Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
20.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 184 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 184 Documents
Search

 14   15   16   17   18 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PENIPUAN BERMOTIF KELULUSAN ANGGOTA POLRI: Putusan No. 252/Pid.b/2024/PN Mks Zulfikar Akbar; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8793

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil serta menganalisis putusan hakim dalam perkara penipuan pada Putusan No. 252/Pid.B/2024/PN Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil serta menganalisis putusan hakim dalam perkara penipuan pada Putusan No. 252/Pid.B/2024/PN Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Kasus janji terdakwa yang mengaku dapat meluluskan korban dalam seleksi penerimaan anggota Polri dengan imbalan sejumlah uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, sehingga terdakwa ASD dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan pada pelaku secara individu tanpa melibatkan korporasi, yang mencerminkan masih lemahnya penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pidana bersyarat dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, yaitu terpenuhinya unsur delik Pasal 378 KUHP, keterangan saksi, dan alat bukti lainnya; serta aspek non-yuridis, seperti itikad baik terdakwa, pengembalian sebagian kerugian korban, sikap kooperatif selama persidangan, dan kondisi sosial ekonomi pelaku. This study aims to examine the application of substantive criminal law and to analyze the judge’s decision in a fraud case as stipulated in Decision No. 252/Pid.B/2024/PN Mks. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, which examines statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The case originated from the defendant’s promise that she could secure the victim’s acceptance into the Indonesian National Police recruitment process in exchange for a sum of money.The findings show that all elements of the criminal act of fraud, as regulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), were fulfilled, leading to the conviction and sentencing of the defendant, ASD. Criminal liability was imposed solely on the individual offender without involving any corporate entity, reflecting the weak implementation of the corporate criminal liability concept in Indonesia. Analysis of the judge’s considerations reveals that the conditional sentence was imposed based on juridical factors, namely the fulfillment of the elements of Article 378 KUHP, witness testimonies, and other evidence; as well as non-juridical factors, such as the defendant’s good faith, partial restitution to the victim, cooperative attitude during the trial, and the defendant’s socio-economic condition.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN: Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/Pn Mak Eron Tuna’ limbong; Ruslan Renggong; Siti Zubainah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8809

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pembuktian unsur- unsur tindak pidana pembunuhan, dan pertimbangan hakim dalam pputusan nomor 26/Pid.b/2025/PN Mak, terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Makale dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari buku, jurnal, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kemudian seluruh hasil data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa unsur- unsur tidak pidana pembunuhan telah terbukti dalam putusan nomor 26/Pid.b/2025/PN Mak, yang diantaranya meliputi unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja”, dan unsur “merampas nyawa orang lain”, dan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah mencerminkan pertimbangan aspek yuridis dan sosiologis secara proposional sehingga putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. This research aims to analyze the proof of the elements of the crime of murder and the judge’s considerations in Decision Number 26/Pid.B/2025/PN Mak regarding the imposition of criminal sanctions on the defendant. The research was conducted at the District Court of Makale and the Tana Toraja District Prosecutor’s Office using a normative juridical research method. The data sources consisted of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were derived from books, journals, court decisions, and relevant laws and regulations. All collected data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study indicate that the elements of the crime of murder were proven in Decision Number 26/Pid.B/2025/PN Mak, including the element of “whoever,” the element of “intentionally,” and the element of “taking the life of another person.” Furthermore, the judge’s considerations in imposing the sentence reflected proportional juridical and sociological aspects, so that the decision embodies a balance between legal certainty, justice, and utility.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI MAKASSAR Febryana Edam; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat (percobaan) serta mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin dalam Putusan Nomor 87/Pid.C/2025/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, dengan data bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dipengaruhi oleh faktor subjektif pelaku yang merupakan lansia serta faktor ekonomi sebagai motif penjualan. Penerapan sanksi pidana dalam putusan ini mencerminkan transisi menuju keadilan restoratif dan integratif, di mana pemidanaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan pembinaan pribadi pelaku dalam lingkup tindak pidana ringan. This study aims to analyze the judge’s legal considerations in imposing suspended (probationary) criminal sanctions and to examine the implementation of criminal sanctions against business actors selling unlicensed alcoholic beverages in Decision Number 87/Pid.C/2025/PN Mks. The research uses a normative legal method with a case study approach, with data sourced from court decisions, regulations, and relevant legal literature. The results show that the judge’s considerations were influenced by subjective factors—the perpetrator being an elderly person and economic factors as the motive for the sale. The application of criminal sanctions in this decision reflects a transition toward restorative and integrative justice, where punishment is not only repressive but also takes into account aspects of community protection and the personal rehabilitation of the perpetrator within the scope of minor criminal offenses.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TAMBANG PASIR LAUT DI TAKALAR  NOMOR 75/PID.SUS-TPK/2023/PN MKS Fentia Tangnga; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8811

Abstract

Studi ini meneliti pertimbangan hukum hakim dalam kasus korupsi penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar, serta dampak putusan tersebut terhadap persepsi publik tentang keadilan. Studi ini menggunakan metodologi normatif-empiris, pendekatan regulasi hukum, dan studi kasus. Wawancara dan analisis putusan pengadilan memberikan data primer, sedangkan publikasi ilmiah dan literatur hukum memberikan data sekunder. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur kejahatan korupsi yang dituduhkan—lebih khusus lagi, prasyarat ketidakabsahan dan kerugian keuangan negara—tidak terpenuhi, sehingga berujung pada pembebasan. Putusan hakim didasarkan pada gagasan pembuktian dalam hukum acara pidana. Namun, dari perspektif sosiologis, keputusan tersebut menghasilkan pandangan yang berbeda tentang rasa keadilan dalam masyarakat, terutama dalam konteks keinginan untuk mengakhiri korupsi. Oleh karena itu, faktor penting dalam mengevaluasi pembebasan dalam persidangan korupsi adalah mencapai keseimbangan antara kejelasan hukum, kepraktisan, dan keadilan. This study examines the judge's legal considerations in a sea sand mining corruption case in Takalar Regency, as well as the impact of the ruling on the public's impression of justice. The study uses a normative-empirical methodology, a statutory regulatory approach, and case studies. Interviews and court decision analysis provided primary data, while scientific publications and legal literature provided secondary data. The data was analyzed using a descriptive qualitative method. The results demonstrate that the elements of the alleged crime of corruption—more especially, the prerequisites of unlawfulness and state financial loss—were not met, leading to the acquittal. The judge's rulings were based on the criminal procedural law's notion of proof. However, from a sociological perspective, the decision resulted in differing views of the sense of justice in society, especially in light of the desire to end corruption. Therefore, a crucial factor in evaluating acquittals in corruption trials is striking a balance between legal clarity, expediency, and fairness.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR: STUDI PUTUSAN NOMOR 390/PID.B/2025/PN MKS Ita Maharani; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kota Makassar, khususnya dalam Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mks. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan Majelis Hakim, Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, dan UPTD PPA Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab meliputi pengaruh lingkungan dan media, penyalahgunaan relasi kuasa, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan komunikasi dan intelektual korban. Upaya penanggulangan dilakukan secara represif melalui proses penegakan hukum yang disertai pendampingan dan dukungan psikologis, serta secara preventif melalui sosialisasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas pelayanan. Pertimbangan hakim yang menjadikan kondisi korban sebagai faktor pemberat mencerminkan keadilan substantif, namun penguatan pencegahan secara sistemik tetap diperlukan agar perlindungan terhadap penyandang disabilitas lebih optimal. This study aims to analyze: the factors causing the occurrence of criminal acts of sexual violence against persons with disabilities, and the efforts to address criminal acts of sexual violence against persons with disabilities in Makassar City, particularly in Decision Number 390/Pid.B/2025/PN Mks. This research employs a normative-empirical method with data collection techniques conducted through literature review of laws and regulations, academic literature, and court decisions, as well as interviews with the Panel of Judges, investigators of the Women and Children Protection Unit (PPA) of Makassar Metropolitan Police, and the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Makassar City. The results of the study indicate that: the causal factors include environmental and media influences, abuse of power relations, weak supervision, and the victim’s communication and intellectual limitations; and countermeasures are carried out repressively through law enforcement processes accompanied by assistance and psychological support, as well as preventively through socialization programs, strengthening supervision, and improving service capacity. The judges’ consideration of the victim’s condition as an aggravating factor reflects substantive justice; however, stronger systemic preventive measures are still needed to ensure more optimal protection for persons with disabilities.
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA: Studi Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN.Mks Pebrian Welly Pele; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8819

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis, empiris dengan pendekatan Kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipengaruhi oleh faktor emosional, tekanan ekonomi, kurangnya komunikasi dalam keluarga, serta kuatnya budaya patriarki upaya penanggulanggan dilakukan melalui penegakan hukum dan melalui upaya pencegahan secara preventif dan represif serta pendampingan korban. This research aims to analyze the factors that cause the occurrence of physical violence in the domestic sphere and analyze countermeasures against domestic physical violence from the perspective of criminology. The research method used is juridical and empirical legal research with a qualitative approach. The data used consists of primary data and secondary data. All the data obtained is then analyzed qualitatively. The results of the study show that the occurrence of criminal acts of physical violence within the household is influenced by emotional factors, economic pressure, lack of communication in the family, and the strong patriarchal culture, enforcement efforts are carried out through law enforcement and through preventive and repressive prevention efforts and victim assistance..
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN: Studi Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN-Mks Muh. Waliyul Akbar; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penganiayaan serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Mks. Fokus utama penelitian diarahkan pada penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP, khususnya dalam menilai unsur kesengajaan, bentuk perbuatan penganiayaan, serta penentuan akibat luka yang dialami korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam perkara dalam Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Mks, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, berupa keterangan saksi, visum et repertum, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Fakta persidangan memperlihatkan adanya tindakan pemukulan berulang menggunakan alat berupa kayu hingga patah, yang kemudian dilanjutkan dengan tangan kosong, sehingga memenuhi unsur perbuatan dan kesengajaan dalam delik penganiayaan. Meskipun korban mengalami banyak luka dan memerlukan perawatan medis, visum et repertum tidak menunjukkan adanya luka berat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif-wettelijk, yakni perpaduan antara terpenuhinya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari rangkaian fakta persidangan. Pertimbangan tersebut juga menunjukkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah menerapkan teori penganiayaan dan prinsip pembuktian secara proporsional. This study aims to analyze the evidentiary elements of the crime of assault and the basis for the judge's considerations in Decision Number 1423/Pid.B/2024/PN Mks. The primary focus of the study is directed at the application of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, specifically in assessing the element of intent, the form of the assault, and determining the consequences of the injuries suffered by the victim. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the elements of the criminal offense of assault in Decision Number 1423/Pid.B/2024/PN Mks have been proven legally and convincingly through valid evidence as stipulated in Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), namely witness testimonies, visum et repertum, physical evidence, and the defendant’s statement. The trial evidence shows repeated beatings using a wooden object until it broke, followed by repeated beatings with bare hands, thus fulfilling the elements of intent and intent in the crime of assault. Although the victim suffered numerous injuries and required medical treatment, the post-mortem examination did not indicate any serious injuries. The judge's reasoning in imposing a two-year prison sentence reflects the application of the negative-wettelijk system of proof, which combines the availability of valid evidence and the judge's conviction derived from the series of trial facts. This consideration also demonstrates the judge's effort to balance legal certainty, justice, and expediency, while still considering victim protection. This study concludes that the judge's decision applied the theory of abuse and the principle of proportional burden of proof.
EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA PENCURIAN DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN Muhammad Axchel Ar; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8824

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, perundang-undangan serta wawancara langsung dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana meliputi: menitikberatkan pada proses pemulihan bagi semua elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan, berupaya memberikan keadilan bagi semua pihak,  bertujuan pada kebutuhan semua pihak yang tidak dipenuhi oleh sistem peradilan, memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari tindak kejahatan, dan memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, serta  didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Meliputi lemahnya dasar hukum yang bersifat mengikat dalam hukum acara pidana, kompleksitas prosedur birokrasi dan persetujuan berjenjang, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mediasi, serta masih kuatnya paradigma retributif di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum This study aims to analyze the implementation of restorative justice principles in theft cases at the High Prosecutor’s Office of South Sulawesi and to identify the factors that hinder their application. This research employs a normative-empirical method with a qualitative approach. Data were collected through literature review, analysis of statutory regulations, and direct interviews with officials at the High Prosecutor’s Office of South Sulawesi.The findings indicate that the implementation of restorative justice principles in theft cases emphasizes the restoration process for all parties affected by the crime, seeks to ensure fairness for all stakeholders, addresses needs that are not adequately fulfilled by the conventional criminal justice system, upholds the rights and obligations arising from criminal acts, ensures active participation of all involved parties, and is grounded in the principle of voluntariness without coercion, pressure, or intimidation. Factors that become obstacles in the application of the principle of restorative justice in the crime of theft at the South Sulawesi High Prosecutor's Office include the weak legal basis that is binding in criminal procedural law, the complexity of bureaucratic procedures and tiered approvals, limited human resources who have mediation competence, and the continued strength of the retributive paradigm among the community and law enforcement officers.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR GOWA Rezky Indah Putri; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8830

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Gowa dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hokum terhadap korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Gowa dan tenaga ahli LPSK.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online dalam proses penyidikan di Polres Gowa dilaksanakan melalui perlindungan keamanan, pemeriksaan yang humanis, pemberian informasi hukum, perlindungan psikologis, serta dukungan perlindungan dari LPSK yang bersifat kondisional sesuai tingkat ancaman dan kebutuhan korban guna menjamin keselamatan, kepastian hukum, dan pemulihan korban secara menyelurun. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online dipengaruhi oleh hambatan teknis dalam pembuktian dan pelacakan pelaku, keterbatasan fasilitas serta prosedur kelembagaan, dan faktor sosial-psikologis korban yang secara keseluruhan menghambat efektivitas pemberian rasa aman, kepastian hukum, dan pemulihan korban. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to victims of criminal threats of murder through online media during the investigation process at the Gowa Resort Police and analyze the obstacles faced in providing legal protection to victims of criminal threats of murder through online media. The research method used is empirical legal research by collecting data and conducting interviews with investigators of the Gowa Resort Police and expert staff from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The results of the study indicate that The forms of legal protection for victims of criminal threats of murder through online media during the investigation process at the Gowa Resort Police are implemented through security protection, humane examination procedures, provision of legal information, psychological protection, and conditional protection support from LPSK based on the level of threat and the victim’s needs to ensure safety, legal certainty, and comprehensive victim recovery. The obstacles in providing legal protection to victims of criminal threats of murder through online media are influenced by technical difficulties in evidence collection and perpetrator tracking, limitations of facilities and institutional procedures, and socio-psychological factors of victims, which collectively hinder the effectiveness of providing a sense of security, legal certainty, and victim recovery.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PEMBERATAN DI KABUPATEN TAKALAR Sri Wahyuni; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8832

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan khususnya dalam Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Tka serta mengkaji upaya penanggulangannya di Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi putusan, wawancara dengan aparat penegak hukum, psikolog dan tokoh masyarakat, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya tindak pidana ini adalah konsumsi minuman keras yang memicu hilangnya kontrol diri dan meningkatnya emosi, disertai faktor konflik pribadi, kecemburuan, kesalahpahaman, ketersinggungan dan lingkungan sosial yang kurang kondusif. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi peningkatan patroli, sosialisasi hukum, penguatan peran pembinaan masyarakat, penerapan restorative justice, edukasi bahaya minuman keras, serta pembinaan masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh Masyarakat. This study aims to analyze the factors causing the crime of aggravated assault, particularly in Decision Number 07/Pid.B/2025/PN Tka, and to examine the efforts undertaken to address it in Takalar Regency. The method used is juridical empirical research employing primary and secondary data obtained through analysis of court decisions, interviews with law enforcement officers, psychologists, and community leaders, as well as literature review. The results of the study indicate that the dominant factor contributing to the commission of this crime is alcohol consumption, which triggers a loss of self-control and heightened emotions, accompanied by factors such as personal conflicts, jealousy, misunderstandings, feelings of offense, and an unfavorable social environment. The countermeasures implemented include increasing patrol activities, conducting legal awareness campaigns, strengthening community development efforts, applying restorative justice, educating the public about the dangers of alcohol consumption, and fostering community guidance through religious and community leaders.
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Alwi Andi Mappiasse Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Muh. Amin AR Andi Sofyan Andi Sulkifly Irpan Andi Tira, Andi Andika Andika Ari Siam Yotefa Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Encep Feby Nuramdhan Eron Tuna’ limbong Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Fauzi Ahmad Muda Febryana Edam Fentia Tangnga Ferdynando, Ferdynando Gunawan Gunawan Halwan, Muh. Hamid , Abdul Haris Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Hijra Hijra, Hijra Idris Idris Immawati, Andi Ita Maharani Ivana Putri Olgariva Rerung Jamal, Agustiawan Januari Lukas Golorem Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Liyana Meriska Karama Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur Marwan Mas MARWAN MAS Marwan Mas Masri Masri Meylinda Ratri Pramudita Rustam Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Farhan Ramadhan Muh. Iqram Andi Saputra Muh. Reza At-Takhrij Muh. Waliyul Akbar Muh.Faizal Rizal Muhammad Axchel Ar Muhammad Izhar Kurniawan Muhammad Nur Sakhkhar Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustafa, H. Mustafa Mustafa, Winda Audria Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Nobertus Nobertus Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Nurhumaera Putri K Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Pebrian Welly Pele Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Ramlah Kalale Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reski Yanto Reza, Andi Muhammad Rezky Indah Putri Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Ruben Obed Kbarek Ruslan Mustari Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Siti Zubainah Soeardy, Soeardy Sri Wahyuni Stephen Dharma Putra Steven Steven Suhadi Syafar Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syamsul Ikhwan Jabbar Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyu P. Manik Wahyudin, Jalil Waspada Santing Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wisye Florensa Songjanan Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulfikar Akbar Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli