Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.987
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Ensiklopedia of Journal Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ners Al-Adl : Jurnal Hukum JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) JURNAL USM LAW REVIEW JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Collegium Studiosum Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Hukum Legalita Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) International Journal of Community Service (IJCS) Indonesia of Journal Business Law JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science Journal of Progressive Law and Legal Studies Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Journal of Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Tut Wuri Handayani : Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Intelek Insan Cendikia International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law International Journal of Contemporary Sciences (IJCS) Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy IJLSH International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs International Journal of Social Welfare and Family Law
Yasmirah Mandasari Saragih
Panca Budi University
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 137 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 137 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAH GUNAAN OBAT OBAT TERLARANG DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA PANCUR BATU Yasmirah Mandasari Saragih; Haposan Silalahi; Boniek Juventus; Faisal Hakim
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 2 Juli 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i4.1858

Abstract

Penyalahgunaan obat obat terlarang mempunyai dimensi yang luas, pengguna obat obat terlarang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Bahwa generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan negara masa depan Indonesia. Mereka adalah harapan bangsa dan negara, ibarat matahari yang akan memberikan sinar bagi masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya Narkoba adalah kewajiban semua pihak khususnya Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatip dan empires yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah Upaya Pencegahan Terhadap Penyalah Gunaan Obat Obat Terlarang Di Lembaga Permasyarakatan Kelas Iia Pancur Batu. Obat obat terlarang Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungna akan zat tersebut secara terus menerus. Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungna akan zat tersebut secara terus menerus. Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu bahwa pelaku pengedar Narkotika ancaman pidana minimum khusus atas jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di Wilayah Hukum Pancur Batu sudah sangat epesian dalam pencegahanya.Kata Kunci: Pencegahan, Penyalah Gunaan,Narkotika.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dokter Anastesi atas Dugaan Kelalaian terhadap Pasieno pada Pre Operasi Reza Fazri Prasetyo; Redyanto Sidi; Yasmirah Mandasari Saragih
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 7 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i7.2378

Abstract

Keisalahan dan keilalaian yang dilakukan oleih teinaga keiseihatan dalam meilaksanakan profeisinya yang tidak seisuai deingan standar profeisinya dan standar proseidur opeirasional atau istilah yang leibih dikeinal deingan seibutan Malprakteik, akibat keisalahan atau keilalaian teirseibut pasiein meindeirita luka beirat, cacat, bahkan meininggal dunia. Peineilitian ini teirmasuk dalam peineilitian pustaka (library reiseiarch), seihingga meingambil dan meingolah data dari sumbeir-sumbeir keipustakaan seipeirti buku-buku dan jurnal yang teirkait deingan peineilitian ini. Peindeikatan yang digunakan dalam peineilitian ini adalah peineilitian hukum normatif (normatif yuridis) atau peineilitian doktrinal. Meitodei peingumpulan data peineilitian ini adalah meitodei dokumeintasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumbeir sumbeirnya, seipeirti Peiraturan Keimeintrian Keiseihatan No.18 Tahun 2016 dan lainnya.  Analisis yang digunakan dalam peineilitian ini adalah teiknik analisis isi (Conteint Analysis), yaitu suatu teiknik dipeirgunakan dalam meinganalisis teirhadap isi suatu informasi seicara teirtulis yang beirtujuan untuk meinarik keisimpulan dari informasi yang dianalisis teirseibut. Peineilitian ini meinunjukan bahwa Peirtanggungjawaban Dokteir Anasteisi Atas Dugaan Keilalaian, dapat dijatuhi Pidana pabila teirbukti meilakukan keilalaian teirseibut. Namun, teintu saja meisti meilalui meikanismei-meikanismei yang ada seipeirti di sidang di Deiwan Eitik atau manajeimein rumah sakit. Dan meinurut heimat peinulis Pidana adalah pilihan teirakhir dalam peinyeileisaiaan seibuah peirmasalahan, ada opsi meidiasi dan seiteirusnya disana.
Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Persfektif Hukum Islam Bisbon Sibutar-Butar; Yasmirah Mandasari Saragih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4283

Abstract

Pola perkawinan bersifat eksogami, dimana persatuan sepasang suami dan istri tidak menjadi lebur dalam satu rumah tangga akan tetapi masing-masing pasangan suami istri itutetap berada dalam kaum kerabatnya masing-masing. Didalam struktur eksogami setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing, meskipun telah diikat dalam perkawinan dan telah beranak pinak pula. Dalam stelsel matrilini, anak yang lahir akibat perkawinan menjadi anggota kaum sang ibu. Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan tuhan berpasang-pasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT dua jenis, laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah,maka dilakukan perkawinan. Stelsel matrilineal dengan system kehidupan yang komunal, menempatkan perkawinan menjadi urusan kerabat, mulai dari mencari pasangan membuat persetujuan dan pelamaran (pinang-maminang) pertunangan (batimbang tando) perhelatan perkawinan dan hasil perkawinan (system kekerabatan). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (library research) Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah,diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif . Analisis kualitatif adalah spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebgai pelaku kejahatan pencurian. Adat perkawinan akan tetap hidup dalam suatu masyarakat yang berbudaya sebagai pola hidup yang tercipta dalam sejarah, yang terdapat pada setiap daerah sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia walaupun dari generasi yang berbeda, perkawinan akan selalu menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, karena adat istiadat perkawinan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang esensial antara manusia yang berlainan jenis. Perkawinan eksogami adalah perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Seharusnya Nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat hendaknya dapat dilestarikan untuk membina akhlak generasi muda kepada yang lebih baik dan nilai-nilai adat tersebut dapat diselaraskan dengan ajaran Islam. Masyarakat hendaknya menjaga tradisi yang telah berlangsung agar tercipta kedamaian.
Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak Asmita Widimartha Nainggolan; Yasmirah Mandasari Saragih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4284

Abstract

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan Pidana Anak (UU.No.11 tahun 2012), yakni melindungi hak-hak anak.4 Indonesia adalah pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (restorastivesalah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum justice) melalui sistem diversi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan terhadap data primer, sekunder maupun tersier yang berhubungan dengan kepastian hukum tentang eksistensi harta bersama yang merupakan objek hutang bersama pasca terjadinya perceraian melalui analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang telah relevan. Deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Diversi adalah proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi. utama untuk menjadikan anak seba-gai potensi Negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Aparat kepolisian dan masyarakat harus bersinergi dan membangun persepsi yang sama tentang upaya diversi dan restorative justice.
Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan dan Korban Jiwa Rial Pradila Srg; Yasmirah Mandasari Saragih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4314

Abstract

Perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lainnya. Namun di pihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan yang komplek antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas). Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar dapat menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu. Dalam hal pelanggaran lalu lintas oleh anak maka polisi harus menyelesaikannya berdasarkan Undang-Undang perlindungan dan dan Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam undang-undang di atur dengan tepat pertanggung jawaban masa depan anak dengan bukan hanya dengan upaya pidana saja. Proses Penyelesaian Perkara lalu Lintas Di Luar Pengadilan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Rikson Rikson; Yasmirah Mandasari Saragih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4292

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum yang di dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana undang- undang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan anak. Negara mengedepankan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah pembedaan proses hukum pada orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak sebagai generasi penerus bangsa harus diperlakukan secara manusiawi. Penelitian pada penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian ke perpustakaan yang artinya adalah penelitian permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat normatif dan di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan penelitian lainnya. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.
Criminological Translators Are Used By The Law Enforcement Front Member Of The Islamic Foreign Front (Fpi) For Extra Judicial Killings, Which Refer To Murders That Occur Outside Of The Judicial Process (Analysis Of Supreme Court Decision Number 939 K/Pid M. Luqmannul Hakim Siregar; Yasmirah Mandasari Saragih; Ismaidar, Ismaidar
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 5 (2024): IJHESS APRIL 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i5.995

Abstract

Regarding the use of firearms, Polri has special authority under Kapolri Regulation No. 1 of 2009 on the Use of Force in Police Action. One of the points presented in the Convention is that the use of force should be based on the principles of necessity, proportionality, general obligation, and reason. (reasonable). However, the realities on the ground just showed the number of incalculable uses of firearms over the past year. Several misarrests committed by the Polri, acts of torture, and extrajudicial killings using firearms were frequently carried out by the Polri. This writing uses descriptive legal research, and in this study, the author uses the normative research method of data collection. Library Research Criminal responsibility for the FPI Laskar shooting carried out by law enforcement without going through a legal process or a court ruling is a very serious and unlawful matter. Under Indonesian law, an independent and non-partisan court must ensure that everyone is tried fairly and openly. It can be concluded from this writing that the author's analysis of the sentencing of the gunman of a member of the Islamic Front Defender (FPI) (unlawful killing) in the Supreme Court decision No. 939 K/Pid/2022 is that the acts of the accused, M. Yusmin Ohorella, witness, and Elwira witness (deceased), are not a forced defense (noodweer) or excessive defense because the protection of the defendant is not in a life-threatening state
Gross Human Rights Violations Of Slavery And Human Abuse In Cages In Lagkat District (Analysis of Stabat District Court Decision Number 467/Pid.B/2022/PN Stb) Riki Hamdany; Yasmirah Mandasari Saragih; Rahmayanti, Rahmayanti
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 5 (2024): IJHESS APRIL 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i5.999

Abstract

The state must respect, cherish, and protect human rights as a legal instrument. Humanity itself possesses the right to live, not to be tortured, and never to be enslaved. With the provisions on human rights and the punishment of human trafficking, everyone enjoys legal protection from acts of degrading human dignity. As described in the provisions of the Law on the Prohibition of Slavery in Indonesia, this is regulated in some of the laws applicable nationally in the country of Indonesia. This prohibition on slavery, or slavery, can be found in Law No. 39 of 1999 on Human Rights in the section that explains a few of the human prohibitions on non-slavery, namely Article (4), Article (20), and in Article (2) of the Act No. 21 of 2007 on the Trafficking in Persons. The case of a human skull in Langkat, North Sumatra, is a terrible crime against humanity. The victims clearly experienced practices of violence, torture, deprivation of rights, and similar acts of human slavery. Reports and facts on the ground show evidence that leads to systematic and structured crime, committed deliberately by the government apparatus. The perpetrators have violated the provisions of Act No. 39 of 1999 on Human Rights and also those contained in Law No. 21 of 2007 on the Suppression of the Crime of Trafficking in Persons; explicitly, this act is in accordance with the meaning of human trafficking. There's a lot of people around, even officials who know where they are and what's going on inside the cage. But they 'proclaim' the condition. No one has attempted to counter the occurrences in the Rare Non-Active House for years. The surrounding society becomes a majority silent, or'majority quiet' over the phenomenon. Neither of the victims, they nor their families, have any basic knowledge of their rights, so that only "sacracy" can be done. They assume they made a mistake and deserve punishment. The company's owners physically hardened them for years, solely for their economic benefit.
Juridical Study on Abuse of Authority in Corruption Crimes: Analysis of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission Saragih, Yasmirah Mandasari; Armanda, Wahyu; Novaisal, Ahmad
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 1 № 02 (2023): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v1i02.92

Abstract

Eradication of Corruption Crimes is a series of activities to prevent and eradicate the occurrence of criminal acts of corruption through efforts to coordinate, supervise, monitor, investigate, investigate, prosecute, examine before courts, with community participation in accordance with statutory provisions. Corruption is a criminal act which if violated will be sanctioned, traced from the point of view of life and appears as a bad cultural image of the Indonesian nation. Corruption crimes are all negative activities related to embezzlement of funds, bribery and all forms of gratuities that are contrary to law, norms and customs. Traditionally, people can say that Indonesia's identity is corruption. This image is not completely wrong. Because the reality of the complexity of corruption is felt to be not merely a legal issue, but actually a violation of economic and social rights that has an impact on the life of the nation. Talking about corruption will indeed find the fact that corruption involves moral aspects, traits and circumstances that are not good, positions in government agencies or apparatus, misappropriation of power or authority in office due to gifts, economic and political factors, as well as placement of families or groups into officialdom under the authority of the position. In this research, the formulation of the problem is how the juridical review of the crime of abuse of authority in corruption is viewed from Law no. 19 of 2019 and what is the mechanism for filling the positions of the supervisory board of the Corruption Eradication Commission according to Law no. 19 of 2019 also has normative and juridical research methods that are associated with laws and all opinions of legal experts as well as the placement of families or groups into officialdom under the authority of his position. In this research, the formulation of the problem is how the juridical review of the crime of abuse of authority in corruption is viewed from Law no. 19 of 2019 and what is the mechanism for filling the positions of the supervisory board of the Corruption Eradication Commission according to Law no. 19 of 2019 also has normative and juridical research methods that are associated with laws and all opinions of legal experts as well as the placement of families or groups into officialdom under the authority of his position. In this research, the formulation of the problem is how the juridical review of the crime of abuse of authority in corruption is viewed from Law no. 19 of 2019 and what is the mechanism for filling the positions of the supervisory board of the Corruption Eradication Commission according to Law no. 19 of 2019 also has normative and juridical research methods that are associated with laws and all opinions of legal experts.
Legal Certainty In Financial Disputes Case Resolution Progressive Legal Perspective Sembiring, Ferdinand; Saragih, Yasmirah Mandasari
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 2 № 02 (2024): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v2i02.845

Abstract

Pure Legal Theory (The Pure Theory of Law) is a positive legal theory. However, it does not discuss positive Law that applies in a particular legal system; it only discusses general legal theory. Hans Kelsen's presentation of Pure Legal Theory aims to explain the nature of Law and methods of making Law rather than explaining what the Law should be or the best way for Law to be created. This writing uses descriptive legal research, in which the author uses a normative juridical research type using the Library Research data collection method. This research aims to determine how the legal certainty and protection of the parties in mediating the resolution of Sharia financial disputes, a comparison of progressive legal analysis of Hans Kelsen and Satjipto Raharjo's legal theory in resolving Sharia financial disputes. Based on the research and discussion results, a picture is obtained that legal certainty (rechtssicherheit) Legal certainty is the certainty of laws or regulations; all kinds of methods, methods, and so on must be based on laws or regulations. Within legal certainty, there are positive laws and written laws. Normative legal certainty is when a regulation that regulates it clearly and logically is created and promulgated. Progressive Law wants to return the Law to the right track (on the right track). For this reason, Satjipto Rahardjo thinks that legal breakthroughs are needed (legal breakthroughs, not legal breaking) in law formation and enforcement.
Co-Authors , Rahul Ardian Fikri Abang Anton Abdi Ridho Abdur Rahman Sirait Abu, Roziya Adilman Reliance Lawolo Ahbym Faizan Ahmad Novaisal alexander Alwandani Alwandani Amos Harita Andi Gultom Angga Sahputra Sirait Anggi Dian Nugraha Ansori Maulana Antonius, Agam Saputra Ardiman Waruwu Ariansyah Ariansyah Arianto Lase Arianus Halawa Armanda, Wahyu Arnovan Pratama Surbakti Aruan, Yulia Christy Shintara Askamaini Askamaini Asmita Widimartha Nainggolan Assegaf, Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Ayanda Shiro Kamarullah Azhar AR Azhar Hairi Putra Benario Dasmilta Sembiring Beny Satria Berlian Berlian Berlian Evi Yenni Pakpahan Bisbon Sibutar-Butar Bisbon Sibutar-Butar Bonar Yudhistira Bonari Tua Silalahi Boniek Juventus Boniek Juventus Chairuni Nasution Dahlan Dahlan Dahlia Kusuma Dewi Daniel Edward H Situmorang Daniel Situmorang Darma Setiawan Delianto Habeahan Deny Prabowo Dhermawan, M. Ryan Dibi Vation Manik Eben Heser Tarigan Eddy Eddy Edisa Putra Ginting Efraim Abigail Bukit Eka Suwirza Elisabeth Saragih Enus Ginting Eri Siswanto Erwin Efendi Rangkuti Fadillah Aditya Pratama Fahmi Anwar Tanjung Fairuz Ula, Rifqi Faisal Faisal Faisal Hakim Faruq Rozy Fauzan fauzan Fauzan Ferdinand Sembiring Ferry Irmawan Firman Halawa Frenki Hamonangan Turnip Ganda Permana Ketaren Gea, Alex Sokhian Gemilang, Gilang Geofani Milthree Saragih Gilang Gemilang Gunawan Putra Manihuruk Gunawan, Adinda Julia Habeahan, Delianto Haposan Silalahi Haposan Silalahi Harahap, Muhammad Rafandi Hardi Hermawan Haris Putra Utama Limbong Helmawan Trintono Subekti Henry Aspan Heronimus Halawa Heru Suhendro Hotlan Wanto Siahaan Hutagalung, Oskar Ibrahim Ibrahim Ilmuwani Lubis Iman Sejati Zendrato Ireny Natalia Putri Sihite Irfan Rizky Pradya Isa, Saptha Nugraha Ismaidar I, Ismaidar Israq, Yoldy Iyo Iko Rasaki Jesslyn Elisandra Harefa Juita Novalia Br Barus Juita Novalia Br. Barus Kaaisar Romolus Deo Sianipar Karolus Agung Dery Rianto Kartika Septiani Kasim ketaren, abdurahman Harits Khaliluddin Khaliluddin Krisley Jerani Sembiring Lasma Sinambela Lidya Rahmadhani Hasibuan Lindawati Br Surbakti M. Fajri Hidayatullah M. Luqman Hakim Siregar M. Luqmannul Hakim Siregar M. Yusuf Afandi Maisyan Rizaldi Mendrofa, Kevin Majidah Pohan Manalu, Mogang M.H. Manase Putra Manurung, Heriyanto Manurung, Krismanto Marice Simarmata Mazlifah Mansoor MH Fauzan MHD AZHALI Siregar Mhd. Azhali Siregar Mhd. Ihwanuddin Hasibuan Mitranda Seragih Mohammed Faiz Hadi Muhamad ilham Muhamad Romdoni Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aulia Amir Batu Bara Muhammad Azhali Siregar Muhammad Citra Ramadhan MUHAMMAD FAHMI Muhammad Faiz Hadi Muhammad Khambali Muhammad Mujahidin Za Muhammad Ridwan Lubis Muhammad Safar Mula Sihombing Mulyadi, Mus Nabilah Syaharani Nasution, Ariqh Fahdi Anugrah Ndruru, Restika Nopiana Mozin Nora Elida Manurung Novaisal, Ahmad Nurul Aini Ongku Sapna Fella Hasibuan Oskar Hutagalung Panca Sarjana Putra Pangaribuan, Christine Natalia Paulus Purba Pintabar, Andar Jimmy Prananta Garcia Ginting Purba , Paulus Purba, Paulus Putriani Nduru Rafianti, Fitri Rahmah Hayati Sinaga Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Raja arsyadil fiqry siregar Redyanto Sidi Restika Ndruru Reza Fazri Prasetyo Rial Pradila Srg Ricky Pratama Ginting Riki Hamdani Riki Hamdany Rikson Rikson Riski Darwaman Ritian Handayani Robert Napitupulu Roland Banjarnahor Romy Rohadi Saragih Rony, Zahara Tussoleha Rudi Salam Tarigan Ryan Fadli Siregar Safar, Muhammad Sagita Ifani Emri Sani, Ahmad Zaharuddin Saptha Nugraha Isa Sari Sania Tampubolon Sembiring, Ever Scula T. Sembiring, Ferdinand Servasius Edwin Telaumbanua Sihombing, August Saut Maringan Sihombing, Yossri Mantaw Silalahi, Bonari Tua Sinaga, Mhd. Sanip Heri Sinaga, Rahmah Hayati Sirait, Abdur Rahman Siregar, Raja Arsyadil Fiqry Siregar, Teguh Hidayat Sitorus, Tonggo Sony Prayudha Winata Sri Devi Zebua Sri Utami SRI UTAMI Starting Sihombing Suci Ramadhani, Suci Sudarno Hariadi Nasution Sukardi Sukardi Sulaiman Sumarno Sumarno . Sumarno Sumarno Suramin Suramin Suramin, Suramin Syaiful Asmi Syavica, Zahrana T. Ikhsan Ansyari Husny Tagor Aruan Tamaulina Br Sembiring Tamaulina Br. Sembiring Tamaulina Br.Sembiring Teguh Hidayat Siregar Tengku Ikhsan Ansyari Husni Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Assegaf Tengku Riza Zarzani N Utari Debora Utrechk Ricardo Utreck Ricardo Veronika Karolina Simamora Welli Nirpa Pasaribu Wida Azlina Widya Meilani Wildan Fahriza Willy Novan Prakoso Yohanes Reston N.A Laia Yohnly Boelian Dachban Yoldy Israq Yolla Veronica Sembiring Yossri Mantaw Sihombing Yosua, Dicky Yudiansyah B Yulia Christy Shintara Aruan Yuniel Putra Hulu Zahrana Syavica Zeno Eronu Zalukhu Zubaidah Zubaidah