Articles
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PERAWATAN BAGI ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN (ANAK BAWAAN) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
Subroto, Mitro;
Ayu Realisty, Ewika
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5150-5156
Penelitian ini membahas upaya peningkatan kualitas perawatan bagi anak bawaan di LembagaPemasyarakatan Perempuan, yaitu anak-anak yang tinggal bersama narapidana perempuan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Anak bawaan ini merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kesehatan, nutrisi, pendidikan dini, serta lingkungan yang aman dan stimulatif. Dalam lingkungan Lapas yang cenderung tidak ideal bagi tumbuh kembang anak, berbagai tantangan dihadapi dalam memberikan perawatan yang optimal, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya, serta kurangnya pelatihan petugas pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan literatur terkait kebijakan pemasyarakatan, kondisi anak bawaan, dan standar internasional seperti Bangkok Rules. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas perawatan dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas yang layak untuk anak, pelatihan bagi petugas, pendampingan psikologis, serta penerapan standar internasional dalam perawatan anak bawaan. Strategi ini diharapkan dapat memastikan terpenuhinya hak-hak anak bawaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional yang berlaku.
PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Subroto, Mitro;
Surya Aditya, Wisnu
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.%p
Penelitian ini mengkaji isu-isu kritis terkait perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini mengungkapkan kekurangan signifikan, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, layanan kesehatan yang kurang, dan kurangnya kebijakan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan unik narapidana lanjut usia. Studi ini juga menyoroti stigma sosial yang menyebabkan pengabaian terhadap narapidana lanjut usia, yang berkontribusi pada marginalisasi mereka. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lemah memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi tanpa akuntabilitas, memperburuk ketidakadilan sistemik. Rekomendasi mencakup pengembangan kebijakan yang lebih terarah, peningkatan akses layanan kesehatan, dan peningkatan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan. Selain itu, meningkatkan kesadaran publik mengenai tantangan yang dihadapi oleh narapidana lanjut usia sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Secara keseluruhan, implementasi yang efektif terhadap undang-undang yang relevan sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi narapidana lanjut usia di Indonesia.
DAMPAK PROGRAM ASIMILASI KEPADA MANTAN NARAPIDANA DIDALAM MASYARAKAT
Christiyanto Ku, Devin;
Subroto, Mitro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2578-2582
Abstrak Perkembangan jaman pada saat ini telah menyebabkan banyaknya fenomena-fenomena seperti adanya kasus-kasus pidana yang mampu membuat seorang individu terkena pidana yang berat ataupun yang ringan. Oleh karena itu, individu tidak dapat membuat kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh dirinya sebelumnya. Inilah yang menyebabkan banyaknya individu yang dikenakan pidana. Setelah ia terkena pidana, maka dirinya akan disebut sebagai seorang narapidana. Hal ini akan berpengaruh tentunya kepada dirinya pada saat ia keluar dari jeruji besi karena layaknya narapidana. Dirinya tidak mampu dipercayakan sebagai pekerja dan juga tidak akan mendapatkan kemampuan. Sehingga, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah program untuk membantu para narapidana tersebut, yaitu program asimilasi. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dirasakan oleh seorang narapidana terutama mantan narapidana. Bentuk pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah studi literatur. Yaitu, sebuah kajian yang menggunakan data-data dari beberapa jurnal ataupun buku mengenai program asimilasi narapidana. Jenis data yang digunakan adalah data literatur yang dideskripsikan oleh peneliti dalam penelitiannya. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa fakta-fakta mengenai program asimilasi yang diberikan oleh pemerintah kepada para mantan narapidana. Yaitu: (1) para mantan narapidana menjadi mampu berdikari lewat program ini; (2) Swadaya yang menjadi pemberdayaan lebih sukses dengan hasilnya program asimilasi.
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ATAS PELAYANAN KESEHATAN
Subroto, Mitro;
Chairul Fattah, Puji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v12i1.2025.34-37
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat narapidana menjalani masa pidana dari hasil putusan sidang pengadilan. Dalam pemenuhan pelayanan kesehatan ini terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di dalam lapas salah satunya yaitu Over kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis pemenuhan hak-hak narapidana, khususnya pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, khususnya dalam pelayanan kesehatan, memiliki beberapa dimensi yang penting untuk diperhatikan. Salah satu temuan utama dalam kajian ini adalah tantangan terkait dengan over kapasitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan, termasuk dalam pelayanan kesehatan, terhambat oleh kurangnya tenaga medis dan profesional kesehatan yang bekerja di lapas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak-hak narapidana, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena masalah over kapasitas yang terjadi di banyak lapas. Kelebihan kapasitas menyebabkan minimnya sumber daya, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, serta kurangnya tenaga medis.
ASMILIASI BAGI NARAPIDANA WANITA TINDAK PIDANA KORUPSI
Sitepu, Candra;
Subroto, Mitro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2503-2512
Sistem Pemasyarakatan adalah sebuah proses pembinaan narapidana dengan berlandaskan falsafah bangsa Indonesia yang menilai narapidana adalah makhluk Tuhan, sebagai bagian dari masyarakat. pada pelaksanaan pembinaan narapidana, dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaninya, pribadinya serta kemasyarakatan yang langsung dan tanpa melupakan hubungannya dalam masyarakat. Oleh karna itu Narapidana pada saat di lepaskan ke dalam masyarakat benar-benar mampu dan siap hidup bermasyarakat sebagai warga yang taat pada hukum dan norma-norma yang berkembang di mana mereka berada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Asimilasi pada Narapidana khusus Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, dan jenis penelitian mendeskripsikan yang mendetail tentang suatu penomenal yang terjadi, dan untuk mendapatkan informasi. Sebagai hasil penelitian menyatakan setiap Narapidana memiliki hak yang sama yaitu memperoleh Asimilasi termasuk Narapidana khusus Tipikor, namun untuk hal ini syarat-syarat yang diberikan berbeda dengan Narapidana umum. Pada pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan di temukan kendala-kendala yaitu 1) Perbandingan Jumlah petugas pemasyarakatan dengan jumlah Narapidana yang kecil. 2) Hanya sedikit pihak ketiga yang dapat menyetujui program Asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan tersebut. 3) Minimnya pengetahuan Narapidana tentang program Asimilasi. 4) Minimnya pengetahuan masyarakat sekitar Yayasan tentang sistem pemasyarakatan dan program Asimilasi. 5) Masih kurang efektif dan efisien peraturan perundangan-undangan yang ada.
EFEKTIVITAS PROGRAM KOTAK LITERASI CERDAS (KOLECER) DALAM PENINGKATAN MINAT BACA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG
Arjuna Febrianto, Muhammad;
Subroto, Mitro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4043-4048
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Program Kotak Literasi Cerdas (Kolecer) dalam peningkatan minat baca narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan pembinaan intelektual narapidana sebagai bagian dari reintegrasi sosial, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program kolecer hadir sebagai inovasi perpustakaan mini yang ditempatkan di blok hunian narapidana untuk mempermudah akses terhadap bahan bacaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan teori efektivitas program menurut Sutrisno (2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kolecer berjalan efektif pada lima dimensi efektivitas, yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Program ini terbukti mampu meningkatkan minat baca, pengetahuan, serta perilaku positif narapidana, meskipun masih diperlukan penambahan variasi koleksi buku agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kesimpulannya, program kolecer berperan penting dalam mendukung pembinaan intelektual narapidana dan memberikan dampak positif terhadap proses reintegrasi sosial.
MODEL PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA BERBASIS KOMUNITAS MASYARAKAT(COMMUNITY BASED CORECTION) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA AGUNG
Ridwan, Muhammad;
Subroto, Mitro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2429-2436
Community Based Correction merupakan sebuah jenis program pembinaan yang diberikan kepada narapidana sebelum mereka dibebaskan atau menyelesaikan hukuman pidananya. Melalui program tersebut, narapidana akan diberikan kesempatan untuk bisa kembali dan berinteraksi di tenga-tenga masyarakat di bawah pengamanan dan pengawasan lembaga tertentu. Untuk melakukan program operasional tersebut, maka dibutuhkan 5 prinsip dasar dalam penjalanan program, antara lain: Prinsip untuk bisa memperoleh pekerjaan, prinsip penyeleksian narapidana terlebih dulu, prinsip tidak boleh mengeksploitasi narapidana, prinsip pengamanan yang minimum terhadap narapidana, dan prinsip pemberian tanggung jawab atas pemindahan narapidana.
OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK BERKEBUTUHAN KHUSUS KATEGORI LANJUT USIA
Subroto, Mitro;
Muhammad Rafi Fahrezy, Dimas
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5081-5085
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi pemenuhan hak narapidana berusia lanjut dan mengevaluasi pelayanan bagi narapidana yang selama ini sudah dilakukan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia sering sekali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta usaha pelayanan kesehatan. Narapidana lanjut usia memerlukan perhatian khusus mengingat kondisi fisik, mental, dan sosial yang lebih rentan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta observasi lapangan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi pemenuhan hak narapidana lanjut usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi di berbagai lembaga pemasyarakatan masih belum optimal, terutama terkait penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan, dan pelatihan bagi petugas. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran, kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, pemanfaatan teknologi, serta pelatihan khusus bagi petugas pemasyarakatan. Selain itu, peran masyarakat dan organisasi non-pemerintah penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia. Dengan upaya yang lebih terstruktur, diharapkan pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia dapat berjalan lebih optimal, sehingga tercipta sistem pemasyarakatan yang sesuai dasar hukum dan hak asasi manusia.
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA WANITA HAMIL PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Subroto, Mitro;
Eka Satria, Farhan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5050-5053
Perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara, termasuk hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Narapidana, termasuk wanita hamil, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap narapidana wanita hamil dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak narapidana, terutama yang tergolong kelompok rentan, seperti wanita hamil. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan terkait lainnya, negara wajib memberikan perhatian khusus terhadap narapidana dengan kriteria rentan, termasuk layanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan pembinaan. Meskipun terdapat peraturan yang menjamin hak-hak narapidana, tantangan seperti kepadatan penghuni dan keterbatasan fasilitas di lapas masih menjadi isu penting. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil harus dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi setiap warga negara
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA LANSIA DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Subroto, Mitro;
Agung Prasetya, Randy
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4993-4997
Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, menempatkan hukum sebagai alat utama dalam menegakkan keadilan dan menciptakan negara yang aman dan tenteram. Sistem peradilan pidana, yang meliputi tahap pra-ajudikasi hingga pasca-ajudikasi, berperan penting dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu komponen sistem peradilan pidana adalah Pemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana, termasuk narapidana lanjut usia (lansia). Lansia, menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998, adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas dan seringkali masuk dalam kategori rentan secara fisik dan psikologis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada pemenuhan hak-hak narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana lansia memerlukan perhatian khusus dalam pembinaan, terutama terkait kebutuhan kesehatan dan perlindungan fisik. Meskipun regulasi yang mengatur pembinaan lansia sudah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya tenaga ahli, fasilitas, dan sarana prasarana yang memadai. Diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan khusus yang lebih spesifik serta peningkatan sumber daya untuk memastikan narapidana lansia mendapatkan pembinaan yang layak selama menjalani masa pidana mereka