Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
20.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 184 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 184 Documents
Search

 15   16   17   18   19 
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: Studi Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks Stephen Dharma Putra; Ruslan Renggong; Siti Zubaedah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8833

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual fisik dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks.  Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks telah mempertimbangkan secara yuridis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai undang-undang serta keyakinan hakim. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya memperhatikan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. This research aims to analyze the elements of criminal acts of physical sexual violence and the basis for the judge's considerations in imposing sanctions in Decision Number 683/Pid.Sus/2024/PN Mks.  The research form used in this research is empirical normative legal research. Data analysis was carried out using qualitative methods by analyzing statutory regulations and court decisions. The results of the research show that the panel of judges in Decision Number 683/Pid.Sus/2024/PN Mks has judicially considered the fulfillment of the elements of a criminal act based on a minimum of two valid pieces of evidence in accordance with the law and the judge's beliefs. In his considerations, the judge not only pays attention to the juridical aspects in the form of fulfilling the elements of a criminal act, but also considers the aggravating and mitigating circumstances of the defendant.
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA LINGKUNGAN SEKOLAH DI KABUPATEN MAMUJU Suhadi Syafar; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8834

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah serta mengkaji upaya penanggulangannya dalam perspektif kriminologi dengan studi kasus di Kabupaten Mamuju. Permasalahan ini penting dikaji mengingat meningkatnya kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika yang berdampak pada kesehatan, proses pendidikan, dan masa depan generasi muda. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak sekolah, guru, siswa, serta aparat penegak hukum, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan pola penanggulangan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, yaitu faktor individu seperti rasa ingin tahu dan lemahnya kontrol diri; faktor lingkungan berupa tekanan teman sebaya dan pergaulan; faktor keluarga seperti kurangnya pengawasan dan disharmoni rumah tangga; serta faktor sosial-geografis yang mendukung peredaran narkotika. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, antara lain melalui sosialisasi bahaya narkotika, penguatan peran bimbingan konseling, kerja sama antara sekolah, orang tua, BNN, dan kepolisian, serta penegakan hukum yang mengedepankan rehabilitasi bagi pelajar. Kesimpulannya, penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah merupakan masalah multidimensional yang memerlukan penanganan komprehensif dan kolaboratif guna menciptakan kebijakan pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. This study aims to analyze the factors causing drug abuse in schools and examine efforts to combat it from a criminological perspective, using a case study in Mamuju Regency. This issue is important to examine given the increasing vulnerability of students to drug abuse, which has an impact on their health, education, and future. The method used is an empirical juridical approach with descriptive research. Primary data was obtained through interviews with schools, teachers, students, and law enforcement officials, while secondary data was obtained through literature studies on laws and regulations and related literature. The data was analyzed qualitatively to identify the contributing factors and prevention patterns applied. The results of the study show that drug abuse in the school environment is influenced by the interaction of various factors, namely individual factors such as curiosity and weak self-control; environmental factors such as peer pressure and social circles; family factors such as lack of supervision and domestic disharmony; and socio-geographical factors that support drug circulation. Mitigation efforts were carried out through preemptive, preventive, and repressive approaches, including through the dissemination of information on the dangers of narcotics, strengthening the role of counseling, cooperation between schools, parents, the National Narcotics Agency (BNN), and the police, as well as law enforcement that prioritizes rehabilitation for students. In conclusion, drug abuse in schools is a multidimensional problem that requires comprehensive and collaborative handling in order to create effective and sustainable prevention policies.
PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN KAYU ILEGAL DI WILAYAH KOTA TARAKAN Muh. Farhan Ramadhan; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6088

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan kayu ilegal di wilayah Kota Tarakan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yang memadukan kajian hukum normatif dengan realitas empiris di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan kayu ilegal oleh pihak kepolisian, meskipun telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Kehutanan serta telah dilakukan upaya preventif maupun represif hingga pada tahap vonis, belum mampu memberikan efek jera secara optimal. Efek jera tersebut seharusnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas di bidang kehutanan. Adapun hambatan dalam penegakan hukum oleh Polres Tarakan terhadap pelaku penyelundupan kayu ilegal meliputi beberapa faktor, antara lain: luasnya wilayah hutan, keterlibatan oknum aparat, tekanan dari kelompok berkepentingan, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, akses terbatas ke daerah rawan penyelundupan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi. This study aims to analyze the enforcement of criminal sanctions against perpetrators of illegal timber smuggling in the Tarakan City area and the factors that become obstacles in the imposition of these criminal sanctions. The research method used in this paper is the normative-empirical legal research method, which combines normative legal studies with empirical realities in the field. The results of the study indicate that law enforcement against the crime of illegal timber smuggling by the police, although it has referred to the provisions of the legislation and the Regulation of the Minister of Forestry and has carried out preventive and repressive efforts up to the sentencing stage, has not been able to provide an optimal deterrent effect. The deterrent effect should not only be felt by the perpetrators, but also by other parties who are related to activities in the forestry sector. The obstacles in law enforcement by the Tarakan Police against perpetrators of illegal timber smuggling include several factors, including: the vastness of the forest area, the involvement of certain officers, pressure from interest groups, limited resources, low public awareness, limited access to areas prone to smuggling, lack of coordination between institutions, and limitations in the use of technology.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN Sirajudin, Jamaluddin; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih belum konsisten dan belum optimal. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kasus korupsi pada Tahun 2023–2024, serta banyaknya perkara dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan atau mengalami stagnasi. Kondisi ini memerlukan perhatian serius, khususnya dalam penguatan langkah-langkah preventif guna meminimalkan potensi kerugian negara. Adapun kendala utama yang dihadapi antara lain: kurangnya kooperasi dari saksi dalam memberikan keterangan secara jujur dan lengkap, hambatan dalam pelacakan serta penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk dijadikan barang bukti maupun pemulihan kerugian negara, lamanya proses audit kerugian negara oleh auditor, serta adanya indikasi intervensi dalam proses hukum. Diperlukan upaya sistemik dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa. This study aims to analyze the handling of corruption in the procurement of goods and services by the South Sulawesi High Prosecutor's Office, and to identify various obstacles faced in the handling process. The method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and literature study. The results of the study indicate that the handling of corruption cases by the South Sulawesi High Prosecutor's Office is still inconsistent and suboptimal. This is reflected in the increasing number of corruption cases in 2023–2024, as well as the many cases from previous years that have not been resolved or have stagnated. This condition requires serious attention, especially in strengthening preventive measures to minimize potential state losses. The main obstacles faced include: lack of cooperation from witnesses in providing honest and complete statements, obstacles in tracking and confiscating assets resulting from corruption to be used as evidence or for recovering state losses, the length of the state loss audit process by auditors, and indications of intervention in the legal process. Systematic efforts and cross-sector coordination are needed to increase the effectiveness of eradicating corruption, especially in the procurement of goods and services sector.
ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PERKARA PIDANA KORUPSI NOMOR 106/ Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Mks Fauzi, Ahmad; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, serta menggali pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdakwa terbukti secara formil melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair, tidak ditemukan unsur mens rea berupa niat jahat atau itikad untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai kelalaian administratif yang berkaitan dengan pengawasan proyek pembangunan gedung perpustakaan, yang sebagian besar telah terealisasi. Putusan lepas ini didasarkan pada pertimbangan yuridis bahwa unsur korupsi tidak terpenuhi secara substantif, serta pertimbangan filosofis yang mengedepankan keadilan substantif dan proporsionalitas sanksi. Dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan kontribusi terdakwa sebagai pejabat publik dan dampak sosial dari pemidanaan yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang terjadi. Putusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang adaptif terhadap konteks sosial, serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana. This study aims to analyze Decision Number: 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks which states that the defendant is acquitted of all legal charges in a corruption case, and to explore the legal considerations used by the Panel of Judges in making the decision. This study uses a normative legal method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study indicate that although the defendant was formally proven to have committed the act charged in the subsidiary indictment, no elements of mens rea were found in the form of malicious intent or intention to enrich oneself or others. The defendant's actions are more appropriately qualified as administrative negligence related to the supervision of the library building construction project, most of which have been realized. This acquittal decision is based on legal considerations that the elements of corruption are not substantively fulfilled, as well as philosophical considerations that prioritize substantive justice and proportionality of sanctions. From a sociological perspective, the judge considered the defendant's contribution as a public official and the social impact of the punishment that was not comparable to the level of error that occurred. This decision reflects an adaptive legal approach to the social context, and promotes the principles of restorative justice and the presumption of innocence in the criminal justice system.
IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR Mustafa, Winda Audria; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep keadilan restoratif (restorative justice) pada tahap penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Polrestabes Makassar dilakukan melalui mekanisme mediasi antara pelaku anak, korban, dan pihak kepolisian, serta menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan kerugian korban, tanpa harus melalui proses peradilan formal yang cenderung represif. Konsep ini dinilai mampu mengurangi dampak psikologis dan sosial terhadap anak pelaku, serta mendorong penyelesaian yang lebih humanis. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor internal penghambat meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan khusus bagi mediator, serta karakter pelaku anak yang merupakan residivis. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tingginya tekanan publik, ketidakpuasan korban terhadap hasil mediasi, ketidakpastian hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan perlindungan anak. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat, serta edukasi publik dalam mendukung efektivitas penerapan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. This study aims to analyze the implementation of the concept of restorative justice at the investigation stage in handling criminal acts of theft committed by children in the jurisdiction of the Makassar City Police (Polrestabes), and to identify factors that become obstacles in its implementation. The method used is an empirical legal approach with data collection through interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice at the Makassar Police is carried out through a mediation mechanism between child perpetrators, victims, and the police, and emphasizes the restoration of social relations, the responsibility of the perpetrators, and the restoration of the victim's losses, without having to go through a formal judicial process that tends to be repressive. This concept is considered capable of reducing the psychological and social impacts on child perpetrators, and encouraging a more humane solution. However, implementation in the field still faces a number of obstacles. Internal inhibiting factors include limited human resource capacity, lack of special training for mediators, and the character of child perpetrators who are recidivists. Meanwhile, external factors include high public pressure, victim dissatisfaction with the results of mediation, legal uncertainty, and weak coordination between law enforcement and child protection agencies. These findings indicate the need to strengthen regulations, improve the competence of officers, and educate the public in supporting the effectiveness of the implementation of restorative justice for children in conflict with the law.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API TANPA IZIN DI KOTA MAKASSAR Muh.Faizal Rizal; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.6657

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan tersebut terhadap warga sipil di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui wawancara, studi kepustakaan, dan telaah dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai mekanisme penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga proses pelimpahan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin oleh warga sipil telah mengikuti prosedur hukum, yang meliputi penyelidikan, pemeriksaan saksi, pemanggilan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) sebelum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses peradilan. Namun demikian, implementasi penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala seperti lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal, meningkatnya akses masyarakat terhadap senjata api dengan harga terjangkau, belum optimalnya penerapan sanksi yang bersifat represif dan maksimal, serta keterbatasan informasi kepolisian mengenai jalur distribusi senjata api ilegal. Dengan demikian, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, penguatan regulasi, serta pengetatan mekanisme pengawasan distribusi senjata api guna meminimalisir terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. This study aims to analyze the legal handling process of unauthorized firearm use and identify the challenges faced by law enforcement authorities in enforcing these regulations among civilians in Makassar City. The research was conducted at the Makassar Metropolitan Police Department (Polrestabes Makassar) using a normative legal research method combined with an empirical approach through interviews, literature review, and examination of relevant legal documents. The collected data were qualitatively analyzed to obtain a comprehensive understanding of the enforcement mechanisms, beginning from the investigative stage to the case transfer process. The findings indicate that the legal handling process of unauthorized firearm use among civilians has followed established legal procedures, including investigation, witness examination, suspect summons, detention, search, seizure of evidence, and criminal investigation until the case file is declared complete (P21) before being submitted to the Public Prosecutor for trial. However, the implementation of law enforcement still encounters several obstacles, including weak monitoring of illegal firearm circulation, increased civilian access to firearms at affordable prices, suboptimal application of strict punitive sanctions, and limited police intelligence regarding illegal firearm distribution networks. Therefore, strengthening interagency coordination, improving regulatory frameworks, and enhancing firearm distribution monitoring systems are necessary to reduce the recurrence of similar criminal acts in the future.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Hijra, Hijra; Renggong, Ruslan; Madiong , Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.6692

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan hukum bagi anak. Aparat penegak hukum juga berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menjalin kerja sama dengan lembaga terkait seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adapun faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan antara lain faktor keluarga, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan secara profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Peningkatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi hal penting dalam mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana serta mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan restoratif. This study aims to analyze the form of law enforcement against children in conflict with the law as perpetrators of violent crimes in the jurisdiction of the Makassar City Police (Polrestabes), and to identify the factors underlying the involvement of children in these crimes. The research method used is normative legal research, with a statutory and conceptual approach. The data are sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement carried out by the Makassar Police against child perpetrators of violent crimes includes the stages of investigation, inquiry, arrest, detention, search, and confiscation, all carried out in accordance with the principles of legal protection for children. Law enforcement officers also strive to uphold children's rights in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and collaborate with relevant institutions, such as the Correctional Center (Bapas) and the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A). Factors that cause children to commit violent crimes include family, educational, and economic factors. Therefore, law enforcement against children must be carried out professionally, humanely, and oriented toward the child's best interests. Enhancing the roles of families, schools, and communities is crucial to preventing children from engaging in crime and to supporting the implementation of a just and restorative juvenile criminal justice system.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DI KOTA MAKASSAR Wahyu P. Manik; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6756

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan di Kota Makassar serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris, yaitu menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan pada dasarnya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur fundamental dalam hukum pidana, yakni perbuatan melawan hukum, kesalahan (schuld), dan kemampuan bertanggung jawab. Perbuatan melawan hukum terbukti ketika tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bentuk manipulasi lain yang menyebabkan korban menyerahkan barang atau memberikan keuntungan kepada pelaku. Unsur kesalahan tercermin dari adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan penipuan, sebab tindak pidana ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya maksud tertentu untuk mengelabui korban. Sementara itu, kemampuan bertanggung jawab mengharuskan pelaku berada dalam kondisi psikis yang sehat dan mampu memahami akibat perbuatannya; apabila pelaku berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikesampingkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penipuan di Kota Makassar masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain terbatasnya kapasitas aparat dalam memahami modus-modus penipuan modern yang semakin kompleks, terutama penipuan berbasis teknologi seperti cyber fraud dan investasi fiktif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur penunjang, dan belum optimalnya teknologi forensik digital turut menghambat pembuktian perkara. Kondisi tersebut berdampak pada proses penyidikan yang tidak efektif dan berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi aparat penegak hukum serta penguatan dukungan sarana teknologi agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap perkembangan kejahatan modern. This study aims to analyze the criminal liability of fraud perpetrators in Makassar City and to identify the various obstacles law enforcement officers face in enforcing the law. This study uses a normative-empirical juridical method, namely, combining analyses of statutory regulations, legal doctrine, and empirical data from interviews and observations of law enforcement officers in the region. The results of the study indicate that the imposition of criminal liability on fraud perpetrators is based on the fulfillment of fundamental elements of criminal law, namely unlawful acts, fault (schuld), and the ability to be responsible. An illegal act is proven when the perpetrator's actions fulfill the elements of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely the existence of trickery, a series of lies, or other forms of manipulation that cause the victim to hand over goods or provide benefits to the perpetrator. The element of fault is reflected in the perpetrator's intention to commit fraud, because this crime cannot occur without a specific intent to deceive the victim. Meanwhile, the ability to be responsible requires the perpetrator to be in a healthy psychological condition and able to understand the consequences of his actions; If the perpetrator is unable to take responsibility, criminal liability can be waived in accordance with applicable law. This study also found that law enforcement in fraud cases in Makassar City still faces several obstacles, including limited officer capacity to understand increasingly complex modern fraud methods, particularly technology-based fraud, such as cyber fraud and fictitious investments. Furthermore, limited human resources, minimal supporting infrastructure, and suboptimal digital forensic technology also hamper the collection of evidence. These conditions lead to ineffective investigations and may reduce legal certainty for the parties. These findings emphasize the need to improve law enforcement officers' competence and strengthen technological support so that law enforcement against fraud can be more effective and responsive to developments in modern crime.
FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP INTEGRITAS DAN PROFESIONAL PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Muh Awalul Mukhtadir; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi kepolisian dalam menjaga integritas dan profesionalisme penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menangani pengaduan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik implementasi di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk penyidik, unit pengawas internal, dan pelapor masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penyidik memahami prinsip keadilan, profesionalisme, transparansi, dan objektivitas sebagaimana diatur dalam Perkapolri dan standar etika profesi, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat masih dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal seperti tekanan kekuasaan, tarik-menarik kepentingan, kurangnya kompetensi komunikasi, serta tata kelola birokrasi yang kurang adaptif. Faktor penghambat utama dalam menjaga integritas penyidik meliputi lemahnya sistem pengawasan internal, tidak meratanya sumber daya manusia antarsatuan wilayah, keterbatasan infrastruktur penunjang, serta minimnya pelatihan berbasis etika dan pelayanan publik. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi pengawasan melalui optimalisasi peran Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), peningkatan sistem pelaporan berbasis digital yang transparan, peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan berkelanjutan, serta mekanisme umpan balik publik sebagai upaya strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan legitimasi institusi kepolisian di masyarakat. This study aims to analyze the role of the police in maintaining the integrity and professionalism of investigators at the South Sulawesi Regional Police in handling public complaints and to identify key factors that hinder its implementation. The research employs a normative-empirical legal method by examining the relevant legal framework and comparing it with field practices observed and documented through interviews with investigators, internal supervisory units, and complainants. The findings reveal that although investigators possess a theoretical understanding of fairness, professionalism, transparency, and objectivity as mandated by police regulations and professional codes of ethics, their implementation remains inconsistent. Internal and external pressures, including political intervention, conflicting interests, limited communication skills, and rigid bureaucratic procedures, often influence the handling of public complaints. Major barriers to maintaining investigator integrity include weak internal supervisory mechanisms, unequal distribution of qualified human resources across units, inadequate supporting infrastructure, and insufficient ethics-based and service-oriented training. These issues have contributed to declining public trust in the police institution, particularly regarding transparency and accountability in law enforcement. Based on these findings, the study recommends strengthening internal oversight through optimizing the role of the Professional and Security Division (Propam), developing a transparent digital-based complaint management system, enhancing investigator competency through continuous education, and institutionalizing community feedback mechanisms as strategic steps to improve professionalism, accountability, and institutional legitimacy
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Alwi Andi Mappiasse Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Muh. Amin AR Andi Sofyan Andi Sulkifly Irpan Andi Tira, Andi Andika Andika Ari Siam Yotefa Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Encep Feby Nuramdhan Eron Tuna’ limbong Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Fauzi Ahmad Muda Febryana Edam Fentia Tangnga Ferdynando, Ferdynando Gunawan Gunawan Halwan, Muh. Hamid , Abdul Haris Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Hijra Hijra, Hijra Idris Idris Immawati, Andi Ita Maharani Ivana Putri Olgariva Rerung Jamal, Agustiawan Januari Lukas Golorem Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Liyana Meriska Karama Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur Marwan Mas Marwan Mas MARWAN MAS Masri Masri Meylinda Ratri Pramudita Rustam Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Farhan Ramadhan Muh. Iqram Andi Saputra Muh. Reza At-Takhrij Muh. Waliyul Akbar Muh.Faizal Rizal Muhammad Axchel Ar Muhammad Izhar Kurniawan Muhammad Nur Sakhkhar Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustafa, H. Mustafa Mustafa, Winda Audria Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Nobertus Nobertus Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Nurhumaera Putri K Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Pebrian Welly Pele Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Ramlah Kalale Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reski Yanto Reza, Andi Muhammad Rezky Indah Putri Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Ruben Obed Kbarek Ruslan Mustari Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Siti Zubainah Soeardy, Soeardy Sri Wahyuni Stephen Dharma Putra Steven Steven Suhadi Syafar Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syamsul Ikhwan Jabbar Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyu P. Manik Wahyudin, Jalil Waspada Santing Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wisye Florensa Songjanan Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulfikar Akbar Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli