Articles
Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo
Saprudin, Saprudin
Gorontalo Accounting Journal Volume 1 Number 1 April 2018
Publisher : Universitas Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.543 KB)
|
DOI: 10.32662/gaj.v1i1.79
This study aims to identify, analyze, test and provide empirical evidence as to what the relationship variables Local Taxes, Levies, on Financial Capability.Type This research is associative which aims to determine the relationship between two or more variables, relations who want to study in this study is causal (causal) to analyze the relationships between the variables with other variables and how a variable affects other variables.Research Shows that one). Local Taxes positive effect on the ability of the Regional Financial Daerah.2). Retribution positive effect on the ability of the Regional Local Finance rejected. Levies according to Law No. 34 of 2000 is local charges as payment for specific services or special licensing is provided and / or supplied by the local government for the benefit of private persons or entities. Equal to the tax, retribution is also a positive influence on the Regional Financial Capability area.
Pengaruh Perilaku Organisasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Sistem Keuangan Desa
Gusasi, Suwardi;
Saprudin, Saprudin;
Masiaga, Novaliastuti;
Abdullah, Julie;
Junus, Onong
Gorontalo Accounting Journal Volume 8 Number 1 April 2025
Publisher : Universitas Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/gaj.v8i1.4465
This study aims to analyze the influence of organizational behavior and the implementation of government accounting standards on the village financial system (SISKEUDES) in Gorontalo Regency. The research employs a quantitative approach by involving village treasurers as respondents. The findings reveal that organizational behavior does not have a significant effect on the village financial system. This condition is suspected to be related to non-compliance with procedures, lack of transparency, and weak coordination within the village organization. On the other hand, the implementation of government accounting standards has a positive effect on the village financial system. This indicates that a good understanding of accounting standards by village officials can encourage the preparation of more accurate, transparent, and accountable financial reports.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerjaan Rumah Tangga yang Bekerja melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
Ainah, Nor;
Saprudin, Saprudin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tujuan dari penelitian adalah untuk Untuk menganalisis hubungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dengan lembaga penyalur tenaga kerja pekerja rumah tangga dan majikan serta menganalisis implementasi sanksi bagi lembaga penyalur pekerja rumah tangga yang tidak memiliki izin operasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, bahwa hubungan antara lembaga penyalur pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga, dan majikan dalam kasus ini memenuhi definisi alih daya. Yayasan Val The Consultant bertindak sebagai pemberi kerja, pekerja rumah tangga sebagai penerima kerja alih daya, dan orang tua anak sebagai pengguna jasa alih daya. Kedua, Lembaga penyalur pekerja rumah tangga yang tidak berizin seperti Yayasan Val The Consultant Indonesia, menimbulkan masalah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Implementasi terkait sanksi bagi lembaga penyalur pekerja rumah tangga yaitu dengan diterapkan sanksi sesuai dengan berdasarkan Pasal 515 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut.
Pendaftaran Hak Atas Tanah bagi PT Perorangan dalam Perspektif Hukum Pendaftaran Tanah
Ginting, Yohanes;
Erlina, Erlina;
Saprudin, Saprudin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
“Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan adanya setiap jengkal tanah di mata hukum keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya. Dalam penelitian ini, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis dan kajian terhadap aspek-aspek internal dari hukum positif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah legal research terhadap asas-asas hukum serta perbandingan hukum yang berkenaan dengan kekosongan norma hukum mengenai pendaftaran hak atas tanah terhadap PT Perorangan. Hasil penelitian ini adalah Dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat tampak jelas upaya untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar karena pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah sampai dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Dan penelitian ini Berkaitan dengan kategori badan hukum tertentu yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, PT Perorangan adalah sebuah badan hukum namun tidaklah serta merta dapat diberikan tanah dengan Hak Milik, sebab tidak memenuhi kategori sebagai badan hukum tertentu yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah sebagaimana ditentukan dalam PP No.38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah. diberlakukannya UU Cipta Kerja, PT Perorangan memiliki sifat khusus”.
Batas Usia Dewasa untuk Mendirikan Perseroan Perorangan
Fahmi, Muhammad Hafizh;
Saprudin, Saprudin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait adanya disharmoni peraturan terkait pendirikan Perseroan Perorangan, dimana syarat untuk mendirikan Perseroan Perorangan antara Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 153E ayat (1) yang merubah Undang-Undang Perseroan Terbatas menghendaki pendirian Perseroan ini berusia 21 Tahun sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) yang mengatur tentang pendirian Perseroan Perorangan ini mengatur batas usia 17 Tahun sehingga adanya ketidak sesuaianya dan keselarasan antara kedua peraturan tersebut yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian dikaitkan dengan prinsip keadilan, bagaimana idealnya pengaturan pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier, setelah data dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dilakukan analisis logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan, yang pertama, berlakunya asas lex superior derogat legi Infriori yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, maka dari itu perlunya pengharmonisan antara Pasal 153E ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) untuk kedepannya. Kedua terkait idealnya pengaturan batas usia dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan maka berdasarkan teori Roscoe Pound pengaturan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 yakni usia 17 tahun lebih ideal untuk diterapkan saat ini mengingat hak-hak yang dijalankan lebih banyak dan pengorbanan yang diberikan lebih sedikit dari pada harus menunggu usia mencapai 21 tahun untuk mendirikan Perseroan Perorangan.
Perlindungan Hukum Bagi Suporter Atas Suatu Kegiatan Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola
Arief, Muhammad;
Barkatullah, Abdul Halim;
Saprudin, Saprudin
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.4668
Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan lainnya terluka pasca pertandingan Liga 1 Persebaya vs Arema FC pada 1 Oktober 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Keolahragaan. Pengaturan jaminan keselamatan dan keamanan penonton maupun suporter yang harus mendapat perlindungan hukum di dalam maupun di luar pertandingan olahraga serta memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk diatur dalam Pasal 54 danPasal 55 Undang-Undang Keolahragaan. Namun, dalam Undang-Undang a quo tidak sejalan dengan tanggung jawab pelaku usaha sehingga merugikan hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa: Pertama, Hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola ada 2 yaitu hak keperdataan suporter yang bersifat relatif dan hak mutlak atas suatu benda. Kedua, Pertanggungjawaban penyelenggara dalam aspek hukum perdata yaitu suporter dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak penyelenggara pertandingan sepak bola yaitu Panitia Pelaksana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan kepada PSSI dan PT LIB berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata atau menggunakan konsep vicarious liability. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan. Pertanggungjawaban secara hukum pidana, suporter dapat melaporkan PSSI dan PT LIB kepada pihak berwajib (Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan). Serta, PT Liga Indonesia Baru dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Pengaruh Intellectual Capital dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perbankan di Bursa Efek Indonesia
Ishak, Sucindah;
Abdullah, Julie;
Saprudin, Saprudin;
Hasan, Wahyudin
Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jiab.v9i1.5108
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh intelectual capital dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan besar memiliki stabilitas kinerja yang lebih baik dan kemampuan menghasilkan profitabilitas yang tinggi, sementara intellectual capital berfungsi sebagai aset tak berwujud yang meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan. Data penelitian menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mengalami penurunan laba bersih yang signifikan selama periode 2019-2022, terutama akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan model regresi untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa secara parsial intellectual capital dan ukuran perusahaan keduanya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Intellectual capital menjadi indikator objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit, sementara perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan profit lebih tinggi. Secara simultan, kedua variabel ini memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas, menunjukkan pentingnya intellectual capital dan ukuran perusahaan dalam meningkatkan kinerja finansial.
Eksistensi Notaris pada Pendirian Perseroan Perorangan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia
Sejati, Mahanany Citraning Putri;
Saprudin, Saprudin
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2024): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/elmujtama.v4i6.4894
The purpose of this research is to analyze the legal certainty of the regulations regarding Individual Companies presented through the Job Creation Law and how the role of Notaries is missing in the process of establishing them. By using normative juridical research, this research is prescriptive, namely to answer legal issues by describing, examining, studying and explaining accurately and analyzing applicable laws and regulations as well as various opinions of legal experts, to obtain answers from issues raised. The research results show that; First, several regulations related to Individual Companies and their establishment do not yet provide legal certainty for the public. This is because the existence of the individual company legal entity has obscured the contractual principles that are applicable to limited liability companies. Thus, the existence of an Individual Company which is only established by 1 (one) person without an agreement is not under the principles that have been adhered to in the establishment of Limited Liability Companies. Second, a Notary does not have the authority to establish an Individual Company because this legal entity can be established with a Statement of Establishment made in Indonesian. However, suppose it is related to other Notary obligations. In that case, the Notary can still have a role as a legal advisor regarding the establishment of a Private Company if requested by the person concerned.
Optimizing the Utilization of Local Government Assets in Gorontalo District
Potale, Marlen;
Saprudin, Saprudin;
Masiaga, Novaliastuti;
Yakup, Yakup
International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Vol. 4 No. 2 (2024): The International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)
Publisher : LPPPIPublishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52121/ijessm.v4i2.357
This study aims to analyze the management of Regional Owned Assets by the Gorontalo District Government, focusing on optimizing the utilization of BMD to increase Regional Original Revenue. The study evaluates BMD management practices in Gorontalo District from 2018 to 2022 using qualitative methods through interviews, observations, and documentation. The results show that BMD management includes inventory, appraisal, and legal audits to ensure effective asset utilization. Schemes such as leasing and lending have significantly contributed to Regional Original Revenue. Although revenue from BMD is fluctuating, optimization efforts are ongoing. Challenges include asset maintenance for maximum results. The implications of this study highlight the importance of strict supervision and the application of good state financial management principles for efficient and sustainable BMD management.
PERSPEKTIF GONE THEORY DALAM DETERMINAN ACADEMICAL FRAUD
Fatimah, Fatimah;
Saprudin, Saprudin;
Yasin, Muhammad
Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 17 No 1 (2024): DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.17 No.1 Maret 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional (STIENAS) Banjarmasin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53651/jdeb.v17i1.491
Abstract, The phenomenon of academic fraud has become a problem in almost all countries around the world. It is an interesting yet threatening phenomenon in the academic education world because education, which is supposed to be a means to improve the quality of human resources, has instead become a hotbed of many fraudulent practices. Based on the phenomenon and research gaps in academic fraud studies, the researcher is interested in developing this research using the dimensions of the GONE theory as a differentiator from previous research. The GONE theory is often used to uncover corruption cases, so it is expected to serve as a basis for mitigation while exploring the causes of deviant behavior in the academic field conducted by accounting students in Banjarmasin. The research results show that X1 and X2 have an influence, while X3 and X4 do not. Greed (X1) and Opportunity (X2) influence academic fraud, whereas Need (X3) and Exposure (X4) do not influence academic fraud.