Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.187
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal Khafi Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Public Service And Governance Journal
Kuswan Hadji
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Optimalisasi Kinerja Hukum Tata Negara Melalui Lembaga KPK Dalam Upaya Mengurangi Angka Korupsi: Analisis Implementasi Strategi Penegakan Hukum Di Indonesia Kuswan Hadji; Anggita Lailatun N; Intan Nur A; Nanda Patmawati; Karmila Nuralifah K; Cut Faizal S; Shafira Aulia H
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1174

Abstract

This journal discusses the optimization of the performance of constitutional law through the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to reduce corruption, by analyzing the implementation of law enforcement strategies in Indonesia. This research aims to identify the role of the KPK in reducing the number of corruptions, examine the correlation between the integrity of public officials and corruption crimes, and highlight the challenges and obstacles faced by the KPK in carrying out its duties and obligations as a corruption eradication agency. The research method used is descriptive qualitative which uses secondary data in the form of written literature such as journals, articles and laws that are collected, analyzed and concluded so as to get the final conclusion. The results showed that the KPK has an important role in reducing the number of corruption through various law enforcement strategies that have been implemented. In addition, the KPK needs strong political support to carry out its duties effectively. However, sometimes there is political uncertainty and even resistance from parties who have an interest in corruption. Despite these challenges, the KPK must continue to strive to carry out its duties professionally and transparently in an effort to eradicate corruption in Indonesia. Therefore, steps are needed to improve the performance and effectiveness of the KPK in reducing corruption in Indonesia.
URGENSI SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI TRANSFORMASI SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN MAGELANG Galuh Dwi Anugrahany; Zidna Faizahtur Rohmah; Devan Nurstyo; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i8.2448

Abstract

Penerapan sertifikat elektronik memiliki peran penting dengan majunya teknologi dan informasi yang telah merevolusi kehidupan manusia secara digital. Sebuah inovasi baru dalam pelayanan pendaftaran tanah, Peraturan Mentri ATR/BPN No.1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pendaftaran tanah guna terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris yaitu hukum dipandang sebagai norma dalam membahas permasalahan dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan PTSL seperti biaya yang berbeda-beda, sulitnya medan pengukuran bidang, peralatan tidak memadai, ketidaktahuan Masyarakat, penginputan data yang terlalu panjang dan berbelit-belit menimbulkan celah ketidakefisienan dalam pelaksanaanya. Kelebihan pendaftaran tanah secara elektronik, yakni efisiensi proses dan aksesibilitas, meningkatkan transparansi, terdapat pembaruan dan mengurangi risiko kesalahan. Dengan demikian, terdapat urgensi sertifikat tanah elektronik sebagai transformasi sistem pendaftaran tanah di Kabupaten Magelang guna meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
IMPLEMENTASI DESA BERSINAR SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA BOROBUDUR Yasmin Nurzahrah; Irawan Solahudin; Amelia Kurnia Permata; Widya Zadna Shafahiera; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i9.2459

Abstract

Kemiskinan menjadi akses utama bagi masyarakat untuk melakukan tindakan ilegal demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini diperburuk dengan minimnya fasilitas yang bisa didapatkan masyarakat miskin untuk menikmati pendidikan formal sehingga berimbas pada kurangnya edukasi mengenai bahaya narkoba. Kondisi yang demikian menyebabkan tingginya pengaruh penyimpangan penyalahgunaan narkoba di masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang program desa bersinar yang dilakukan di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan tindak pidana narkoba berbasis masyarakat sekaligus sebagai sarana edukasi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data yang diperoleh melalui kajian pustaka dan wawancara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari wawancara sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang relevan. Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa setelah kegiatan Desa BERSINAR diterapkan dari tahun 2022-2023 Desa Borobudur tetap berada pada kategori waspada akan tetapi hanya terdapat 1 kasus narkoba. Alasan penulis mengambil judul penelitian karena penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai program Desa BERSINAR yang diimplementasikan oleh BNNK Magelang di Desa Borobudur.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA Kuswan Hadji; Adina Latifaturrohmah; Dwi Lestari; Aina Sarah Hafawati; Tasya Putri Irawan; Nur Wahid Muharrom; Deaz Aji Pratama
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i5.3203

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan hukum tata negara suatu negara. Studi ini menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara melalui interpretasi konstitusi, pengujian undang-undang, dan penegakan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menyoroti pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan dan implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap keadilan dan kedaulatan hukum. Melalui tinjauan literatur dan studi kasus, artikel ini menggambarkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan pemeliharaan supremasi konstitusi dalam sistem hukum tata negara.
PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Noni Prihandini; Lulu Lutfiyah; Repiana Andani Hasan; Sartika Puspa Sekar Arum; Qinthara Faiz Taqiyyanfa; Real Figo Pratama; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3489

Abstract

Sebagai negara hukum formil, peraturan perundang - undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia Peraturan perundang - undang mengatur serta membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Terkadang peraturan perundang - undangan menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya kelemahan baik itu hukum itu sendiri maupun peran lembaganya. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada otoritas yang sah. Tanpa otoritas yang sah, seorang pejabat pemerintah, terutama pejabat legislatif, tidak akan dapat melakukan suatu tindakan pemerintah. Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peran dan wewenang masing-masing Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Apa saja permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi wewenang yang dihadapi oleh Lembaga eksekutif dan legislatif? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan wewenang dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan yang dihadapi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga pemerintahan, sesuai dengan sistem pemerintahan Montesquieu. Pada dasarnya, lembaga legislatif mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, lembaga tersebut bertindak sebagai perantara dalam komunikasi yang dapat menyediakan bantuan dari pemerintah dan bisnis. Sehingga perlu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia.
PERAN PENTING MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKUALITAS Asti Giri Anjani; Nadia Ardine; Mey Lia Sari; Aisyah Resta Melati; Arifa Kurnia; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i8.3724

Abstract

Peran masyarakat dalam menetapkan peraturan-undangan sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hukum. Dalam konteks demokrasi, keterlibatan ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyuarakan pandangan mereka, memberikan masukan yang konstruktif, dan mengawasi proses pembuatan kebijakan. Metode partisipasi yang umum mencakup konsultasi publik, forum diskusi, dan penyampaian aspirasi melalui media. Keterlibatan ini membantu mengidentifikasi potensi masalah dan solusi praktis, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif. Oleh karena itu, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan-undangan merupakan langkah strategis untuk menciptakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Adi Wahyono; Farrel Allaam Arkananta Majid; Sandy Hanggara; Andi Rivandi Yunaf; Haza Irsyadul Furqan Bachri; Firmansyah Burhanudin Elmasry; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i10.3839

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah aspek fundamental dari demokrasi yang sehat dan berfungsi. Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum yang mengaturpartisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Media berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyediakan informasi yang relevan, dan menjadi forumdiskusi publik. Dengan demikian, media membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang menekankan pada keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat dan perilaku sosial yang memiliki pengaruh di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran partisipasi masyarakat secara terstruktur.
KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KETUA KPK FIRLI BAHURI, DALAM CAMPUR TANGAN MENUTUPI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO Fajar Budiman; Melati Lintang Kirana; Bintang Anugrah Setya Agung; Nur Astapia; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i3.4190

Abstract

Penulisan artikel ini dilakukan sebgai bentuk dari pemenuhan tugas PJBL Hukum Klemebagaan Negara. Yang dimana berisi tentang Kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Firli merupakan ketua KPK sejak tahun 2019. Dia terpiloh menjadi ketua KPK periode 2019 sampai dengan 2023 dengan perolehan 56 suara, yang dilakukan secara voting dalam rapat pleno komisis III 13 September 2019. Akan tetapi Firli terbukti melakuakn penyalahgunaan kekuasaan, dengan dugaan tindak pidana pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait penanganan permasalahan hukum di kementrian pertanian RI, guna menutupi tindak pidana korupsi Syahrul Yasin LImpo.
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kuswan Hadji; Kingkin Setyaningsih; Anugraheni Wardah Ulinnuha; Bemby Navita; Nabila Raihana; Maya Larissa
Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/garuda.v2i2.3125

Abstract

The position of the prosecutor's office in the Indonesian constitutional system is a law enforcement agency whose role is as a prosecutor in the justice system, which is also related to the legal system. However, this is not stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of the Corruption Commission (KPK) in the Indonesian constitutional system is often discussed, the Constitutional Court decided differently on several occasions in its (KPK) decisions regarding the position of the Indonesian constitutional system in that system. The Constitutional Court once considered that the Corruption Eradication Committee (KPK) is an independent state institution that is not included in the executive powers of parliament and the judiciary.
Pentingnya Hak Pemilihan Umum dalam Proses Demokratisasi Devina Cahya Kamila; Anggita Dita Sari; Andika Putra Kamajaya; Gamaliel Yudo Widiyanto; Arvi Octaviana; Unggul Pamekas; Kuswan Hadji
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.265

Abstract

Elections or general elections have an important role in determining the future of the nation by electing leaders and officials who are directly elected by the people and for the people. Democracy is the main factor in holding elections as people are free to choose according to their conscience without any coercion or threat. However, the process of implementing elections in Indonesia still experiences obstacles such as the white group (golput) who choose to give up their voting rights in determining the future of the nation. Therefore, we provide solutions and suggestions that can be used to reduce the percentage of the white group by means of election education, voting training, encouraging political parties to be more active, using the media to publish information about elections, election monitoring, research and opinion surveys as described in this research article that we wrote in the hope that it will create a movement to suppress white groups who throw away their voting rights. Then, in compiling this research article, we used an empirical juridical qualitative research method by raising two problem formulations that are problems in the current era. With the results of this research article, hopefully it can help you and can be a source of reference in preparing research that has the same aims and objectives.
Co-Authors Abel Tegar Santosa Achmad Rizky Airlangga Adi Wahyono Adina Latifaturrohmah Aditya Arif Pratama Agung Rakha Jun Wily Saragih Aina Sarah Hafawati Aisyah Lashinta Dewi Aisyah Resta Melati Alaya Rihadatul Aisya Alfredo Willeva Pasuhuk Aline Rizky Syafatin Alvieta Alice Reyhanif Amelia Intan Safitri Amelia Kurnia Permata Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Andi Rivandi Yunaf Andika Putra Kamajaya Andinia Noffa Safitria Anggita Dita Sari Anggita Lailatun N Annisa Hafida Anugraheni Wardah Ulinnuha Arifa Kurnia Arrina Fatia Hidayati Arum Nurul Layalia Mufaidah Arvi Octaviana Asti Giri Anjani Astri Nuraina Athalla Fikra Yazdaniar Augista Nurhiqma Sandriana Putri Aulia Nur Azizah Aulia Zaki Aurellia Mirabel Fredlyna Azizah Rima Gitacahyani Baihaqi Abdul Hakim BASUKI BASUKI Bemby Navita Bilqis Dewi Purnomo Bintang Anugrah Setya Agung Carlos Damero Cherisanda Nesya Nareswari Chornilia Shilvi Clara Oktaviana Cut Faizal S darma, ista David Fahriza Ali Deaz Aji Pratama Deriel Pratama Putra Devan Nurstyo Devina Angelica Devina Cahya Kamila Dhamar Djati Sasongko Dhimas Arya Kamandanu Dian Amesti Dian Ayu Wahyu Nurhidayati Dimas Pangestu Dwi Lestari Dwi Mei Nandani Dyah Hayu Efi Lailatun Nisfah Eka Fitriana Eka Permana Sakti Irwanto Eris Nur Hidayati Erlingga Savril Maharani Ersy Aulia Eva Shifdlotul Gisna Fani Rahmasari Farrel Allaam Arkananta Majid Fathan Akbar Felixs Ade Santoso Firmansyah Burhanudin Elmasry Fitri Aulia Hannan Nisa Fulvian Dzaki Zada Galuh Dwi Anugrahany Gamaliel Yudo Widiyanto Geza Arditya Haza Irsyadul Furqan Bachri Herfiana Rahmadhiani Herfita Ayu Nayla Ima Nur Syamsiah Indah Putri Malinda Intan Nailul Muna Intan Nur A Irawan Solahudin Irma Firnanda Jastin Bufon Oktofio Karmila Nuralifah K Keisya Oktavia Afida Denna Kingkin Setyaningsih Laila Nurul Hidayati Lia Sari Lois Salwa Louisa Aulia Azzahra Lulu Lutfiyah Lydyana Trisnaeni Martin Malkah Melia Oktaviana Maria Benedicta Azalia Putri Maya Larissa Melati Lintang Kirana Mey Lia Sari Mohamad Dimas Jaya Wardana Mohammad ‘Ulyan Muhammad Ainun Na’im Muhammad Aldy Mubaroq Muhammad Fardan Valenko Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim Nabila Izzaba Fillard Nabila Mauldy Erwanto Nabila Raihana Nadia Ardine Nadia Manihuruk Najwa Aulia Widyaningrum Najwa Yustitia Aequo Nanda Patmawati Narendra Alfi Nasywa Naura Nurul Fajri Nazwa Febri Herviana Neni Susilowati Neva Tri Saharany Nian Puspita Nicholas Adi Kusuma Noni Prihandini Nur Astapia Nur Aulia Lathifah Nur Azizah Nur Rofiq Nur Shabrina Nur Wahid Muharrom Putri Aulia Qinthara Faiz Taqiyyanfa Rakha Salman Sanusi Putra Real Figo Pratama Regita Kisnanda Putri Repiana Andani Hasan Revaldo Putra Magantara Riska Sabilatul Azizah Rita Fitri Utami Rohmatul Jannah Roselia Ariyanti Rosita Adelia Putri Safina Aliyah Dewi Salma Rifda Salsabila Salsabila Nurvan Aayusha Sandrina Rahma Nurvita Sandy Hanggara Sani Andriani Nurwafiyah Sartika Puspa Sekar Arum Shafira Aulia H Sheva Andika Ramajagandhi Suci Wulandari Tania Febrianti Tasya Halimah Nia Purwanti Tasya Putri Irawan Theo Galih Prayudha Theo Reksa Sadewa Unggul Pamekas Widya Zadna Shafahiera Wikha Rahmaleni Yasmin Nurzahrah Yasmine Erlisa Maharani Wibowo Zahrotul Afifah Zidna Faizahtur Rohmah