Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.45
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Infotama KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Resona : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Biosfer: Jurnal Pendidikan Biologi Sawala : Jurnal Administrasi Negara Dinamika Ekonomi - Jurnal Ekonomi dan Bisnis Journal of Physics and Its Applications NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Gorontalo Accounting Journal Unes Law Review PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal JOEPALLT (Journal of English Pedagogy, Linguistics, Literature, and Teaching) Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research Apollo Project: Jurnal Ilmiah Program Studi Sastra Inggris Building of Informatics, Technology and Science Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Journal of Tropical Animal Science and Technology Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN) International Journal of Business, Law, and Education Journal La Edusci Indonesian Journal of Society Engagement (IJSE) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JSAP : Journal Syariah and Accounting Public Bulletin of Computer Science Research Jurnal Abdimas Bina Bangsa International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Tridharmadimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT) Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi KINDAI : Kumpulan Informasi dan Artikel Ilmiah Manajamen dan Akuntansi Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen INOTEK International Journal of Informatics, Economics, Management and Science PERADABAN JOURNAL of ECONOMIC and BUSINESS Barakuda 45 Journal of Management and Administration Provision Notary Law Journal Journal of Progressive Law and Legal Studies Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities JRIIN :Jurnal Riset Informatika dan Inovasi Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia (BIIKMA) JICS : Journal Of International Community Service Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Jurnal bahasa, sastra, seni, dan pengajarannya Open Access DRIVERset El Midad: Jurnal Jurusan PGMI Administratie: Jurnal Administrasi Publik
Saprudin Saprudin, Saprudin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Batas Usia Dewasa untuk Mendirikan Perseroan Perorangan Fahmi, Muhammad Hafizh; Saprudin, Saprudin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait adanya disharmoni peraturan terkait pendirikan Perseroan Perorangan, dimana syarat untuk mendirikan Perseroan Perorangan antara Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 153E ayat (1) yang merubah Undang-Undang Perseroan Terbatas menghendaki pendirian Perseroan ini berusia 21 Tahun sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) yang mengatur tentang pendirian Perseroan Perorangan ini mengatur batas usia 17 Tahun sehingga adanya ketidak sesuaianya dan keselarasan antara kedua peraturan tersebut yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian dikaitkan dengan prinsip keadilan, bagaimana idealnya pengaturan pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier, setelah data dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dilakukan analisis logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan, yang pertama, berlakunya asas lex superior derogat legi Infriori yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, maka dari itu perlunya pengharmonisan antara Pasal 153E ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) untuk kedepannya. Kedua terkait idealnya pengaturan batas usia dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan maka berdasarkan teori Roscoe Pound pengaturan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 yakni usia 17 tahun lebih ideal untuk diterapkan saat ini mengingat hak-hak yang dijalankan lebih banyak dan pengorbanan yang diberikan lebih sedikit dari pada harus menunggu usia mencapai 21 tahun untuk mendirikan Perseroan Perorangan.
Perlindungan Hukum Bagi Suporter Atas Suatu Kegiatan Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola Arief, Muhammad; Barkatullah, Abdul Halim; Saprudin, Saprudin
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i2.4668

Abstract

Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan lainnya terluka pasca pertandingan Liga 1 Persebaya vs Arema FC pada 1 Oktober 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Keolahragaan. Pengaturan jaminan keselamatan dan keamanan penonton maupun suporter yang harus mendapat perlindungan hukum di dalam maupun di luar pertandingan olahraga serta memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk diatur dalam Pasal 54 danPasal 55 Undang-Undang Keolahragaan. Namun, dalam Undang-Undang a quo tidak sejalan dengan tanggung jawab pelaku usaha sehingga merugikan hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa: Pertama, Hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola ada 2 yaitu hak keperdataan suporter yang bersifat relatif dan hak mutlak atas suatu benda. Kedua, Pertanggungjawaban penyelenggara dalam aspek hukum perdata yaitu suporter dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak penyelenggara pertandingan sepak bola yaitu Panitia Pelaksana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan kepada PSSI dan PT LIB berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata atau menggunakan konsep vicarious liability. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan. Pertanggungjawaban secara hukum pidana, suporter dapat melaporkan PSSI dan PT LIB kepada pihak berwajib (Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan). Serta, PT Liga Indonesia Baru dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Pengaruh Intellectual Capital dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perbankan di Bursa Efek Indonesia Ishak, Sucindah; Abdullah, Julie; Saprudin, Saprudin; Hasan, Wahyudin
Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jiab.v9i1.5108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh intelectual capital dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan besar memiliki stabilitas kinerja yang lebih baik dan kemampuan menghasilkan profitabilitas yang tinggi, sementara intellectual capital berfungsi sebagai aset tak berwujud yang meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan. Data penelitian menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mengalami penurunan laba bersih yang signifikan selama periode 2019-2022, terutama akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan model regresi untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa secara parsial intellectual capital dan ukuran perusahaan keduanya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Intellectual capital menjadi indikator objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit, sementara perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan profit lebih tinggi. Secara simultan, kedua variabel ini memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas, menunjukkan pentingnya intellectual capital dan ukuran perusahaan dalam meningkatkan kinerja finansial.
Eksistensi Notaris pada Pendirian Perseroan Perorangan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia Sejati, Mahanany Citraning Putri; Saprudin, Saprudin
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 4 No. 6 (2024): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v4i6.4894

Abstract

The purpose of this research is to analyze the legal certainty of the regulations regarding Individual Companies presented through the Job Creation Law and how the role of Notaries is missing in the process of establishing them. By using normative juridical research, this research is prescriptive, namely to answer legal issues by describing, examining, studying and explaining accurately and analyzing applicable laws and regulations as well as various opinions of legal experts, to obtain answers from issues raised. The research results show that; First, several regulations related to Individual Companies and their establishment do not yet provide legal certainty for the public. This is because the existence of the individual company legal entity has obscured the contractual principles that are applicable to limited liability companies. Thus, the existence of an Individual Company which is only established by 1 (one) person without an agreement is not under the principles that have been adhered to in the establishment of Limited Liability Companies. Second, a Notary does not have the authority to establish an Individual Company because this legal entity can be established with a Statement of Establishment made in Indonesian. However, suppose it is related to other Notary obligations. In that case, the Notary can still have a role as a legal advisor regarding the establishment of a Private Company if requested by the person concerned.
Optimizing the Utilization of Local Government Assets in Gorontalo District Potale, Marlen; Saprudin, Saprudin; Masiaga, Novaliastuti; Yakup, Yakup
International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Vol. 4 No. 2 (2024): The International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)
Publisher : LPPPIPublishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52121/ijessm.v4i2.357

Abstract

This study aims to analyze the management of Regional Owned Assets by the Gorontalo District Government, focusing on optimizing the utilization of BMD to increase Regional Original Revenue. The study evaluates BMD management practices in Gorontalo District from 2018 to 2022 using qualitative methods through interviews, observations, and documentation. The results show that BMD management includes inventory, appraisal, and legal audits to ensure effective asset utilization. Schemes such as leasing and lending have significantly contributed to Regional Original Revenue. Although revenue from BMD is fluctuating, optimization efforts are ongoing. Challenges include asset maintenance for maximum results. The implications of this study highlight the importance of strict supervision and the application of good state financial management principles for efficient and sustainable BMD management.
PERSPEKTIF GONE THEORY DALAM DETERMINAN ACADEMICAL FRAUD Fatimah, Fatimah; Saprudin, Saprudin; Yasin, Muhammad
Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 17 No 1 (2024): DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.17 No.1 Maret 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional (STIENAS) Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53651/jdeb.v17i1.491

Abstract

Abstract, The phenomenon of academic fraud has become a problem in almost all countries around the world. It is an interesting yet threatening phenomenon in the academic education world because education, which is supposed to be a means to improve the quality of human resources, has instead become a hotbed of many fraudulent practices. Based on the phenomenon and research gaps in academic fraud studies, the researcher is interested in developing this research using the dimensions of the GONE theory as a differentiator from previous research. The GONE theory is often used to uncover corruption cases, so it is expected to serve as a basis for mitigation while exploring the causes of deviant behavior in the academic field conducted by accounting students in Banjarmasin. The research results show that X1 and X2 have an influence, while X3 and X4 do not. Greed (X1) and Opportunity (X2) influence academic fraud, whereas Need (X3) and Exposure (X4) do not influence academic fraud.
Digitalisasi Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris Omiyani*, Selva; Suprapto, Suprapto; Saprudin, Saprudin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26654

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum tanda tangan yang berbasis elektronik ketika diterapkan pada akta yang berkekuatan hukum dan pembuktian yang autentik, dibuat oleh notaris dan untuk memberikan peraturan perundang-undangan yang akan datang untuk konsep cybernotary yang diterapkan oleh notaris di Indonesia. Penelitian Hukum Normatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan Pertama, tandatangan elektronik di Indonesia belum dapat diterapkan karena terkendala dengan kewajiban dari Jabatan Notaris yang ada pada Pasal 16 UUJN. Namun pada penjelasannya tersebut memberi peluang diterapkannya cyber notary di Indonesia. Adapun kelebihan tandatangan elektronik jika diterapkan yaitu waktu yang lebih efesien, kekuatan hukumnya sama dengan tandatangan konvensional atau tandatangan basah, identitas terjamin, hemat biaya pengeluaran dan eco friendly. Kedua, cybernotary untuk saat ini dapat diterapkan terbatas hanya pada waarmerking dan legalisasi karena keduanya merupakan surat bawah tangan yang disahkan notaris sehingga tidak akan terdegradasi. Selain itu, Salinan akta dapat diterapkan karena Salinan akta hanya memerlukan tandatangan notaris sehingga dapat ditandatangani menggunakan tandatangan elektronik. Untuk formulasi kedepan mengenai hukum positif yang berlaku yaitu merevisi Pasal 16 UUJN dan merevisi Pasal 5 UU ITE.
Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah Firdaus, Adam; Mutawali, Mutawali; Saprudin, Saprudin
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol. 11 No. 3 (2024): September
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v11i3.2596

Abstract

Kontroversi mengenai talak di luar pengadilan telah menjadi isu yang kompleks dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua fokus utama: (1) Apakah terdapat kontroversi antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang talak di luar pengadilan, serta (2) bagaimana perspektif maqashid syariah menilai perbedaan antara fatwa MUI dan ketentuan undang-undang terkait talak. Kontroversi ini muncul karena adanya perbedaan pendekatan normatif antara hukum Islam yang diterapkan oleh MUI dengan regulasi formal yang ditetapkan oleh negara. Fatwa MUI cenderung membolehkan talak di luar pengadilan selama syarat-syarat tertentu dipenuhi, sementara Undang-Undang Perkawinan mewajibkan proses talak dilakukan di depan pengadilan untuk mendapatkan legalitas hukum yang sah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan metode analisis konten yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua pendekatan tersebut mempengaruhi praktik sosial pada masyarakat Muslim di Desa Bodak. Perspektif maqashid syariah kemudian digunakan untuk menilai tujuan dan manfaat di balik peraturan yang berbeda ini, dengan fokus pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan, keadilan hukum, dan stabilitas keluarga. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat kontroversi antara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan fatwa MUI mengenai talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama. Fatwa MUI menganggap talak di luar Pengadilan sah, sementara Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengharuskan talak dilakukan di Pengadilan Agama agar sah secara hukum. Dalam perspektif maqashid syariah, perceraian di Pengadilan Agama termasuk dalam kategori hajjiyat, yang bertujuan mempermudah kehidupan dan menghindari kesulitan, sehingga talak sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama untuk kepastian hukum. Abstract The controversy over extrajudicial divorce has become a complex issue in Islamic marriage law in Indonesia. This study aims to analyze two main focuses: (1) Is there a controversy between the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Marriage Law No. 1 of 1974 on extrajudicial divorce, and (2) how the perspective of maqashid sharia assesses the difference between the MUI fatwa and the provisions of the law regarding divorce. This controversy arises because of the difference in normative approaches between Islamic law applied by the MUI and formal regulations set by the state. The MUI fatwa tends to allow extrajudicial divorce as long as certain conditions are met, while the Marriage Law requires the divorce process to be carried out in front of a court to obtain legal legitimacy. The approach used in this study is qualitative and content analysis methods that aim to explore how the two approaches influence social practices in the Muslim community in Bodak Village. The perspective of maqashid sharia is then used to assess the purposes and benefits behind these different regulations, with a focus on the protection of women's rights, legal justice, and family stability. The results of the study show that there is a controversy between the Indonesian Marriage Law and the MUI fatwa regarding divorces issued outside the Religious Court. The MUI fatwa considers divorces outside the Court to be valid, while the Indonesian Marriage Law requires divorces to be carried out in the Religious Court to be legally valid. From the perspective of maqashid sharia, divorce in the Religious Court is included in the category of hajjiyat, which aims to make life easier and avoid difficulties, so divorce should be carried out in the Religious Court for legal certainty.
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Tugas Pokok Fungsi Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Setiawan, M Agil; Saprudin, Saprudin; Iskandar, Abubakar
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Maret - April 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i4.4479

Abstract

Memberikan pelayanan terhadap khalayak yang profesional dan bermutu adalah satu dari tiga kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat merupakan kewajiban pekerja pemerintah sebagai pelayan publik. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik memiliki signifikansi yang besar, mengingat hal ini berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Pemerintah beroperasi untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, dan bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua individu untuk berkembang dan mencapai tujuan kolektif. Tugas dan peran pegawai pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dikenal sebagai aktivitas pelayanan masyarakat. Pegawai pemerintah diamanatkan untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pelayan masyarakat dan negara sebagaimana dijelaskan pada konteks pelaksanaan layanan kepada publik oleh unit-unit pelayanan yang penuh tanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi dan tugas tersebut. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasionalis dan tugas pokok serta fungsi aparatur terhadap mutu pelayanan pada masyarakat di Kantor Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian yang dilakukan menggunakn metode penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian mencakup seluruh masyarakat di Cibungbulang, dengan pengambilan spesimen memakai metode voluntary response sampling. Sampel terdiri dari individu dengan cara sukarela berpartisipasi dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui perangkat kuesioner yang telah dilakukan pengujian reliabilitas juga validitasnya. Penganalisisan dilakukan dengan cara regresi linear berganda, di mana dugaan sementara diuji melalui uji F dan uji t menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa 83,2% ragam kualitas pelayanan bisa dijelaskan dengan faktor-faktor pada variabel kepemimpinan transformasional dan tugas pokok fungsi aparatur, sedangkan 16,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak menjadi fokus dalam penelitian. Adapun pengujian F memberikan hasil bahwa variabel cara memimpin transformasional dan tugas pokok fungsi aparatur secara simultan mempunyai pengaruh yang positif kepada kualitas pelayanan, dengan nilai Fhitung (245,796) yang lebih besar daripada Ftabel (2,700). Selain itu, hasil uji t memperlihatkan bahwasanya variabel kepemimpinan transformasional menghasilkan nilai thitung (17,544), sementara ttabel (1,660), yang membuktikan bahwa variabel itu memiliki efek yang signifikan terhadap kualitas pelayanan secara parsial.
Implementasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus PBJT Atas Jasa Pajak Perhotelan di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi) Fauzi, Kiki Rizki; Rahmawati, Rita; Saprudin, Saprudin
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Maret - April 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i4.4610

Abstract

Pajak hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan pajak hotel, serta mengevaluasi dampak kebijakan terhadap peningkatan PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), teori administrasi fiskal Tanzi (2000), serta teori kepatuhan pajak Allingham dan Sandmo (1972). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak hotel telah berjalan cukup efektif, dibuktikan dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya. Namun, terdapat beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan SDM dalam pengawasan pajak, infrastruktur teknologi yang masih perlu pengembangan, serta fluktuasi okupansi hotel yang mempengaruhi besaran penerimaan pajak. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bappenda Kabupaten Bogor telah menerapkan berbagai strategi, seperti pemutakhiran data wajib pajak, integrasi sistem e-Pajak, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi yang lebih intensif, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh. Dengan penerapan strategi yang tepat, kebijakan pajak hotel dapat terus dioptimalkan sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD Kabupaten Bogor. Peningkatan transparansi, efisiensi administrasi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.
Co-Authors Aan Kurniawan Abdul Radjak Masjhur, Mohamad Abdullah, Julie Abdullah, Julie Abdullah Abdullah, Winarsih Abubakar Iskandar Adrian Muluk, Muhammad Afdhal Chatra Afni, Meyke Nur Agus Mulyawan, Agus Agus Tri Widodo, Agus Tri Ahmad Syaufi Ainun, Vivi Aji Pangestu, Ilham Alawiah, Tuti Alfian Dwi Saputra Amalia, Resti Amelia, Anisya Citra Ananda Zahratun Nisa Andre Surya Andika Anggita Permata Yakup Apriani, Leny Aqidah, Vika Maslahatul Arief, Muhammad Arsalim, Arsalim Asep Noor By Atin Suprihatni Aulia Agustian Drajat Awalludin, Dudi Bayu Nur Kasah Bilondatu, Nikma Budi Kurniawan Bueto, Niarmeen Cahyono, Yono Chakra Yoga Pambayun Dalimunthe, Ahmad Alwi Akbar Destriana, Ayu Gita Dewi, Sita Diana Rahmawati Diani Fitri Supriadi Djou, Nurmat Durya, Ngurah Pandji Mertha Agung Dwiki Aldiansyah Edward Alfin Erlina Erlina Fahmi, Muhammad Hafizh Faishal, Achmad fatimah Fatimah Fauzi, Kiki Rizki Fenty Sukmawaty Firdaus, Adam Francisca Hermawan Galaxy Andi Putra Pratama Ginting, Yohanes Gusasi, Suwardi Gustini, Evi Halimatu Syadiah, Siti Nurhayati Hamidiyah, Emmy Hamka Hamka, Hamka Hariansyah, Oke Hartono, Bayu Hasan Hamid Hasan, Wahyudin Haura, Al Hifni, Syaiful Hikmah, Nor Hippy, Mega Nurannisa Ibrahim, Umair Ichsan Anwary, Ichsan Ifrani, Ifrani Ilfi Rahmi Putri Indah Masri Indra Budaya, Indra Indra Ismayudi Tanjung Irent Berliana Agustin Ishak, Sucindah Ismail Ibrahim Ismail, La Ode Isnawati Isnawati Jauhar Helmie Juanda, La Judijanto, Loso Julia Julia Junaidi, Teuku Junus, Onong Kalay, Vindy Nerson Karlena, Neni Kiki Rizki Fauzi Liasulistia Ningsih Limarjani, Sustinah Listyowati, Dwi Luawo, Vera Vebrianti Luthfie, Muhammad M. Agil Setiawan M. Rifa’i Eka Pratama Maruapey, M. Husein Masiaga, Novaliastuti Masjhur, Mohamad Abdul Radjak Maulidina, Dian MAYANG SARI Mediaty Miftakhuddin Miftakhuddin, Miftakhuddin Miranti, Derissa Mudhita, Ida Ketut Mufthie, Aries Muhammad Azianor Ilmy Muhammad Najib Muhammad Rifqi Saifulloh Muhammad Rispan Affandi Muhammad Rudy Herliansyah Muhammad Yasin Muhram, La Ode Mulyani Zulaeha Murnasih, Murnasih Mustika, Cindyva Thalia Mutawali, Mutawali Muthiah, Ismah Muttaqin, Salwa Destria Napitupulu, Bertha Elvy Napu, Suciati Nasri Nasri, Nasri Nauli, Emma Saur Ni Putu Eka Widiastuti Nor Ainah, Nor Nurbayani, Yuni Nuryati Nuryati Nuryati, Tutty Omiyani*, Selva Parhan, Parhan Parisu, Chairan Zibar L. Perani Rosyani Polapa, Lianti Potale, Marlen Pramarta, Pandhu Pratama, Anggi Tias purba, Orinton Putra, Bagas Mahendra Putri, Indah Karunia Qurrata'ayun, Faradina Rafi, Hani 'Athiyya Rafid Abdullah Fasya Randy Kuswanto Rano Wijaya Rasyid, Laode Abdul Dani Fakhri Rayhan Hermando Rio Mukti Setyawan Rita Milyartini Rita Rahmawati Rivai, Sukariyati M Rizal Muhamad Ikhwanudin Ady Rizkiana, Fidia Indah Rizky Olvia, Ghea Rosta, Moses Safira Maulidia Sahroni, Taufik Roni Saksono, Lalang Salin, Salin Salsabila, Sahda Sandag, Eltie Christi Saprudin Sastrawan, Berry Satrio Miftachul Choiri Sawitania Christiany Dwi Utami Boru Situmorang Sejati, Mahanany Citraning Putri Sembiring, Rinawati Setiawan, M Agil Setiawan, Muhamad Rino Shifa, Mutiara Siagian, Ruben Cornelius Siska Hestiana Sitasari, Ita Sofyan Hadi Somantri, Dody A Sri Hayati, Sri Sri Mardiyati Suaili, Achmad Sugeng Karyadi Sulthoni, Abdilah Umar Suprapto Suprapto Suprayogi Yusuf, Virya Susilawati, Susilawati Suweda Anggana Putera, I Gede Syafiudin, Ahkmad Syahrida, Syahrida Syuhada, Sonia Taufik Budhi Pramono Tavinayati Tavinayati, Tavinayati Tornado, Anang Shophan TRIYANA GUNAWAN, TRIYANA Upik Djaniar Urfa, Mursalati Usman, Ammaiya Vebriani, Vidi Victor Pattiasina Vina Nurviyani Wa Ode Intan Kurniawati Wijinindyah, Ayutha Winarno, Gunardi Djoko Windiarta, Talitha Putri Wiwi Idawati Wujarso, Riyanto Yahya, Amir Yakup Parto Yasin, Verdi Yayang Sulistyawati Yuda Permadi, Yuda Yudi Sukmayadi Yulia Qamariyanti Yulian Yusuf, Niken Yunia Panjaitan Yusuf, Swandi Zainal Abidin Zakiyah Zakiyah