Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.775
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Dinamika Hukum Dan Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Public Service And Governance Journal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora PESHUM Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Kuswan Hadji
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Keterbatasan Transparansi DPR Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Legislasi : Analisis Partisipasi Publik Dalam Kasus UU Cipta Kerja Syafiqa Nadhira Kusuma; Janter Panjaitan; Unggul Pamekas; Adhirajasa Shidqi Muhamad; Rafli Akbar Rafsanjani; Fidanzani Zulfadikhan Azhar; Kuswan Hadji
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i4.2686

Abstract

This article examines the limitation of transparency within the Indonesian House of Representatives (DPR) during the formulation of the Job Creation Act (Law No. 11 of 2020) and its implications for legislative performance and public participation. Transparency represents a fundamental requirement in a democratic legal system as it ensures accountability, public oversight, and the legitimacy of legal products. However, the legislative process of the Job Creation Act demonstrated significant procedural issues, including inconsistent draft versions, restricted access to essential documents, accelerated deliberation, and the marginalization of meaningful public participation. This study highlights how these limitations hinder the public’s constitutional rights, weaken legislative oversight, and create asymmetrical power relations that enable elite dominance in policymaking. The lack of transparency also led to procedural defects acknowledged by the Constitutional Court, reflecting a systemic decline in democratic legislative practices. Using a normative juridical method supported by legislative analysis and doctrinal studies, this paper argues that the absence of transparency not only reduces the quality of participation but also erodes the legitimacy and accountability of the DPR. The findings emphasize the urgent need for open access to legislative documents, inclusive public consultation, and strengthened accountability mechanisms to ensure democratic and lawful policy making.
Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum : Posisi RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia Zydane Maheswara Prasetyo; Indah Putri Malinda; Chornilia Silvi P.J; Louisa Aulia Azzahra; Sandrina Rahma N; Kuswan Hadji
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 12 (2025): Menulis - Desember
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i12.862

Abstract

Pemulihan aset pada tindak pidana semakin menjadi perhatian yang penting dalam sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia. Fragmentasi pengaturan dalam berbagai aturan sektoral seperti KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU menimbulkan ketidaksinkronan konseptual, prosedural, dan kelembagaan yang berdampak langsung pada efektivitas penyitaan dan perampasan aset. Setiap undang-undang mengatur definisi aset, mekanisme pembuktian, serta kewenangan aparat secara berbeda, sehingga proses pemulihan aset sering terhambat dan negara kehilangan peluang untuk merampas hasil kejahatan secara optimal. Ketergantungan pada putusan pidana dalam rezim hukum yang berlaku juga menyebabkan Indonesia tidak mampu menerapkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) yang sangat dibutuhkan dalam kasus pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau ketika pembuktian pidana tidak dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perbedaan norma pada aturan sektoral dan mengkaji posisi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai kerangka hukum nasional yang bersifat komprehensif dan terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki peran strategis sebagai payung hukum yang memperbaiki kelemahan aturan sektoral, menghadirkan standar pembuktian yang seragam, menyediakan hukum acara khusus perampasan aset, serta memungkinkan penerapan mekanisme perampasan berbasis putusan maupun tanpa putusan. RUU ini juga memperkuat tata kelola pemulihan aset melalui koordinasi antar lembaga serta selaras dengan standar internasional seperti UNCAC. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset merupakan sebuah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepastian dalam hukum, efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi, dan mengembalikan kerugian negara maupun masyarakat. Penyelarasan regulasi melalui RUU ini tidak hanya memperkuat integritas sistem hukum nasional, tetapi juga memperkokoh upaya negara dalam memutus aliran ekonomi kejahatan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.
Analisis Yuridis Pasal Perzinaan dalam KUHP Baru dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Adtila Prawoko; Ab’dan Syukur; Nadia Putri Kustiono; Anita Nur Amaliyah; Kuswan Hadji
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1367

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code brought fundamental changes to the regulation of the crime of adultery in Indonesia. The expansion of the scope of criminalization, including regulations regarding extramarital relationships, has given rise to debate regarding its compliance with the principles of the formation of laws and regulations and its impact on criminal law enforcement. This study aims to analyze the provisions of the adultery article in the new Criminal Code from the perspective of the principles of the formation of laws and regulations and assess its implications for the effectiveness of the criminal justice system. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. Legal materials were obtained through literature studies and analyzed qualitatively and juridically. The results show that the regulation of the crime of adultery in the new Criminal Code has a clear normative purpose, but still leaves issues regarding the clarity of formulation, legal certainty, and potential human rights violations. Furthermore, the application of the adultery article has the potential to create obstacles in law enforcement practices, particularly related to evidence, caseload, and the legitimacy of the criminal justice system. Therefore, further evaluation is needed to ensure that these regulations align with the principles of sound legislative development and ensure legal justice.
Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia Aura Zahra Rizkillah Latif; Ronaan Maulana Basuki; Nur Wahid Muharrom; Mohammad Arya Dharmaputra; Riyan Destra Dwi Ardianto; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2955

Abstract

  Penelitian ini membahas mekanisme dan prosedur Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kajian difokuskan pada dinamika ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945, tantangan penyelesaian sengketa, serta masalah ketidakjelasan definisi lembaga negara konstitusional dalam konstitusi. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perundang- undangan, penelitian menemukan bahwa prosedur MK dalam menangani sengketa meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, sidang pleno, hingga pengucapan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, keberadaan lembaga baru dengan kewenangan berbasis undang-undang menimbulkan kompleksitas dan sering kali menimbulkan penolakan permohonan oleh MK. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan pembatasan yang jelas terkait lembaga yang berwenang, serta pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif untuk memperkuat fungsi MK sebagai pegawai konstitusi  
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional Ronaan Maulana Basuki; Nur Wahid Muharrom; Nicholas Adi Kusuma; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3208

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai intervensi strategis negara untuk menanggulangi kekurangan gizi, menurunkan angka stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dinamika implementasi, keberlanjutan fiskal, tata kelola kelembagaan, serta risiko operasional program MBG dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dokumen kebijakan, data statistik, dan laporan lembaga resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki kontribusi penting bagi pemerataan gizi dan pembangunan kesehatan nasional, implementasinya menghadapi sejumlah persoalan serius, seperti beban fiskal yang sangat besar, koordinasi lintas lembaga yang belum solid, ketimpangan distribusi wilayah, kelemahan dasar hukum, serta munculnya kasus keamanan pangan. Temuan ini menegaskan perlunya desain fiskal yang hati-hati, penguatan kerangka regulasi, tata kelola yang terintegrasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar MBG benar-benar berdampak pada peningkatan gizi jangka panjang tanpa memicu instabilitas sosial-ekonomi. Evaluasi ini menekankan bahwa MBG tidak hanya memerlukan ketepatan distribusi pangan, tetapi juga keselarasan kebijakan, transparansi, dan keberlanjutan pelaksanaan.
PERAN UPTD BLK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGKATAN KERJA PENGANGGURAN BERDASARKAN TEORI HIERARKI KEBUTUHAN MASLOW Devi Lusyany; Dinda Rachma Aditya; Syavira Alzena; Rizki Cahya Kusuma Riyanto Putri; Salsa Arfa Nabillah; Kuswan Hadji
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7247

Abstract

Dengan menggunakan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow sebagai kerangka kerja, penelitianini mengkaji bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK)berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja, khususnyadalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Sebagai lembaga penting yangmenawarkan pelatihan kejuruan, UPTD BLK sangat penting dalam membantu pesertadidik mencapai kebutuhan dasar mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Berdasarkantahapan Maslow, penelitian ini menunjukkan bagaimana infrastruktur, program pelatihan,dan fasilitas BLK dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan,dan aktualisasi diri para peserta. Sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan kesempatankerja, pendapatan, dan partisipasi sosial, hasil pelatihan tidak hanya meningkatkanketerampilan teknis tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi, sosial, danpsikologis peserta. Pelatihan kejuruan di UPTD BLK dengan demikian telah menunjukkandirinya sebagai alat yang berhasil untuk pengembangan sumber daya manusia jangkapanjang yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja.Kata Kunci : UPTD BLK, Angkatan Kerja, Teori Hierarki Kebutuhan Maslow
Penyimpangan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kuswan Hadji; Naura Nurul Fajri; Aulia Nur Azizah; Suci Wulandari; Rita Fitri Utami; Fani Rahmasari
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2906

Abstract

General elections or elections that occur in Indonesia are held regularly every 5 years, in which the general election is held in 2024, in general elections the people give their aspirations to vote to elect members of the executive and legislative members, so that members of the legislative and executive candidates register themselves with the General Election Commission (KPU) thus prospective legislative and executive members must follow the regulations issued by the KPU. Through the normative juridical research method, the approach is very relevant in examining campaign implementation deviations from the perspective of administrative law and criminal law. The practice of legislative elections still has deviations from the law by legislative and executive candidates thus the consequences obtained by the candidates and also the role of Bawaslu must be for the affirmation of deviations in the 2024 general election.
Pembaharuan Hukum Tata Negara Dalam Dinamika Politik Hukum Kuswan Hadji; Nur Azizah; Nur Shabrina; Irma Firnanda; Nian Puspita; Annisa Hafida
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2907

Abstract

As legal politics is used as a fundamental guideline in the process of identifying values, establishing, shaping and developing national law in Indonesia, it plays a significant role in the formation of Indonesian legislation and national law. Given the relationship between Constitutional Law and the development of society, it is clear that understanding Constitutional Law involves not only the study of the Constitution, but should also focus more on the occurrence of the Constitution itself. In this context, it is very important to do renewal and awareness in thinking in the field of Constitutional Law. To maintain its dynamic nature, Constitutional Law considers both formal and functional viewpoints. The role of legal politics in achieving state goals is the basic policy of state governance that will be, is, and is legal according to the law with the goals to be achieved by the state are goals that are in line with current legal policies, which can change and are closely related to legal policies and the direction of national development
A Pengaruh Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden: Hukum Tata Negara darma, ista; Kuswan Hadji; Muhammad Fardan Valenko; Nicholas Adi Kusuma; Sheva Andika Ramajagandhi; Basuki Basuki
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3209

Abstract

This research tries to analyze the influence of President Jokowi in the decision of Case number 90/PUU-XXI/2023 regarding the minimum age of presidential candidates and vice presidential candidates. We know that President Jokowi's name has recently become a topic of conversation, with rumors that he wants to nominate his son. became vice president, but in this case President Jokowi experienced a constitutional obstacle, namely that his son, Gibran, was still 36 years old. Who cannot be nominated because the requirement to become vice president in the 2024 presidential election must be 40 years old. This is an obstacle for President Jokowi to nominate his son to be vice president, who according to rumors has emerged as a pair with Prabowo Subianto. This research tries to understand how much influence there is in political intervention on the State Administration system and the influence of the family in the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023. The results of the research show that the Constitutional Court's decision regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates in October 2023 is a judicial decision that shows the family's interests because first, the discussion of the judicial review of the law is procedurally flawed
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kuswan Hadji; Kingkin Setyaningsih; Anugraheni Wardah Ulinnuha; Bemby Navita; Nabila Raihana; Maya Larissa
Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 2 No. 2 (2024): Juni: GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/garuda.v2i2.3125

Abstract

The position of the prosecutor's office in the Indonesian constitutional system is a law enforcement agency whose role is as a prosecutor in the justice system, which is also related to the legal system. However, this is not stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of the Corruption Commission (KPK) in the Indonesian constitutional system is often discussed, the Constitutional Court decided differently on several occasions in its (KPK) decisions regarding the position of the Indonesian constitutional system in that system. The Constitutional Court once considered that the Corruption Eradication Committee (KPK) is an independent state institution that is not included in the executive powers of parliament and the judiciary.
Co-Authors Abel Tegar Santosa Ab’dan Syukur Achmad Rizky Airlangga adhirajasa shidqi muhamad Adi Wahyono Adina Latifaturrohmah Aditya Arif Pratama Adtila Prawoko Agung Rakha Jun Wily Saragih Aina Sarah Hafawati Aisyah Lashinta Dewi Aisyah Resta Melati Alaya Rihadatul Aisya Alvieta Alice Reyhanif Amelia Intan Safitri Amelia Kurnia Permata Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Andi Rivandi Yunaf Andika Putra Kamajaya Andinia Noffa Safitria Anggita Dita Sari Anggita Lailatun N Anindya Rahma Fathiya Anisa Fitriani Azizah Anita Nur Amaliyah Annisa Hafida Anugraheni Wardah Ulinnuha Arifa Kurnia Arum Nurul Layalia Mufaidah Arvi Octaviana Asti Giri Anjani Astri Nuraina Athalla Fikra Yazdaniar Augista Nurhiqma Sandriana Putri Aulia Nur Azizah Aulia Zaki Aura Zahra Rizkillah Latif Aurellia Mirabel Fredlyna Azizah Rima Gitacahyani Baihaqi Abdul Hakim BASUKI BASUKI Bemby Navita Bilqis Dewi Purnomo Bintang Anugrah Setya Agung Carlos Damero Cherisanda Nesya Nareswari Chornilia Shilvi Chornilia Silvi P.J Clara Oktaviana Cut Faizal S Darma Ista Maulana darma, ista David Fahriza Ali Deaz Aji Pratama Deriel Pratama Putra Devan Nurstyo Devi Lusyany Devina Angelica Devina Cahya Kamila Dewi Sekar Pembayun Dhamar Djati Sasongko Dhimas Arya Kamandanu Dian Amesti Dian Ayu Wahyu Nurhidayati Dimas Pangestu Dinda Rachma Aditya Dwi Lestari Dwi Mei Nandani Dyah Hayu Efi Lailatun Nisfah Eka Fitriana Eka Permana Sakti Irwanto Erlingga Savril Maharani Ersy Aulia Eva Shifdlotul Gisna Fadhilatul Amaliya Faishal Hasyim Fani Rahmasari Farizki Alam Farrel Allaam Arkananta Majid Fathan Akbar Felixs Ade Santoso Fidanzani Zulfadikhan Azhar Firmansyah Burhanudin Elmasry Fitri Aulia Hannan Nisa Fulvian Dzaki Zada Galuh Dwi Anugrahany Gamaliel Yudo Widiyanto Geza Arditya Gilang Mafliano Rachmatshah Haza Irsyadul Furqan Bachri Herfita Ayu Nayla Ima Nur Syamsiah Indah Putri Malinda Intan Nailul Muna Intan Nur A Irawan Solahudin Irma Firnanda Jacinda Az Zahra Janter Panjaitan Karmila Nuralifah K Keisya Oktavia Afida Denna Kheisa Rahma Adhadina Kingkin Setyaningsih Laila Nurul Hidayati Lia Sari Lois Salwa Louisa Aulia Azzahra Lulu Lutfiyah Lydyana Trisnaeni Martin Malkah Melia Oktaviana Maria Benedicta Azalia Putri Maya Larissa Melati Lintang Kirana Mey Lia Sari Mohamad Dimas Jaya Wardana Mohammad Arya Dharmaputra Mohammad ‘Ulyan Muhammad Ainun Na’im Muhammad Aldy Mubaroq Muhammad Fardan Valenko Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim Nabila Izzaba Fillard Nabila Mauldy Erwanto Nabila Raihana Nadia Ardine Nadia Manihuruk Nadia Putri Kustiono Najwa Aulia Widyaningrum Najwa Yustitia Aequo Nanda Patmawati Nanjelina Adinda Fazya Naura Nurul Fajri Nazwa Febri Herviana Neni Susilowati Neva Tri Saharany Nian Puspita Nicholas Adi Kusuma Noni Prihandini Nur Astapia Nur Aulia Lathifah Nur Azizah Nur Rofiq Nur Shabrina Nur Wahid Muharrom Putri Aulia Qinthara Faiz Taqiyyanfa Rafli Akbar Rafsanjani Rakha Salman Sanusi Putra Real Figo Pratama Regita Kisnanda Putri Repiana Andani Hasan Revaldo Putra Magantara Rita Fitri Utami Riyan Destra Dwi Ardianto Rizki Cahya Kusuma Riyanto Putri Rohmatul Jannah Ronaan Maulana Basuki Roselia Ariyanti Rosita Adelia Putri Safina Aliyah Dewi Salma Rifda Salsabila Salsa Arfa Nabillah Salsabila Nurvan Aayusha Sandrina Rahma N Sandrina Rahma Nurvita Sandy Hanggara Sartika Puspa Sekar Arum Savira Eka Kusumawati Shafira Aulia H Sheva Andika Ramajagandhi Stephanus Louis Scaeva Tapiheru Suci Wulandari Syafiqa Nadhira Kusuma Syavira Alzena Tania Febrianti Tasya Halimah Nia Purwanti Tasya Putri Irawan Tedy Irawan Theo Galih Prayudha Theo Reksa Sadewa Tiara Jelita Andalusianti Roozan Unggul Pamekas Widya Zadna Shafahiera Wikha Rahmaleni Yasmin Nurzahrah Yasmine Erlisa Maharani Wibowo Zahrotul Afifah Zidna Faizahtur Rohmah Zydane Maheswara Prasetyo