Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.351
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Dinamika Hukum Dan Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Public Service And Governance Journal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora PESHUM Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Kuswan Hadji
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Kasus Korupsi Yang Menjerat Syahrul Yasin Limpo Mantan Menteri Pertanian Kuswan Hadji; Abel Tegar Santosa; Dhimas Arya Kamandanu; Muhammad Aldy Mubaroq
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.614

Abstract

Di tahun politik 2023, kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah salah satu yang menarik perhatian publik. Kasus ini bermula dari penyelidikan KPK tentang berbagai dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan SYL dan beberapa pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, SYL diduga melakukan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 11 Oktober 2023, KPK menetapkan SYL sebagai tersangka dan menahannya pada 13 Oktober 2023. Dari informasi yang didapatkan, SYL diduga menerima dana dari pengusaha dan pejabat terkait Kementerian Pertanian untuk digunakan untuk membeli perhiasan, mobil, dan jam tangan mewah ebagai imbalan atas penempatan jabatan atau pembelian barang dan jasa dari departemen tersebut. Di dalam kasus ini, juga terdapat dugaan keterlibatan Ketua KPK Firli Bahuri, mantan anak buah SYL. Kasus ini juga menimbulkan kontroversi karena diduga berkaitan dengan perkembangan politik menjelang Pemilu 2023, di mana SYL merupakan salah satu pengusung calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang etika dan tata kelola pemerintahan, serta menunjukkan betapa kompleks dan berdampak besarnya dalam bidang hukum dan politik. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta secara kronologis terkait permasalahan-permasalahan tersebut.
Sistem Kewenangan DPD Sebagai Otonomi Daerah Lembaga Legislatif Louisa Aulia Azzahra; Sandrina Rahma Nurvita; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi; Eka Permana Sakti Irwanto; Kuswan Hadji
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1135

Abstract

Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Analisis Prosedur Pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Kuswan Hadji; Irawan Solahudin; Neva Tri Saharany; Fitri Aulia Hannan Nisa; Agung Rakha Jun Wily Saragih
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1136

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Pada Kebocoran Data Penerima KIP-K Augista Nurhiqma Sandriana Putri; Dian Amesti; Dimas Pangestu; Geza Arditya; Muhammad Ainun Na’im; Kuswan Hadji
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1146

Abstract

Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, terutama dalam pengelolaan program pemerintah seperti KIP-K, yang melibatkan data pribadi penerima bantuan pendidikan. Kasus kebocoran data KIP-K menunjukkan pentingnya perlindungan data yang lebih kuat supaya meminimalisir tindak kejahatan seperti penipuan dan eksploitasi. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hadir sebagai solusi dengan menetapkan regulasi yang jelas perihal pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan meningkatkan keamanan data dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di era digital.
Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Nabila Mauldy Erwanto; Eva Shifdlotul Gisna; Carlos Damero; Nabila Izzaba Fillard; Baihaqi Abdul Hakim; Kuswan Hadji
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3883

Abstract

The principle of fairness is an important principle in various matters. In drafting legislation, it is necessary to require the principle of justice to create social welfare. In this paper we raise the formulation of problems related to the implementation of the principle of justice in drafting legislation and the urgency of the principle of justice in drafting legislation. The method we use is a normative research method with the aim of finding out the implementation of the principles of justice in statutory regulations as well as conducting library research by collecting data, previous journals and legal regulations which are used as material in this writing. Based on the implementation of the principle of justice in drafting laws and regulations, the principle of justice is very important and reflects various aspects that exist within the Indonesian state. The urgency of this principle of justice is that it can create social welfare without anything that conflicts with morals, ethics and culture in society so that society can accept these regulations if they have been ratified.
Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Omnibus Law Laila Nurul Hidayati; Aisyah Lashinta Dewi; Malkah Melia Oktaviana; Lia Sari; Salma Rifda Salsabila; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1484

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu perdebatan luas, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan hukum terhadap pekerja kontrak sebelum dan sesudah diberlakukannya Omnibus Law, serta menelaah implikasi regulasi baru tersebut terhadap jaminan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Omnibus Law memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha dan kemudahan dalam perekrutan tenaga kerja, namun hal ini berdampak pada melemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penghapusan batas maksimal perpanjangan kontrak, perubahan sistem pesangon, dan fleksibilitas hak cuti menjadi sumber ketidakpastian status kerja dan penurunan posisi tawar pekerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang tegas serta pengawasan yang intensif dari pemerintah guna menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial bagi pekerja kontrak.
Governance dan Penegakan Hak Pekerja atas Upah Lembur: Studi Kasus PT SAI Apparel Industries Eka Fitriana; Lydyana Trisnaeni Martin; Nur Aulia Lathifah; Roselia Ariyanti; Kuswan Hadji
Public Service and Governance Journal Vol. 6 No. 1 (2025): Januari : Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v6i1.2879

Abstract

This research analyzes the legal provisions regarding the obligation to pay overtime wages and legal options for workers if the company fails to provide overtime compensation. Overtime wages are the right of workers regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which has been amended by Law No. 6 of 2023 and Government Regulation No. 35 of 2021. This study uses a case analysis of PT X in Semarang, which was accused of not paying overtime wages in full to its employees. The findings show that despite clear legal regulations, implementation faces various obstacles, such as inadequate supervision and lack of legal awareness. Employees whose rights are not met can pursue out-of-court (e.g. bipartite negotiation, mediation, conciliation, arbitration) and court channels through the labor court. Non-compliance with regulations on overtime pay not only impacts the economic situation of employees, but also causes imbalances in labor relations. This research recommends strengthening the labor inspection system, increasing transparency in the handling of working hours, increasing legal awareness among employees, and developing a more accurate time recording system to ensure the fulfillment of employee rights according to the applicable regulations.
Membangun Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Kerja: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita terkait Cuti Melahirkan Intan Nailul Muna; Alvieta Alice Reyhanif; Aulia Zaki; Neni Susilowati; Arum Nurul Layalia Mufaidah; Kuswan Hadji
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i3.2154

Abstract

Gender equality in the workforce is a fundamental issue closely linked to human rights and sustainable economic development. This study examines the paradox in the implementation of maternity leave rights as part of the legal protection for female workers—where a right intended to provide protection instead becomes a barrier during recruitment processes. The aim of this research is to analyze the relationship between the provisions on maternity leave rights and the principle of legal equality in the workplace, as well as to identify efforts that companies can undertake to protect female workers from discrimination and to promote gender equality. This study employs normative legal research methods with a qualitative approach by analyzing various national and international regulations related to the protection of female workers. Primary data were obtained through an in-depth review of Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, and their implementing regulations, as well as international conventions such as CEDAW and ILO standards. The analysis was carried out using a deductive approach to identify the gap between legal norms and the reality of their implementation in practice.
AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DATA SPAJ OLEH PEMEGANG POLIS PADA KLAIM ASURANSI (Studi kasus putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN JKT. SEL) Safina Aliyah Dewi; Kuswan Hadji
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1184

Abstract

Kejadian yang tak terduga seringkali timbul dan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, peran utama asuransi adalah mengganti kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa tak terduga dan mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum risiko terjadi. Ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat banyak permasalahan terkait asuransi. Proses pengajuan asuransi bukan hanya sebatas tanda tangan kontrak asuransi, melainkan juga melibatkan penerapan prinsip itikad baik, termasuk data kesehatan dalam formulir permohonan asuransi jiwa (SPAJ). Penanggung dan calon nasabah asuransi wajib melaksanakan hak dan tanggung jawab masing-masing, termasuk kewajiban bagi calon nasabah untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat, sehingga premi dan manfaat asuransi yang diberikan sesuai dengan kondisi. Artikel ini menjelaskan tentang persyaratan SPAJ serta pentingnya menunjukkan itikad baik terhadap SPAJ dalam kontrak asuransi, serta dampak hukum jika pemegang polis memalsukan data dalam SPAJ. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang berarti artikel ini disusun dengan mengacu pada teori, konsep, prinsip hukum, dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca dan penulis mengenai konsekuensi hukum dari pemalsuan data yang disebabkan ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh pemegang polis.
Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara Rohmatul Jannah; Keisya Oktavia Afida Denna; Theo Galih Prayudha; Gilang Mafliano Rachmatshah; Tedy Irawan; Kuswan Hadji
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v1i4.57

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of developments in the implementation of Trias Politica principles in the performance of high state institutions in Indonesia. Trias Politica, which refers to the separation of powers into executive, legislative and judiciary, is an important foundation in a democratic government system. Through a qualitative approach, this research evaluates how the division of power has transformed since the implementation of political reform in Indonesia, as well as its impact on the performance of state institutions in carrying out their duties and functions. The research results show that although there have been significant developments in the implementation of Trias Politica, several challenges such as overlapping authority, lack of synergy between institutions, and political influence remain obstacles. However, the application of the principle of separation of powers has generally increased accountability, transparency and efficiency in the performance of high state institutions. This research recommends strengthening coordination between institutions and more stringent legal reforms to improve the performance of state institutions as a whole.
Co-Authors Abel Tegar Santosa Ab’dan Syukur Achmad Rizky Airlangga adhirajasa shidqi muhamad Adi Wahyono Adina Latifaturrohmah Aditya Arif Pratama Adtila Prawoko Agung Rakha Jun Wily Saragih Aina Sarah Hafawati Aisyah Lashinta Dewi Aisyah Resta Melati Alaya Rihadatul Aisya Alvieta Alice Reyhanif Amelia Intan Safitri Amelia Kurnia Permata Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Andi Rivandi Yunaf Andika Putra Kamajaya Andinia Noffa Safitria Anggita Dita Sari Anggita Lailatun N Anindya Rahma Fathiya Anisa Fitriani Azizah Anita Nur Amaliyah Annisa Hafida Anugraheni Wardah Ulinnuha Arifa Kurnia Arum Nurul Layalia Mufaidah Arvi Octaviana Asti Giri Anjani Astri Nuraina Athalla Fikra Yazdaniar Augista Nurhiqma Sandriana Putri Aulia Nur Azizah Aulia Zaki Aura Zahra Rizkillah Latif Aurellia Mirabel Fredlyna Azizah Rima Gitacahyani Baihaqi Abdul Hakim BASUKI BASUKI Bemby Navita Bilqis Dewi Purnomo Bintang Anugrah Setya Agung Carlos Damero Cherisanda Nesya Nareswari Chornilia Shilvi Chornilia Silvi P.J Clara Oktaviana Cut Faizal S Darma Ista Maulana darma, ista David Fahriza Ali Deaz Aji Pratama Deriel Pratama Putra Devan Nurstyo Devi Lusyany Devina Angelica Devina Cahya Kamila Dewi Sekar Pembayun Dhamar Djati Sasongko Dhimas Arya Kamandanu Dian Amesti Dian Ayu Wahyu Nurhidayati Dimas Pangestu Dinda Rachma Aditya Dwi Lestari Dwi Mei Nandani Dyah Hayu Efi Lailatun Nisfah Eka Fitriana Eka Permana Sakti Irwanto Erlingga Savril Maharani Ersy Aulia Eva Shifdlotul Gisna Fadhilatul Amaliya Faishal Hasyim Fani Rahmasari Farizki Alam Farrel Allaam Arkananta Majid Fathan Akbar Felixs Ade Santoso Fidanzani Zulfadikhan Azhar Firmansyah Burhanudin Elmasry Fitri Aulia Hannan Nisa Fulvian Dzaki Zada Galuh Dwi Anugrahany Gamaliel Yudo Widiyanto Geza Arditya Gilang Mafliano Rachmatshah Haza Irsyadul Furqan Bachri Herfita Ayu Nayla Ima Nur Syamsiah Indah Putri Malinda Intan Nailul Muna Intan Nur A Irawan Solahudin Irma Firnanda Jacinda Az Zahra Janter Panjaitan Karmila Nuralifah K Keisya Oktavia Afida Denna Kheisa Rahma Adhadina Kingkin Setyaningsih Laila Nurul Hidayati Lia Sari Lois Salwa Louisa Aulia Azzahra Lulu Lutfiyah Lydyana Trisnaeni Martin Malkah Melia Oktaviana Maria Benedicta Azalia Putri Maya Larissa Melati Lintang Kirana Mey Lia Sari Mohamad Dimas Jaya Wardana Mohammad Arya Dharmaputra Mohammad ‘Ulyan Muhammad Ainun Na’im Muhammad Aldy Mubaroq Muhammad Fardan Valenko Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim Nabila Izzaba Fillard Nabila Mauldy Erwanto Nabila Raihana Nadia Ardine Nadia Manihuruk Nadia Putri Kustiono Najwa Aulia Widyaningrum Najwa Yustitia Aequo Nanda Patmawati Nanjelina Adinda Fazya Naura Nurul Fajri Nazwa Febri Herviana Neni Susilowati Neva Tri Saharany Nian Puspita Nicholas Adi Kusuma Noni Prihandini Nur Astapia Nur Aulia Lathifah Nur Azizah Nur Rofiq Nur Shabrina Nur Wahid Muharrom Putri Aulia Qinthara Faiz Taqiyyanfa Rafli Akbar Rafsanjani Rakha Salman Sanusi Putra Real Figo Pratama Regita Kisnanda Putri Repiana Andani Hasan Revaldo Putra Magantara Rita Fitri Utami Riyan Destra Dwi Ardianto Rizki Cahya Kusuma Riyanto Putri Rohmatul Jannah Ronaan Maulana Basuki Roselia Ariyanti Rosita Adelia Putri Safina Aliyah Dewi Salma Rifda Salsabila Salsa Arfa Nabillah Salsabila Nurvan Aayusha Sandrina Rahma N Sandrina Rahma Nurvita Sandy Hanggara Sartika Puspa Sekar Arum Savira Eka Kusumawati Shafira Aulia H Sheva Andika Ramajagandhi Stephanus Louis Scaeva Tapiheru Suci Wulandari Syafiqa Nadhira Kusuma Syavira Alzena Tania Febrianti Tasya Halimah Nia Purwanti Tasya Putri Irawan Tedy Irawan Theo Galih Prayudha Theo Reksa Sadewa Tiara Jelita Andalusianti Roozan Unggul Pamekas Widya Zadna Shafahiera Wikha Rahmaleni Yasmin Nurzahrah Yasmine Erlisa Maharani Wibowo Zahrotul Afifah Zidna Faizahtur Rohmah Zydane Maheswara Prasetyo