Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.987
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Ensiklopedia of Journal Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ners Al-Adl : Jurnal Hukum JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) JURNAL USM LAW REVIEW JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Collegium Studiosum Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Hukum Legalita Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) International Journal of Community Service (IJCS) Indonesia of Journal Business Law JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science Journal of Progressive Law and Legal Studies Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Journal of Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Tut Wuri Handayani : Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Intelek Insan Cendikia International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law International Journal of Contemporary Sciences (IJCS) Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy IJLSH International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs International Journal of Social Welfare and Family Law
Yasmirah Mandasari Saragih
Panca Budi University
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 137 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 137 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN Hardi Hermawan; Yasmirah Mandasari Saragih; Henry Aspan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1998

Abstract

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia, khususnya pada metode pembayaran baru dalam kegiatan e-commerce, yaitu alat pembayaran virtual atau yang lazim disebut dengan mata uang virtual Bitcoin. Namun seiring dengan perkembangan Bitcoin, fenomena Bitcoin menimbulkan beberapa masalah hukum belum jelasnya pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum yang timbul akibat fenomena Bitcoin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran, untuk mengetahui implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin dalam transaksi bisnis, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis normatif dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek hukum mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran masih belum jelas dasar hukumnya. Akibat ketidakjelasan tersebut transaksi menggunakan bitcoin belum dapat dikatakan sah. Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai mata uang dan juga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 yang mensyaratkan, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin dalam transaksi bisnis adalah Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan pengawasan serta kontrol secara maksimal terhadap penggunaan bitcoin di Indonesia, yang mana pengawasan dan kontrol tersebut dapat dilakukan secara maksimal apabila pemerintah memberikan pengakuan terhadap status mata uang virtual bitcoin di Indonesia, sehingga kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan bisnis dapat terlaksana, dan meminimalisir penyalahgunaan bitcoin karena tidak adanya kejelasan pengaturan mengenai penggunaan bitcoin di Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran disebabkan tidak adanya regulasi yang jelas serta pengakuan terhadap penggunaan mata uang virtual bitcoin di Indonesia menyebabkan para pengguna mata uang virtual bitcoin di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan dan/atau penggunaan bitcoin, sehingga segala resiko terhadap kepemilikan.
KAJIAN HUKUM KEABSAHAN GANTI RUGI TIDAK SESUAI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR TANAH DI ATAS TANAH GARAPAN MASYARAKAT Muhammad Aulia Amir Batu Bara; Yasmirah Mandasari Saragih; Henry Aspan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1999

Abstract

DasarparaPenggugatadalahanggotamasyarakatyangtelahtinggaldanbercocok tanam secara turun temurunsebagaipetanidilahanyangterletakdiDesaPecatu,DesaUngasandanDesaJimbaran,KecamatanKutaSelatan,KabupatenBadung,Bali.SetelahberdirinyaPemerintahProvinsiBaliberdasarkanUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor64Tahun1958tentangPembentukanWilayahTingkatIBali,NusaTenggaraBaratdanNusaTenggaraTimurpadatanggal14Agustus1958danPemerintahKabupatenBadungberdasarkanUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor69Tahun1958tentangPembentukanDaerahTingkatIIdiWilayahTingkatIDaerahBali,NusaTenggaraBaratdanNusaTenggaraTimurpadatanggal9Agustus1958anggotamasyarakatdiberikanHakBudidayaolehPemerintahProvinsiBaliatauolehBupatiBadungatasnamaGubernurBali.UntukMengetahui Legitimasi Kompensasi Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Pertukaran Tanah Antara Pemerintah Provinsi Bali Dan Pt. Bali Pecatu Graha Atas Tanah Subur Masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Dps menolak gugatan pembudidaya (masyarakat), Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 63/PDT/2014/PT. DPS memperkuat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Dps, serta putusan Mahkamah Agung nomor 1325 K/Pdt/2015 menolak banding dari pemohon (masyarakat), karena masyarakat telah mendapatkan ganti rugi meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo dan Jawade Hafidz
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i1.763

Abstract

Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan? Apa kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana Korupsi?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitan yaitu Kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU KPK bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK). Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK. Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK dan Pasal 50 UU KPK. Kesimpulan diperlukan pengaturan yang disepakati bersama untuk menghilangkan anggapan adanya tumpang tindih kewenangan dalam hal siapa yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi muncul setelah dikeluarkannya UndangKata Kunci : Penuntut, Tindak Pidana Korupsi. THE ANALYSIS JURIDIS FOR AUTHORITY  THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION AS PROSECUTOR TOWARD THE  ACTORS OF CORRUPTION  Abstract : The increasing uncontrolled corruption in general will bring disaster to the life of national economy and nation and state. The existence of a public report on corruption is not followed up, and all the consequences of the process of handling corruption in a protracted manner without a justifiable reason then the corruption eradication commission takes over the aforementioned and the demands.  The purpose of this study is to know and analyze what is the  basis law  for the authority of the Corruption Eradication Commission to conduct investigations and prosecutions,   and  what are the constraints faced by the Corruption Eradication Commission to conduct investigations and prosecutions in Corruption.  The research method used is juridical normative, the type of data used is secondary data. The result of research is KPK's authority to handle corruption cases regulated in Article 6 letter C of KPK Constitution,  that KPK has duty to conduct investigation, investigation and prosecution of corruption crime. However, the KPK has the additional authority of being able to take over the corruption case even though it is being handled by the Police or Prosecutor's Office (Article 8 paragraph (2) of the KPK Constitution). However, the acquisition of such corruption cases must be for reasons set out in Article 9 of the KPK Constitution. In addition to that authority, there is another matter which becomes the authority of KPK that is as regulated in Article 11 and Article 50 of KPK Constitution. The conclusion is that there is a mutually agreed arrangement to dispel the assumption of overlapping authority in terms of who is authorized to prosecute corrupt acts, arising after the issuance of Constitution.Keywords: Prosecutor, Corruption.
The Legal Protection in Crime of E-Commerce Transactions Muhammad Citra Ramadhan; Dahlia Kusuma Dewi; Yasmirah Mandasari Saragih
JURNAL AKTA Vol 10, No 1 (2023): March 2023
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v10i1.30010

Abstract

The E-commerce can usually be carried out between business actors, marketplace owners and also with consumers, including the use of the internet and the World Wide Web which is used to sell products and services for consumers. The provisions of Article 1 point 2 of Act No. 11 of 2008 in conjunction with Act No. 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions, state that electronic transactions are legal acts carried out using computers, computer networks or electronic media. Electronic buying and selling transactions (E-Commerce) is one of the embodiments of the provisions above. The type of research used in this study is the normative juridical type. The normative juridical research method is a research method that refers to the legal norms contained in laws and regulations. The research used in this research is descriptive analytical research. The classification of prohibited acts in the ITE Law is regulated in nine articles, from Article 27 to Article 37. The construction of these articles regulates in more detail the development of traditional crime modes as stated in the Criminal Code (KUHP). Buying and selling transactions, even though they are carried out online, based on the ITE Law and PP PSTE are still recognized as electronic transactions that can be accounted for. The Electronic Contract itself according to Article 48 paragraph (3) PP PSTE must at least contain the following matters; party identity data; object and specification; Electronic Transaction requirements; prices and fees; procedures in the event of cancellation by the parties; provisions that give the right to the aggrieved party to be able to return the goods and/or request a product replacement if there are hidden defects; and the choice of law for settlement of Electronic Transactions.
Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri Riski Darwaman; Redyanto Sidi; Yasmirah Mandasari Saragih
Jurnal Ners Vol. 7 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v7i1.13000

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri, Bagaimana Penyelesaian Sengketa Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (Normative Legal Research) yakni penelitian yang menelah hukum positif, asas dan kaidah hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal berkenan tentang praktik dokter mandir guna untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain: Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Bahwa secara yuridis, pabila seorang dokter hendak melakukan pelayan kesehatan dokter mandiri wajib memiliki izin dan melengkapi administrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, pabila terjadi sebuah persengketaan akan pelayanan dokter mandiri mesti diselesaikan terlebih dahulu dengan nonlitigasi atau mediasi. Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya (SEMA) tahun 1982 telah memberikan arahan kepada para Hakim, bahwa penanganan terhadap kasus dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medis agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan dulu pendapat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Saat ini MKEK fungsinya digantikan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)  suatu lembaga independen yang berada dibawah Konsil Kedokteran.
Tinjauan Yuridis Kesiapan Rumah Sakit Dan Tanggungjawab Rumah Sakit Pasca Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 24/2022 Tentang Rekam Medis Dan Kesiapan Rumah Sakit Yohnly Boelian Dachban; Redyanto Sidi; Yasmirah Mandasari Saragih
Jurnal Ners Vol. 7 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v7i1.13001

Abstract

Digitallisasi Rekam Medis sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk diterapkan, setidaknya hingga akhir 2023. Dahulu Rekam Medis ini dapat berupa lembaran-lembaran kertas saja atau juga dalam bentuk digital. Peraturan Menteri Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 seyogiayanya mengatur tentang rekam medis inbi. Namun, tidak mewajibkan. Pasca keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, rekam medis menggunakan elektronik menjadi sebuah kewajiban. Tak dapat di elakkan lagi penyelenggara kesehatan wajib mengikuti aturan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif dimana hal ini dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau yang sering di katakan dengan data sekunder berupa hukum positif dengan merujuk pada Peraturan Perundang undangan, Peraturan Menteri Nomor 269 Tahun 2008 dan membandingkannya dengan peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2022.  Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Rekam medik menggunakan sistem elektronik pada pelayanan kesehatan wajib.
Analisis Yuridis Terhadap Tanggungjawab Hukum Pelaporan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Oleh Rumah Sakit Melalui Aplikasi Festronik (Rumah Sakit Umum Daerah langsa) Khaliluddin Khaliluddin; Redyanto Sidi; Yasmirah Mandasari Saragih
Jurnal Ners Vol. 7 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v7i1.13430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis tanggung jawab hukum pelaporan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh rumah sakit melalui Aplikasi Festronic di RSUD Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa RSUD Langsa memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pelaporan limbah B3. Aplikasi Festronik dapat digunakan sebagai sarana pelaporan limbah B3 yang efektif dan efisien, namun tidak meniadakan kewajiban Rumah Sakit untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data yang dilaporkan melalui aplikasi tersebut. Penyalahgunaan atau kelalaian dalam melaporkan limbah B3 dapat menimbulkan akibat hukum yang serius bagi Rumah Sakit, termasuk denda dan sanksi pidana. Oleh karena itu, Rumah Sakit harus memastikan bahwa semua staf yang terlibat dalam proses pelaporan limbah B3 memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan serta memperhatikan etika dan standar keamanan lingkungan. Kesimpulannya, tanggung jawab hukum atas pelaporan limbah B3 oleh rumah sakit melalui aplikasi Festronik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Rumah Sakit harus memastikan keakuratan dan kebenaran data yang dilaporkan serta memperhatikan aspek etika dan keselamatan lingkungan pada setiap tahapan proses pelaporan limbah B3.
The Law Enforcement of Corruption Crimes in Terms of Authority Abuse Yasmirah Mandasari Saragih; Tengku Riza Zarzani
International Journal of Law Reconstruction Vol 7, No 1 (2023): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v7i1.30563

Abstract

The purpose of writing is to find out and analyze law enforcement in the abuse of authority as a source of corruption. To answer the writing questions that have been formulated above, the authors will use the normative research method. In the legislation regarding the crime of corruption, the element of "abuse of authority" has been regulated and is even part of the core of the corruption offense. In Article 3 of Act No. 31 of 1999 in conjunction with Act No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. Furthermore, the element of "abusing the authority, opportunity or means available to him because of his position or position". Abuse of authority is included as an offense of corruption since the Military Ruler Regulation of l957 until now.
Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yasmirah Mandasari Saragih; Ariansyah Ariansyah
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.604 KB) | DOI: 10.29303/jseh.v8i1.30

Abstract

The crime of corruption that occurred in Indonesia is very widespread and has an impact that is felt in all people's lives. Its development continues to increase from year to year, in the number of cases that continue to become cases with total state financial losses and in terms of the quality of corruption that is carried out systematically. An increase in criminal acts of corruption that will not control the impact that is not only limited to the life of the national economy but also to the life of the nation and state in general. This study uses a normative juridical approach. Normative research is carried out on theoretical matters as laws relating to law enforcement in criminal acts of corruption in Indonesia. With the Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law, it is hoped that it will become a guideline in the context of imposing criminal penalties on perpetrators of corruption so that the punishment applied can guarantee legal certainty and approach a sense of justice in efforts to provide a deterrent effect
PERAN UNIT PPA DALAM MENERAPKAN TEORI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP PELAKU ANAK DI KOTA GORONTALO Nopiana Mozin; Yasmirah Mandasari Saragih
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol. 7 No. 2 (2021): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.106 KB) | DOI: 10.29303/jseh.v7i2.39

Abstract

This study aims to find out and analyze how the role of the women’s and children’s service units in the application of the principle of restorative justice in criminal acts of children as perpetrators and what factors are obstacles to women’s and children’s service units in the application of the principle of restorative justice in criminal acts of children as this research is empirical to achieve this goal the authors use data collection techniques in the form of unterviews and ask for data from the women’s and children’s services Unit in Gorontalo City Police The Results of the study show that the role of the PPA unit is to carry out a mediation process in accordance with the custom of deliberation. In applaying the principle of Restorative Justice in Gorontalo City carried out by the police that is done through activities such as mediation of victims with perpetratos/violators,and family group deliberations, which are of a recovery nature for both victims and perpetrators. Factors which become obstacles for the Womens and Children’s Services Unit in applying the principle of restorative justice in child crime as a perpetrator,namely when inviting the victimand his family which at that time were still not received with the existence of a criminal offense committed by the pretrator as well as finding the address of the victim and suspects where if providing incomplete address, making it difficult for the police in solving problems that occur between victims and perpetrators
Co-Authors , Rahul Ardian Fikri Abang Anton Abdi Ridho Abdur Rahman Sirait Abu, Roziya Adilman Reliance Lawolo Ahbym Faizan Ahmad Novaisal alexander Alwandani Alwandani Amos Harita Andi Gultom Angga Sahputra Sirait Anggi Dian Nugraha Ansori Maulana Antonius, Agam Saputra Ardiman Waruwu Ariansyah Ariansyah Arianto Lase Arianus Halawa Armanda, Wahyu Arnovan Pratama Surbakti Aruan, Yulia Christy Shintara Askamaini Askamaini Asmita Widimartha Nainggolan Assegaf, Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Ayanda Shiro Kamarullah Azhar AR Azhar Hairi Putra Benario Dasmilta Sembiring Beny Satria Berlian Berlian Berlian Evi Yenni Pakpahan Bisbon Sibutar-Butar Bisbon Sibutar-Butar Bonar Yudhistira Bonari Tua Silalahi Boniek Juventus Boniek Juventus Chairuni Nasution Dahlan Dahlan Dahlia Kusuma Dewi Daniel Edward H Situmorang Daniel Situmorang Darma Setiawan Delianto Habeahan Deny Prabowo Dhermawan, M. Ryan Dibi Vation Manik Eben Heser Tarigan Eddy Eddy Edisa Putra Ginting Efraim Abigail Bukit Eka Suwirza Elisabeth Saragih Enus Ginting Eri Siswanto Erwin Efendi Rangkuti Fadillah Aditya Pratama Fahmi Anwar Tanjung Fairuz Ula, Rifqi Faisal Faisal Faisal Hakim Faruq Rozy Fauzan fauzan Fauzan Ferdinand Sembiring Ferry Irmawan Firman Halawa Frenki Hamonangan Turnip Ganda Permana Ketaren Gea, Alex Sokhian Gemilang, Gilang Geofani Milthree Saragih Gilang Gemilang Gunawan Putra Manihuruk Gunawan, Adinda Julia Habeahan, Delianto Haposan Silalahi Haposan Silalahi Harahap, Muhammad Rafandi Hardi Hermawan Haris Putra Utama Limbong Helmawan Trintono Subekti Henry Aspan Heronimus Halawa Heru Suhendro Hotlan Wanto Siahaan Hutagalung, Oskar Ibrahim Ibrahim Ilmuwani Lubis Iman Sejati Zendrato Ireny Natalia Putri Sihite Irfan Rizky Pradya Isa, Saptha Nugraha Ismaidar I, Ismaidar Israq, Yoldy Iyo Iko Rasaki Jesslyn Elisandra Harefa Juita Novalia Br Barus Juita Novalia Br. Barus Kaaisar Romolus Deo Sianipar Karolus Agung Dery Rianto Kartika Septiani Kasim ketaren, abdurahman Harits Khaliluddin Khaliluddin Krisley Jerani Sembiring Lasma Sinambela Lidya Rahmadhani Hasibuan Lindawati Br Surbakti M. Fajri Hidayatullah M. Luqman Hakim Siregar M. Luqmannul Hakim Siregar M. Yusuf Afandi Maisyan Rizaldi Mendrofa, Kevin Majidah Pohan Manalu, Mogang M.H. Manase Putra Manurung, Heriyanto Manurung, Krismanto Marice Simarmata Mazlifah Mansoor MH Fauzan MHD AZHALI Siregar Mhd. Azhali Siregar Mhd. Ihwanuddin Hasibuan Mitranda Seragih Mohammed Faiz Hadi Muhamad ilham Muhamad Romdoni Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aulia Amir Batu Bara Muhammad Azhali Siregar Muhammad Citra Ramadhan MUHAMMAD FAHMI Muhammad Faiz Hadi Muhammad Khambali Muhammad Mujahidin Za Muhammad Ridwan Lubis Muhammad Safar Mula Sihombing Mulyadi, Mus Nabilah Syaharani Nasution, Ariqh Fahdi Anugrah Ndruru, Restika Nopiana Mozin Nora Elida Manurung Novaisal, Ahmad Nurul Aini Ongku Sapna Fella Hasibuan Oskar Hutagalung Panca Sarjana Putra Pangaribuan, Christine Natalia Paulus Purba Pintabar, Andar Jimmy Prananta Garcia Ginting Purba , Paulus Purba, Paulus Putriani Nduru Rafianti, Fitri Rahmah Hayati Sinaga Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Raja arsyadil fiqry siregar Redyanto Sidi Restika Ndruru Reza Fazri Prasetyo Rial Pradila Srg Ricky Pratama Ginting Riki Hamdani Riki Hamdany Rikson Rikson Riski Darwaman Ritian Handayani Robert Napitupulu Roland Banjarnahor Romy Rohadi Saragih Rony, Zahara Tussoleha Rudi Salam Tarigan Ryan Fadli Siregar Safar, Muhammad Sagita Ifani Emri Sani, Ahmad Zaharuddin Saptha Nugraha Isa Sari Sania Tampubolon Sembiring, Ever Scula T. Sembiring, Ferdinand Servasius Edwin Telaumbanua Sihombing, August Saut Maringan Sihombing, Yossri Mantaw Silalahi, Bonari Tua Sinaga, Mhd. Sanip Heri Sinaga, Rahmah Hayati Sirait, Abdur Rahman Siregar, Raja Arsyadil Fiqry Siregar, Teguh Hidayat Sitorus, Tonggo Sony Prayudha Winata Sri Devi Zebua Sri Utami SRI UTAMI Starting Sihombing Suci Ramadhani, Suci Sudarno Hariadi Nasution Sukardi Sukardi Sulaiman Sumarno Sumarno . Sumarno Sumarno Suramin Suramin Suramin, Suramin Syaiful Asmi Syavica, Zahrana T. Ikhsan Ansyari Husny Tagor Aruan Tamaulina Br Sembiring Tamaulina Br. Sembiring Tamaulina Br.Sembiring Teguh Hidayat Siregar Tengku Ikhsan Ansyari Husni Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Assegaf Tengku Riza Zarzani N Utari Debora Utrechk Ricardo Utreck Ricardo Veronika Karolina Simamora Welli Nirpa Pasaribu Wida Azlina Widya Meilani Wildan Fahriza Willy Novan Prakoso Yohanes Reston N.A Laia Yohnly Boelian Dachban Yoldy Israq Yolla Veronica Sembiring Yossri Mantaw Sihombing Yosua, Dicky Yudiansyah B Yulia Christy Shintara Aruan Yuniel Putra Hulu Zahrana Syavica Zeno Eronu Zalukhu Zubaidah Zubaidah