Claim Missing Document
Check
Articles

EDUKASI NILAI BERGOTONG ROYONG UNTUK MEWUJUDKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DI SMP 3 SALOMEKKO KABUPATEN BONE Bahri, Bahri; Tati, Andi Dewi Riang; Tahir, Heri; Asmunandar, Asmunandar; Syukur, Muhammad
Panrita Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 June 2025
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/pijpm.v4i1.72746

Abstract

Nilai Bergotong royong merupakan salah satu dimensi yang terdapat pada Profil Pelajara Pancasila.  Dimensi ini perlu dikembangkan oleh pendidik pada mata pelajaran yang diajarkan, salah satunya yakni pada pembelajaran IPS di SMP sangat relevan untuk dikembangkan. Edukasi nilai bergotong royong sangat penting dilakukan karena Gotong royong adalah salah satu nilai luhur khas bangsa Indonesia yang mencerminkan kebersamaan, solidaritas, dan kerja sama dalam menghadapi keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa untuk mencegah terjadinya konflik. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk workshop yang bertempat di Ruang Aula SMP 3 Salomekko Kabupaten Bone yang dihadiri oleh pendidik, dan peserta didik di SMP 3 Salomekko. Nilai karakter Bergotong Royong dapat direprentasikan kepada peserta didik melalui tradisi lokal masyarakat setempat yang mengandung nilai gotong royong agar mudah dipahami dan dicontoh oleh peserta didik ke dalam pembelajaran IPS. Tujuan dari kegiatan edukasi ini diharapkan dapat membentuk karakter profil pelajar pancasila peserta didik di SMP3 Salomekko Kabupaten Bone.
Optimizing Legal Education for Effective Crowd Control: A Case Study at SPN Polda Sulsel Wahid, Abdhika Salafi; Tahir, Heri; Dahri, Irsyad; Pabali, Adeni Muhan Daeng; Najamuddin
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 19 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 19 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v19i1.651

Abstract

This study aims to examine the variables influencing the South Sulawesi Regional Police Police Academy's inadequate crowd control law resources. The curriculum was ostensibly developed to provide adequate legal education, such as human rights, the proportionality of force, and pertinent standard operating procedures (SOPs); however, comprehensive interviews, direct observations, and document reviews reveal deep discrepancies between taught and practiced legal education. The study identifies that the limitations in the practical training component result from inadequately simulated practical sessions, short duration of the training, and obsolete training apparatus, which do not allow the cadets to attain the necessary skills. These gaps were recently manifested in Makassar, where ill-advised forceful actions against demonstrators were taken, signifying an operational standard far removed from the theoretical one. This was achieved through using qualitative legal methodology. These findings support strategic interventions intended to ensure that legal action officers are better prepared theoretically and practically to manage crowd control in a manner that respects human rights and fosters public confidence.
PENCEGAHAN KEKERASAN MELALUI PEMENUHAN HAK ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN Heri, Ririn Nurfaathirany; Aswan, Muhammad; Junaeda, Siti; Tahir, Heri; Amri, Muhammad; Suliana, Andi; Azhari, Yudhistira
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71674

Abstract

Anak bayak terlibat dalam tindak kekerasan, lingkungan sekolah yang terdiri dari anak, guru/pegawai, dan pihak lain yang terlibat dalam interaksi sehari-hari di sekolah memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, gabungan antara penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman pihak sekolah terhadap hak anak belum maksimal. Pemahaman anak terhadap tindak kekerasan dalam dunia pendidikan juga belum dipahami sepenuhnya. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam dunia pendidikan di Kota Makassar adalah dengan melakukan koordinasi secara berkala antara pihak terkait baik dalam interaksi formal maupun informal.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KONTRAK STANDAR PERBANKAN MENURUT HUKUM PERJANJIAN KAITANNYA DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Husain, Raja; Tahir, Heri; Haris, Hasnawi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.70958

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan kontrak standar dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, (2) Untuk mengetahuai bagaimana bentuk keterlibatan nasabah dalam perjanjian kredit bank, (3) Untuk mengetahui bagaimana aspek perlindungan hukum bagi nasabah terhadap penggunaan kontrak standar perbankan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kontrak standar yang digunakan pada perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sah dan berlaku menurut hukum. (2) Keterlibatan nasabah dalam proses perjanjian kredit dimulai dari tahap pra kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual. (3) Aspek perlindungan hukum bagi nasabah terhadap penggunaan kontrak standar pada perjanjian kredit terbagi atas perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (preventif) dan perlindungan hukum yang bersifat penindakan (represif) dalam bentuk litigasi dan non litigasi.
Handling Violence in Legislation in Indonesia Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; Hairul Saleh Satrul
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 4 No. 04 (2025): September - November, International Journal of Education, Vocational and Socia
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v4i04.2361

Abstract

Violent crimes are a form of legal violation that have multidimensional impacts on victims, perpetrators, and society. Violence not only causes physical and psychological suffering but also creates social instability, collective fear, and economic and psychological burdens. The characteristics of violent crimes in Indonesia reflect socio-cultural and legal complexities that require a holistic response strategy. With a high prevalence of gender-based violence and high levels of underreporting, victim protection, legal outreach, and law enforcement reform are crucial to reducing the number of violent crimes. This research uses legislative, conceptual, and comparative approaches. The research is related to the prevention and handling of violence, so it is hoped that this research can provide considerations for policymaking related to the prevention and handling of violence in the future. In other words, this research can also serve as ius contituendum. Before the specific regulations on sexual violence, the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law were in effect. Then, Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology No. 55 of 2024 concerning the prevention and handling of sexual violence that favors victims came into effect. The ministerial regulation requires every educational institution to establish a PPKS Task Force, provide holistic services for victims, and impose administrative sanctions on perpetrators. The existence of these various special regulations creates challenges, the solution of which lies in harmonizing norms and implementing the lex specialis principle, where the TPKS Law is positioned as the primary and comprehensive special law.
Studi Tentang Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Asri Ainun Bakhtiar; Heri Tahir; Nurharsyah Khaer Hanafie; Najamuddin
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.7478

Abstract

The development of prisoners is an important aspect of the Correctional System which aims to improve the quality of personality and independence of prisoners so that they realize their mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts, so that they can be accepted back by the community. This study aims to analyze the “Pattern of Development of Prisoners at the Makassar Class I Correctional Institution”. The approach used in this research is a qualitative approach using a type of sociological juridical research with data sources obtained from Makassar Class I Correctional Institution Officers by the Community Guidance Section, Work Guidance Section and Registration Section and Prisoners at Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. The pattern of coaching at at Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar is carried out in two forms in accordance with applicable regulations, namely personality development and independence development. However, the implementation of this coaching has not fully run optimally. In the implementation of coaching, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar needs to provide different treatment between prisoners. Not all prisoners can be given the same approach, because their needs and conditions are different. Based on the data obtained, the dominant types of criminal offenses in Makassar Class I Correctional Institution include narcotics, child protection, corruption, murder and theft. Each of these categories has certain characteristics that require specific coaching approaches.
THE LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE SUSPECT IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Ihsan, Rifkah Auliah; Tahir, Heri; Agus, Andi Aco
Jurnal Aktor Vol 5, No 1 (2025): October
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/aktor.v5i1.77146

Abstract

This study aims to analyze the application of legal protection of suspects' rights during the investigation stage in Makassar City, as well as to identify legal actions in the event of violations of these rights. The study uses a normative-empirical method with a regulatory-statutory and sociological approach. The regulatory-statutory approach is carried out through regulations, including the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The sociological approach is carried out through in-depth interviews with legal advisors and academics. The results of the study indicate that there are still violations of rights such as arrests and deportations without legal procedures, intimidation, and legal assistance. Legal actions or remedial measures that can be taken if violations occur include submitting a pretrial to the district court, reporting to the Professional and Security Division (Propam) of the Indonesian National Police for disciplinary violations, complaints to the National Commission on Human Rights in the event of human rights violations, and notification of follow-up actions regarding investigations that commit violence or. The research conclusion shows that legal protection does not fully reflect the principle of due process of law and requires strengthening supervision and the active role of legal advisors.
Kekerasan Berbahasa sebagai Kejahatan Sosial: Sebuah Kajian Kriminologi Satrul, Hairul Saleh; Tahir, Heri; Heri, Ririn Nurfaathirany
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.35457

Abstract

Bahasa telah mengalami pergeseran makna dari sekadar sarana komunikasi menjadi instrumen agresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan kekersan berbahasa sebagai suatu bentuk kejahatan sosial melalui pendekatan kriminologi. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis fenomena tersebut melalui sintesis tiga teori kunci dalam kriminologi, yakni Teori Labeling, Teori Konflik, dan Teori Kontrol Sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan berbahasa bukanlah sekadar pelanggaran etika semata, tapi merupakan kejahatan simbolik yang menimbulkan kerugian sosial yang kompleks. Dampak ditimbulkan bersifat multidimensional, mulai dari erosi kepercayaan sosial, normalisasi kekerasan verbal, trauma psikologis pada korban, hingga fragmentasi dan polarisasi masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kekerasan ini semakin masif dan problematis akibat karakteristik medium yang memungkinkan difusi ruang tanpa batas, potensi viralitas yang tinggi, dan fenomena pseudonimitas yang mengurangi tanggung jawab individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif kriminologi memberikan lensa teoretis yang komprehensif dan relevan untuk memahami akar permasalahan, mekanisme, serta dampak sistematis dari kekerasan berbahasa, sekaligus menegaskan urgensi untuk menanganinya secara serius setara dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional lainnya, tidak hanya melalui pendekatan hukum yang represif semata, tetapi juga melalui berbagai upaya preventif-edukatif yang berkelanjutan.Language has undergone a shift in meaning from merely a means of communication to an instrument of aggression. This study aims to conceptualize verbal violence as a form of social crime through a criminological approach. Using a literature study method, this research analyzes the phenomenon through a synthesis of three key theories in criminology: Labeling Theory, Conflict Theory, and Social Control Theory. The results indicate that verbal violence is not merely an ethical violation but constitutes a symbolic crime that inflicts complex social harm. Its impacts are multidimensional, ranging from the erosion of social trust, normalization of verbal aggression, psychological trauma to victims, to societal fragmentation and polarization. Within the digital sphere, this violence becomes increasingly massive and problematic due to the characteristics of the medium that enable boundless spatial diffusion, high virality potential, and pseudonymity that diminishes individual accountability. This study concludes that the criminological perspective provides a comprehensive and relevant theoretical lens to understand the root causes, mechanisms, and systematic impacts of verbal violence, while emphasizing the urgency to address it as seriously as conventional crimes, not only through repressive legal approaches but also through various sustainable preventive-educational measures.
Diseminasi Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan Heri, Ririn Nurfaathirany; Tahir, Heri; Gani, Andika Wahyudi; Satrul, Hairul Saleh
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat SEMINAR NASIONAL 2025:PROSIDING EDISI 6
Publisher : Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjadi payung hukum dalam pencegahan dan penanganagan di tingkat SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat sehingga dilakukan diseminasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi, dan penyuluhan dan diskusi. Bentuk Kekerasan terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung Kekerasan dan bentuk Kekerasan lainnya.  Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kekerasan yang melibatkan anak atau lingkungan satuan pendidikan secara umum akan terkait dengan instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia baik UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Anak, UU terkait lainnya. Kegiatan ini mendapatkan antusias yang luar Biasa dari peserta kegiatan yang dihadiri oleh 134 Peserta.Kata kunci: Kekerasan, Perlindungan Anak, Satuan pendidikan.
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI DI DESA BONTO SALLUANG, KECAMATAN BISSAPPU, KABUPATEN BANTAENG Haerad, Iswatul; Tahir, Heri; Kasmawati, Andi
Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 3 (September 2025)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) menganalisis proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa, (2) menganalisis proses pelaksanaan program dana desa, (3) menganalisis pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan, (4) menganalisis evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini melibatkan kepala desa, sekretaris, bendahara, dan anggota masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses perencanaan dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) yang melibatkan semua elemen masyarakat, dan hasilnya dirumuskan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). (2) Pelaksanaan program dana desa dilakukan melalui tim swakelola masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah desa, dengan pengawasan ketat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. (3) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa dilakukan melalui laporan keuangan yang disampaikan kepada masyarakat dan rapat keterangan publik yang diadakan setiap tahun. (4) Evaluasi terhadap pengelolaan dana desa dilakukan secara berkala, dengan melibatkan masyarakat dalam proses penilaian untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa.
Co-Authors . MUSTARING . NURDALIA . RISALDI .B, UMYATUL UMRAH A. FATIR LUKMAN A. Rizal A. Rizal AA Sudharmawan, AA Abdul Rahman Abdul Rahman Sakka Abdul Sakban Ahmad Jamalong, Ahmad Amaliyah, Amaliyah ANA ANNISA, ANA Andi Aco Agus, Andi Aco Andi Dewi Riang Tati Andi Fachruddin Andi Kasmawati ANDI SUYUTI, ANDI Aprisal, Wahyu Ardani, Aulia Raihanah Salwa Ashari Ismail Asmunandar, Asmunandar Asnawi Ojen Asri Ainun Bakhtiar Asri Ismail Aulia Raihanah Salwa Ardani Azhari, Yudhistira Bahri bahri Bakhtiar, Bakhtiar. Darman Manda Manda DENNI DAHLAN DEWI ANGRAENI DIAN EKA SAFITRI Dian Novita Sari, Dian Novita EDRIN . Ernawati . Ernawati S.K Fadhilah, Arwina Fajri Utari, Ni’matul Aliyah Fediyatun Muntazarah Firman Muin FIRMAN MUIN FIRMAN MUIN, FIRMAN FIRMAN UMAR Firman Umar FIRMAN UMAR, FIRMAN Firmansyah . Firmansyah Firmansyah Fitriani Fitriani G, Andika Wahyudi H, Rahma H, Ririn Nurfaathirany H., Ririn Nurfaathirany Haedar Akib Haerad, Iswatul Hairul Saleh Satrul HASNAWI HARIS, HASNAWI HERI, RIRIN NURFAATHIRANY Heri, Ririn Nurfaathirany Heri, Ririn Nurfaathyrani Herman Herman HIDAYATULLAH, AINUN Husain, Raja I Gusti Bagus Wiksuana Ihsan, Rifkah Auliah Imam Suyitno Imam Suyitno Imam Suyitno Irsyad Dhahri Samad Jumadi Sahabuddin, Jumadi Junaeda, Siti Junaeda, St Junaeda, St. KARMILA . Manan Sailan Manan Sailan Manan Sailan MANTASIA . Marwah Marwah Maya Kasmita MISKAWATI . Muh. Rizal Muh. Rizal Muhammad Akbal MUHAMMAD AKBAL Muhammad Amri Muhammad Aswan Muhammad Jihad Firman Muhammad Rusdi MUHAMMAD SAYADI Muhammad Syukur Muntazarah, Fediyatun Mustari Mustari Mustaring Mustaring Najamuddin Najamuddin, Najamuddin Natasya, Ira NOVIA ASMITA Nur Ayuni Nur Nashri Rahman Nurfaathirani Heri, Ririn Nurfaathirany, Ririn Nurfajri Nurfajri Nurharsyah Khaer Hanafie NURUL LATIFAH KURNIA PUTRI Pabali, Adeni Muhan Daeng PATMAWATI, SUSI ANITA putri nurfadilla nurfadilla Rahmadani, Nanang Rahmi, Muthiah Realizhar Adillah Kharisma RESKI AMELIAH KASBA Rifdan . Ririn Nuraathirany Heri Ririn Nurfaathirany RIRIN NURFAATHIRANY HERI Ririn Nurfaathirany Heri Ririn Nurfaathirany Heri Ririn Nurfaatirany Heri Riskawati ., Riskawati Riskawati Riskawati, Riskawati Rohmah Rifani Romansyah Sahabuddin ROSNAH RIDWAN Rusdi, Puspitasari S, Hairul Saleh Sahrul Sahrul Sahrul Sahrul Salim, Nurlela Salmiah Salmiah Salwa, Aulia Raihana Sara Nur, Restu Mayang Sari, Erlika Satrul, Hairul Saleh Siti Syarifah Wafiqah Wardah St Junaeda St. Junaeda St. Junaeda St. Junaeda St. Junaeda Suarlin SUDIRMANTO . Suliana, Andi Syafar, Irfan Syarif, Kurnia Ali Syarifuddin H M Syarifuddin Syarifuddin Tati, Andi Dewi Riang Wahid, Abdhika Salafi Wahyuddin Wahyuddin Wahyudi Gani, Andika Wiwik Handayani