Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.775
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Dinamika Hukum Dan Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Public Service And Governance Journal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora PESHUM Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Kuswan Hadji
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Adi Wahyono; Farrel Allaam Arkananta Majid; Sandy Hanggara; Andi Rivandi Yunaf; Haza Irsyadul Furqan Bachri; Firmansyah Burhanudin Elmasry; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i10.3839

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah aspek fundamental dari demokrasi yang sehat dan berfungsi. Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum yang mengaturpartisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Media berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyediakan informasi yang relevan, dan menjadi forumdiskusi publik. Dengan demikian, media membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang menekankan pada keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat dan perilaku sosial yang memiliki pengaruh di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran partisipasi masyarakat secara terstruktur.
KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KETUA KPK FIRLI BAHURI, DALAM CAMPUR TANGAN MENUTUPI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO Fajar Budiman; Melati Lintang Kirana; Bintang Anugrah Setya Agung; Nur Astapia; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i3.4190

Abstract

Penulisan artikel ini dilakukan sebgai bentuk dari pemenuhan tugas PJBL Hukum Klemebagaan Negara. Yang dimana berisi tentang Kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Firli merupakan ketua KPK sejak tahun 2019. Dia terpiloh menjadi ketua KPK periode 2019 sampai dengan 2023 dengan perolehan 56 suara, yang dilakukan secara voting dalam rapat pleno komisis III 13 September 2019. Akan tetapi Firli terbukti melakuakn penyalahgunaan kekuasaan, dengan dugaan tindak pidana pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait penanganan permasalahan hukum di kementrian pertanian RI, guna menutupi tindak pidana korupsi Syahrul Yasin LImpo.
Pentingnya Hak Pemilihan Umum dalam Proses Demokratisasi Devina Cahya Kamila; Anggita Dita Sari; Andika Putra Kamajaya; Gamaliel Yudo Widiyanto; Arvi Octaviana; Unggul Pamekas; Kuswan Hadji
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.265

Abstract

Elections or general elections have an important role in determining the future of the nation by electing leaders and officials who are directly elected by the people and for the people. Democracy is the main factor in holding elections as people are free to choose according to their conscience without any coercion or threat. However, the process of implementing elections in Indonesia still experiences obstacles such as the white group (golput) who choose to give up their voting rights in determining the future of the nation. Therefore, we provide solutions and suggestions that can be used to reduce the percentage of the white group by means of election education, voting training, encouraging political parties to be more active, using the media to publish information about elections, election monitoring, research and opinion surveys as described in this research article that we wrote in the hope that it will create a movement to suppress white groups who throw away their voting rights. Then, in compiling this research article, we used an empirical juridical qualitative research method by raising two problem formulations that are problems in the current era. With the results of this research article, hopefully it can help you and can be a source of reference in preparing research that has the same aims and objectives.
Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Rohmatul Jannah; Dyah Hayu; Ersy Aulia; Lois Salwa; Fathan Akbar; Kuswan Hadji
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.291

Abstract

Indonesia is a unitary state that places law as the highest basis that regulates all state life. The consequence of Indonesia as a rule of law state is that all government institutions in the formation and exercise of authority must also be based on applicable legal regulations so that they are not based on mere power. The rule of law also regulates how state institutions carry out their duties as an attribute of state completeness. State institutions domiciled in Indonesia, or in this case the distribution of state power, have a structured hierarchy. To be able to carry out a national life in Indonesia, the constitutional system is regulated by a system of checks and balances between state institutions. Using a normative juridical approach, with analytical descriptions and literature studies, it was discovered how the relationships between state institutions in the Indonesian constitutional system are found. The position of state institutions in this constitutional system is not only divided but also limited by law
DINAMIKA LEGISLASI: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG Azizah Rima Gitacahyani; Regita Kisnanda Putri; Cherisanda Nesya Nareswari; Yasmine Erlisa Maharani Wibowo; Bilqis Dewi Purnomo; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i5.7520

Abstract

Pembentukan undang-undang merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Artikel ini meneliti terkait proses legislasi di Indonesia, khususnya tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembuatan undang-undang kerap mengalami hambatan, termasuk peraturan yang saling tumpang tindih dalam aspek politik, kurangnya harmonisas regulasi undang-undang, serta lambatnya proses legislasi yang tidak selalu melibatkan publik secara memadai. Beberapa tantangan yang diidentifikasi adalah keterbatasan partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kesulitan teknis dalam merancang undang-undang. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, terdapat beberapa solusi yang ditemukan dari penelitian ini seperti memperkuat sinergi antar institusi pemerintah, meningkatkan kapasitas anggota legislatif, dan mendorong transparansi serta partisipasi publik. Dengan penerapan solusi ini, proses pembentukan undang-undang diharapkan menjadi lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta landasan hukum yang ada.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Kuswan Hadji; Fulvian Dzaki Zada; Salsabila Nurvan Aayusha; Achmad Rizky Airlangga; Nadia Manihuruk
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i6.7543

Abstract

Regulations are provisions that bind members of society and are used as a guide, order and control of behavior. Regulations are made to regulate everything so that human life becomes orderly and as desired. Regulations have a general, abstract and continuous nature, this means that a regulation is expected to be realized with a high level of relevance to guarantee control of behavior and limit the authority of government organs so that there is no arbitrariness in running a state government, needs Regulations by society are influenced by various factors, including the need for regulations and protection in carrying out state life. This must be the main achievement in implementing regulations, which must pay attention to the sociological and ontological aspects of society/government organs as the subject of regulations (subject of law). Good regulations are regulations that can maximize aspects of national and state life by prioritizing Pancasilaism and the noble ideology of the Indonesian nation
Analisis Kasus Korupsi Yang Menjerat Syahrul Yasin Limpo Mantan Menteri Pertanian Kuswan Hadji; Abel Tegar Santosa; Dhimas Arya Kamandanu; Muhammad Aldy Mubaroq
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.614

Abstract

Di tahun politik 2023, kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah salah satu yang menarik perhatian publik. Kasus ini bermula dari penyelidikan KPK tentang berbagai dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan SYL dan beberapa pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, SYL diduga melakukan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 11 Oktober 2023, KPK menetapkan SYL sebagai tersangka dan menahannya pada 13 Oktober 2023. Dari informasi yang didapatkan, SYL diduga menerima dana dari pengusaha dan pejabat terkait Kementerian Pertanian untuk digunakan untuk membeli perhiasan, mobil, dan jam tangan mewah ebagai imbalan atas penempatan jabatan atau pembelian barang dan jasa dari departemen tersebut. Di dalam kasus ini, juga terdapat dugaan keterlibatan Ketua KPK Firli Bahuri, mantan anak buah SYL. Kasus ini juga menimbulkan kontroversi karena diduga berkaitan dengan perkembangan politik menjelang Pemilu 2023, di mana SYL merupakan salah satu pengusung calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang etika dan tata kelola pemerintahan, serta menunjukkan betapa kompleks dan berdampak besarnya dalam bidang hukum dan politik. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta secara kronologis terkait permasalahan-permasalahan tersebut.
Sistem Kewenangan DPD Sebagai Otonomi Daerah Lembaga Legislatif Louisa Aulia Azzahra; Sandrina Rahma Nurvita; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi; Eka Permana Sakti Irwanto; Kuswan Hadji
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1135

Abstract

Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Analisis Prosedur Pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Kuswan Hadji; Irawan Solahudin; Neva Tri Saharany; Fitri Aulia Hannan Nisa; Agung Rakha Jun Wily Saragih
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1136

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Pada Kebocoran Data Penerima KIP-K Augista Nurhiqma Sandriana Putri; Dian Amesti; Dimas Pangestu; Geza Arditya; Muhammad Ainun Na’im; Kuswan Hadji
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1146

Abstract

Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, terutama dalam pengelolaan program pemerintah seperti KIP-K, yang melibatkan data pribadi penerima bantuan pendidikan. Kasus kebocoran data KIP-K menunjukkan pentingnya perlindungan data yang lebih kuat supaya meminimalisir tindak kejahatan seperti penipuan dan eksploitasi. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hadir sebagai solusi dengan menetapkan regulasi yang jelas perihal pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan meningkatkan keamanan data dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di era digital.
Co-Authors Abel Tegar Santosa Ab’dan Syukur Achmad Rizky Airlangga adhirajasa shidqi muhamad Adi Wahyono Adina Latifaturrohmah Aditya Arif Pratama Adtila Prawoko Agung Rakha Jun Wily Saragih Aina Sarah Hafawati Aisyah Lashinta Dewi Aisyah Resta Melati Alaya Rihadatul Aisya Alvieta Alice Reyhanif Amelia Intan Safitri Amelia Kurnia Permata Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Andi Rivandi Yunaf Andika Putra Kamajaya Andinia Noffa Safitria Anggita Dita Sari Anggita Lailatun N Anindya Rahma Fathiya Anisa Fitriani Azizah Anita Nur Amaliyah Annisa Hafida Anugraheni Wardah Ulinnuha Arifa Kurnia Arum Nurul Layalia Mufaidah Arvi Octaviana Asti Giri Anjani Astri Nuraina Athalla Fikra Yazdaniar Augista Nurhiqma Sandriana Putri Aulia Nur Azizah Aulia Zaki Aura Zahra Rizkillah Latif Aurellia Mirabel Fredlyna Azizah Rima Gitacahyani Baihaqi Abdul Hakim BASUKI BASUKI Bemby Navita Bilqis Dewi Purnomo Bintang Anugrah Setya Agung Carlos Damero Cherisanda Nesya Nareswari Chornilia Shilvi Chornilia Silvi P.J Clara Oktaviana Cut Faizal S Darma Ista Maulana darma, ista David Fahriza Ali Deaz Aji Pratama Deriel Pratama Putra Devan Nurstyo Devi Lusyany Devina Angelica Devina Cahya Kamila Dewi Sekar Pembayun Dhamar Djati Sasongko Dhimas Arya Kamandanu Dian Amesti Dian Ayu Wahyu Nurhidayati Dimas Pangestu Dinda Rachma Aditya Dwi Lestari Dwi Mei Nandani Dyah Hayu Efi Lailatun Nisfah Eka Fitriana Eka Permana Sakti Irwanto Erlingga Savril Maharani Ersy Aulia Eva Shifdlotul Gisna Fadhilatul Amaliya Faishal Hasyim Fani Rahmasari Farizki Alam Farrel Allaam Arkananta Majid Fathan Akbar Felixs Ade Santoso Fidanzani Zulfadikhan Azhar Firmansyah Burhanudin Elmasry Fitri Aulia Hannan Nisa Fulvian Dzaki Zada Galuh Dwi Anugrahany Gamaliel Yudo Widiyanto Geza Arditya Gilang Mafliano Rachmatshah Haza Irsyadul Furqan Bachri Herfita Ayu Nayla Ima Nur Syamsiah Indah Putri Malinda Intan Nailul Muna Intan Nur A Irawan Solahudin Irma Firnanda Jacinda Az Zahra Janter Panjaitan Karmila Nuralifah K Keisya Oktavia Afida Denna Kheisa Rahma Adhadina Kingkin Setyaningsih Laila Nurul Hidayati Lia Sari Lois Salwa Louisa Aulia Azzahra Lulu Lutfiyah Lydyana Trisnaeni Martin Malkah Melia Oktaviana Maria Benedicta Azalia Putri Maya Larissa Melati Lintang Kirana Mey Lia Sari Mohamad Dimas Jaya Wardana Mohammad Arya Dharmaputra Mohammad ‘Ulyan Muhammad Ainun Na’im Muhammad Aldy Mubaroq Muhammad Fardan Valenko Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim Nabila Izzaba Fillard Nabila Mauldy Erwanto Nabila Raihana Nadia Ardine Nadia Manihuruk Nadia Putri Kustiono Najwa Aulia Widyaningrum Najwa Yustitia Aequo Nanda Patmawati Nanjelina Adinda Fazya Naura Nurul Fajri Nazwa Febri Herviana Neni Susilowati Neva Tri Saharany Nian Puspita Nicholas Adi Kusuma Noni Prihandini Nur Astapia Nur Aulia Lathifah Nur Azizah Nur Rofiq Nur Shabrina Nur Wahid Muharrom Putri Aulia Qinthara Faiz Taqiyyanfa Rafli Akbar Rafsanjani Rakha Salman Sanusi Putra Real Figo Pratama Regita Kisnanda Putri Repiana Andani Hasan Revaldo Putra Magantara Rita Fitri Utami Riyan Destra Dwi Ardianto Rizki Cahya Kusuma Riyanto Putri Rohmatul Jannah Ronaan Maulana Basuki Roselia Ariyanti Rosita Adelia Putri Safina Aliyah Dewi Salma Rifda Salsabila Salsa Arfa Nabillah Salsabila Nurvan Aayusha Sandrina Rahma N Sandrina Rahma Nurvita Sandy Hanggara Sartika Puspa Sekar Arum Savira Eka Kusumawati Shafira Aulia H Sheva Andika Ramajagandhi Stephanus Louis Scaeva Tapiheru Suci Wulandari Syafiqa Nadhira Kusuma Syavira Alzena Tania Febrianti Tasya Halimah Nia Purwanti Tasya Putri Irawan Tedy Irawan Theo Galih Prayudha Theo Reksa Sadewa Tiara Jelita Andalusianti Roozan Unggul Pamekas Widya Zadna Shafahiera Wikha Rahmaleni Yasmin Nurzahrah Yasmine Erlisa Maharani Wibowo Zahrotul Afifah Zidna Faizahtur Rohmah Zydane Maheswara Prasetyo