Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

14.705

P-Index

This Author published in this journals

Yasmirah Mandasari Saragih

Panca Budi University

Author-ID : 620320

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 134 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

9 10 11 12 13

Peran Kepolisian dalam Penangggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia Gemilang, Gilang; Saragih, Yasmirah Mandasari; Sinaga, Rahmah Hayati; Suramin, Suramin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10837

Kejahatan Jalanan yang didahuluan dengan kekerasan merupakan perbuatan dengan cara memaksa memberikan kendaraan serta membawa senjata tajam dan bahkan tidak segan-segan melukai korban, sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kasus yang merebak sejalan seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan (begal) dan pelaku kejahatan lainnya dapat juga dilihat di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia, yang penyebabnya didasari masalah daerah yang sepi dan Kecamatan yang ekonominya sedang berkembang. Adapun teori yang digunakan pada penulisan ini yakni teori kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang merupakan usaha rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen dan analisis secara kualitatif-deskriptif. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Polsek Medan Helvetia dapat dilakukan secara Preventif dan Represif dan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini dan untuk melakukan hal tersebut perlu diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Polsek Medan Helvetia, karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia

Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak Safar, Muhammad; Saragih, Yasmirah Mandasari; Sumarno, Sumarno; Siregar, Teguh Hidayat; Utami, Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11291

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Berita kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pedofilia telah menyedot perhatian masyarakat dan pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pedofilia adalah suatu perilaku menyimpang untuk mendapatkan kepuasan seks yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Biasanya sebelum melancarkan aksinya, para pedofil ini selalu menggunakan berbagai macam cara untuk menarik perhatian agar para calon korbannya mau atau menuruti apa kata si pelaku. Tindakan ini sangat berdampak buruk terhadap perkembangan anak hingga ia dewasa nanti karena akan meninggalkan luka dan trauma yang mendalam, yang membuat mental anak menjadi lemah. Untuk itu anak yang menjadi korban kejahatan seksual para pedofilia harus dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada teori-teori hukum. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku pedofilia, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban pedofilia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penegakan hukum pidana bagi pelaku pedofilia atas kejahatan seksual terhadap anak.

LEGAL ACCOUNTABILITY FOR THE PERSONNEL OF THE CRIME OF THEFT WITH AGRAM IN THE MEDAN STATE COURT Yasmirah Mandasari Saragih; Robert Napitupulu; Utrechk Ricardo; Sri Devi Zebua
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 4 (2023): July
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i4.939

Judge's Consideration in Imposing Imprisonment Against Perpetrators of the Crime of Theft in Medan District Court In Decision Number: 1039/Pid.B/2022/PN Mdn The defendant was charged with theft in aggravating circumstances, carried out by means of juridical and non-juridical considerations proving the defendant guilty imposed on Article 363 paragraph (1) 4rd, 5th of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations, so that the defendant is sentenced to imprisonment for 3 (three) ) year and 6 (six) months was deducted while the defendant was in temporary detention. Evidence in the perpetrators of the crime of theft in Medan District Court In Decision Number: 1039/Pid.B/2022/PN Mdn, considering the elements, a) whoever,

Accountability of Corporate Criminal Implementation for the Defendant of Character Assassination Acts Jesslyn Elisandra Harefa; Yasmirah Mandasari Saragih; Bonari Tua Silalahi; Ireny Natalia Putri Sihite; Sudarno Hariadi Nasution
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4740

The phenomenon of character assassination is now increasingly prevalent in the digital realm, often carried out by corporate entities through destructive information campaigns. Unfortunately, the criminal law system in Indonesia has not been fully able to provide strict accountability for legal entities. This research aims to analyze how criminal accountability can be applied to corporations involved in character assassination. The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis techniques of relevant regulations and case studies. The results of the study show that there is a void of norms in Indonesian criminal law related to corporate criminal liability in non-physical cases such as digital defamation.

Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Korporasi Yohanes Reston N.A Laia; Yasmirah Mandasari Saragih; Sari Sania Tampubolon; Faisal Faisal; Andi Gultom
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5234

The acceleration of globalization and advances in information technology have brought about significant changes in the economic field. In this context, collaboration between individuals is a key element in forming business groups that aim to achieve economic benefits. These business groups can take the form of informal businesses that do not yet have legality, as well as legal entities known as corporations. When individuals join a corporation, this also strengthens the corporation's position as a legal subject in economic activities. A legal subject (subject tumjuris) is an entity that can have and exercise rights and obligations. This situation can trigger abuse of power by corporations against the public interest, which is then known as corporate crime. Such crimes are usually committed for the sake of the company's business interests and fall into the category of white collar. crime. One form of corporate crime that is rampant is the violation of the economic rights of creators and copyright owners

The Role Of Compensation In Medical Dispute Resolution : Legal And Ethical Implications Helmawan Trintono Subekti; Dahlan Dahlan; Tamaulina Br. Sembiring; Yasmirah Mandasari Saragih
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i2.45

Compensation in the resolution of medical disputes in Indonesia is crucial as it provides financial compensation for patients who have suffered losses due to malpractice. Data shows an increase in the number of complaints and lawsuits related to medical disputes each year. Determining fair and proportional compensation often poses complex challenges as it involves various aspects such as the level of patient loss, healthcare service standards, medical evidence, and socio-economic factors. Therefore, a careful and holistic approach is needed in determining compensation to ensure justice and improve healthcare practices. The aim of this study is to identify the role of compensation in the resolution of medical disputes in Indonesia and to analyze its legal and ethical implications. The research method used is qualitative with a normative juridical and empirical approach. The results show that compensation in the resolution of medical disputes in Indonesia is important to ensure justice for patients and the responsibility of healthcare providers. The process of determining compensation involves mediation, negotiation, and formal legal processes. The Health Law and health regulations require hospitals to have dispute resolution mechanisms and provide patients with legal rights to compensation. Legal and ethical aspects such as integrity and justice are considered in determining compensation, creating a holistic dispute resolution system to maintain justice and the quality of healthcare services.

Criminal Liability Of Medical Personnel In Law Number 17 Of 2023 Concerning Health Abang Anton; Beny Satria; Yasmirah Mandasari Saragih
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i2.50

Healthcare services, conflicts often arise between doctors and patients, involving allegations of medical criminal actions. Health laws are designed to provide greater certainty in the administration of healthcare services and to offer protection for both the public and healthcare resources. This research adopts a normative juridical approach, employing qualitative descriptive methodology. Medical professionals may face criminal charges for engaging in illegal abortions, performing reconstructive and aesthetic plastic surgery with the intent to alter someone's identity, refusing healthcare services in emergency situations, committing negligence, and practicing Without a License (STR) and/or Practice Permit (SIP). Medical professionals are obliged to adhere to professional standards, service standards, and operational procedure standards, while upholding the values of professional ethics and exerting their best efforts (Inspanning Verbintenis). Dispute resolution should initially take place through restorative justice mechanisms, utilizing alternative methods outside the court.

Efforts To Counter Terrorism Crimes In Indonesia Yolla Veronica Sembiring; Yasmirah Mandasari Saragih; Muhammad Azhali Siregar; Muhammad Mujahidin ZA; Wildan Fahriza
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): September : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i3.123

Indonesia needs to get rid of terrorism once and for all. This journal aims to describe and analyze using the approach of various efforts to counter terrorism crimes in Indonesia. The research method used in this study uses a descriptive qualitative approach to present an overview of terrorism and several strategies to combat this crime in Indonesia. The formulation of the problem based on the description of the background above is as follows: what are the factors of terrorism crimes in Indonesia and how to overcome terrorism crimes in Indonesia. Terrorism is a disturbing phenomenon. Efforts to counter terrorism crimes carried out by the Government are implemented through repressive efforts. There are five factors that cause terrorism crimes in Indonesia, namely: tribalism, nationalism/separatism, poverty and inequality and globalization, non-democracy, violations of human dignity and religious radicalism.

Prevention And Law Enforcement Efforts Against The Crime Of Gold Mining Without A Permit (PETI) In The Jurisdiction Of The Merangin Resort Police Yasmirah Mandasari Saragih; Sumarno Sumarno; Daniel Situmorang; Starting Sihombing; Muhammad Faiz Hadi
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): September : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i3.126

Illegal mining in Indonesia isn't it things we just heard, In fact, illegal mining has become widespread in almost every region potentially rich in minerals. Illegal mining is the most common found is mining gold. Mining gold illegal or often in short for PETI (Unlicensed Gold Mining) is a mine amount pollution material the mine most tall. In Indonesia, gold mining without a permit is considered an unlawful activity, especially because miners do not have a mining business permit as a business entity. They do not pay taxes and royalties which are sources of state income from mining activities. Their activities also often cause social unrest and environmental damage. One that has gold mines is Jambi Province, precisely in the Merangin Regency area. Gold mines in this district are not only found on land but also in river basins (DAS). Merangin Police have carried out many prevention and law enforcement efforts to deal with mining activities without permits.

Implementation of Deradicalization of Terrorism Convicts in Indonesia Muhammad Safar; Yasmirah Mandasari Saragih; Muhammad Azhali Siregar; Sukardi Sukardi
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): September : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i3.132

The widespread movement of terrorism throughout the world is clear evidence that terrorist organizations are always developing and adapting to phenomena that occur globally. deradicalization is needed to neutralize the threat of terrorism from individuals who are motivated by religious ideology. In this writing, we will focus on the deradicalization of terrorism convicts in Indonesia. Radicalism is political ideas that are rooted and based on doctrines developed in opposition to the status quo . The deradicalization program in Indonesia consists of various approaches aimed at terrorism convicts. Terrorist groups continue to spread their radical beliefs through various means. Deradicalization as a form of special guidance for terrorism convicts is in accordance with the aim of the correctional system to return inmates to become good citizens so that they can be accepted back into society.

Co-Authors , Rahul Ardian Fikri Abang Anton Abdi Ridho Abdur Rahman Sirait Abu, Roziya Adilman Reliance Lawolo Ahbym Faizan Ahmad Novaisal alexander Alwandani Alwandani Andi Gultom Angga Sahputra Sirait Anggi Dian Nugraha Ansori Maulana Antonius, Agam Saputra Ardiman Waruwu Ariansyah Ariansyah Arianto Lase Arianus Halawa Armanda, Wahyu Arnovan Pratama Surbakti Aruan, Yulia Christy Shintara Askamaini Askamaini Asmita Widimartha Nainggolan Assegaf, Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Ayanda Shiro Kamarullah Azhar AR Azhar Hairi Putra Benario Dasmilta Sembiring Beny Satria Berlian Berlian Berlian Evi Yenni Pakpahan Biner Sihotang Bisbon Sibutar-Butar Bisbon Sibutar-Butar Bonar Yudhistira Bonari Tua Silalahi Boniek Juventus Boniek Juventus Br Sinaga, Lidya Devega Cipto Hardoyo Dahlan Dahlan Dahlia Kusuma Dewi Damun Damun Daniel Edward H Situmorang Daniel Situmorang Danioko Sastra Sembiring Darma Setiawan Delianto Habeahan Deny Prabowo Dhermawan, M. Ryan Dibi Vation Manik Eben Heser Tarigan Eddy Eddy Edisa Putra Ginting Efraim Abigail Bukit Eka Suwirza Elisabeth Saragih Enus Ginting Eri Siswanto Erwin Efendi Rangkuti Fahmi Anwar Tanjung Fairuz Ula, Rifqi Faisal Faisal Faisal Hakim Faruq Rozy Fauzan fauzan Fauzan Fauzan Fauzan Ferdinand Sembiring Ferry Irmawan Ferry Irmawan Firman Halawa Frenki Hamonangan Turnip Gea, Alex Sokhian Gemilang, Gilang Gilang Gemilang Gunawan Putra Manihuruk Gunawan, Adinda Julia Habeahan, Delianto Haposan Silalahi Haposan Silalahi Harahap, Muhammad Rafandi Hardi Hermawan Haris Putra Utama Limbong Hasibuan, Helviana Helmawan Trintono Subekti Henry Aspan Heronimus Halawa Hotlan Wanto Siahaan Hutagalung, Oskar Ibrahim Ibrahim Ilmuwani Lubis Ilmuwani Lubis Iman Sejati Zendrato Ireny Natalia Putri Sihite Irfan Rizky Pradya Irfan Rizky Pradya Isa, Saptha Nugraha Ismaidar I, Ismaidar Iyo Iko Rasaki Jesslyn Elisandra Harefa Juita Novalia Br Barus Juita Novalia Br. Barus Kaaisar Romolus Deo Sianipar Karolus Agung Dery Rianto Karolus Agung Dery Rianto Kartika Septiani ketaren, abdurahman Harits Khaliluddin Khaliluddin Krisley Jerani Sembiring Lasma Sinambela Lidya Rahmadhani Hasibuan Linda Ikawati Lindawati Br Surbakti M. Fajri Hidayatullah M. Luqmannul Hakim Siregar M. Yusuf Afandi Maisyan Rizaldi Mendrofa, Kevin Manalu, Mogang M.H. Manase Putra Manurung, Heriyanto Manurung, Krismanto Marice Simarmata Mazlifah Mansoor MH Fauzan Mhd Arif Sahlepi MHD AZHALI Siregar Mhd. Azhali Siregar Mhd.Ihwanuddin Hasibuan Mitranda Seragih Mohammed Faiz Hadi Muhamad ilham Muhamad Romdoni Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aulia Amir Batu Bara Muhammad Azhali Siregar Muhammad Citra Ramadhan MUHAMMAD FAHMI Muhammad Faiz Hadi Muhammad Khambali Muhammad Mujahidin Za Muhammad Ridwan Lubis Muhammad Safar Mula Sihombing Mulyadi, Mus Nabilah Syaharani Nasution, Ariqh Fahdi Anugrah Ndruru, Restika Nopiana Mozin Nora Elida Manurung Novaisal, Ahmad Nurul Aini Ongku Sapna Fella Hasibuan Oskar Hutagalung Panca Sarjana Putra Pangaribuan, Christine Natalia Paulus Purba Pintabar, Andar Jimmy Prananta Garcia Ginting Purba , Paulus Purba, Paulus Putriani Nduru Rafianti, Fitri Rahmah Hayati Sinaga Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Raja arsyadil fiqry siregar Redyanto Sidi Reza Fazri Prasetyo Rial Pradila Srg Riki Hamdani Riki Hamdany Riki Hamdany Rikson Rikson Riski Darwaman Ritian Handayani Robert Napitupulu Romy Rohadi Saragih Rony, Zahara Tussoleha Rudi Salam Tarigan Ryan Fadli Siregar Safar, Muhammad Sagita Ifani Emri Samsuto Samsuto Sani, Ahmad Zaharuddin Saptha Nugraha Isa Saragih, Geofani Milthree Sari Sania Tampubolon Sembiring, Ever Scula T. Sembiring, Ferdinand Servasius Edwin Telaumbanua Sihombing, Yossri Mantaw Silalahi, Bonari Tua Sinaga, Mhd. Sanip Heri Sinaga, Rahmah Hayati Sirait, Abdur Rahman Siregar, Raja Arsyadil Fiqry Siregar, Teguh Hidayat Sitorus, Tonggo Sony Prayudha Winata Sony Prayudha Winata Sri Devi Zebua Sri Utami SRI UTAMI Sri Utami Starting Sihombing Suci Ramadhani, Suci Sudarno Hariadi Nasution Sudarno Hariadi Nasution Sukardi Sukardi Sumarno Sumarno . Sumarno Sumarno Suramin Suramin Suramin, Suramin Syaiful Asmi T. Ikhsan Ansyari Husny Tagor Aruan Tamaulina Br Sembiring Tamaulina Br. Sembiring Tamaulina Br.Sembiring Teguh Hidayat Siregar Tengku Ikhsan Ansyari Husni Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Assegaf Tengku Riza Zarzani N Utari Debora Utrechk Ricardo Utreck Ricardo Veronika Karolina Simamora Welli Nirpa Pasaribu Wida Azlina Widya Meilani Wildan Fahriza Willy Novan Prakoso Willy Novan Prakoso Yohanes Reston N.A Laia Yohnly Boelian Dachban Yoldy Israq Yolla Veronica Sembiring Yossri Mantaw Sihombing Yosua, Dicky Yudiansyah B Yulia Christy Shintara Aruan Yuniel Putra Hulu Zahrana Syavica Zeno Eronu Zalukhu Zeno Eronu Zalukhu Zubaidah Zubaidah

Title

Found 134 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 134 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 134 Documents
Search