Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
20.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 184 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 184 Documents
Search

 15   16   17   18   19 
PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DI KEPOLISIAN RESOR GOWA Muh Zainal Muttaqin; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Gowa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan data lapangan melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Gowa dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Proses tersebut meliputi tahapan mediasi yang difasilitasi oleh penyidik, kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya, serta pemberian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Mekanisme ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan (restorative) dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Namun demikian, pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari tiga aspek utama, yaitu: (1) dari pelaku, yang sering kali tidak mengakui perbuatannya, bersikap tidak kooperatif, atau tidak mampu memberikan ganti rugi karena keterbatasan ekonomi; (2) dari korban, yang menolak upaya mediasi akibat trauma, dorongan emosional untuk menuntut keadilan formal, atau karena menetapkan syarat-syarat yang sulit dipenuhi; serta (3) dari masyarakat, yang memberikan tekanan sosial kepada korban untuk memaafkan atau kepada pelaku untuk dihukum berat, disertai dengan rendahnya pemahaman terhadap prinsip keadilan restoratif dan isu kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Kepolisian Resor Gowa meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus tentang penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan anak, serta memperkuat pemahaman tentang psikologi anak dan teknik komunikasi yang empatik. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan proses penyelesaian yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai korban. This study aims to analyze the mechanism for out-of-court dispute resolution for perpetrators of child abuse crimes at the Gowa Police Resort, and to identify factors that hinder its implementation. The research method used is normative-empirical legal research, combining a statutory regulatory approach and field data through interviews with police officers and related parties. The results of the study indicate that out-of-court dispute resolution in cases of child abuse at the Gowa Police Resort is implemented through a restorative justice approach. This process includes mediation stages facilitated by investigators, a peace agreement between the perpetrator and the victim or their family, and the provision of compensation as a form of the perpetrator's responsibility. This mechanism aims to provide justice that is oriented towards restorative recovery and the protection of the child's best interests, both physical and psychological. However, the implementation of out-of-court dispute resolution still faces several obstacles originating from three main aspects, namely: (1) from the perpetrator, who often does not admit his actions, is uncooperative, or is unable to provide compensation due to economic limitations; (2) from victims, who reject mediation efforts due to trauma, emotional urges to seek formal justice, or because they impose conditions that are difficult to meet; and (3) from the community, who exert social pressure on victims to forgive or on perpetrators to receive severe punishment, coupled with a low understanding of the principles of restorative justice and the issue of violence against children. Based on these results, it is recommended that the Gowa Police Department increase its investigators' capacity through specialized training on the application of restorative justice in handling child violence cases, as well as by strengthening its understanding of child psychology and empathetic communication techniques. This step is expected to create a more just, humane, and supportive resolution process that prioritizes the best interests of children as victims.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Muhammad Nur Sakhkhar; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7252

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta mengkaji penerapan alat bukti dalam proses penyidikannya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum pidana. Penyidik berperan sejak tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penetapan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional, teliti, dan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal maupun penetapan status tersangka. Penerapan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menunjukkan bahwa keterangan saksi dan petunjuk berupa rekaman CCTV memiliki peran dominan dalam pembuktian. Namun demikian, efektivitas pembuktian sering terkendala oleh faktor teknis, keterbatasan sarana, dan hambatan struktural di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan teknologi forensik dan peningkatan kapasitas penyidik menjadi hal yang penting untuk memperkuat kualitas penegakan hukum di masa mendatang. This study aims to analyze the authority of investigators to enforce the law against perpetrators of theft with violence and to examine the application of evidence in the investigation process at the South Sulawesi Regional Police. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results of the study indicate that the authority of investigators to handle the crime of theft with violence, as regulated in Article 365 of the Criminal Code (KUHP), is an important part of the criminal law enforcement process. Investigators play a role from the stage of receiving reports and conducting investigations to determining suspects and preparing case files for submission to the public prosecutor. In its implementation, investigators are required to work professionally and carefully, guided by the provisions of criminal procedure law, to avoid errors in the application of articles or in the determination of suspect status. The application of evidence, as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), shows that witness statements and CCTV recordings play a dominant role in providing evidence. However, the effectiveness of proof is often hampered by technical factors, limited resources, and structural barriers in the field. Therefore, optimizing the use of forensic technology and improving investigators' capacity are crucial to strengthening the quality of law enforcement in the future.
ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN RESOR MAYBRAT DALAM PENANGGULANGAN PEMULANGAN MASYARAKAT PASCA PENYERANGAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PROVINSI PAPUA BARAT Ruben Obed Kbarek; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Kepolisian Resor (Polres) Maybrat dalam penanggulangan dan pemulangan masyarakat pasca penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Barat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen yang relevan dengan pelaksanaan tugas Polres Maybrat dalam konteks pemulangan masyarakat korban konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Polres Maybrat tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi strategi keamanan melalui pembangunan pos pengamanan di wilayah rawan dan pelaksanaan patroli rutin terbukti efektif dalam menciptakan stabilitas keamanan serta meningkatkan rasa aman masyarakat yang kembali ke tempat asalnya. Pos pengamanan berfungsi ganda sebagai pusat koordinasi aparat sekaligus sarana interaksi sosial antara polisi dan warga, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Di sisi lain, kegiatan patroli yang disertai dengan penyaluran bantuan sosial menunjukkan peran humanis Polri dalam membangun kembali keutuhan sosial pascakonflik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan anggaran operasional, minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan, serta kendala komunikasi yang menghambat efektivitas koordinasi dan mobilitas aparat di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai agar fungsi Polres Maybrat dalam menjaga keamanan dan memulihkan kehidupan sosial masyarakat pasca penyerangan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. This study aims to analyze the role of the Maybrat Resort Police (Polres) in handling and repatriating the community following the attack by the Armed Criminal Group (KKB) in West Papua Province, and to identify the obstacles encountered in its implementation. This study uses a juridical-empirical method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, field observations, and document studies relevant to the implementation of the Maybrat Resort Police's duties in the context of repatriating conflict victims. The results of the study indicate that the function of the Maybrat Resort Police is not only oriented towards law enforcement aspects, but also on the functions of protection, guidance, and service to the community. The implementation of security strategies through the construction of security posts in vulnerable areas and the implementation of routine patrols has proven effective in creating security stability and increasing the sense of security of the community returning to their places of origin. The security posts function as a dual coordination center for officers and a means of social interaction between the police and residents, thereby strengthening public trust in the police institution. On the other hand, patrol activities accompanied by the distribution of social assistance demonstrate the humanistic role of the Police in rebuilding social integrity after the conflict. However, this study also identified several major obstacles, including operational budget limitations, a lack of supporting infrastructure such as roads and bridges, and communication constraints that hampered effective coordination and mobility of officers in the field. Therefore, adequate policy support and resource allocation are needed to ensure the Maybrat Police's role in maintaining security and restoring social life in the post-attack community can operate optimally and sustainably.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI TERKAIT PUNGUTAN LIAR OLEH CALO CALON SISWA DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Nurhumaera Putri K; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait praktik pungutan liar oleh calo Calon Siswa (Casis) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris, dengan sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kode etik profesi Polri, serta putusan sidang etik, dan bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan aparat penyidik, pejabat Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), serta praktisi hukum di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri di Polda Sulawesi Selatan telah dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan internal, sidang kode etik, serta penjatuhan sanksi berupa demosi, mutasi, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Namun demikian, efektivitas penerapannya belum optimal karena masih terdapat sejumlah hambatan, seperti rendahnya transparansi proses, kuatnya solidaritas korps (esprit de corps), adanya intervensi pihak eksternal, serta karakter sidang etik yang masih bersifat tertutup dan formalistik. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan lemahnya efek jera bagi pelanggar dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesionalisme institusi Polri. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem penegakan kode etik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip-prinsip good governance. This study aims to analyze the form and implementation of law enforcement against members of the Indonesian National Police (Polri) who violate the Police Professional Code of Ethics related to the practice of extortion by prospective student brokers (Casis) in the South Sulawesi Regional Police, and to identify factors that hinder the effectiveness of such law enforcement. This study uses a normative juridical method combined with an empirical approach, with data sources consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations, the Polri professional code of ethics, and ethics hearing decisions, and secondary legal materials such as academic literature and previous research results. Empirical data were obtained through interviews with investigators, officials from the Professional and Security Division (Propam), and legal practitioners in the South Sulawesi Regional Police area. The results of the study indicate that law enforcement against violations of the Polri professional code of ethics within the South Sulawesi Regional Police has been implemented through internal inspection mechanisms, code-of-ethics hearings, and the imposition of sanctions, including demotions, transfers, and dishonorable discharges. However, its implementation has not been optimally effective due to several obstacles, such as low process transparency, strong esprit de corps (esprit de corps), external intervention, and the closed and formalistic nature of ethics hearings. These obstacles result in a weak deterrent effect for violators and undermine public trust in the professionalism of the Indonesian National Police (Polri). Therefore, reform of the code of ethics enforcement system is needed to make it more transparent, accountable, and oriented towards the principles of good governance.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN RESOR BONE Gunawan Gunawan; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7618

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Bone serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta data empiris yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya. Penyidik terikat pada prosedur formal terkait tahapan penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyusunan berkas perkara. Namun demikian, pelaksanaan penyidikan tidak terlepas dari potensi penyimpangan, sehingga etika profesional menjadi aspek fundamental dalam pelaksanaan tugas penyidik. Hasil penelitian juga mengungkap sejumlah hambatan dalam penyidikan kasus pembunuhan, antara lain keterbatasan kompetensi penyidik, khususnya bagi penyidik yang baru ditugaskan dan belum memiliki pengalaman yang memadai. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat forensik, perangkat identifikasi, serta fasilitas pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) turut menjadi kendala yang berdampak pada efektivitas penyidikan. Beberapa alat forensik harus didatangkan dari kepolisian tingkat daerah sehingga menghambat kecepatan proses penyidikan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta penguatan standar prosedur operasional untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah Kepolisian Resor Bone. This study aims to analyze the implementation of criminal investigation procedures in murder cases within the jurisdiction of the Bone Resort Police and to identify the factors that hinder the effectiveness of homicide investigations. The research employed a normative-empirical legal approach, combining statutory analysis, legal theory, and empirical findings from interviews and documentation. The results indicate that investigation procedures are generally carried out in accordance with applicable legal provisions, including the Indonesian Criminal Procedure Code and related regulatory instruments. Investigators are required to follow formal protocols at every stage of the investigation, including the preliminary inquiry, evidence collection, witness examination, and case file preparation. However, discretionary misuse or deviation from procedural standards remains possible; therefore, investigative ethics is essential to ensure professionalism in law enforcement practices. The study further reveals several constraints affecting the investigation of murder cases, including limited investigator expertise, particularly among newly appointed officers who lack sufficient investigative experience. In addition, inadequate facilities and investigative tools—such as forensic equipment and crime scene processing instruments—pose significant challenges. Some forensic tools must be requested from higher-level police departments, resulting in delays and inefficiencies throughout the investigation process. Based on these findings, it is necessary to strengthen investigators' competence through continuous training, improve logistical and technological support, and reinforce operational standards to enhance professionalism and effectiveness in handling homicide investigations within the Bone Resort Police jurisdiction.
EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MAMUJU Mustafa, H. Mustafa; Renggong, Ruslan; Hamid , Abdul Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mamuju serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pemberantasan tersebut. Permasalahan judi online telah menjadi fenomena sosial yang kompleks karena melibatkan teknologi digital yang terus berkembang dan sulit diawasi secara konvensional. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menjadi indikator penting dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polresta Mamuju serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polresta Mamuju belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik dalam bidang teknologi informasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat turut menjadi kendala dalam upaya pemberantasan judi online. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepolisian, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menanggulangi praktik judi online secara komprehensif. This study aims to analyze the effectiveness of online gambling eradication efforts within the jurisdiction of the Mamuju City Police Department and identify the obstacles encountered in implementing these efforts. The problem of online gambling has become a complex social phenomenon due to the ever-evolving digital technology involved and the difficulty of conventional monitoring. Therefore, the effectiveness of law enforcement in addressing this crime is a crucial indicator for maintaining public order and security. This study employed a descriptive analytical legal research method with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officers at the Mamuju City Police Department and through a documentary study of relevant laws, regulations, and literature. Qualitative analysis was conducted to describe the implementation of law enforcement and the factors influencing it. The results indicate that online gambling eradication efforts within the Mamuju City Police Department have not been effective. This is due to the limited number and competence of investigators in the field of information technology, the lack of supporting facilities and infrastructure, and weak coordination between relevant agencies. Furthermore, low legal awareness and low public participation also hinder efforts to eradicate online gambling. Therefore, it is necessary to increase police human resources, strengthen information technology infrastructure, and foster synergy among law enforcement officials, local governments, and the community to comprehensively combat online gambling.
ANALISIS YURIDIS ATAS SURAT PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI) NO: 01002/PB/E.9/04/2019 TENTANG PEMBERITAHUAN PELAYANAN KEDOKTERAN ESTETIK Alwi Andi Mappiasse; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7624

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik kedokteran estetik mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap estetika dan penampilan fisik. Permintaan terhadap prosedur seperti botoks, filler, laser, dan tindakan estetika lain terus meningkat, namun lonjakan ini tidak diimbangi dengan kejelasan regulasi serta standar kompetensi yang memadai. Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan, termasuk praktik tindakan estetika oleh dokter umum maupun tenaga kesehatan tanpa pelatihan tersertifikasi, yang berpotensi menimbulkan risiko etik, keselamatan pasien, serta sengketa hukum. Sebagai respons, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menerbitkan Surat No: 01002/PB/E.9/04/2019 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk imbauan moral dan etik agar tindakan estetika hanya dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan pelatihan formal sesuai standar. Surat tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai norma hukum mengikat, melainkan berfungsi sebagai pedoman etik profesi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa surat ini sering dijadikan rujukan dalam konteks pemeriksaan etik dan bahkan dalam proses penegakan hukum ketika terjadi sengketa medis. Kajian ini menegaskan perlunya pembentukan regulasi formal yang lebih komprehensif dan berkeadilan guna mengisi kekosongan hukum dalam praktik kedokteran estetik serta untuk mempertegas batas kewenangan organisasi profesi dalam menetapkan dan menegakkan standar kompetensi anggotanya. In recent years, aesthetic medical services in Indonesia have experienced rapid growth, driven by increasing public awareness of physical appearance and rising demand for procedures such as Botox, fillers, laser treatments, and other cosmetic interventions. However, this development has not been accompanied by clear legal frameworks or standardized professional competency requirements, raising concerns about patient safety, ethical violations, and legal disputes. General practitioners and other health professionals are performing a growing number of aesthetic procedures without certified training or recognized competency pathways. In response to this situation, the Indonesian Medical Association (PB IDI) issued Letter No. 01002/PB/E.9/04/2019, addressed to the Chief of the Indonesian National Police, as a moral and ethical advisory, urging that aesthetic procedures be performed only by qualified and properly trained medical professionals. Although the letter does not constitute a binding legal regulation, research indicates it is frequently cited in ethical forums and even referenced in legal proceedings involving aesthetic malpractice. This study highlights the need for more explicit, formalized, and equitable regulation to prevent legal ambiguity in aesthetic medical practice and to clearly define the scope of authority of professional organizations in establishing and enforcing competency standards for their members.
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI POLRES WAJO Syamsul Ikhwan Jabbar; Ruslan Renggong; Waspada Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7664

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan transformasi modus peredaran narkotika dari jalur konvensional menuju ruang digital melalui media sosial, aplikasi perpesanan, marketplace, hingga dark web. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Wajo, karena keterbatasan regulasi, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia dalam menelusuri serta membuktikan tindak pidana berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pengedar narkotika melalui media elektronik di Polres Wajo, mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat, serta merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka, wawancara, serta telaah kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikombinasikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun keduanya belum secara eksplisit mengatur pengedaran narkotika berbasis digital. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan perangkat forensik digital, kurangnya tenaga penyidik ahli IT, serta multitafsir hukum dalam penggunaan pasal dakwaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum pidana dan hukum siber, penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan forensik digital, peningkatan kerja sama lintas instansi dan platform digital, serta edukasi masyarakat terkait bahaya narkotika elektronik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum siber, serta rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah. The development of information technology has enabled the transformation of narcotics circulation from conventional routes to the digital space via social media, messaging applications, marketplaces, and the dark web. This phenomenon poses serious challenges for law enforcement officials, especially the Wajo Police, due to limitations in regulations, infrastructure, and human resource capacity for tracing and proving electronic-based crimes. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against narcotics dealers through electronic media in the Wajo Police Station, identify obstacles faced by the authorities, and formulate strategic solutions that can be implemented. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach, through literature studies, interviews, and case studies. The results of the survey show that law enforcement is still based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, combined with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, although neither explicitly regulates digital-based narcotics trafficking. The main obstacles identified include limitations of digital forensic devices, a shortage of IT forensic investigators, and multiple interpretations of the use of indictments. To overcome this, it is necessary to harmonize criminal law and cyber law regulations, strengthen the capacity of the apparatus through digital forensics training, increase cooperation across agencies and digital platforms, and educate the public about the dangers of electronic narcotics. Thus, this research is expected to make a theoretical contribution to the development of criminal law and cyber law, as well as practical recommendations for increasing the effectiveness of law enforcement at the regional level.
ASPEK HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI DAN HIDROKUINON DI KOTA MAKASSAR Ramlah Kalale; Ruslan Renggong; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7687

Abstract

Peredaran kosmetik bermerkuri di Indonesia masih menjadi persoalan serius dalam perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang melarang penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik, praktik penjualan kosmetik bermerkuri masih marak ditemukan, termasuk di Kota Makassar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi di lapangan. Dalam konteks tersebut, penegakan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik bermerkuri menjadi aspek penting untuk menilai efektivitas sistem hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik bermerkuri di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini memadukan studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum, pejabat Balai Besar POM, advokat, dan konsumen. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara norma hukum dan realitas implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan sanksi telah berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan BBPOM. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena vonis pengadilan yang relatif ringan, pengawasan yang belum merata di seluruh rantai distribusi, serta tingginya permintaan pasar yang mendorong munculnya pelaku baru. Hambatan utama meliputi aspek yuridis (inkonsistensi putusan dan lamanya proses uji laboratorium), struktural (keterbatasan sumber daya aparat), kultural (tingginya budaya konsumtif masyarakat), sosial ekonomi (dorongan keuntungan cepat bagi pedagang kecil), teknologi (pesatnya penjualan daring), serta politik dan kebijakan (minimnya prioritas anggaran dan regulasi daerah). Temuan ini menegaskan perlunya penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik mengenai bahaya kosmetik bermerkuri. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam melindungi konsumen serta menjamin kesehatan masyarakat. The circulation of mercury-containing cosmetics in Indonesia remains a serious issue in consumer protection and public health. Although the government has established regulations prohibiting the use of hazardous substances in cosmetic products, the sale of mercury-containing cosmetics remains prevalent, including in Makassar City. This situation indicates a gap between existing legal norms and their practical implementation. In this context, the enforcement of criminal sanctions against business actors trading in mercury-containing cosmetics is an important indicator of the effectiveness of the prevailing legal system. This study aims to analyze the forms of criminal sanction enforcement against business actors involved in the trade of mercury-containing cosmetics in Makassar City and to identify the factors that hinder the effectiveness of such enforcement. Employing an empirical juridical approach, the research combines literature studies and interviews with law enforcement officers, officials from the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM), advocates, and consumers. Data were analyzed qualitatively to examine the interrelation between legal norms and their practical application. The findings reveal that the enforcement process has generally operated in accordance with the legal framework through the involvement of the police, prosecutors, courts, and BBPOM. However, its effectiveness remains limited due to relatively lenient court verdicts, uneven supervision across distribution channels, and high market demand that continuously attracts new offenders. The main inhibiting factors include juridical aspects (inconsistent court decisions and lengthy laboratory testing), structural aspects (limited law enforcement resources), cultural aspects (high consumerism among the public), socio-economic factors (the pursuit of quick profit among small traders), technological challenges (the rise of online sales), and political or policy factors (limited budgetary priority and local regulation). These findings emphasize the need for stronger inter-agency coordination, capacity-building for law enforcement officials, and public education about the dangers of mercury-containing cosmetics.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PROSESPENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA Hermansyah Hermansyah; Ruslan Renggong; Waspada Santing
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7689

Abstract

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi isu serius karena dampaknya yang bersifat multidimensional, mulai dari kesehatan masyarakat, kerentanan sosial, hingga ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Model penegakan hukum yang selama ini lebih bersifat retributif dinilai belum mampu memberikan efek jera secara optimal dan justru memperburuk kondisi pelaku yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pendekatan Restorative Justice dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bulukumba, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara dengan penyidik, pemangku kebijakan, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice telah dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, terutama untuk kategori pelaku penyalahguna dengan barang bukti terbatas. Proses penyidikan diarahkan pada asesmen terpadu, mediasi penal, rehabilitasi medis dan sosial, serta pemusnahan barang bukti secara transparan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ini berdampak positif terhadap penurunan angka residivisme, peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, serta terbentuknya sinergi antarlembaga, termasuk Badan Narkotika Nasional, lembaga rehabilitasi, dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat mengenai konsep Restorative Justice, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta resistensi internal dan sosial akibat anggapan bahwa pendekatan ini melemahkan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas rehabilitasi, sosialisasi publik berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas implementasi Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana narkotika di Polres Bulukumba. The issue of narcotics abuse in Indonesia remains a significant national concern due to its multidimensional impact on public health, social stability, and national security. The predominantly retributive law enforcement approach applied in recent years has proven ineffective in reducing drug-related offenses and has failed to address the needs of drug users who require treatment and rehabilitation rather than punitive sanctions. This study aims to analyze the implementation of a Restorative Justice approach in narcotics crime investigations conducted by the Narcotics Unit of the Bulukumba District Police, as well as to identify the challenges encountered during its application. This research employs an empirical legal methodology with a qualitative approach through literature review, field observation, and interviews with law enforcement officers and relevant stakeholders. The findings demonstrate that the implementation of Restorative Justice has been aligned with the provisions of the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021, primarily applied to cases involving minor drug users with limited evidence. The investigation process includes integrated assessment, penal mediation, medical and social rehabilitation, and transparent destruction of evidence. The study further reveals that this approach has contributed to reducing recidivism rates, improving public trust in law enforcement institutions, and strengthening cross-sector collaboration involving the National Narcotics Agency, rehabilitation centers, and local government authorities. Despite these positive outcomes, several challenges remain, including limited understanding among officers regarding the conceptual framework of Restorative Justice, insufficient rehabilitation resources, and resistance stemming from perceptions that this approach weakens legal enforcement. Therefore, capacity-building programs, improved rehabilitation infrastructure, sustained public education, and enhanced use of digital technology are required to ensure the effective implementation of Restorative Justice in narcotics law enforcement at the Bulukumba District Police level.
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Alwi Andi Mappiasse Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Muh. Amin AR Andi Sofyan Andi Sulkifly Irpan Andi Tira, Andi Andika Andika Ari Siam Yotefa Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Encep Feby Nuramdhan Eron Tuna’ limbong Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Fauzi Ahmad Muda Febryana Edam Fentia Tangnga Ferdynando, Ferdynando Gunawan Gunawan Halwan, Muh. Hamid , Abdul Haris Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Hijra Hijra, Hijra Idris Idris Immawati, Andi Ita Maharani Ivana Putri Olgariva Rerung Jamal, Agustiawan Januari Lukas Golorem Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Liyana Meriska Karama Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur Marwan Mas Marwan Mas MARWAN MAS Masri Masri Meylinda Ratri Pramudita Rustam Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Farhan Ramadhan Muh. Iqram Andi Saputra Muh. Reza At-Takhrij Muh. Waliyul Akbar Muh.Faizal Rizal Muhammad Axchel Ar Muhammad Izhar Kurniawan Muhammad Nur Sakhkhar Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustafa, H. Mustafa Mustafa, Winda Audria Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Nobertus Nobertus Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Nurhumaera Putri K Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Pebrian Welly Pele Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Ramlah Kalale Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reski Yanto Reza, Andi Muhammad Rezky Indah Putri Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Ruben Obed Kbarek Ruslan Mustari Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Siti Zubainah Soeardy, Soeardy Sri Wahyuni Stephen Dharma Putra Steven Steven Suhadi Syafar Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syamsul Ikhwan Jabbar Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyu P. Manik Wahyudin, Jalil Waspada Santing Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wisye Florensa Songjanan Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulfikar Akbar Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli