Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal Khafi Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Public Service And Governance Journal Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora PESHUM Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Kuswan Hadji
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Omnibus Law Laila Nurul Hidayati; Aisyah Lashinta Dewi; Malkah Melia Oktaviana; Lia Sari; Salma Rifda Salsabila; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1484

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu perdebatan luas, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan hukum terhadap pekerja kontrak sebelum dan sesudah diberlakukannya Omnibus Law, serta menelaah implikasi regulasi baru tersebut terhadap jaminan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Omnibus Law memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha dan kemudahan dalam perekrutan tenaga kerja, namun hal ini berdampak pada melemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penghapusan batas maksimal perpanjangan kontrak, perubahan sistem pesangon, dan fleksibilitas hak cuti menjadi sumber ketidakpastian status kerja dan penurunan posisi tawar pekerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang tegas serta pengawasan yang intensif dari pemerintah guna menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial bagi pekerja kontrak.
Governance dan Penegakan Hak Pekerja atas Upah Lembur: Studi Kasus PT SAI Apparel Industries Eka Fitriana; Lydyana Trisnaeni Martin; Nur Aulia Lathifah; Roselia Ariyanti; Kuswan Hadji
Public Service and Governance Journal Vol. 6 No. 1 (2025): Januari : Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v6i1.2879

Abstract

This research analyzes the legal provisions regarding the obligation to pay overtime wages and legal options for workers if the company fails to provide overtime compensation. Overtime wages are the right of workers regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which has been amended by Law No. 6 of 2023 and Government Regulation No. 35 of 2021. This study uses a case analysis of PT X in Semarang, which was accused of not paying overtime wages in full to its employees. The findings show that despite clear legal regulations, implementation faces various obstacles, such as inadequate supervision and lack of legal awareness. Employees whose rights are not met can pursue out-of-court (e.g. bipartite negotiation, mediation, conciliation, arbitration) and court channels through the labor court. Non-compliance with regulations on overtime pay not only impacts the economic situation of employees, but also causes imbalances in labor relations. This research recommends strengthening the labor inspection system, increasing transparency in the handling of working hours, increasing legal awareness among employees, and developing a more accurate time recording system to ensure the fulfillment of employee rights according to the applicable regulations.
Membangun Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Kerja: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita terkait Cuti Melahirkan Intan Nailul Muna; Alvieta Alice Reyhanif; Aulia Zaki; Neni Susilowati; Arum Nurul Layalia Mufaidah; Kuswan Hadji
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i3.2154

Abstract

Gender equality in the workforce is a fundamental issue closely linked to human rights and sustainable economic development. This study examines the paradox in the implementation of maternity leave rights as part of the legal protection for female workers—where a right intended to provide protection instead becomes a barrier during recruitment processes. The aim of this research is to analyze the relationship between the provisions on maternity leave rights and the principle of legal equality in the workplace, as well as to identify efforts that companies can undertake to protect female workers from discrimination and to promote gender equality. This study employs normative legal research methods with a qualitative approach by analyzing various national and international regulations related to the protection of female workers. Primary data were obtained through an in-depth review of Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, and their implementing regulations, as well as international conventions such as CEDAW and ILO standards. The analysis was carried out using a deductive approach to identify the gap between legal norms and the reality of their implementation in practice.
AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DATA SPAJ OLEH PEMEGANG POLIS PADA KLAIM ASURANSI (Studi kasus putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN JKT. SEL) Safina Aliyah Dewi; Kuswan Hadji
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1184

Abstract

Kejadian yang tak terduga seringkali timbul dan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, peran utama asuransi adalah mengganti kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa tak terduga dan mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum risiko terjadi. Ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat banyak permasalahan terkait asuransi. Proses pengajuan asuransi bukan hanya sebatas tanda tangan kontrak asuransi, melainkan juga melibatkan penerapan prinsip itikad baik, termasuk data kesehatan dalam formulir permohonan asuransi jiwa (SPAJ). Penanggung dan calon nasabah asuransi wajib melaksanakan hak dan tanggung jawab masing-masing, termasuk kewajiban bagi calon nasabah untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat, sehingga premi dan manfaat asuransi yang diberikan sesuai dengan kondisi. Artikel ini menjelaskan tentang persyaratan SPAJ serta pentingnya menunjukkan itikad baik terhadap SPAJ dalam kontrak asuransi, serta dampak hukum jika pemegang polis memalsukan data dalam SPAJ. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang berarti artikel ini disusun dengan mengacu pada teori, konsep, prinsip hukum, dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca dan penulis mengenai konsekuensi hukum dari pemalsuan data yang disebabkan ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh pemegang polis.
Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara Rohmatul Jannah; Keisya Oktavia Afida Denna; Theo Galih Prayudha; Gilang Mafliano Rachmatshah; Tedy Irawan; Kuswan Hadji
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v1i4.57

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of developments in the implementation of Trias Politica principles in the performance of high state institutions in Indonesia. Trias Politica, which refers to the separation of powers into executive, legislative and judiciary, is an important foundation in a democratic government system. Through a qualitative approach, this research evaluates how the division of power has transformed since the implementation of political reform in Indonesia, as well as its impact on the performance of state institutions in carrying out their duties and functions. The research results show that although there have been significant developments in the implementation of Trias Politica, several challenges such as overlapping authority, lack of synergy between institutions, and political influence remain obstacles. However, the application of the principle of separation of powers has generally increased accountability, transparency and efficiency in the performance of high state institutions. This research recommends strengthening coordination between institutions and more stringent legal reforms to improve the performance of state institutions as a whole.
Peran Lembaga Kehakiman dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Kheisa Rahma Adhadina; Savira Eka Kusumawati; Nanjelina Adinda Fazya; Farizki Alam; Kuswan Hadji
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v1i4.58

Abstract

Indonesia is a legal state whose government system is based on applicable regulations. These regulations are carried out by several powers, namely the Executive, Legislative and Judicial powers. The purpose of this division of power is to avoid injustice due to arbitrary power. The judiciary or judicial institution is an institution whose role is to uphold justice, of course this judicial institution is very important because it is one of the basic pillars of the government system in the Republic of Indonesia. In fact, it is clearly regulated in Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution which In essence, the judiciary is an institution that has independent power to administer justice to uphold justice. In this article the authors will discuss the urgency of the Judicial Institution in the government system in Indonesia and the role and operation of the judiciary in the government system. The discussion uses the Normative Juridical method, namely by studying and paying attention to Values, existing regulations.
Persepsi Mahasiswa Dalam Merefleksikan Demokrasi Kepemimpinan Era Joko Widodo Fadhilatul Amaliya; Anisa Fitriani Azizah; Dewi Sekar Pembayun; Anindya Rahma Fathiya; Tiara Jelita Andalusianti Roozan; Kuswan Hadji
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v2i2.115

Abstract

Perception or point of view is a thought about something that is aimed at trusting opinions in terms of thoughts and views. In general and globally regarding objects related to various angles of the problem. Of course there will be many schools and considerations, one of which is that in this decade, various thoughts and points of view have emerged from students. Of course, where there is feedback on the nation's leadership milestones cannot be separated from the role and participation of students in responding to leadership. One of them was in the Joko Widodo era. Therefore, with the issues that arise, of course students must be wise in responding to the existence of a democracy-based leadership model, where democracy is a representation of the proclamation of the Indonesian nation. Various levels of society should also take part in providing responses. In generating a response, of course it is not only negative and existing shortcomings, but also how to generate good, correct and wise perceptions. With the expected output in the future, students can allocate and reflect on various aspects that will later be able to improve the nation and state in a clear, firm and straightforward manner.
Analisis Netralitas dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat Suci Wulandari; Faishal Hasyim; Rita Fitri Utami; Darma Ista Maulana; Tasya Halimah Nia Purwanti; Kuswan Hadji
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6668

Abstract

KPK dibentuk dengan tujuan pembentukan awal sebagai lembaga yang Independen. Hal ini merupakan tujuan dari dibentuknya KPK agar tidak terpengaruh oleh Lembaga negara lainya atau terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa, namun setelah revisi UU KPK Nomor 19 tahun 2019 ini dinilai sangat melemahkan KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi karena terdapat kurang lebih 26 poin kewenangannya yang berkurang termasuk dalam hal penyadapan dan independensi, KPK melalui juru bicaranya mengatakan banyak sekali ketidaksinkronan pasal demi pasal, pada UU Nomor 19 tahun 2019 dalam implikasinya juga berpengaruh sebagaimana ruang gerak semakin terbatas dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan lain serta agenda awal didirikannya KPK semakin tidak terarah. Terkadang KPK dijadikan alat oleh kekuasaan untuk menakuti orang-orang yang tidak sejalan apa yang diinginkan kekuasaan dengan cara memberikan surat perintah penyidikan (sprindik) maka dari itu prinsip awal yaitu Lembaga independen negara dan lembaga anti korupsi semakin tidak relevan dan dinilai tebang pilih apalagi dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat anggota DPR sering sekali penyidik KPK merasa ketakutan. Dalam revisi UU ini KPK yang awalnya lembaga non masuk dalam bidang eksekutif. Padahal pemegang kekuasaan eksekutif paling berpengaruh adalah Presiden yang sudah mempunyai Lembaga penindakan korupsi lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan maka revisi UU tersebut semakin menjadikan Presiden mempunyai kekuasaan yang semakin super power.
Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Bemby Navita; Rosita Adelia Putri; Jacinda Az Zahra; Aurellia Mirabel Fredlyna; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru; Kuswan Hadji
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.4329

Abstract

This article discusses the position and functions of state institutions in Indonesia's governmental system based on the 1945 Constitution (UUD 1945). The UUD 1945, as Indonesia's highest written constitution, establishes state institutions within three main branches of government: executive, legislative, and judicial. The article outlines how each branch fulfills its role according to the principle of trias politica, aimed at maintaining a balance of power through a system of checks and balances. The main focus is to analyze the position of these institutions within the constitutional framework and how they work synergistically to support Indonesia's political, legal, and social stability. Furthermore, the article explores the challenges faced by state institutions, such as overlapping authorities, and offers recommendations for addressing these issues to strengthen good governance and democracy. A deeper understanding of the role and functions of state institutions is expected to help Indonesia achieve a just and prosperous government.
Co-Authors Abel Tegar Santosa Achmad Rizky Airlangga Adi Wahyono Adina Latifaturrohmah Aditya Arif Pratama Agung Rakha Jun Wily Saragih Aina Sarah Hafawati Aisyah Lashinta Dewi Aisyah Resta Melati Alaya Rihadatul Aisya Alfredo Willeva Pasuhuk Aline Rizky Syafatin Alvieta Alice Reyhanif Amelia Intan Safitri Amelia Kurnia Permata Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Andi Rivandi Yunaf Andika Putra Kamajaya Andinia Noffa Safitria Anggita Dita Sari Anggita Lailatun N Anindya Rahma Fathiya Anisa Fitriani Azizah Annisa Hafida Anugraheni Wardah Ulinnuha Arifa Kurnia Arrina Fatia Hidayati Arum Nurul Layalia Mufaidah Arvi Octaviana Asti Giri Anjani Astri Nuraina Athalla Fikra Yazdaniar Augista Nurhiqma Sandriana Putri Aulia Nur Azizah Aulia Zaki Aurellia Mirabel Fredlyna Azizah Rima Gitacahyani Baihaqi Abdul Hakim BASUKI BASUKI Bemby Navita Bilqis Dewi Purnomo Bintang Anugrah Setya Agung Carlos Damero Cherisanda Nesya Nareswari Chornilia Shilvi Clara Oktaviana Cut Faizal S Darma Ista Maulana darma, ista David Fahriza Ali Deaz Aji Pratama Deriel Pratama Putra Devan Nurstyo Devina Angelica Devina Cahya Kamila Dewi Sekar Pembayun Dhamar Djati Sasongko Dhimas Arya Kamandanu Dian Amesti Dian Ayu Wahyu Nurhidayati Dimas Pangestu Dwi Lestari Dwi Mei Nandani Dyah Hayu Efi Lailatun Nisfah Eka Fitriana Eka Permana Sakti Irwanto Eris Nur Hidayati Erlingga Savril Maharani Ersy Aulia Eva Shifdlotul Gisna Fadhilatul Amaliya Faishal Hasyim Fani Rahmasari Farizki Alam Farrel Allaam Arkananta Majid Fathan Akbar Felixs Ade Santoso Firmansyah Burhanudin Elmasry Fitri Aulia Hannan Nisa Fulvian Dzaki Zada Galuh Dwi Anugrahany Gamaliel Yudo Widiyanto Geza Arditya Gilang Mafliano Rachmatshah Haza Irsyadul Furqan Bachri Herfiana Rahmadhiani Herfita Ayu Nayla Ima Nur Syamsiah Indah Putri Malinda Intan Nailul Muna Intan Nur A Irawan Solahudin Irma Firnanda Jacinda Az Zahra Jastin Bufon Oktofio Karmila Nuralifah K Keisya Oktavia Afida Denna Kheisa Rahma Adhadina Kingkin Setyaningsih Laila Nurul Hidayati Lia Sari Lois Salwa Louisa Aulia Azzahra Lulu Lutfiyah Lydyana Trisnaeni Martin Malkah Melia Oktaviana Maria Benedicta Azalia Putri Maya Larissa Melati Lintang Kirana Mey Lia Sari Mohamad Dimas Jaya Wardana Mohammad ‘Ulyan Muhammad Ainun Na’im Muhammad Aldy Mubaroq Muhammad Fardan Valenko Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim Nabila Izzaba Fillard Nabila Mauldy Erwanto Nabila Raihana Nadia Ardine Nadia Manihuruk Najwa Aulia Widyaningrum Najwa Yustitia Aequo Nanda Patmawati Nanjelina Adinda Fazya Narendra Alfi Nasywa Naura Nurul Fajri Nazwa Febri Herviana Neni Susilowati Neva Tri Saharany Nian Puspita Nicholas Adi Kusuma Noni Prihandini Nur Astapia Nur Aulia Lathifah Nur Azizah Nur Rofiq Nur Shabrina Nur Wahid Muharrom Putri Aulia Qinthara Faiz Taqiyyanfa Rakha Salman Sanusi Putra Real Figo Pratama Regita Kisnanda Putri Repiana Andani Hasan Revaldo Putra Magantara Riska Sabilatul Azizah Rita Fitri Utami Rohmatul Jannah Roselia Ariyanti Rosita Adelia Putri Safina Aliyah Dewi Salma Rifda Salsabila Salsabila Nurvan Aayusha Sandrina Rahma Nurvita Sandy Hanggara Sani Andriani Nurwafiyah Sartika Puspa Sekar Arum Savira Eka Kusumawati Shafira Aulia H Sheva Andika Ramajagandhi Stephanus Louis Scaeva Tapiheru Suci Wulandari Tania Febrianti Tasya Halimah Nia Purwanti Tasya Putri Irawan Tedy Irawan Theo Galih Prayudha Theo Reksa Sadewa Tiara Jelita Andalusianti Roozan Unggul Pamekas Widya Zadna Shafahiera Wikha Rahmaleni Yasmin Nurzahrah Yasmine Erlisa Maharani Wibowo Zahrotul Afifah Zidna Faizahtur Rohmah