p-Index From 2021 - 2026
14.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Ushuluddin Jurnal Adabiyah LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum El-Mashlahah Sulesana Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-'Adl Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Paedagogia: Jurnal Pendidikan BILANCIA Widya Balina :Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) JURNAL EKONOMI SYARIAH Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Ulumuna El-kahfi : Journal of Islamic economics El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Al Tasyri'iyyah Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) JKKI : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties International Journal of Contemporary Islamic Law and Society COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Journal of Sharia (JOSH) Indonesian Journal of Shariah and Justice Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Kalosara: Family Law Review Jurnal Tafsere Journal of Universal Community Empowerment Provision AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Information Technology Education Journal Socius: Social Sciences Research Journal Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Mitsaqan Ghalizan Journal of Mujaddid Nusantara Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PESHUM Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan
Claim Missing Document
Check
Articles

ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM SISTEM EKONOMI SYARI’AH Muaz Dhiyaulhaq Imran; Nasrullah bin Sapa; Abdul Syatar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63753

Abstract

Abstrak Pokok masalah penelitian ini bagaimana zakat infak dan sedekah dalam ekonomi syari’ah. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yakni mengkaji beberapa jurnal buku dan beberapa pendapat ahli hukum atau ulama yang berkaitan dengan pengelolaan infaq zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Infak adalah pemberian harta oleh seseorang untuk kepentingan yang baik dan diridai Allah secara sukarela, tanpa batasan jumlah, waktu, atau jenis harta tertentu. Sedekah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kebaikan dan kepedulian kepada orang lain dengan tujuan mencari ridha Allah. Pemahaman masyarakat terhadap zakat, infak, dan sedekah sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesadaran beribadah dan keefektifan distribusi bantuan sosial dalam Islam. Transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan, akuntabilitas, dan efektivitas bantuan sosial. Kata Kunci: Zakat, infak, sedekah, ekonomi syari’ah   Abstract The main problem of this research is how zakat, infaq, and sedekah are managed in Islamic economics. This research is library research, namely reviewing several journals and several opinions of legal experts or scholars related to the management of zakat and sedekah. Zakat is an obligation for every Muslim who is able to allocate a certain portion of his wealth and give it to those who are entitled to receive it. Infaq is the voluntary giving of wealth by someone for a good cause and is approved by Allah, without limitations on the amount, time, or type of certain assets. Sadaqah is a voluntary giving as a form of kindness and concern for others with the aim of seeking Allah's pleasure. Public understanding of zakat, infaq, and sedekah is very important because it is directly related to awareness of worship and the effectiveness of the distribution of social assistance in Islam. Transparency in the management of zakat, infaq, and sedekah (ZIS) is very important because it is directly related to trust, accountability, and the effectiveness of social assistance.  Keywords: Zakat, infak, alms, shariah economics
Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Memori Jangka Pendek Pada Anak Sekolah Dasar Maccini Ayo Bonto Bontoa Kec Somba Opu Kabupaten Gowa Ramadhan, Ryan Taufik; Rahim, Rosdianah; Helvian , Fhirastika Annisha; Sari , Jelita Inayah; Syatar , Abdul
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 3 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i3.10500

Abstract

Memori jangka pendek berperan penting dalam keberhasilan belajar siswa, namun dipengaruhi oleh status gizi, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan tingkat stres. Meskipun SD Negeri Maccini Ayo berakreditasi A, hasil belajar siswa masih relatif rendah, yang mengindikasikan adanya masalah pada fungsi memori jangka pendek. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi memori jangka pendek siswa sebagai dasar perumusan upaya peningkatan prestasi belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan memori jangka pendek pada anak Sekolah Dasar Maccini Ayo Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis observasional dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan memori jangka pendek pada siswa di Sekolah Dasar Negeri Maccini Ayo Bonto Bontoa Kec Somba Opu Kab Gowa. Terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan memori jangka pendek pada siswa di Sekolah Dasar Negeri Maccini Ayo Bonto Bontoa Kec Somba Opu Kab Gowa. Terdapat hubungan antara stres dengan memori jangka pendek pada siswa di Sekolah Dasar Negeri Maccini Ayo Bonto Bontoa Kec Somba Opu Kab Gowa. Terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan memori jangka pendek pada siswa di Sekolah Dasar Negeri Maccini Ayo Bonto Bontoa Kec Somba Opu Kab Gowa. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status gizi, aktivitas fisik, tingkat stres, dan kualitas tidur dengan memori jangka pendek pada siswa SD Negeri Maccini Ayo Bonto-Bontoa. Temuan ini menegaskan bahwa faktor gizi, gaya hidup, dan kondisi psikologis berperan penting dalam mendukung fungsi kognitif dan hasil belajar siswa.
Empowering Women in Islamic Rituals: A Participatory Approach to Barzanji Recitations in Bugis Pesantren Muammar Bakry; Abdul Syatar; Arif Rahman Ramli; Sona Minasyan
AL-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 18 No 1 (2025): AL-MAIYYAH
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/almaiyyah.v18i1.13098

Abstract

Barzanji recitations in Bugis pesantrens in Makassar have traditionally relegated women to passive roles, reflecting entrenched gender norms. This study aims to empower women to participate actively in Barzanji rituals at the Multidimensional Alfakhriyah Islamic Boarding School by implementing a gender‑sensitive Participatory Action Research (PAR) framework. Data collection included in‑depth interviews, focus group discussions, and field observations. The intervention comprised Barzanji sessions co‑designed with female santri and community leaders, featuring flexible timing and culturally adapted formats. Findings reveal that women’s participation increased from 12 % to 68 %, accompanied by enhanced spiritual understanding and a strengthened sense of ownership over the ritual. Participatory monitoring further reinforced women’s agency within religious spaces. These results demonstrate that gender‑responsive programs can effectively shift traditional norms and position women as active agents of change within Islamic ritual practice. This study contributes to gender and Islamic scholarship by presenting a scalable model suitable for other pesantrens. Future applications may include broader implementation across Sulawesi and longitudinal research to assess cultural transformation.
Analisis Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah Aslinda; Darussalam syamsuddin; Abdul Syatar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5003

Abstract

Masalah penelitian ini bermula dari pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang memicu perdebatan konstitusional. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara yuridis kedudukan Otorita IKN dalam sistem pemerintahan Indonesia, kesesuaian dengan siyasah dusturiyah, serta selarasnya dengan konstitusionalitas, keadilan sosial, dan maslahat hukum. Metode yang dipakai adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya, Otorita IKN unggul dalam evektivitas dan konsisten pembangunan, tetapi mengorbankan demokrasi partisipatif dan desentralisasi. Dari sudut siyasash dusturiyah, kebijakan ini dapat di terima jika maslahat lebih besar daripada mafsadah, dengan syarat ada mekanisme akuntabilitas dan perlindungan masyarakat. Sran untuk penelitian lanjutan, perluas kajian ke implementasi kebijakan otorita IKN, termasuk perlindungan masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi publik.
Analyzing the Meaning and Legal Implications of Prohibitive Injunctions (Lafadz Nahi) In Islamic Law Achmad, Zulkifli; Muh. Bambang Taufik; Fatmawati; Abdul Syatar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5657

Abstract

The existence of lafadz nahi (prohibitive injunctions) constitutes a central pillar in the epistemology of Ushul Fiqh that dictates the behavioral boundaries of legal subjects. However, the literal application of classical texts lafadz nahi inherently results in legal invalidation (fasad/bathilomplexities of modern state institutions, global legal pluralism, and commercial economic disruptions. This study aims to analyze the semantic construction, interpretative problematics, and legal implications of lafadz nahi concerning the validity of legal acts and contemporary judicial decisions. This research employs a qualitative normative legal study design, applying conceptual, statutory, and comparative approaches. Data were collected through comprehensive library research encompassing primary sources (Qur'anic nash and Hadith) and multidisciplinary secondary literature from reputable international journals, subsequently analyzed using qualitative content analysis and critical hermeneutics grounded in Maqashid al-Syariah. The results indicate that the semantic certainty of a prohibition (qat'i dalalah) serves as the primary foundation for averting interpretative anarchy within the judiciary. Nevertheless, state authorities frequently politicize the interpretation of prohibitions to consolidate hegemonic power, culminating in legal inflation and jurisdictional clashes with global human rights norms (jus cogens). The application of Maqashid al-Syariah proves crucial in resolving these conflicts, as evidenced by the successful harmonization of the prohibition of riba (usury) within Islamic insurance (Takaful) regulations and the deployment of the nahi doctrine to combat labor exploitation. It is concluded that the violation of an absolute lafadz nahi inherently results in legal invalidation (fasad/bathil), and the rational contextualization of prohibitive texts is absolutely imperative to ensure that Islamic law remains relevant as an instrument of justice in the modern era.
SOCIAL IMMUNITY AND RELIGIOUS AUTHORITY AS MODALITIES FOR BUILDING NON-RADICAL COMMUNITIES IN EASTERN INDONESIA Muhammad Suaib Tahir; Abdul Syatar
Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam Vol. 4 No. 2 (2026): APRIL
Publisher : Academic Bright Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66053/ri.v4i2.382

Abstract

This paper examines the role of Islamic education within the Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) network in Eastern Indonesia as a medium for developing social immunity through religious authority and pedagogical practices. The study aims to explore how Islamic education within the DDI network promotes moderate religious understanding, how the authority of teachers and religious scholars regulates religious discourse, and how institutional and cultural mechanisms within Islamic education contribute to building non-radical communities. This research employs a qualitative approach using qualitative content analysis. Data were collected through the examination of educational documents, including curricula and institutional materials, as well as semi-structured interviews with key educational actors such as institutional leaders, teachers, and alumni. The analysis focuses on identifying value orientations, normative assumptions, and social practices that shape moderate religious perspectives. The findings reveal that Islamic education within the DDI network functions as an effective social infrastructure for cultivating social immunity against radicalism. The authority of teachers and religious scholars grounded in scholarly legitimacy and cultural influence plays a central role in translating moderate Islamic values into curricula, daily educational practices, and community-based religious outreach. The study concludes that Islamic educational institutions and religious organizations hold strategic importance in strengthening social resilience and promoting preventive approaches to radicalism that prioritize community development rather than security-centered responses. The originality of this study lies in its conceptualization of Islamic education as a form of “social immunity,” highlighting how religious authority, institutional culture, and pedagogical practices interact to create community-based resilience against radical ideologies, particularly within the educational network of DDI in Eastern Indonesia.  
Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/Puu-Xxii/2024 Terhadap Perubahan Status Mandi Uap/Spa Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah Dela Faiqah Muhdar; Abdul Syatar; Kusnadi Umar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5196

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu putusan penting yang memberikan penafsiran hukum terkait klasifikasi layanan mandi uap/spa di Indonesia. Sebelumnya layanan mandi uap dikategorikan sebagai jasa hiburan yang dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu dengan tarif yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 serta meninjaunya dalam perspektif siyasah syariyyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan normatif syar’i. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional warga negara, asas kepastian hukum, keadilan, serta prinsip proporsionalitas dalam penetapan kebijakan perpajakan. Pengklasifikasian mandi uap sebagai jasa hiburan dinilai tidak tepat karena mengabaikan dimensi kesehatan tradisional serta berpotensi merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Dalam perspektif siyasah syariyyah, putusan tersebut sejalan dengan prinsip al-‘adl (keadilan) dan maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum) karena kebijakan negara diarahkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat serta mencegah kemudaratan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.
Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah Perspektif Siyasah Syar’iyyah Aemar Dimasti; Darussalam Samsuddin; Abdul Syatar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6731

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian memfokuskan pada pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi, implikasi konstitusional pemisahan pemilu, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum politik Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal ilmiah, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan keserentakan pemilu sebagai keserentakan fungsional berdasarkan kategori pemilihan. Pemisahan pemilu dinilai bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mengurangi beban penyelenggara pemilu, serta memperkuat kualitas demokrasi. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah selama mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat
Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Al Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar) Fatur Baldan Haramain; Misbahuddin Misbahuddin; Nasrullah Bin Sapa; Abdul Wahid Haddade; Abdul Syatar
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16296

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah. Masalah utama yang dikaji adalah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi serta relevansinya dengan tujuan hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan dispensasi nikah didasarkan pada alasan mendesak (darurat) untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, seperti perzinaan atau kehamilan di luar nikah. Secara tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah, penetapan ini selaras dengan upaya perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), dan keturunan (hifz al-nasl). Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun dispensasi merupakan solusi hukum darurat demi kemaslahatan, penguatan kesiapan mental dan ekonomi tetap diperlukan bagi pasangan di bawah umur.
Efektivitas Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Transformasi Digital Nurahmad Nurahmad; Darmawati H; Abdul Syatar
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.6682

Abstract

This study is motivated by the limited research on the effectiveness of sharia economic law and positive law in responding to the rapid pace of digital transformation, particularly in providing legal protection and certainty for digital entrepreneurs in Indonesia. The aim of this research is to examine the extent to which these two legal systems are capable of effectively and sustainably regulating and responding to technological developments. The study employs a qualitative approach using socio-juridical and historical-normative designs. Data were collected through literature review of formal regulations, sharia fatwas, and expert interviews. The findings reveal that sharia economic law demonstrates a high degree of flexibility through approaches such as ijtihād, maṣlaḥah, and contemporary fatwas, including DSN-MUI Fatwa No. 117/2018 on information technology-based financing services. However, these fatwas do not yet carry binding legal force within the national legal system. Conversely, positive law offers stronger legal certainty through formal regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/2016 on IT-Based Lending Services, and the Personal Data Protection Law (UU PDP), although it often lags in addressing emerging technologies such as blockchain and smart contracts. The study concludes that sharia economic law excels in ethical values and social benefit orientation, while positive law is stronger in terms of legal structure and formal sanctions. The implications of these findings highlight the importance of integrating both legal systems into a hybrid legal framework that ensures justice, legal certainty, and public benefit in supporting an inclusive and sustainable digital economic ecosystem in Indonesia.
Co-Authors A. Qadir Gassing Abbas Langaji Abbas, Abdul Haris Abdul Rauf Muhammad Amin Abdul Wahid Haddade Abubakar, Achmad Achmad Abubakar Achmad Musyahid Idrus Achmad, Zulkifli Aemar Dimasti Affandi, Ahmad Zulkifli Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Arief Ahmad Fadil Ahmad Fauzan Ahmad Fauzan Ahmad Musyahid Ahmad Yani Ahmad, sulaeman Alamsyah Halim Alfajri Anugrah Ali Wardani Alimuddin, Harwis Amir, Indriyani Amiruddin, Muhammad Majdy Andi Muh. Taqiyuddin BN Andi Muh. Taqiyuddin BN Angelina Atika Putri Arif Rahman Arif Rahman Arif Rahman Arif Rahman Ramli Ashufah, Abdul Hayyaqdhan Aslinda Baharuddin Baso Hasyim Baso Pallawagau Budiarti A Rahman Chatarina Umbul Wahyuni Darhan Sutradi Hukpar Darmawati Darmawati H Darussalam Samsuddin Dela Faiqah Muhdar Djalal, Marini Abdul Fadyah Aqsari Yusri Fahri, Ahmad Aidil Fatmawati Fatmawati Fatur Baldan Haramain Febrianti Febrianti Fhirastika Annisha Helvian Firdayanti, Fifi Firmansyah Basir Gadallah, Muhammad Sa'ad Abdel Khaliq Hada, Heriya Hannani Has, Nisaul Haq Bintu Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasim, Hasanuddin Husnul Khatimah Ikhsan, Muh Ilham, M. Islamul Haq Jelita Inayah Sari Juliana Juliana Kamal Kamaluddin Nurdin Marjuni Karim, Abdul Rahim Kasjim Salenda Kurniati Kurniati Kurniati Kusnadi Umar Lomba Sultan M Ilham M. Ilham M. Ilham M. Rizki Ramadhan M.Yusuf T Marilang Marwah, Andi Mayyadah, Mayyadah Misbahuddin Misbahuddin MMSI Irfan ,S. Kom Mohasa, Muhammad Fajri Muammar Bakry Muaz Dhiyaulhaq Imran Muh Saaid Muh. Askar Sudana Muh. Bambang Taufik Muh. Sadli Sabir Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Arief Muhammad Arif Muhammad Fazlurrahman Syarif Muhammad Fazlurrahman Syarif Muhammad Haramain Muhammad Husni Muhammad Ilham Muhammad Imran Muhammad Jumaidi Pamalingan Muhammad Suaib Tahir Muhammad Tahir Muhammad Taufan Djafri Muhammad Yaumi Mulham Jaki Asti Mundzir, Chaerul Musmulyadi, Musmulyadi Mustafa, Zulhas'ari Musyfikah Ilyas Nasrullah Bin Sapa Nurahmad Nurahmad Nurbaeti Nurbaety, Andy Nurfadillah Nurwijayanti Putri, Rezki Suci Amalia Qayum, Abd. Rahman Hi Rafid A, Noercholis Rahmat Wardana Rahmatullah Ramadhan, Ryan Taufik Rasna Rasna Reski Cahyani Ilham Rezki Fauzi Hidayat Ridwan, Mir'atul Mar'ah Rifaldi Rifaldi Rifaldi Rifaldi Rindi Rindi Rini Fitriani Rosdianah Rahim Rusdiansyah Rusdiansyah Ryan Taufik Ramadhan Saende, Zubair Rahman Saidah Saidah Salsabila, Unik Hanifah Sanusi, Nur Taufiq Saputra, Andi Tri Sari , Jelita Inayah Sastrawati, Nila Siti Aisyah Siti Hajar Sofyan Sofyan Sona Minasyan Suhartati Supardin Suprisal Syamsuddin, Darussalam Syarif, Muhammad Fazlurrahman Tayang, Riswandi Teguh Dermawan Umi Handayani Waeno, Mahamadaree Wahid, Sahid Winanda Winanda Wiwin Hasrianti Rukmana Yuliani Safitri, Yuliani Yunus, Purnamaniswaty Yusmi Yusmi Zainal Abidin Zehratul Eitriya Zulfahmi Alwi Zulhas’ari Mustafa Zulkifli