p-Index From 2021 - 2026
7.485
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra El-Qish: Journal of Islamic Economics JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Social And Economics Research Academic Journal Perspective : Education, Language, and Literature Metakognisi : Jurnal Kajian Pendidikan Linggau Journal Science Education (LJSE) Jurnal Riset Rumpun Ilmu Hewani (JURRIH) Student Scientific Creativity Journal Jurnal Nusantara Berbakti Journal of Research and Investigation in Education Archipelago: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Ternate Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Medic Nutricia : Jurnal Ilmu Kesehatan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Jurnal Cendekia Ihya Journal of International Multidisciplinary Research Jurnal Kesehatan Jurnal Intelek Insan Cendikia International Journal of Economics, Business and Innovation Research Prosiding Dedikasi: Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat journal of social and economic research Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies International Journal of Multidisciplinary Reseach
Claim Missing Document
Check
Articles

Karakteristik dan Etiologi Dominan Penyebab Individu Suspek Infeksi di Rumah Sakit Undata Palu: Characteristics and Etiology of Dominant Causes of Individuals Suspected of Infection at Undata Hospital, Palu Sarifuddin; Aristo; M. Sabir; Ary Anggara; Siti Nurhasanah; Ratna Sari Dewi; Mufdiah Nurriza
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4883

Abstract

Latarbelakang. Pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk pemberian layanan Kesehatan yang terbatas dalam mengurangi penyebaran penyakit dan memberikan dampak terhadap penurunan tingkat layanan di Rumah Sakit khususnya pasien yang menjalani rawat jalan dan rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik suspek infeksi rawat jalan dan rawat inap Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Palu. Metode Penelitian dengan pendekatan penelitian deskriptif, data rawat jalan dan rawat inap diperoleh dari rekam medis sebanyak 190 responden selama periode 2020-2021 yang memiliki sifat karakteristik tertentu (sesuai kriteria)inklusi penelitian. Hasil didapatkan dari 190 responden berdasarkan jenis kelamin (laki-laki 82.1%, perempuan 17.9%), Usia terbanyak (41-55 tahun) 67(35.3%), layanan (Rawat Jalan 132 (69.5%) dan Rawat Inap 58 (30.5%), keluhan Demam 89 (46.8%), kultur Feses 152 (80%), bakteri terbanyak E.coli 129 (67.9%), Stapylococcus aureus 23 (12.1%), Streptococcus pneumoniae 13 (6.8%), Pseudomonas aeruginosa 8(4.2%), Proteus mirabilis 7(3.7%), Klebsiella sp 6(3.2%), S.typhi 4(2.1%), kebiasaan merokok (ya 121(63.7%) tidak 45(23.7%), Cuci tangan (selalu 149(78.4%) kadang-kadang 27(14.2%, tidak tahu 14(7.4%), Pekerjaan (PNS 96(50.5%) dan buruh harian dan nelayan masing-masing 14(7.4%) lain-lain 3(1.6%), konsumsi antiviral 177(93.2%), konsumsi analgetik 169(88.9%), Riwayat konsumsi antibiotik 182(95.8%), tes swab antigen 186(97.9%), suspek diagnosis infeksi ditemukan TB Paru 90(47.4%), Diare 19(10%), ISK 23(12.1%), Psoriasis 13(6.8%), tifoid 12(6.3%), dan terendah Pneumonia 3(1.6%), kusta 2(1.1%). Isolat terbanyak di layanan rawat jalan ditemukan terbanyak adalah E.coli 38(28.8%) dan Stapylococcus aureus 7(5.3%) sedangkan di layanan Rawat Inap terbanyak E.coli 28(48.3%) dan Staphylococcus aureus 5(8.6%). Kesimpulan: Suspek infeksi Rawat Jalan sebanyak 132(69.5%) dan Rawat Inap sebanyak 58(30.5%), suspek penyakit terbanyak Rawat Jalan adalah tuberculosis 88(66.7%) dan Rawat Inap ISK 23(39.6%) dan isolat terbanyak Rawat Jalan adalah E.coli dan S.aureus (28.8%) dan 5.3%) dan Rawat Inap isolat terbanyak E.coli dan S.aureus (48.3%) dan (8.6%).
Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan Dewinda Permata Sari; Siti Nurhasanah; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2879

Abstract

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum eksepsional dengan konsekuensi retroaktif yang drastis. Gugatan berbasis dalil subjektif seperti "penipuan" berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadirkan tantangan prosedural signifikan: bagaimana pengadilan mengadili klaim itikad buruk seraya melindungi stabilitas institusional perkawinan? Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis-normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, sebuah kasus penting di mana gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada dugaan penipuan mahar ditolak. Artikel ini berargumen bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum materiil, tetapi secara fundamental ditentukan oleh dua pilar hukum acara. Pertama, kegagalan mutlak penggugat dalam memenuhi beban pembuktian yang diamanatkan asas actor incumbit probatio (Pasal 163 HIR/283 RBg). Kedua, demarkasi hukum yang ditarik pengadilan antara 'cacat administratif' yang tidak fundamental (perbedaan jumlah mahar) dengan 'penipuan substantif' yang didasari itikad buruk. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum acara beroperasi sebagai perangkat kebijakan substantif yang menegakkan filosofi yudisial favor matrimonii, di mana ambang batas pembuktian yang tinggi berfungsi melindungi kesakralan lembaga perkawinan.
Analisis Yuridis Potensi Rampai sebagai Aset Indikadi Geografis Provinsi Lampung Azizah Debi Safitri; Siti Nurhasanah; Mohammad Wendy Trijaya; Kasmawati; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2916

Abstract

Potensi tanaman rampai sebagai aset Indikasi Geografis Provinsi Lampung melalui analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tanaman rampai, yang memiliki karakteristik khas wilayah, belum memperoleh perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis meskipun memiliki nilai budaya, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji kesesuaian karakter rampai dengan kriteria perlindungan Indikasi Geografis, mekanisme pendaftaran, serta implikasi hukumnya bagi pemangku kepentingan lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa rampai memenuhi unsur kekhasan geografis sebagaimana diatur dalam UU 20/2016, namun masih terdapat kendala pada aspek dokumentasi, kelembagaan, dan penguatan standar produksi yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Perlindungan Indikasi Geografis atas rampai berpotensi memberikan kepastian hukum, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta melestarikan keanekaragaman hayati Lampung. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi komunitas penghasil rampai untuk memenuhi persyaratan substantif dan administratif guna memperoleh pengakuan sebagai Indikasi Geografis resmi.
Urgensi Pengakuan Indikasi Geografis Bagi Pisang Muli Lampung Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Fadhila Awal Ramadhani; Mohammad Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Kasmawati; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3001

Abstract

Pisang Muli merupakan salah satu komoditas lokal unggulan Lampung yang memiliki karakteristik khas baik dari segi rasa, aroma, maupun kualitas fisiknya. Keunikan tersebut menjadikan Pisang Muli memiliki potensi kuat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Indikasi Geografis. Namun hingga kini, komoditas ini masih belum memiliki pengakuan formal sebagai Indikasi Geografis, sehingga rentan terhadap persaingan pasar yang semakin kompetitif. Kondisi ini menimbulkan urgensi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal untuk mendorong perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis sebagai strategi peningkatan nilai tambah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung dalam meningkatkan daya saing daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan terkait Indikasi Geografis serta literatur ilmiah mengenai pengembangan komoditas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis mampu memberikan kepastian hukum terhadap produk lokal, meningkatkan nilai ekonomi, serta memperkuat posisi tawar di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, Indikasi Geografis juga mampu melestarikan kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan produksi komoditas khas daerah. Pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat identitas daerah. Upaya pengajuan Indikasi Geografis memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan komoditas lokal berbasis Indikasi Geografis sebagai pendorong daya saing daerah.
Penafsiran Niat Subjektif Pendaftar Merek: Peran Hakim dalam Pembuktian Iktikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang Merek Faiza Attallah Herlian; Siti Nurhasanah; Nenny Dwi Ariani; Mohammad Wendy Trijaya; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3008

Abstract

Penafsiran niat subjektif pendaftar merek merupakan aspek krusial dalam menentukan ada atau tidaknya iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang bagi hakim untuk menilai unsur subjektif ini melalui pembuktian yang komprehensif, baik dari sisi indikator perilaku bisnis, rekam jejak pendaftar, maupun persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim menafsirkan niat subjektif tersebut serta peran yudisial dalam menegakkan prinsip kejujuran dalam sistem perlindungan merek. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menggali unsur iktikad tidak baik melalui pendekatan hukum progresif, interpretasi sistematis, dan evaluasi terhadap motif ekonomi dari pendaftar. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya standar penilaian yang konsisten, transparan, dan berbasis pada doktrin hukum kekayaan intelektual untuk memastikan perlindungan merek yang adil dan seimbang.
Kedudukan Hukum dan Peneyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan Komersial Indira Shifa Ardianti; Dewi Septiana; Nenny Dwi Ariani; Siti Nurhasanah; Mohammad Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3016

Abstract

Perjanjian kemitraan komersial merupakan salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam praktik bisnis modern untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian, sehingga perlu dianalisis bagaimana kedudukan hukum para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan komersial, bentuk-bentuk wanprestasi yang lazim terjadi, serta efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum para pihak ditentukan oleh substansi perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi lebih efektif dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dianggap lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan bisnis jangka panjang.
Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Legalitasnya dalam Pelayanan Akta Notaris Sayyidati Kayla Balqiys; Mohammad Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Dewi Septiana; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3087

Abstract

Implementasi tanda tangan elektronik dalam pelayanan akta notaris merupakan salah satu bentuk inovasi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepastian hukum dalam proses kenotariatan. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi memungkinkan pembuatan akta dilakukan secara lebih fleksibel tanpa mengurangi nilai autentik dan kekuatan pembuktiannya. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapannya tetap harus diselaraskan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak menimbulkan benturan norma terkait prosedur pembuatan akta, verifikasi identitas para pihak, dan kewenangan notaris. Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan infrastruktur digital agar tanda tangan elektronik dapat diterapkan secara optimal dalam pelayanan akta notaris, sekaligus menjaga standar profesionalitas dan integritas notaris.
Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Dokumentasi Ruang Terbuka Publik Cynthia Louren Natalia; Mohammad Wendy Trijaya; Nenny Dwi Ariani; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3155

Abstract

Pelanggaran hak cipta pada dokumentasi ruang terbuka publik menjadi isu yang semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas perekaman, fotografi, dan distribusi konten digital di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam pemanfaatan karya visual di ruang terbuka publik serta mengkaji dasar pertanggungjawaban hukum bagi para pelanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ruang terbuka publik bersifat bebas diakses, dokumentasi visual atas objek tertentu tetap dilindungi oleh hak cipta apabila memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan baik secara perdata maupun pidana apabila terdapat penggunaan tanpa izin, eksploitasi komersial, ataupun penghilangan atribusi pencipta. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam pemanfaatan karya cipta di ruang publik sebagai upaya perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.
Analisis Kesesuaian Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pekon Ampai di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Novia Safitri; Ahmad Zazili; Elly Nurlaili; Kasmawati; Siti Nurhasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3363

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesesuaian Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Pekon Ampai di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan hukum positif Indonesia melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi secara administratif tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2007, Permendagri Nomor 42 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Tanggamus Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pasar pekon merupakan aset desa yang wajib dikelola oleh pemerintah pekon atau BUMDes. Secara faktual, Pihak Kedua bersedia menyerahkan bangunan apabila Pihak Pertama memenuhi seluruh kewajiban pembayaran dan denda keterlambatan, namun kewajiban tersebut belum dipenuhi sehingga terjadi wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian juga tidak berjalan optimal, termasuk tidak terpenuhinya pembagian hasil dan ketidakjelasan kewajiban pembayaran sampai berakhirnya masa perjanjian. Penyelesaian sengketa masih terbatas pada musyawarah internal tanpa langkah hukum formal. Dengan demikian, perjanjian ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif dan mengandung persoalan wanprestasi yang belum terselesaikan.  
Wilayah Jabatan Notaris sebagai Unsur Keabsahan Akta Otentik Jacinda Syarlynadira; Mohammad Wendy Trijaya; Dora Mustika; Siti Nurhasanah; Dewi Septiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4082

Abstract

Wilayah jabatan notaris merupakan salah satu aspek fundamental dalam pelaksanaan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan mengenai batas wilayah jabatan notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis terhadap keabsahan akta otentik yang dibuatnya. Permasalahan muncul ketika notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya, yang berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan pembuktian dan status hukum akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wilayah jabatan notaris sebagai unsur keabsahan akta otentik serta akibat hukum yang timbul apabila ketentuan tersebut dilanggar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah jabatan notaris merupakan syarat formil yang menentukan keotentikan suatu akta. Pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, kepatuhan notaris terhadap batas wilayah jabatannya menjadi hal yang esensial guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.
Co-Authors Abdillah Ande Abdul Aziz Ahmad Zazili Almasari Aksenta Alvianita Gunawan Putri Alwi Ari Bona ANDRI ASTUTI Ane Khoerunisya Angel Fortuna S. P Annisa Khoiriyah Apandi Apandi Aristo Arsyadona Artia Safitri Ary Anggara Asep Firman Asep Sapullah Kamali Asih Farmia Assifa Salsabila Chaniago Ati Yuniati Atikah Nurhayati Azizah Debi Safitri Cynthia Louren Natalia Dede Imtihanudin Denis Zuliansyah Deska Setiya Erin Dewinda Permata Sari Dhea Ananda Dianne Eka Rusmawati Dimas Tri Nugroho Dora Mustika Dwi Pujo Prayitno Eliah, Eliah Elly Nurlaili Eva Fuziah Fadhila Awal Ramadhani Faiza Attallah Herlian Farid Al Rizky Febi Ratnasari Feliza Dwi A. P Fenny Saptiani Fenti Sanda Firda Markhumatus. S Firdausi Achmad Fitri Ramadhaniati Gilang Rifqi Ardhiansyah Hadromi Halimah S, Rini Harfizar, Harfizar Heni Rohaeni Hezekiel Omega Putra Pinem Ikhlasul Amin Indah Safitri Indira Shifa Ardianti Ine Maulina Istiyana Fadillah Jacinda Syarlynadira Jajang Gunawan Jeni Wulandari Jeremy Reynold Manurung Juniawan, Surdaya Kasmawati Khalimatussa’diah Kodir, Abdul - Kristian Purba. K Lardin Korawijayanti Linda Linda Lindati Dwiatin Liza Natalia M. Sabir M. Wendy Trijaya Mahdum Ali Maisarah Gusvita Matsuri Matsuri Mayva Rezita Fairuza Mellisa Dina Novita Cahyadi Meylinda Nur Azizah Michael Adibuana Mita Andriyani Moch Rian. A Mohamad Ilham. A Mohamad Najib Mohammad Wendy Trijaya Mufdiah Nurriza Muhamad Iip Suhaepi Muhamad Rifansyah Aliyilbuni Muhamad Rifqi febrian Muhammad David Muhammad Dirja Akbar Muhammad Jihannudin R.J Muhammad Saleh Mumtaz Rif’at Alrusydi Munawar, Badri Nanda Sri Fatimah Nani Haerani Nasidas Qolani Nenny Dwi Ariani Nida Nuraida Nisa Jamilatullaeliyah Novia Safitri Nunung Rodliyah Nurfatiqa Cahya R.S Nuri Lathifa Brilianti Nurry ayuningtyas Kusumastuti Nurul Latifa Nur’aini Azira Gusniar Nuzul Alfiah Oka Solehatul Mufrokah Pustika Ayuning Puri Putri Fauziah Rachel Aura. K Raisha Salsabila, Raisha Salsabila Rakha Khairan Sulthana As'ad Rani Febrianni Ratih Anggoro Wilis Ratna Sari Dewi Ratu Dinny Fauziah Reinita Reinita Rendi Ferdian Rianti Rianti Ridha, Mokhammad Ridho Muhandis Risma Nur Amalia Rizky Jum'at Ramadhan Lubis Roffi Grandiosa Herman Rohmat Nurhidayat Rosi Nuralifah Sahar Fauziyyah Saiful Hasan Sampir Andrean Sukoco Santo Cahyo. N Sarifuddin Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sayyidati Kayla Balqiys Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan S Sherlly Ines. W Shyfa Shafira Putri Dema Sirait, Donna Nurhaida Masdiana SITI AMINAH Siti Dian Mulyanti Siti Hadyatul Muliyah Siti Nurhasanah Siti Silvia Sobit Dianto Surya Bakti Syahla Regita Sujiro Tomy Saladin Aziz Torkis Lumban Tobing Umi Komalasari Wahyu Pinastia Ningrum Wahyu Purbo Santoso Widyaningrum, Ismi Wiwik Rusdiyanti Wiwit Fetrisia Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid Yennie Agustin MR Yennie Agutin Mahroennisa Rasyid Yulia Kusuma Wardani Yustyan Ellen. F Yusuf