir-ushul yang mencakup hermeneutik mantuq mafhum, analisis struktur naratif‑retorik, serta pendekatan rasional-normatif berdasarkan maqāṣid dan ijtihād; serta tantangan serta relevansi pemahaman hukum Islam kontemporer melalui studi kasus fatwa digital, reformasi keluarga, dan perumusan hukum berbasis kemaslahatan. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif, data diperoleh dari analisis teks Al‑Qur’an, literatur klasik & modern, dokumen fatwa, serta regulasi kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa integrasi mazhab klasik dengan pendekatan ijtihād‑maḳāṣid mampu menjembatani kesenjangan antara teks wahyu dan kebutuhan hukum modern, khususnya dalam ranah gender, HAM, dan teknologi. Validasi dilakukan melalui triangulasi akademik (diskusi ahli, verifikasi teks, dan peer review). Rekomendasi penelitian ini mendorong pengembangan tafsir hukum yang responsif dan dinamis terhadap permasalahan kekinian. Kata Kunci: hermeneutik; ijtihād‑maqāṣid; fatwa digital; reformasi keluarga; maslahah   Abstract This study aims to deepen the understanding of Islamic law through the revelation of the Qur’an by focusing on two main areas interpretative methodologies including mantuq mafhum hermeneutics, narrative‑rhetorical text analysis, and rational‑normative approaches based on maqāṣid and ijtihād; and challenges and relevance of contemporary Islamic legal understanding through case studies of digital fatwas, family law reform, and benefit-based legal formulation. Employing a qualitative-descriptive method, data were collected from Qur’anic text analysis, classical and modern literature, fatwa documents, and contemporary legal regulations. The results demonstrate that integrating classical legal schools with ijtihād- maqāṣid approaches can bridge the gap between the revealed text and modern legal needs, particularly in areas of gender, human rights, and technology. Validation was conducted through academic triangulation (expert consultation, textual verification, and peer review). This research recommends developing responsive and dynamic legal exegesis to address current issues effectively. Keywords: hermeneutics; ijtihād‑maqāṣid; digital fatwa; family law reform; maslahah
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020) Hariani, Nur Fitri; Ridwan, Muh. Saleh; Marilang, Marilang
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19414

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perdata anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan teologi normatif (syar’i), pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil surrogate mother juga telah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dapat dibuktikan dengan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Anak hasil surrogate mother adalah anak bilogis dari pasangan suami isteri yang sah namun dalam hukum positif dan hukum islam anak hasil surrogate mother anak luar nikah yang digolongkan ke dalam anak zina. Meskipun tidak melalukan perbuatan zina secara langsung, namun esensi dari perbutaan zina terdapat dalam praktik tersebut. maka dari itu hubungan anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis terhalang dalam tiga perkara, yaitu tidak boleh menggunakan nama ayah dalam nama anak tersebut, tidak berhak mendapat perwalian ketika ingin menikah, serta tidak berhak mewarisi harta dari orang tuanya. Meski demikian, anak tersebut masih bisa menjadi anak dari pasangan suami isteri tersebut dengan cara pengangkatan anak, dari ibu surrogatenya (ibu kandung) ke orang tua biologis (asal sperma dan ovum) dan mendapatkan hak1) hak perlindungan (elimentasi); 2) hak mendapatkan biaya hidup; 3) hak mendapatkan biaya kesehatan; 4) hak untuk biaya pendidikan, serta 5) wasiat wajibah.
Ismail Al-Zain's Fatwa on Tajdīd al-Nikāh: Legal and Social Analysis of Remarriage Practices at KUA Walenrang in Luwu Regency Desrianti, Desrianti; Ridwan, Muhammad Saleh; Qayyum, Rahman; Nusair, Abuyamen
Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Vol. 3 No. 1 (2024): Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review
Publisher : MUI Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64016/parewasaraq.v3i1.28

Abstract

This study examines Ismail Al-Zain's fatwa on tajdīd al-nikāh and its relevance to remarriage practices at the Office of Religious Affairs (KUA) in Walenrang District, Luwu Regency, particularly among serial marriage perpetrators requiring official marriage registration. The research employs a field research method, combining a phenomenological approach to explore individual experiences with tajdīd al-nikāh and a normative juridical approach to analyze the issue through Islamic law, including the Qur'an, hadith, fiqh rules, and scholars' opinions. The findings reveal that while Ismail Al-Zain's fatwa permits tajdīd al-nikāh as jawāz (allowed), it should be avoided unless critically necessary. At the KUA of Walenrang, tajdīd al-nikāh is implemented not only to fulfill marriage registration requirements but also to address doubts about the validity of harmony and conditions in serial marriages. This practice is more accurately termed i'ādah al-nikāh, aiming to ensure compliance with Islamic legal requirements and resolve ambiguities associated with serial marriage legality. This study offers original insights into the practical and legal nuances of tajdīd al-nikāh versus i'ādah al-nikāh in the context of marriage registration. The findings underscore the critical role of legal clarity in protecting the rights of spouses and children and preventing future disputes in family law. The research highlights the importance of ensuring correct and legal marriage processes to address legal and social challenges in contemporary Islamic family practices.
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN SENJATA API PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR) Putra, Wiyari Dwi; Ridwan, Saleh Ridwan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to answer how the rule of law and the application of police discretion in the use of firearms at the Makassar Police Headquarters. What is the view of Islamic law in responding to police discretion? The results of this study indicate that: The work of the police everywhere is to maintain law and public order, especially in terms of fighting crime in the community. Even though his duties and powers have been clearly defined by legal procedures, at the same time he is faced with a situation to make decisions that are according to his own judgment, and sometimes this is not in accordance with the applicable legal rules. because if one of them is done based on the rule of law then the other rules and order will be disturbed. Ijtihad and Discretion both have a strong legal basis but the legal position of the implementation of Ijtihad and Discretion has differences. In Ijtihad, if the ijtihad is right then it gets two rewards, and if one gets one reward. Whereas in the application of Discretion, if it is not correct or wrong in giving Discretion, then the Police Member shall bear the legal consequences of giving the Discretion.The implication of this research is that it is hoped that the application of Discretion within the scope of the Indonesian National Police in exercising their authority must act according to applicable regulations and are truly in the interests of police duties and public security. The public should know that the use of firearms is not arbitrarily used by the police outside of the provisions of the law.Keywords: Discretion; Police Cases; Firearms Users; Islamic Law Perspective;
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abd. Rahim Abdillah Abdillah Abdul Fattah Abdul Halim Talli Abdul Mujib Sawihi Abdul Qayyum, Abdul Rahman Hi. Abdul Wahab abdullah, muh ruslan ABDULLAH, MUH. RUSLAN Achmad Musyahid Idrus Ahmad Fajril Ahmad Musyahid Ahmad Qurais Wahid Akmal, Andi Muhammad Amrullah, Muhammad Salam Amrullah, Salam Andi Abdul Hamzah Andi Airiza Rezki Syafaat Andi Intan Cahyani Andi Sumardin, Andi Andi Takdir Djufri Andriany, Mita Annisa, Thahirah Ardiansyah, Bimas Asni Asni Asni Azzochrah, Nurul Azizah Bahrul, Syahdan Bakence, Lutfi Bakri, Muammar Darussalam Desrianti, Desrianti Dwi Harjana Ekayanti, Sri Eny Sutria Erni Erni Fachrul Salam Baharuddin fahlevi, Andi Fairuz Elisya Fasiha Fasiha, Fasiha Fatimah, Siti Nurul Fatma Firdaus Firdaus Firman Fitri Wulandari Fitriani, Aidah Gunawan Gunawan Hamzah Hasan Handayani, Nurilma Hariani, Nur Fitri Harjana, Dwi Hartini Tahir Hasri Hasri Herlina Herman, Muhammad Akbar Hisbullah Hisbullah HL, Rahmatia HM. Kafrawi, Try Sa’adurrahman Idham Idham Ilham Rissingg Ilmi, Ani Auli Imran Anwar Kuba Irayanti Nur Jamin, Awaluddin Karunia, Khaerunnisa Kasjim Salenda Kaunar, Abdullah Kemhay, Hardi Khaerul Rasyidi Khaerunnisa Karunia Kurniati Kurniati Kurniati Kusnadi Umar Laela Mutmainnah Latif, Fandi Hi. Lomba Sultan Lutfi, Muhtar Maghudi, Muhammad Imam Mapuna, Hadi Daeng Marilang Misbahuddin Misbahuddin Muh Fiqram Muh Ruslan Abdullah Muh. Jamal Jamil Muhammad Akbar Herman Muhammad Furqanul Ikram MUHAMMAD ILHAM Muhammad Shuhufi Muhammadiyah Amin Mukhbit, Ahmad Faiz Mukhtar Lutfi Musrianaa Mustaufiq, Mustaufiq N. Nazaruddin Nerli Citra Lestary Nur Ahmad Nur Aisyah Nur, Irayanti Nur, Muhammad Imran Nurfaika Ishak Nurjannah N, Nurjannah Nurman Said Nurul Adawia Nurul Azizah Azzochrah Nusair, Abuyamen Osman, Zaiton Patawari, Andi Yusri Patimah Patimah Patimah Patimah Pora, Rasid Pratiwi, Haerani Putra, Wiyari Dwi Qayyum, Rahman Qorina, Ulfa Rahim, Irawati Rahma Amir, Rahma Rahmatiah HL Rahmatiah Rahmatiah Rahmawati, St. Rahmiati Rahmiati Ramadan, Nur Hikmah Anugrah Rasdiyanah, Andi Rasdiyanah, Rasdiyanah Rasmawati Rian Hidayat Risnah, Risnah Rohim, M. Yusuf Nur Rusman Rusman Rusni Rusni Sabani, Akbar Saitul Mahtir Sakina Siswahyudianto Siti Aisyah Sohrah Sudirman L, Sudirman Sulastryani, Sulastryani Syamsuddin, Arman Syamsuddin, Darussalam Tahir Maloko Tarmizi Tasliyah Erlina Umar Laila Umar, Marzuki Ummu Awaliah Usman Jafar Wahdaniah Wahidah Abdullah Zulfadli Zulfadli Zulfahmi Alwi Zulfajri H Zulhas’ari Mustafa