Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.351
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Dinamika Hukum Dan Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Public Service And Governance Journal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora PESHUM Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Kuswan Hadji
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA Kuswan Hadji; Adina Latifaturrohmah; Dwi Lestari; Aina Sarah Hafawati; Tasya Putri Irawan; Nur Wahid Muharrom; Deaz Aji Pratama
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i5.3203

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan hukum tata negara suatu negara. Studi ini menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara melalui interpretasi konstitusi, pengujian undang-undang, dan penegakan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menyoroti pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan dan implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap keadilan dan kedaulatan hukum. Melalui tinjauan literatur dan studi kasus, artikel ini menggambarkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan pemeliharaan supremasi konstitusi dalam sistem hukum tata negara.
PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Noni Prihandini; Lulu Lutfiyah; Repiana Andani Hasan; Sartika Puspa Sekar Arum; Qinthara Faiz Taqiyyanfa; Real Figo Pratama; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3489

Abstract

Sebagai negara hukum formil, peraturan perundang - undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia Peraturan perundang - undang mengatur serta membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Terkadang peraturan perundang - undangan menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya kelemahan baik itu hukum itu sendiri maupun peran lembaganya. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada otoritas yang sah. Tanpa otoritas yang sah, seorang pejabat pemerintah, terutama pejabat legislatif, tidak akan dapat melakukan suatu tindakan pemerintah. Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peran dan wewenang masing-masing Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Apa saja permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi wewenang yang dihadapi oleh Lembaga eksekutif dan legislatif? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan wewenang dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan yang dihadapi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga pemerintahan, sesuai dengan sistem pemerintahan Montesquieu. Pada dasarnya, lembaga legislatif mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, lembaga tersebut bertindak sebagai perantara dalam komunikasi yang dapat menyediakan bantuan dari pemerintah dan bisnis. Sehingga perlu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia.
PERAN PENTING MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKUALITAS Asti Giri Anjani; Nadia Ardine; Mey Lia Sari; Aisyah Resta Melati; Arifa Kurnia; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i8.3724

Abstract

Peran masyarakat dalam menetapkan peraturan-undangan sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hukum. Dalam konteks demokrasi, keterlibatan ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyuarakan pandangan mereka, memberikan masukan yang konstruktif, dan mengawasi proses pembuatan kebijakan. Metode partisipasi yang umum mencakup konsultasi publik, forum diskusi, dan penyampaian aspirasi melalui media. Keterlibatan ini membantu mengidentifikasi potensi masalah dan solusi praktis, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif. Oleh karena itu, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan-undangan merupakan langkah strategis untuk menciptakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Adi Wahyono; Farrel Allaam Arkananta Majid; Sandy Hanggara; Andi Rivandi Yunaf; Haza Irsyadul Furqan Bachri; Firmansyah Burhanudin Elmasry; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i10.3839

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah aspek fundamental dari demokrasi yang sehat dan berfungsi. Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum yang mengaturpartisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Media berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyediakan informasi yang relevan, dan menjadi forumdiskusi publik. Dengan demikian, media membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang menekankan pada keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat dan perilaku sosial yang memiliki pengaruh di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran partisipasi masyarakat secara terstruktur.
KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KETUA KPK FIRLI BAHURI, DALAM CAMPUR TANGAN MENUTUPI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO Fajar Budiman; Melati Lintang Kirana; Bintang Anugrah Setya Agung; Nur Astapia; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i3.4190

Abstract

Penulisan artikel ini dilakukan sebgai bentuk dari pemenuhan tugas PJBL Hukum Klemebagaan Negara. Yang dimana berisi tentang Kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Firli merupakan ketua KPK sejak tahun 2019. Dia terpiloh menjadi ketua KPK periode 2019 sampai dengan 2023 dengan perolehan 56 suara, yang dilakukan secara voting dalam rapat pleno komisis III 13 September 2019. Akan tetapi Firli terbukti melakuakn penyalahgunaan kekuasaan, dengan dugaan tindak pidana pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait penanganan permasalahan hukum di kementrian pertanian RI, guna menutupi tindak pidana korupsi Syahrul Yasin LImpo.
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kuswan Hadji; Kingkin Setyaningsih; Anugraheni Wardah Ulinnuha; Bemby Navita; Nabila Raihana; Maya Larissa
Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/garuda.v2i2.3125

Abstract

The position of the prosecutor's office in the Indonesian constitutional system is a law enforcement agency whose role is as a prosecutor in the justice system, which is also related to the legal system. However, this is not stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of the Corruption Commission (KPK) in the Indonesian constitutional system is often discussed, the Constitutional Court decided differently on several occasions in its (KPK) decisions regarding the position of the Indonesian constitutional system in that system. The Constitutional Court once considered that the Corruption Eradication Committee (KPK) is an independent state institution that is not included in the executive powers of parliament and the judiciary.
Pentingnya Hak Pemilihan Umum dalam Proses Demokratisasi Devina Cahya Kamila; Anggita Dita Sari; Andika Putra Kamajaya; Gamaliel Yudo Widiyanto; Arvi Octaviana; Unggul Pamekas; Kuswan Hadji
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.265

Abstract

Elections or general elections have an important role in determining the future of the nation by electing leaders and officials who are directly elected by the people and for the people. Democracy is the main factor in holding elections as people are free to choose according to their conscience without any coercion or threat. However, the process of implementing elections in Indonesia still experiences obstacles such as the white group (golput) who choose to give up their voting rights in determining the future of the nation. Therefore, we provide solutions and suggestions that can be used to reduce the percentage of the white group by means of election education, voting training, encouraging political parties to be more active, using the media to publish information about elections, election monitoring, research and opinion surveys as described in this research article that we wrote in the hope that it will create a movement to suppress white groups who throw away their voting rights. Then, in compiling this research article, we used an empirical juridical qualitative research method by raising two problem formulations that are problems in the current era. With the results of this research article, hopefully it can help you and can be a source of reference in preparing research that has the same aims and objectives.
Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Rohmatul Jannah; Dyah Hayu; Ersy Aulia; Lois Salwa; Fathan Akbar; Kuswan Hadji
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.291

Abstract

Indonesia is a unitary state that places law as the highest basis that regulates all state life. The consequence of Indonesia as a rule of law state is that all government institutions in the formation and exercise of authority must also be based on applicable legal regulations so that they are not based on mere power. The rule of law also regulates how state institutions carry out their duties as an attribute of state completeness. State institutions domiciled in Indonesia, or in this case the distribution of state power, have a structured hierarchy. To be able to carry out a national life in Indonesia, the constitutional system is regulated by a system of checks and balances between state institutions. Using a normative juridical approach, with analytical descriptions and literature studies, it was discovered how the relationships between state institutions in the Indonesian constitutional system are found. The position of state institutions in this constitutional system is not only divided but also limited by law
DINAMIKA LEGISLASI: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG Azizah Rima Gitacahyani; Regita Kisnanda Putri; Cherisanda Nesya Nareswari; Yasmine Erlisa Maharani Wibowo; Bilqis Dewi Purnomo; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i5.7520

Abstract

Pembentukan undang-undang merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Artikel ini meneliti terkait proses legislasi di Indonesia, khususnya tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembuatan undang-undang kerap mengalami hambatan, termasuk peraturan yang saling tumpang tindih dalam aspek politik, kurangnya harmonisas regulasi undang-undang, serta lambatnya proses legislasi yang tidak selalu melibatkan publik secara memadai. Beberapa tantangan yang diidentifikasi adalah keterbatasan partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kesulitan teknis dalam merancang undang-undang. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, terdapat beberapa solusi yang ditemukan dari penelitian ini seperti memperkuat sinergi antar institusi pemerintah, meningkatkan kapasitas anggota legislatif, dan mendorong transparansi serta partisipasi publik. Dengan penerapan solusi ini, proses pembentukan undang-undang diharapkan menjadi lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta landasan hukum yang ada.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Kuswan Hadji; Fulvian Dzaki Zada; Salsabila Nurvan Aayusha; Achmad Rizky Airlangga; Nadia Manihuruk
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i6.7543

Abstract

Regulations are provisions that bind members of society and are used as a guide, order and control of behavior. Regulations are made to regulate everything so that human life becomes orderly and as desired. Regulations have a general, abstract and continuous nature, this means that a regulation is expected to be realized with a high level of relevance to guarantee control of behavior and limit the authority of government organs so that there is no arbitrariness in running a state government, needs Regulations by society are influenced by various factors, including the need for regulations and protection in carrying out state life. This must be the main achievement in implementing regulations, which must pay attention to the sociological and ontological aspects of society/government organs as the subject of regulations (subject of law). Good regulations are regulations that can maximize aspects of national and state life by prioritizing Pancasilaism and the noble ideology of the Indonesian nation
Co-Authors Abel Tegar Santosa Ab’dan Syukur Achmad Rizky Airlangga adhirajasa shidqi muhamad Adi Wahyono Adina Latifaturrohmah Aditya Arif Pratama Adtila Prawoko Agung Rakha Jun Wily Saragih Aina Sarah Hafawati Aisyah Lashinta Dewi Aisyah Resta Melati Alaya Rihadatul Aisya Alvieta Alice Reyhanif Amelia Intan Safitri Amelia Kurnia Permata Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Andi Rivandi Yunaf Andika Putra Kamajaya Andinia Noffa Safitria Anggita Dita Sari Anggita Lailatun N Anindya Rahma Fathiya Anisa Fitriani Azizah Anita Nur Amaliyah Annisa Hafida Anugraheni Wardah Ulinnuha Arifa Kurnia Arum Nurul Layalia Mufaidah Arvi Octaviana Asti Giri Anjani Astri Nuraina Athalla Fikra Yazdaniar Augista Nurhiqma Sandriana Putri Aulia Nur Azizah Aulia Zaki Aura Zahra Rizkillah Latif Aurellia Mirabel Fredlyna Azizah Rima Gitacahyani Baihaqi Abdul Hakim BASUKI BASUKI Bemby Navita Bilqis Dewi Purnomo Bintang Anugrah Setya Agung Carlos Damero Cherisanda Nesya Nareswari Chornilia Shilvi Chornilia Silvi P.J Clara Oktaviana Cut Faizal S Darma Ista Maulana darma, ista David Fahriza Ali Deaz Aji Pratama Deriel Pratama Putra Devan Nurstyo Devi Lusyany Devina Angelica Devina Cahya Kamila Dewi Sekar Pembayun Dhamar Djati Sasongko Dhimas Arya Kamandanu Dian Amesti Dian Ayu Wahyu Nurhidayati Dimas Pangestu Dinda Rachma Aditya Dwi Lestari Dwi Mei Nandani Dyah Hayu Efi Lailatun Nisfah Eka Fitriana Eka Permana Sakti Irwanto Erlingga Savril Maharani Ersy Aulia Eva Shifdlotul Gisna Fadhilatul Amaliya Faishal Hasyim Fani Rahmasari Farizki Alam Farrel Allaam Arkananta Majid Fathan Akbar Felixs Ade Santoso Fidanzani Zulfadikhan Azhar Firmansyah Burhanudin Elmasry Fitri Aulia Hannan Nisa Fulvian Dzaki Zada Galuh Dwi Anugrahany Gamaliel Yudo Widiyanto Geza Arditya Gilang Mafliano Rachmatshah Haza Irsyadul Furqan Bachri Herfita Ayu Nayla Ima Nur Syamsiah Indah Putri Malinda Intan Nailul Muna Intan Nur A Irawan Solahudin Irma Firnanda Jacinda Az Zahra Janter Panjaitan Karmila Nuralifah K Keisya Oktavia Afida Denna Kheisa Rahma Adhadina Kingkin Setyaningsih Laila Nurul Hidayati Lia Sari Lois Salwa Louisa Aulia Azzahra Lulu Lutfiyah Lydyana Trisnaeni Martin Malkah Melia Oktaviana Maria Benedicta Azalia Putri Maya Larissa Melati Lintang Kirana Mey Lia Sari Mohamad Dimas Jaya Wardana Mohammad Arya Dharmaputra Mohammad ‘Ulyan Muhammad Ainun Na’im Muhammad Aldy Mubaroq Muhammad Fardan Valenko Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim Nabila Izzaba Fillard Nabila Mauldy Erwanto Nabila Raihana Nadia Ardine Nadia Manihuruk Nadia Putri Kustiono Najwa Aulia Widyaningrum Najwa Yustitia Aequo Nanda Patmawati Nanjelina Adinda Fazya Naura Nurul Fajri Nazwa Febri Herviana Neni Susilowati Neva Tri Saharany Nian Puspita Nicholas Adi Kusuma Noni Prihandini Nur Astapia Nur Aulia Lathifah Nur Azizah Nur Rofiq Nur Shabrina Nur Wahid Muharrom Putri Aulia Qinthara Faiz Taqiyyanfa Rafli Akbar Rafsanjani Rakha Salman Sanusi Putra Real Figo Pratama Regita Kisnanda Putri Repiana Andani Hasan Revaldo Putra Magantara Rita Fitri Utami Riyan Destra Dwi Ardianto Rizki Cahya Kusuma Riyanto Putri Rohmatul Jannah Ronaan Maulana Basuki Roselia Ariyanti Rosita Adelia Putri Safina Aliyah Dewi Salma Rifda Salsabila Salsa Arfa Nabillah Salsabila Nurvan Aayusha Sandrina Rahma N Sandrina Rahma Nurvita Sandy Hanggara Sartika Puspa Sekar Arum Savira Eka Kusumawati Shafira Aulia H Sheva Andika Ramajagandhi Stephanus Louis Scaeva Tapiheru Suci Wulandari Syafiqa Nadhira Kusuma Syavira Alzena Tania Febrianti Tasya Halimah Nia Purwanti Tasya Putri Irawan Tedy Irawan Theo Galih Prayudha Theo Reksa Sadewa Tiara Jelita Andalusianti Roozan Unggul Pamekas Widya Zadna Shafahiera Wikha Rahmaleni Yasmin Nurzahrah Yasmine Erlisa Maharani Wibowo Zahrotul Afifah Zidna Faizahtur Rohmah Zydane Maheswara Prasetyo