Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
20.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 184 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 184 Documents
Search

 15   16   17   18   19 
TINDAK PIDANA PENGUASAAN NARKOTIKA GOLONGAN I: Studi Putusan Nomor 15/ Pid.Sus/2025/Pn.Blk Andi Muh. Amin AR; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8505

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berdampak terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan mengenai penguasaan narkotika golongan I sering menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya dalam membedakan antara penguasaan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN BLK terkait tindak pidana penguasaan narkotika golongan I serta menganalisis kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN BLK didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk pembuktian unsur penguasaan narkotika golongan I tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim juga menilai tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selain itu, pidana yang dijatuhkan dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan kebijakan pemberantasan narkotika karena mencerminkan kepastian hukum, keadilan, serta fungsi preventif dan represif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Narcotics-related crimes remain one of the most serious criminal offenses in Indonesia due to their detrimental impact on public health, security, and social order. In judicial practice, the application of legal provisions concerning the possession of Category I narcotics often raises interpretative challenges, particularly in distinguishing between possession, abuse, and trafficking offenses. This study aims to analyze the judicial considerations in Decision Number 15/Pid.Sus/2025/PN BLK concerning the criminal offense of unlawful possession of Category I narcotics and to examine whether the sentence imposed is consistent with national efforts to combat narcotics crimes. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research involving legislation, legal doctrines, scholarly literature, and relevant court decisions. The data were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings reveal that the judges’ considerations in Decision Number 15/Pid.Sus/2025/PN BLK were based on philosophical, sociological, and juridical aspects, including the fulfillment of the elements of unlawful possession of Category I narcotics as stipulated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge also found that there were no justifying or exculpatory grounds that could negate the defendant’s criminal liability. Furthermore, the sentence imposed was deemed consistent with the objectives of criminal punishment and narcotics eradication policies, as it reflects legal certainty, justice, and the preventive and repressive functions in combating narcotics-related crimes.
IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH PERTAMBANGAN Andika Andika; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di area pertambangan pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah dilaksanakan melalui dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Pendekatan ini mampu mempercepat penyelesaian perkara, memulihkan hubungan sosial para pihak, serta mengurangi potensi kriminalisasi masyarakat yang terlibat dalam konflik di area pertambangan. Penerimaan para pihak terhadap mekanisme keadilan restoratif juga tergolong baik karena penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan berorientasi pada pemulihan. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami mekanisme keadilan restoratif dan regulasi pertambangan, belum tersedianya pedoman operasional yang memadai, kompleksitas proses penyidikan, serta potensi intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas guna mendukung efektivitas penerapan keadilan restoratif. This research aims to analyze the application of restorative justice principles in resolving criminal cases of assault in mining areas within the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police and to identify the obstacles encountered in their implementation. This research uses an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with officials of the West Sulawesi Regional Police and a documentary study of laws and regulations as well as related documents. The results of the research indicate that restorative justice has been implemented through dialogue and mediation involving perpetrators, victims, families, and law enforcement officials. This approach has been effective in expediting case resolution, restoring social relationships among the parties involved, and reducing the potential for criminalization of communities involved in conflicts within mining areas. The parties’ acceptance of the restorative justice mechanism is also generally positive, as resolutions are based on mutual agreement and focused on restoration. The challenges faced include limited capacity among law enforcement officials to understand restorative justice mechanisms and mining regulations, the lack of adequate operational guidelines, the complexity of the investigative process, and the potential for intervention by parties with vested interests in mining activities. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officials and develop clearer technical guidelines to support the effective implementation of restorative justice.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MILITER PELAKU DESERSI DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR: Studi Kasus Putusan Nomor 12-K/PM III-16/AD/III/2025 Ari Siam Yotefa; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8508

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana militer terhadap pelaku desersi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 12-K/PM III-16/AD/III/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku desersi diwujudkan melalui pidana penjara selama satu tahun dan pemecatan dari dinas militer. Terdakwa terbukti melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 40 hari berturut-turut pada waktu damai sehingga memenuhi unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis berupa pemenuhan unsur tindak pidana desersi dan ketentuan pemeriksaan in absentia, serta aspek non-yuridis berupa disiplin, loyalitas, dan kepentingan institusi TNI. Putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang bertujuan menjaga disiplin prajurit dan kepastian hukum dalam lingkungan peradilan militer. This study aims to analyze the form of military criminal liability for desertion offenders and the judge’s legal considerations in Decision Number 12-K/PM III-16/AD/III/2025. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The data were analyzed qualitatively based on primary and secondary legal materials. The results indicate that military criminal liability for desertion was imposed in the form of one year imprisonment and dismissal from military service. The defendant was proven to have been absent without official permission for 40 consecutive days during peacetime, thereby fulfilling the elements of Article 87 paragraph (1) point 2 in conjunction with paragraph (2) of the Indonesian Military Criminal Code. The judge’s considerations were based on juridical aspects, including the fulfillment of the elements of the offense and the application of in absentia proceedings, as well as non-juridical aspects such as military discipline, loyalty, and the interests of the Indonesian National Armed Forces (TNI). The decision reflects the enforcement of military law aimed at maintaining discipline among military personnel and ensuring legal certainty within the military justice system.
PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN TERHADAP REMAJA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Andi Sulkifly Irpan; Ruslan Renggong; Waspada Santing
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.9021

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh remaja merupakan persoalan sosial-hukum yang menuntut respons penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan keberulangan. Artikel ini menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja serta mengevaluasi strategi penegakan hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam menanggulanginya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, telaah peraturan perundang-undangan, observasi, dan wawancara dengan aparat kepolisian, unsur BNN, tokoh masyarakat, pihak pendidikan, serta remaja atau mantan penyalahguna. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi empiris dengan norma hukum, terutama Undang-Undang Narkotika dan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menggunakan teori kontrol sosial dan teori pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika pada remaja dipengaruhi oleh pelemahan kontrol sosial, disfungsi pengawasan keluarga, tekanan pergaulan sebaya, rendahnya literasi hukum, dan terbatasnya akses pembinaan. Penegakan hukum telah dilakukan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif, namun praktiknya masih lebih dominan represif sehingga pendekatan rehabilitatif belum optimal. Artikel ini merekomendasikan model penegakan hukum diferensiatif yang membedakan pengguna, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran, dengan memperkuat asesmen terpadu, diversi, rehabilitasi, pendidikan hukum, dan kolaborasi keluarga-sekolah-masyarakat. Juvenile narcotics abuse is a socio-legal problem that requires law enforcement responses beyond punishment, including protection, rehabilitation, and prevention of recidivism. This research analyzes the factors causing narcotics abuse among adolescents and evaluates the law enforcement strategies of the West Sulawesi Regional Police. This study applies an empirical legal method with a descriptive-qualitative approach. Data were obtained through literature review, statutory analysis, observation, and interviews with police officers, representatives of the National Narcotics Board, community and educational figures, and adolescents or former users. The data were analyzed by comparing empirical realities with legal norms, particularly the Narcotics Law and the Juvenile Criminal Justice System, and interpreted through social control theory and criminal liability theory. The findings show that adolescent narcotics abuse is influenced by weakened social control, family supervision dysfunction, peer pressure, low legal literacy, and limited access to guidance. Law enforcement has been implemented through preemptive, preventive, and repressive measures; however, repressive practices remain dominant, while rehabilitative measures have not been optimized. This research recommends a differentiated law enforcement model that distinguishes users, victims of abuse, and traffickers by strengthening integrated assessment, diversion, rehabilitation, legal education, and collaboration among families, schools, and communities.
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Alwi Andi Mappiasse Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Muh. Amin AR Andi Sofyan Andi Sulkifly Irpan Andi Tira, Andi Andika Andika Ari Siam Yotefa Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Encep Feby Nuramdhan Eron Tuna’ limbong Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Fauzi Ahmad Muda Febryana Edam Fentia Tangnga Ferdynando, Ferdynando Gunawan Gunawan Halwan, Muh. Hamid , Abdul Haris Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Hijra Hijra, Hijra Idris Idris Immawati, Andi Ita Maharani Ivana Putri Olgariva Rerung Jamal, Agustiawan Januari Lukas Golorem Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Liyana Meriska Karama Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur Marwan Mas Marwan Mas MARWAN MAS Masri Masri Meylinda Ratri Pramudita Rustam Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Farhan Ramadhan Muh. Iqram Andi Saputra Muh. Reza At-Takhrij Muh. Waliyul Akbar Muh.Faizal Rizal Muhammad Axchel Ar Muhammad Izhar Kurniawan Muhammad Nur Sakhkhar Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustafa, H. Mustafa Mustafa, Winda Audria Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Nobertus Nobertus Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Nurhumaera Putri K Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Pebrian Welly Pele Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Ramlah Kalale Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reski Yanto Reza, Andi Muhammad Rezky Indah Putri Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Ruben Obed Kbarek Ruslan Mustari Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Siti Zubainah Soeardy, Soeardy Sri Wahyuni Stephen Dharma Putra Steven Steven Suhadi Syafar Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syamsul Ikhwan Jabbar Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyu P. Manik Wahyudin, Jalil Waspada Santing Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wisye Florensa Songjanan Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulfikar Akbar Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli