Claim Missing Document
Check
Articles

TINDAK PIDANA PENGUASAAN NARKOTIKA GOLONGAN I: Studi Putusan Nomor 15/ Pid.Sus/2025/Pn.Blk Andi Muh. Amin AR; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8505

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berdampak terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan mengenai penguasaan narkotika golongan I sering menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya dalam membedakan antara penguasaan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN BLK terkait tindak pidana penguasaan narkotika golongan I serta menganalisis kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN BLK didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk pembuktian unsur penguasaan narkotika golongan I tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim juga menilai tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selain itu, pidana yang dijatuhkan dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan kebijakan pemberantasan narkotika karena mencerminkan kepastian hukum, keadilan, serta fungsi preventif dan represif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Narcotics-related crimes remain one of the most serious criminal offenses in Indonesia due to their detrimental impact on public health, security, and social order. In judicial practice, the application of legal provisions concerning the possession of Category I narcotics often raises interpretative challenges, particularly in distinguishing between possession, abuse, and trafficking offenses. This study aims to analyze the judicial considerations in Decision Number 15/Pid.Sus/2025/PN BLK concerning the criminal offense of unlawful possession of Category I narcotics and to examine whether the sentence imposed is consistent with national efforts to combat narcotics crimes. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research involving legislation, legal doctrines, scholarly literature, and relevant court decisions. The data were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings reveal that the judges’ considerations in Decision Number 15/Pid.Sus/2025/PN BLK were based on philosophical, sociological, and juridical aspects, including the fulfillment of the elements of unlawful possession of Category I narcotics as stipulated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge also found that there were no justifying or exculpatory grounds that could negate the defendant’s criminal liability. Furthermore, the sentence imposed was deemed consistent with the objectives of criminal punishment and narcotics eradication policies, as it reflects legal certainty, justice, and the preventive and repressive functions in combating narcotics-related crimes.
IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH PERTAMBANGAN Andika Andika; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di area pertambangan pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah dilaksanakan melalui dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Pendekatan ini mampu mempercepat penyelesaian perkara, memulihkan hubungan sosial para pihak, serta mengurangi potensi kriminalisasi masyarakat yang terlibat dalam konflik di area pertambangan. Penerimaan para pihak terhadap mekanisme keadilan restoratif juga tergolong baik karena penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan berorientasi pada pemulihan. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami mekanisme keadilan restoratif dan regulasi pertambangan, belum tersedianya pedoman operasional yang memadai, kompleksitas proses penyidikan, serta potensi intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas guna mendukung efektivitas penerapan keadilan restoratif. This research aims to analyze the application of restorative justice principles in resolving criminal cases of assault in mining areas within the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police and to identify the obstacles encountered in their implementation. This research uses an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with officials of the West Sulawesi Regional Police and a documentary study of laws and regulations as well as related documents. The results of the research indicate that restorative justice has been implemented through dialogue and mediation involving perpetrators, victims, families, and law enforcement officials. This approach has been effective in expediting case resolution, restoring social relationships among the parties involved, and reducing the potential for criminalization of communities involved in conflicts within mining areas. The parties’ acceptance of the restorative justice mechanism is also generally positive, as resolutions are based on mutual agreement and focused on restoration. The challenges faced include limited capacity among law enforcement officials to understand restorative justice mechanisms and mining regulations, the lack of adequate operational guidelines, the complexity of the investigative process, and the potential for intervention by parties with vested interests in mining activities. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officials and develop clearer technical guidelines to support the effective implementation of restorative justice.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MILITER PELAKU DESERSI DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR: Studi Kasus Putusan Nomor 12-K/PM III-16/AD/III/2025 Ari Siam Yotefa; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8508

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana militer terhadap pelaku desersi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 12-K/PM III-16/AD/III/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku desersi diwujudkan melalui pidana penjara selama satu tahun dan pemecatan dari dinas militer. Terdakwa terbukti melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 40 hari berturut-turut pada waktu damai sehingga memenuhi unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis berupa pemenuhan unsur tindak pidana desersi dan ketentuan pemeriksaan in absentia, serta aspek non-yuridis berupa disiplin, loyalitas, dan kepentingan institusi TNI. Putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang bertujuan menjaga disiplin prajurit dan kepastian hukum dalam lingkungan peradilan militer. This study aims to analyze the form of military criminal liability for desertion offenders and the judge’s legal considerations in Decision Number 12-K/PM III-16/AD/III/2025. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The data were analyzed qualitatively based on primary and secondary legal materials. The results indicate that military criminal liability for desertion was imposed in the form of one year imprisonment and dismissal from military service. The defendant was proven to have been absent without official permission for 40 consecutive days during peacetime, thereby fulfilling the elements of Article 87 paragraph (1) point 2 in conjunction with paragraph (2) of the Indonesian Military Criminal Code. The judge’s considerations were based on juridical aspects, including the fulfillment of the elements of the offense and the application of in absentia proceedings, as well as non-juridical aspects such as military discipline, loyalty, and the interests of the Indonesian National Armed Forces (TNI). The decision reflects the enforcement of military law aimed at maintaining discipline among military personnel and ensuring legal certainty within the military justice system.
PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN TERHADAP REMAJA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Andi Sulkifly Irpan; Ruslan Renggong; Waspada Santing
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.9021

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh remaja merupakan persoalan sosial-hukum yang menuntut respons penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan keberulangan. Artikel ini menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja serta mengevaluasi strategi penegakan hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam menanggulanginya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, telaah peraturan perundang-undangan, observasi, dan wawancara dengan aparat kepolisian, unsur BNN, tokoh masyarakat, pihak pendidikan, serta remaja atau mantan penyalahguna. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi empiris dengan norma hukum, terutama Undang-Undang Narkotika dan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menggunakan teori kontrol sosial dan teori pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika pada remaja dipengaruhi oleh pelemahan kontrol sosial, disfungsi pengawasan keluarga, tekanan pergaulan sebaya, rendahnya literasi hukum, dan terbatasnya akses pembinaan. Penegakan hukum telah dilakukan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif, namun praktiknya masih lebih dominan represif sehingga pendekatan rehabilitatif belum optimal. Artikel ini merekomendasikan model penegakan hukum diferensiatif yang membedakan pengguna, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran, dengan memperkuat asesmen terpadu, diversi, rehabilitasi, pendidikan hukum, dan kolaborasi keluarga-sekolah-masyarakat. Juvenile narcotics abuse is a socio-legal problem that requires law enforcement responses beyond punishment, including protection, rehabilitation, and prevention of recidivism. This research analyzes the factors causing narcotics abuse among adolescents and evaluates the law enforcement strategies of the West Sulawesi Regional Police. This study applies an empirical legal method with a descriptive-qualitative approach. Data were obtained through literature review, statutory analysis, observation, and interviews with police officers, representatives of the National Narcotics Board, community and educational figures, and adolescents or former users. The data were analyzed by comparing empirical realities with legal norms, particularly the Narcotics Law and the Juvenile Criminal Justice System, and interpreted through social control theory and criminal liability theory. The findings show that adolescent narcotics abuse is influenced by weakened social control, family supervision dysfunction, peer pressure, low legal literacy, and limited access to guidance. Law enforcement has been implemented through preemptive, preventive, and repressive measures; however, repressive practices remain dominant, while rehabilitative measures have not been optimized. This research recommends a differentiated law enforcement model that distinguishes users, victims of abuse, and traffickers by strengthening integrated assessment, diversion, rehabilitation, legal education, and collaboration among families, schools, and communities.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Ahmad Fahrezi Zuhri; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9963

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 748/Pid.Sus-LH/2024/PN Mks. Perkara tersebut berkaitan dengan penguasaan serta perakitan bahan peledak yang berpotensi digunakan untuk penangkapan ikan secara ilegal dan berisiko merusak ekosistem laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang difokuskan pada penelaahan norma hukum serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, meliputi keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa, yang secara keseluruhan membentuk keyakinan hakim. Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim menilai bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penjatuhan pidana mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa, potensi dampak terhadap lingkungan laut, serta tujuan pemidanaan yang mengedepankan efek jera. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana lingkungan. This study aims to examine the juridical construction and judicial considerations underlying the decision in environmental crime case Number 748/Pid.Sus-LH/2024/PN Mks. The case concerns the possession and assembly of explosive materials allegedly intended for illegal fishing activities, which pose a serious threat to marine ecosystems. This research employs a normative legal method using both statutory and case approaches to analyze the applicable legal provisions and their implementation in the court’s decision. The findings indicate that the evidentiary process was based on legally recognized forms of evidence pursuant to Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code, including witness testimony, expert testimony, documentary evidence, physical evidence, and the defendant’s statement. Collectively, these elements formed the basis of the judge’s conviction. From a juridical perspective, the court determined that the elements of the criminal offense were fulfilled under Article 1 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951. In imposing the sentence, the judges considered the degree of the defendant’s culpability, the potential environmental impact of the act, and the objectives of punishment, particularly the deterrent effect. Overall, the decision reflects the application of the principles of legal certainty, justice, and expediency in the enforcement of environmental criminal law.
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA Andi Wardiman; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9965

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri.  Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada anggota Polri untuk dapat lebih menaati dan menerapkan kode etik profesi dengan baik mengingat bahwasannya mereka merupakan aparat keamanan negara. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan kinerja serta pembinaan kepada seluruh anggota Polri supaya dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang seharusnya dan di harapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan inkonsistensi dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya Peraturan tersebut dibuat dengan detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya. This study aims to identify and analyze the legal resolution process for violations of the professional code of ethics committed by members of the Indonesian National Police (Polri) and to identify and analyze factors hindering legal resolution of violations of the professional code of ethics committed by members of the Polri. This study recommends that Polri members better adhere to and properly implement the professional code of ethics, given that they are state security forces. Furthermore, increased performance monitoring and guidance are needed for all Polri members to ensure they behave in accordance with the professional code of ethics. The government is also expected to revise articles that have the potential to cause problems and inconsistencies in Polri Regulation (Perpol) Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Polri Code of Ethics Commission. The regulation should be drafted in detail and with clear guidelines to anticipate violations and lawsuits during its implementation.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN Dzakiyyah Alaodia Busainah; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9975

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya distribusi konten yang melanggar kesusilaan serta upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten melanggar kesusilaan dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital,relasi personal yang tidak sehat,serta dorongan emosional publik. Penanggulangan dilakukan melalui penegakan UU ITE oleh kepolisian serta upaya preventif berupa edukasi dan penyediaan kanal aduan “Lontara Plus” oleh Diskominfo. This study aims to determine the factors causing the distribution of content that violates morality and the efforts to overcome it by law enforcement officers and local governments in Makassar City. This type of research is normative-empirical legal research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques were carried out using a statutory regulatory approach and field studies. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that the spread of content that violates morality is influenced by low digital literacy, unhealthy personal relationships, and public emotional drives. Mitigation is carried out through enforcement of the ITE Law by the police and preventive efforts in the form of education and the provision of a complaint channel "Lontara Plus" by the Communication and Information Service.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU OLEH AKADEMISI DI KOTA MAKASSAR Eko Suryanto Malaleo; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9976

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana laporan palsu dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara yuridis, non-yuridis, dan sosiologis berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang sah menurut hukum. Hasil menunjukkan bahwa unsur “barangsiapa” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan unsur “memberitahukan atau mengadukan perbuatan pidana yang diketahui tidak terjadi” juga terpenuhi, karena terdakwa melaporkan saksi korban atas dugaan penghinaan hingga korban sempat menjadi tersangka, namun akhirnya tidak ditemukan cukup bukti.  Hasil dari analisis pertimbangan hukum hakim juga menunjukkan bahwa dakwaan alternatif pertama terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini didukung oleh fakta persidangan, keterangan saksi dan ahli, barang bukti yang saling bersesuaian, sehingga menjadi dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dan pidana yang adil serta proporsional. This study aims to analyze the elements of the crime of false reports and analyze the judge's legal considerations in handing down the defendant's verdict. This study uses a normative empirical legal research method with a statutory and case approach, which is analyzed juridically, non-juridically, and sociologically based on trial facts and legally valid evidence. The results indicate that the "whoever" element is fulfilled because the defendant is a legal subject who can be held criminally responsible. The element of "notifying or reporting a criminal act known not to have occurred" is also fulfilled, because the defendant reported the victim-witness for alleged insults, leading to the victim being named a suspect, but ultimately insufficient evidence was found. The results of the analysis of the judge's legal considerations also indicate that the first alternative charge was legally and convincingly proven. This is supported by trial facts, witness and expert testimony, and consistent evidence, providing the basis for the Panel of Judges to impose a just and proportionate verdict and sentence.
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN TANA TORAJA Jeky Jekson; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9978

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana pemilihan umum calon legislatif oleh Aparatur Sipil Negara dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan Tindak Pidana. Penelitian ini menggunakan tipe penlitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Teknik penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh ASN dalam perkara tersebut adalah tindakan keberpihakan politik yang secara jelas melanggar ketentuan netralitas ASN. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengunggah video melalui media sosial yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk mendukung salah satu calon anggota legislatif, sehingga memenuhi unsur larangan ASN terlibat dalam kegiatan kampanye. Aparatur Sipil Negara perlu memperkuat pemahaman mengenai prinsip netralitas ASN dalam Pemilu agar tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis yang dapat berimplikasi hukum pidana maupun disiplin kepegawaian. ASN harus menempatkan diri sebagai pelayan publik yang profesional dan tidak memihak dalam proses demokrasi. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas pemilu dan instansi pemerintah untuk memastikan penerapan prinsip netralitas berjalan secara konsisten. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. This research aims to analyze the forms of criminal acts in the general election of legislative candidates by state civil servants and the considerations of judges in deciding criminal acts. This research uses a qualitative methot of research with a normative approach. The research technique used by the author is literature study, document study and interviews with related parties. The research results show that the form of criminal act committed by ASN in this case was an act of political partisanship which clearly violated the provisions on ASN neutrality. This action was carried out by uploading a video via social media containing an invitation to the public to support one of the legislative candidates, thereby fulfilling the prohibition against ASN being involved in campaign activities. The State Civil Apparatus needs to strengthen understanding of the principle of ASN neutrality in elections so that they are not involved in practical political activities that could have implications for criminal law or civil service discipline. ASN must position themselves as professional and impartial public servants in the democratic process. Furthermore, increased coordination between election supervisory bodies and government agencies is needed to ensure the consistent implementation of the principle of neutrality. This step is expected to prevent similar violations in future elections.
EFEKTIVITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN M. Nurul Hadi hasan; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9985

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan dan efektivitas keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan penyidik serta analisis data perkara, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode Januari 2024–Juni 2025 tercatat lebih dari 150 perkara tindak pidana ringan yang didominasi pelanggaran minuman beralkohol, dan sebagian besar diselesaikan melalui mekanisme vonis pengadilan. Berdasarkan teori efektivitas hukum, keadilan restoratif belum efektif secara struktural dan institusional karena frekuensi penerapannya masih sangat terbatas. Namun demikian, keadilan restoratif terbukti efektif secara substantif pada perkara tertentu karena mampu mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban sistem peradilan, serta memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Rendahnya efektivitas implementatif dipengaruhi oleh keterbatasan pedoman operasional, orientasi aparat yang masih dominan retributif, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, penyusunan prosedur yang lebih komprehensif, dan peningkatan sosialisasi agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan. This study examines the application and effectiveness of restorative justice in addressing minor crimes within the South Sulawesi Regional Police. The study employs an empirical legal method with a descriptive, qualitative approach, utilizing interviews with investigators and analyzing case data, legislation, and related literature. The results show that from January 2024 to June 2025, there were more than 150 minor criminal cases, predominantly involving alcohol violations, and most were resolved through court verdicts. Based on legal effectiveness theory, restorative justice is not yet structurally and institutionally effective because its frequency of application is still very limited. However, restorative justice has proven to be substantively effective in certain cases, as it can accelerate case resolution, reduce the burden on the judicial system, and help restore social relations between perpetrators and victims. The low level of implementation effectiveness is influenced by limited operational guidelines, the predominantly retributive orientation of officials, low public understanding, and suboptimal support in terms of facilities and infrastructure. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of officials, develop more comprehensive procedures, and increase public awareness so that restorative justice can be implemented more effectively and sustainably.
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Fahrezi Zuhri Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Alwi Andi Mappiasse Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Muh. Amin AR Andi Sofyan Andi Sulkifly Irpan Andi Tira, Andi Andi Wardiman Andika Andika Ari Siam Yotefa Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Dzakiyyah Alaodia Busainah Eko Suryanto Malaleo Encep Feby Nuramdhan Eron Tuna’ limbong Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Fauzi Ahmad Muda Febryana Edam Fentia Tangnga Ferdynando, Ferdynando Gunawan Gunawan Halwan, Muh. Hamid , Abdul Haris Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Hijra Hijra, Hijra Idris Idris Immawati, Andi Ita Maharani Ivana Putri Olgariva Rerung Jamal, Agustiawan Januari Lukas Golorem Jeky Jekson Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Liyana Meriska Karama M. Nurul Hadi hasan Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur Marwan Mas Marwan Mas MARWAN MAS Masri Masri Meylinda Ratri Pramudita Rustam Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Farhan Ramadhan Muh. Iqram Andi Saputra Muh. Reza At-Takhrij Muh. Waliyul Akbar Muh.Faizal Rizal Muhammad Axchel Ar Muhammad Izhar Kurniawan Muhammad Nur Sakhkhar Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustafa, H. Mustafa Mustafa, Winda Audria Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Nobertus Nobertus Novia, Elsha Nur Alysia Fitrah Nur Febiana Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Nurhumaera Putri K Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Pebrian Welly Pele Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri Zahrah Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Ramlah Kalale Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reski Yanto Reza, Andi Muhammad Rezky Indah Putri Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Ruben Obed Kbarek Ruslan Mustari Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Siti Zubainah Soeardy, Soeardy Sri Wahyuni Sriwijayanti K Stephen Dharma Putra Steven Steven Suhadi Syafar Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syamsul Ikhwan Jabbar Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyu Maliku Wahyu P. Manik Wahyudin, Jalil Waspada Santing Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wisye Florensa Songjanan Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yuina Patandean Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulfikar Akbar Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli