Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

15.365

P-Index

This Author published in this journals

All Journal USU LAW JOURNAL Journal of International Law Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Positum Journal of Law Science Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Hukum Bisnis JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Visi Sosial Humaniora International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Jurnal Ilmu Multidisplin EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Recht Studiosum Law Review Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Mahadi : Indonesia Journal of Law Journal of Law & Policy Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Intelek Insan Cendikia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues

MAHMUL SIREGAR

Universitas Sumatera Utara

Author-ID : 381868

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 215 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

8 9 10 11 12

Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia Imastian Chairandy Siregar; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar; Detania Sukarja
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 - May 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Perseroan perorangan merupakan suatu badan usaha yang baru di Indonesia bersifat kepemilikan tunggal, artinya pemilik perseroan perorangan akan menjalankan sekaligus mengawasi perseroan, demikian pula tidak menutup kemungkinan akan berdampak kepada suatu penyelewengan dalam tanggungjawab dan tata kelola dalam hal kepengurusan entitas bisnis perseroan perorangan. untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban dan tata kelola perseroan perorangan sebagai badan hukum baru di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Berdasarkan hasil penelitian perseroan perorangan memiliki suatu pertanggungjawaban yang terbatas pada nilai sahamnya sebagaimana prinsip limited liability, artinya memiliki tanggungjawab dan hak kewajiban atas perbuatan hukumnya sendiri, namun juga memuat doktrin piercing the corporate veil yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas tersebut jika terdapat tindakan tertentu dari organ perseroan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut. Mengenai tata kelola perseroan perorangan memiliki pengaturan untuk mewajibkan direksi melaksanakan tata kelola perseroan perorangan dalam bentuk kewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada menteri.

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pada Sektor Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri : (Studi Kasus Putusan KPPU NO. 15/KPPU-I/2019) Emya Pratidina Sembiring; Ningrum Natasya Sirait; Mahmul Siregar; Detania Sukarja
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 - May 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Perjanjian penetapan harga merupakan suatu perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelau usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Pengaturan mengenai perjanjian penetapan harga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian tesis ini ditujukan untuk menganalisa ketentuan penetapan harga serta pembuktian pelanggaran penetapan harga oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, penerapan hukum dalam putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019, serta menganalisa gugatan class action dalam penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan No. 15/KPPU-I/2019 dinilai telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011, yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya pelanggaran dalam perjanjian penetapan harga tersebut. Putusan Majelis Komisi telah dihasilkan melalui adanya pembuktian bukti tidak langsung berdasarkan pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 yaitu bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Putusan Majelis Komisi didasarkan pada kondisi persaingan usaha industri penerbangan dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung sehingga memunculkan adanya pertimbangan ekonomi.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEGAWAI NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA Lidia Sinaga; Madiasa Ablizar; Mahmul Siregar
Visi Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2021): Visi Sosial Humaniora: Edisi Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v2i2.408

Notary is a Public Official who has the authority to make authentic deed, and is required to keep everything related to the deed they make confidential. In carrying out duties and positions, a Notary is generally assisted by a notary employee in preparing everything that is needed by a Notary in making a deed. The responsibility for the authentic deed remains the responsibility of the notary,if the notary employees leaks the deed made by the notary. Notary office employees who do not maintain the confidentiality of the deed by leaking the deed may be subject to witness Article 1365 of the Civil Code.Notaries can be held civilly responsible due to negligence in maintaining the confidentiality of deeds carried out by their employees, although in this case the notary does do direct faults.

PREDIKTABILITAS REGULASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI INDONESIA Mahmul Siregar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.626 KB)

Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia ditetapkan sebagai kewajiban hukum perusahaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan CSR bagi perusahaan. Namun demikian, meregulasi CSR dalam perundang-undangan sebagai model ternyata menimbulkan permasalahan. Sejumlah perundang-undangan mulai dari peraturan pemerintah pusat dan peraturan daerah mengatur CSR dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda. Keadaan ini justru menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan CSR. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum dalam dunia usaha yang semestinya mewujudkan keadaan yang terprediksi (predictable).

BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Mahmul Siregar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence, circumstantial evidence) dalam penegakan UU No.5 Tahun 1999 sangat diperlukan mengingat karakteristik khusus dari hukum persaingan usaha dan perbuatan anti persaingan itu sendiri. Namun demikian, penggunaan bukti tidak langsung tersebut masih mengandung kontraversi dan ketidakpastian hukum. Keberadaan bukti tidak langsung tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 5 Tahun 1999 tetapi keberadaannya dikenal luas dalam penegakan hukum persaingan usaha di berbagai negara dan praktek-praktek internasional. Oleh karena itu diperlukan tindakan-tindakan yang strategis untuk mewujudkan kepastian hukum terkait penggunaan bukti tidak langsung

Legal Consequences of Opening Access to Financial Information of Customer Data for Tax Purposes Based on Indonesian Law Kristi Emelia Pasaribu; Budiman Ginting; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 1 (2022): January-April
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/ijrs.v3i1.188

The enactment of Law Number 9 of 2017 concerning Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes Being this law is the first step in tax reform to improve the taxpayer database and also transparency of the tax potential that exists in each taxpayer. This law is the commitment of the State of Indonesia to participate in the G20 international agreements in the field of taxation in order to realize the Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) financial information exchange and is expected to help strengthen Indonesia's tax system towards a more modern direction and increase awareness of mandatory taxes in fulfilling their tax obligations. The research method is normative juridical, which is descriptive analytical with data collection techniques from library research. Data analysis was carried out using a qualitative normative method, where this research was classified as normative which was complemented by a comparison of secondary data research. From the results of the study, it is known that the legal consequences of opening access to financial information on customer data after the issuance of Law no. 9 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes Being a law is for the tax party, namely the Directorate General of Taxes, that they no longer need to bother but can directly request data from the bank. Through this regulation, the Directorate General of Taxes of the Ministry of Finance has the flexibility to access financial information of customers who are taxpayers. Then, the legal consequences for banks are required to provide information to the Director General of Taxes, either through electronic/non-electronic or through other access and exchange of information. Banks or Financial Services Institutions that do not submit, do not carry out the procedures for this provision will have legal consequences for tax authorities, for banks and for customers

Perlindungan Hukum Investor Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kisaran) Fernando Enrico Fermi Partahi; Bismar Nasution; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i3.169

Legal protection is needed by every investor in investing in a company. The gold investment in the form of gold tubes is no exception at PT. Pegadaian (Persero) Range Branch. The problems discussed are legal protection for investors who invest in gold from gold investment losses, the responsibility of gold investment management companies for losses experienced by investors, the application of law related to protection of gold investors at PT. Pegadaian (Persero) Range Branch. The research method uses a normative juridical legal research method, which refers to legal norms. This research is descriptive analytical. The data used is secondary data. consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is library research (library research). Data analysis is qualitative. Based on the research results obtained, it shows that legal protection for investors who invest in gold from losses on gold investments is carried out in two forms. Namely preventive legal protection and repressive legal protection. The responsibility of the gold investment management company and gold investor begins when they agree to sign the agreement. The company's responsibility for losses suffered by investors is that the company is responsible for these losses due to information that is not in accordance with the agreement. The application of law related to the protection of gold investors, namely gold savings at PT. Pegadaian (Persero) Kisaran Branch is carried out in accordance with the laws and regulations. The forms of legal protection are preventive and repressive. Agreement between legislation. The forms of legal protection are preventive and repressive. The agreement between the company and the investor is a standard agreement that has been provided by PT. Pegadaian (Persero) Kisaran Branch

Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online Yahya Ziqra; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar; Jelly Leviza
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 2 (2021): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i2.146

Privacy is very important for individuals because basically a person must have a side of himself that others do not want to know and there will be a desire from the individual to protect his secrets. European Union (EU) law views personal data as any information relating to a living person that can be protected through the General Data Protection Regulation (GDPR). The purpose of this study is to find out why personal data needs legal protection, whether the laws and regulations in Indonesia have protected personal data in online transactions, and how the comparison of personal data protection in conducting online transactions in Indonesia with the European Union. This research method uses a descriptive normative juridical approach. The data used are secondary data collected by using library research techniques. All data were analyzed by qualitative data analysis method. Based on research, it is very important to protect personal data so that it is not easily exploited or misused when conducting online transactions, but the laws and regulations in Indonesia have not fully protected personal data.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dwi Rahmawati; Bismar Nasution; Suhaidi Suhaidi; Mahmul Siregar
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 1 (2021): Februari - Mei
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i1.76

The interests of minority shareholders in the company often conflict with a sense of justice and legal protection. This normative research discusses the issue of legal protection for minority public shareholders and the principle of justice in legal protection for minority shareholders. The legal protection of minority shareholders includes the right to propose a GMS (Article 79 paragraph 2 letter a), sue the board of directors (Article 97 paragraph 6) and the board of commissioners (Article 114 paragraph 6), request a company examination (Article 138 paragraph 3 letter a), and propose the dissolution of the company (Article 144 paragraph 1). The Company Law protects the rights of minority public shareholders based on the silent majority principle. The principle of justice to protect minority public shareholders is derived from the principle of distributive justice, the voting rights of minority shareholders are proportional to the portion of shares paid up, even though the equality is not equal. Judges' considerations regarding the legal protection of minority public shareholders are based on Article 138 paragraph (3) letter a of the Company Law, at least 1/10 of the total shares. Minority public shareholders are eligible to apply for an SLJ examination to the court. So that the minimum requirement of 1/10 of the total shares becomes a guideline to protect the rights of minority shareholders and as a derivation of the principle of distributive justice

Peran Akuntan Publik Terhadap Praktek Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Yang Berindikasi Pernyataan Menyesatkan (Misleading Statement) Dalam Praktek Di Pasar Modal Dwi Putri Rezky Sihite; Bismar Nasution; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i3.178

A public accountant is a capital market supporting profession whose role is to present quality information in financial reports. Accountants are responsible for providing opinions or expressing fairness in financial statements. In carrying out activities in the capital market, public accountants are obliged to implement the principle of openness because the purpose of the principle of openness is to create an efficient market mechanism. Violations of the transparency principle include misleading statements with mispresentations and omissions in material facts. By providing information based on the principle of transparency, it is possible to anticipate the possibility of not obtaining information or misleading statements to the public or investors. The method used in this paper is normative juridical which uses secondary data and primary data as legal material. Data were collected by conducting a literature study and analyzed qualitatively. The results of this paper are known that public accountants audit financial statements as a professional obligation in the capital market. Public accountants who provide flow services in the capital market must be registered with the Financial Fervices Authority (OJK). Public accountants in providing their assurance services must act professionally and independently. Public accountants always work according to their professional code of ethics, but on the other hand there are errors and fraud in providing assurance services, one of which is misleading statements. Public accountants who make misleading statements are subject to sanctions in the form of administrative, criminal and civil sanctions

Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Abdul Rauf Adi Gunawan Adi Saputra Adryansyah, Dony Agnest Elga Margareth Agusmidah Agusmidah Aida Nur Hasanah Aldi Subartono Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amala, Sri Rizky Amanda Serena Amrizal Fahmy Fahmy Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Rian Djajadi Andreas Iriando Napitupulu Angga, Suheri Anggraini, Rivo Tri Anthonius Ginting Antonius Leonard Tarigan Antonius, Hendri Ardiantha Putera Sembiring Arifiyanto, Joiverdia Ariq Ablisar Ashri Azhari Baeha Aulia, Kevin Aziz, Muhammad Fauzan Azwar, Tengku Keizerina Devi Bagus Firman Wibowo Binsar Parulian Sitanggang Bismar Nasution Bismar Nasution BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bismar Siregar, Bismar Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BUDIMAN GINTING Cahya Wijaya Calvin Calvin Chairiyah Ella Sari Siregar Chairuna, Tengku Mita Chaniago, Alfajri Muhammad Charles Silalahi Cherdina Efenti Choirun Parapat Choky Permana Hutagalung Churairah, Abu Cindy Theresia Br Manurung Ciptawan, Ciptawan CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA Dede Aquari Irawan Surbakti Dedi Harianto Delfani Febryana Lubis Dezky Muji Setyo Diah Ayu Oktriningsih Dwi Putri Rezky Sihite Dwi Rahmawati Ebenezer Simanullang Edy Ikhsan Efendi Tambunan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Elbert, Elbert Elikson Rumahorbo Emya Pratidina Sembiring Endame Suranta Ginting Eri Lukmanul Hakim Pulungan Eric Tanaka Erlinda Vivi Yusanti Es. Cape, Mona Lamtiur Faisal Akbar Nasution Faisal Anshari Dwana Faradila Yulistari Ferawati Br.Tarigan Fernando Enrico Fermi Partahi Fidelis Haposan Silalahi Fitri Yanni Dewi Siregar Floraulina Theadora Tarigan Frans Affandhi Fransiska Harahap Freddy VZ. Pasaribu Hady, Faisal Hanako, Gusnia Handoko, A.D Hani Riadho Nasution Hanie, Meidina Zulfa Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hendra Adiwijaya Herbert Rumanang Herianto Herianto Herman Brahmana Hery Widijanto Hilbertus Sumplisius M. Wau Hutagalung, Jessica Imelda Putri Idha Aprilyana Sembiring Idris, Siti Hafsyah ILHAM FAUZI Ilham Rohjadina Imanuel Sembiring Imastian Chairandy Siregar Isnaini Isnaini Isnaini, Maulida Jannah, Rizki Nurul Jelly Leviza John Bert Christian Jonathan Arga Simbolon, Berry Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Juita Osti Bulan Lumbantobing Julia Agnetha Br. Barus Julisman Julisman Junandar Indra Tongam Panggabean Jusak Tarigan Kaban, Maria Kamaluddin Pane Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Khair, Azizan Khairin Ulyani Tarigan Khairul Khairul, Khairul Khoiriah Pane, Melyda Kristi Emelia Pasaribu Laurentia Ayu Kartika Putri Leonard Pandapotan Sinaga Lesly Saviera Lidia Sinaga Limbong, Henman Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Ikhsan Lubis, Muhammad Abdul Ali Lubis, Yeti Meliany M Febriyandri Satria M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus M. Iqbal Asnawi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Maha, Rinto Mahmud Mulyadi Malto S. Datuan Manambus Pasaribu Manurung, Doni Freddi Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina, Marlina Marpaung, Ladyta Tahany Reformita Matondang, Edy Syahputra Meisy Kartika Putri Sianturi Melati Fitri Melva Theresia Simamora Muhammad Aulia Rizki Agsa Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Haris Muhammad Hendra Razak Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhammad, Dafi Mulhadi, Mulhadi Muniifah, Nur Mutiara Panjaitan Namora*, Ola Fatimah Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Anggi Nasution, Zaid Perdana Natasya Sirait, Ningrum Nindyo Pramono NINGRUM NATASYA SIRAIT Nugroho, Nur Nurjannah Siregar O.K Saidin Oki Basuki Rachmat Omar Akbar Aldian Pinem Parinduri, Hamdani Pendastaren Tarigan Puput Dini Lestari Purba, M Hadyan Yunhas Puspa Melati Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Putra, Boni Putra, Hadian Indrawan Putri Angginamora Putri Ayu Pratiwi Putri Nesia Dahlius Putri Pertiwi S, Santika Putri, Zelika Annisa Rabithah Nazran Rachmat, Oki Basuki Rafiqi Rafiqi, Rafiqi Rahmat Rizki Putra Raissa Avila Nasution Raymond Adytia Depari Rendra Alfonso Sitorus Rentina Lucy Andriaini Riadhi Alhayyan Riamor Bangun Ridho Pamungkas Riswan Munthe, Riswan Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman Rizal, Asyraful Rizki Alisyahbana Robert Robert Robert Robert, Robert Robinson Sihombing Roli Harni Yance S. Garingging Rosmalinda Rosmalinda Rosnidar Sembiring Runtung Runtung Runtung S, Sunarmi Saddam Shauqi Sagala, Liwarny Sagala, Rumanty Fitriana Saidin Saidin Sandrawati, Erna Sandy, Mahmud Isyac Kurnia Sari Rezeki Indra Saryo Saryo Shawina Widyandarie Sheila Miranda Hasibuan Sherhan Sherhan Siahaan, Gerald Partogi Siegfried, Irene Elfira Dewi Sihombing, Deus Levolt Sihombing, Harafuddin Silitonga, Elia Fransisco SIMAMORA, DANIEL Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Simbolon, Elsa Daniella Simon Simon Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso SINAGA, HENRY Sinulingga, Tommy Aditia Siregar, Fitri Yanni Dewi Siregar, Putra R Siregar, Taufik Sitepu, Deni Randa Sitepu, Runtung Sitompul, Chrisintia Sitorus, Chrismo H Sugirhot Marbun Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Suherman Nasution Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, S Sunarmi, Sunarmi Supandi Suprayitno Suprayitno Surbakti, Evan Seprianta Surtan Harista Muda Hasibuan Surung Aritonang Aritonang Suryani, Rafika Susi Muliyanti Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syarifah Lisa Andriati T Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tan Kamello Tarigan, Christina Margaretha br Tarigan, Hans Joy Tarigan, Vita Cita Emia Tarsisius Murwadji Taufik Hasudungan Sihotang Taufik Hidayat Lubis Tiyana Br. Situngkir, Anggis Tony Tony Tri Murti Lubis Trisna, Wessy Tumpal Utrecht Napitupulu Ucok Yoantha Ujung, Lolonta Gabriella Exaudita Utary Maharany Barus Viena, Viena Vina Trinanda Dewi Vita Cita Emia Tarigan Warhan Wirasto Widodo Ramadhana Wina Wina Windha Yahya Ziqra Yessi Serena Rangkuti Yohana Yohana Yosephin Natazza Simanjuntak, Evlin Yulida, Devi Yuriandi, Agung ZULFAH, INDANA

Title

Found 215 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 215 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 215 Documents
Search