Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal Khafi Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Public Service And Governance Journal Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora PESHUM Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Kuswan Hadji
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Rohmatul Jannah; Dyah Hayu; Ersy Aulia; Lois Salwa; Fathan Akbar; Kuswan Hadji
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.291

Abstract

Indonesia is a unitary state that places law as the highest basis that regulates all state life. The consequence of Indonesia as a rule of law state is that all government institutions in the formation and exercise of authority must also be based on applicable legal regulations so that they are not based on mere power. The rule of law also regulates how state institutions carry out their duties as an attribute of state completeness. State institutions domiciled in Indonesia, or in this case the distribution of state power, have a structured hierarchy. To be able to carry out a national life in Indonesia, the constitutional system is regulated by a system of checks and balances between state institutions. Using a normative juridical approach, with analytical descriptions and literature studies, it was discovered how the relationships between state institutions in the Indonesian constitutional system are found. The position of state institutions in this constitutional system is not only divided but also limited by law
PERANAN BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN PADA MASA PASCA COVID-19 DI KOTA MAGELANG Nur Rofiq; Kuswan Hadji; Mohammad ‘Ulyan
Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and woman in order to create a happy and blessing full ever after family. In fact, some problems perhaps appear through family lifetime. The aim of this research: to analyze the role of Marriage Guidance and the obstacle of that in minimalizing the divorce cases amid Covid-19 in Magelang. The methodology in this research is descriptive qualitative analysis by field research model. Results: The highly dominant role of Marriage Guidance that is applied by the council on the Religious Affairs Office in minimalizing the divorce. They are the front troopers in helping pre-marriage couple to build strong family in the harmony then they can create sakinah, mawaddah, and rahmah family. The obstacles which is faced by the Religious Affair Offices are still the same, such as; it is hard to invite the pre-marriage couple coming to the office to get the guidance because they have to work and difficult to get off days for the guidance. Contribution to the scientific world: The result of this research can be references for any researcher who has focus on the marriage field, especially pre-marriage couple that did not have enough time to join and get the Marriage Guidance.
DINAMIKA LEGISLASI: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG Azizah Rima Gitacahyani; Regita Kisnanda Putri; Cherisanda Nesya Nareswari; Yasmine Erlisa Maharani Wibowo; Bilqis Dewi Purnomo; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i5.7520

Abstract

Pembentukan undang-undang merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Artikel ini meneliti terkait proses legislasi di Indonesia, khususnya tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembuatan undang-undang kerap mengalami hambatan, termasuk peraturan yang saling tumpang tindih dalam aspek politik, kurangnya harmonisas regulasi undang-undang, serta lambatnya proses legislasi yang tidak selalu melibatkan publik secara memadai. Beberapa tantangan yang diidentifikasi adalah keterbatasan partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kesulitan teknis dalam merancang undang-undang. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, terdapat beberapa solusi yang ditemukan dari penelitian ini seperti memperkuat sinergi antar institusi pemerintah, meningkatkan kapasitas anggota legislatif, dan mendorong transparansi serta partisipasi publik. Dengan penerapan solusi ini, proses pembentukan undang-undang diharapkan menjadi lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta landasan hukum yang ada.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Kuswan Hadji; Fulvian Dzaki Zada; Salsabila Nurvan Aayusha; Achmad Rizky Airlangga; Nadia Manihuruk
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i6.7543

Abstract

Regulations are provisions that bind members of society and are used as a guide, order and control of behavior. Regulations are made to regulate everything so that human life becomes orderly and as desired. Regulations have a general, abstract and continuous nature, this means that a regulation is expected to be realized with a high level of relevance to guarantee control of behavior and limit the authority of government organs so that there is no arbitrariness in running a state government, needs Regulations by society are influenced by various factors, including the need for regulations and protection in carrying out state life. This must be the main achievement in implementing regulations, which must pay attention to the sociological and ontological aspects of society/government organs as the subject of regulations (subject of law). Good regulations are regulations that can maximize aspects of national and state life by prioritizing Pancasilaism and the noble ideology of the Indonesian nation
Analisis Kasus Korupsi Yang Menjerat Syahrul Yasin Limpo Mantan Menteri Pertanian Kuswan Hadji; Abel Tegar Santosa; Dhimas Arya Kamandanu; Muhammad Aldy Mubaroq
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.614

Abstract

Di tahun politik 2023, kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah salah satu yang menarik perhatian publik. Kasus ini bermula dari penyelidikan KPK tentang berbagai dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan SYL dan beberapa pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, SYL diduga melakukan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 11 Oktober 2023, KPK menetapkan SYL sebagai tersangka dan menahannya pada 13 Oktober 2023. Dari informasi yang didapatkan, SYL diduga menerima dana dari pengusaha dan pejabat terkait Kementerian Pertanian untuk digunakan untuk membeli perhiasan, mobil, dan jam tangan mewah ebagai imbalan atas penempatan jabatan atau pembelian barang dan jasa dari departemen tersebut. Di dalam kasus ini, juga terdapat dugaan keterlibatan Ketua KPK Firli Bahuri, mantan anak buah SYL. Kasus ini juga menimbulkan kontroversi karena diduga berkaitan dengan perkembangan politik menjelang Pemilu 2023, di mana SYL merupakan salah satu pengusung calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang etika dan tata kelola pemerintahan, serta menunjukkan betapa kompleks dan berdampak besarnya dalam bidang hukum dan politik. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta secara kronologis terkait permasalahan-permasalahan tersebut.
Sistem Kewenangan DPD Sebagai Otonomi Daerah Lembaga Legislatif Louisa Aulia Azzahra; Sandrina Rahma Nurvita; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi; Eka Permana Sakti Irwanto; Kuswan Hadji
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1135

Abstract

Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Analisis Prosedur Pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Kuswan Hadji; Irawan Solahudin; Neva Tri Saharany; Fitri Aulia Hannan Nisa; Agung Rakha Jun Wily Saragih
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1136

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Pada Kebocoran Data Penerima KIP-K Augista Nurhiqma Sandriana Putri; Dian Amesti; Dimas Pangestu; Geza Arditya; Muhammad Ainun Na’im; Kuswan Hadji
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1146

Abstract

Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, terutama dalam pengelolaan program pemerintah seperti KIP-K, yang melibatkan data pribadi penerima bantuan pendidikan. Kasus kebocoran data KIP-K menunjukkan pentingnya perlindungan data yang lebih kuat supaya meminimalisir tindak kejahatan seperti penipuan dan eksploitasi. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hadir sebagai solusi dengan menetapkan regulasi yang jelas perihal pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan meningkatkan keamanan data dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di era digital.
Edukasi Tanggap Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Wawasan Masyarakat Kalirejo Terhadap Mitigasi Bencana Tanah Longsor Alfredo Willeva Pasuhuk; Aline Rizky Syafatin; Arrina Fatia Hidayati; Eris Nur Hidayati; Herfiana Rahmadhiani; Jastin Bufon Oktofio; Narendra Alfi Nasywa; Riska Sabilatul Azizah; Sani Andriani Nurwafiyah; Kuswan Hadji
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 2 No. 3 (2025): Februari
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v2i3.3967

Abstract

Indonesia mempunyai tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana tanah longsor, salah satunya di Desa Kalirejo. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap tanda-tanda awal tanah longsor dan kurangnya upaya mitigasi meningkatkan risiko kerugian materi dan korban jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi kebencanaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yakni sosialisasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan penanaman bibit tanaman yang cocok ditanam sebagai langkah mitigasi struktural. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami faktor penyebab tanah longsor, dampak, dan langkah-langkah pencegahan dan evakuasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah sosialisasi terdapat peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi tanah longsor yang ditandai dengan partisipasi dalam diskusi dan komitmen dalam menerapkan langkah-langkah mitigasi. Sosialisasi mitigasi bencana diharapkan dapat menjadi strategi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Nabila Mauldy Erwanto; Eva Shifdlotul Gisna; Carlos Damero; Nabila Izzaba Fillard; Baihaqi Abdul Hakim; Kuswan Hadji
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3883

Abstract

The principle of fairness is an important principle in various matters. In drafting legislation, it is necessary to require the principle of justice to create social welfare. In this paper we raise the formulation of problems related to the implementation of the principle of justice in drafting legislation and the urgency of the principle of justice in drafting legislation. The method we use is a normative research method with the aim of finding out the implementation of the principles of justice in statutory regulations as well as conducting library research by collecting data, previous journals and legal regulations which are used as material in this writing. Based on the implementation of the principle of justice in drafting laws and regulations, the principle of justice is very important and reflects various aspects that exist within the Indonesian state. The urgency of this principle of justice is that it can create social welfare without anything that conflicts with morals, ethics and culture in society so that society can accept these regulations if they have been ratified.
Co-Authors Abel Tegar Santosa Achmad Rizky Airlangga Adi Wahyono Adina Latifaturrohmah Aditya Arif Pratama Agung Rakha Jun Wily Saragih Aina Sarah Hafawati Aisyah Lashinta Dewi Aisyah Resta Melati Alaya Rihadatul Aisya Alfredo Willeva Pasuhuk Aline Rizky Syafatin Alvieta Alice Reyhanif Amelia Intan Safitri Amelia Kurnia Permata Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Andi Rivandi Yunaf Andika Putra Kamajaya Andinia Noffa Safitria Anggita Dita Sari Anggita Lailatun N Anindya Rahma Fathiya Anisa Fitriani Azizah Annisa Hafida Anugraheni Wardah Ulinnuha Arifa Kurnia Arrina Fatia Hidayati Arum Nurul Layalia Mufaidah Arvi Octaviana Asti Giri Anjani Astri Nuraina Athalla Fikra Yazdaniar Augista Nurhiqma Sandriana Putri Aulia Nur Azizah Aulia Zaki Aurellia Mirabel Fredlyna Azizah Rima Gitacahyani Baihaqi Abdul Hakim BASUKI BASUKI Bemby Navita Bilqis Dewi Purnomo Bintang Anugrah Setya Agung Carlos Damero Cherisanda Nesya Nareswari Chornilia Shilvi Clara Oktaviana Cut Faizal S Darma Ista Maulana darma, ista David Fahriza Ali Deaz Aji Pratama Deriel Pratama Putra Devan Nurstyo Devina Angelica Devina Cahya Kamila Dewi Sekar Pembayun Dhamar Djati Sasongko Dhimas Arya Kamandanu Dian Amesti Dian Ayu Wahyu Nurhidayati Dimas Pangestu Dwi Lestari Dwi Mei Nandani Dyah Hayu Efi Lailatun Nisfah Eka Fitriana Eka Permana Sakti Irwanto Eris Nur Hidayati Erlingga Savril Maharani Ersy Aulia Eva Shifdlotul Gisna Fadhilatul Amaliya Faishal Hasyim Fani Rahmasari Farizki Alam Farrel Allaam Arkananta Majid Fathan Akbar Felixs Ade Santoso Firmansyah Burhanudin Elmasry Fitri Aulia Hannan Nisa Fulvian Dzaki Zada Galuh Dwi Anugrahany Gamaliel Yudo Widiyanto Geza Arditya Gilang Mafliano Rachmatshah Haza Irsyadul Furqan Bachri Herfiana Rahmadhiani Herfita Ayu Nayla Ima Nur Syamsiah Indah Putri Malinda Intan Nailul Muna Intan Nur A Irawan Solahudin Irma Firnanda Jacinda Az Zahra Jastin Bufon Oktofio Karmila Nuralifah K Keisya Oktavia Afida Denna Kheisa Rahma Adhadina Kingkin Setyaningsih Laila Nurul Hidayati Lia Sari Lois Salwa Louisa Aulia Azzahra Lulu Lutfiyah Lydyana Trisnaeni Martin Malkah Melia Oktaviana Maria Benedicta Azalia Putri Maya Larissa Melati Lintang Kirana Mey Lia Sari Mohamad Dimas Jaya Wardana Mohammad ‘Ulyan Muhammad Ainun Na’im Muhammad Aldy Mubaroq Muhammad Fardan Valenko Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim Nabila Izzaba Fillard Nabila Mauldy Erwanto Nabila Raihana Nadia Ardine Nadia Manihuruk Najwa Aulia Widyaningrum Najwa Yustitia Aequo Nanda Patmawati Nanjelina Adinda Fazya Narendra Alfi Nasywa Naura Nurul Fajri Nazwa Febri Herviana Neni Susilowati Neva Tri Saharany Nian Puspita Nicholas Adi Kusuma Noni Prihandini Nur Astapia Nur Aulia Lathifah Nur Azizah Nur Rofiq Nur Shabrina Nur Wahid Muharrom Putri Aulia Qinthara Faiz Taqiyyanfa Rakha Salman Sanusi Putra Real Figo Pratama Regita Kisnanda Putri Repiana Andani Hasan Revaldo Putra Magantara Riska Sabilatul Azizah Rita Fitri Utami Rohmatul Jannah Roselia Ariyanti Rosita Adelia Putri Safina Aliyah Dewi Salma Rifda Salsabila Salsabila Nurvan Aayusha Sandrina Rahma Nurvita Sandy Hanggara Sani Andriani Nurwafiyah Sartika Puspa Sekar Arum Savira Eka Kusumawati Shafira Aulia H Sheva Andika Ramajagandhi Stephanus Louis Scaeva Tapiheru Suci Wulandari Tania Febrianti Tasya Halimah Nia Purwanti Tasya Putri Irawan Tedy Irawan Theo Galih Prayudha Theo Reksa Sadewa Tiara Jelita Andalusianti Roozan Unggul Pamekas Widya Zadna Shafahiera Wikha Rahmaleni Yasmin Nurzahrah Yasmine Erlisa Maharani Wibowo Zahrotul Afifah Zidna Faizahtur Rohmah