p-Index From 2020 - 2025
16.418
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Journal of International Law Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Positum Journal of Law Science Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Hukum Bisnis JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Visi Sosial Humaniora International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Indonesian Journal of International Law Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Jurnal Ilmu Multidisplin EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Recht Studiosum Law Review Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal of Law & Policy Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
Claim Missing Document
Check
Articles

Government Policy in Providing Income Tax Facilities to Investment Companies Based on Government Regulation (PP) No. 62 Year 2008 Puput Dini Lestari; Budiman Ginting; Mahmul Siregar
Journal of Law Science Vol. 4 No. 3 (2022): Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v4i3.2756

Abstract

Investment facilities are provided taking into account the level of economic competitiveness and state financial conditions and must be promotive compared to facilities provided by other countries. Investment will only increase if a conducive and healthy investment climate is created and Indonesia's competitiveness is increased as an investment destination. For this reason, the government needs to issue an important policy for the country in facing the global financial crisis that is happening today in the form of providing tax incentives, especially income taxes for investment activities, where the policy is expected to strengthen Indonesia's position in facing the global financial crisis. The formulation of the problem in this thesis is a study of income tax based on Law no. 36 of 2008, policies on tax facilities in investment in order to encourage the creation of a conducive national business climate and can accelerate the increase in investment, as well as provisions for income tax facilities based on Government Regulation (PP) no. 62 of 2008 and the effect of government policies on income tax facilities on the Indonesian economy. The research method used is a normative legal research method. The normative legal research method is a research conducted by collecting data through library research. The written sources or materials used in the writing of this thesis are books, newspapers, and internet searches. Changes in income tax provisions in Law no. 36 of 2008 especially in terms of reducing the income tax rate on taxable income aimed at creating a competitive investment climate in Indonesia. Policy on tax facilities in investment to encourage the creation of a conducive investment climate to strengthen the competitiveness of the national economy. Provision of income tax facilities for investment as regulated in Government Regulation no. 62 of 2008 can stimulate investment that can encourage quality economic growth by absorbing a lot of workers.
Analisis Yuridis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Perkara No. 10/Kppu-I/2015 Dalam Perdagangan Sapi Impor Di Jakarta, Bogor,Depok, Tangerang Dan Bekasi Ningrum Natasya Sirait; Mahmul Siregar; Suhaidi Suhaidi; Ridho Pamungkas
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh investigator KPPU, kenaikan harga sapi impor terjadi karena adanya tindakan pembatasan pasokan yang dilakukan oleh feedloter. Melalui serangkaian proses pembuktian yang dilakukan, KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani perkara kartel, menyatakan 32 (tiga puluh dua) pelaku usaha yang merupakan importir dan feedloter yang terbukti melakukan praktek kartel dan penguasaan pasar. Untuk menentukan pelaku usaha yang dilaporkan melakukan pelanggaran hukum persaingan, proses pembuktian merupakan unsur yang penting dalam memutus pelanggaran yang ada. Pembuktian Perjanjian yang dilarang dalam bentuk kartel dan pembuktian Kegiatan yang Dilarang dalam bentuk penguasaan pasar dilakukan oleh KPPU dengan menggunakan bukti tidak langsung atau indirect evidance. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pembuktian yang dilakukan oleh KPPU, terdapat beberapa kelemahan dalam membuktikan adanya penimbunan sapi karena adanya larangan atau hambatan kepada RPH untuk membeli sapi dari feedloter. Selain itu, tidak terbukti juga adanya hambatan kepada pesaing karena dalam pasar bersangkutan sapi import, tidak ada persaingan antara importir dan peternak sapi lokal. Dari sisi pembuktian rule of reason, tindakan feedloter mengatur penjualan ke RPH dilakukan demi menjaga keberlangsungan pasokan sapi ke konsumen. Hal tersebut semestinya menjadi pertimbangan dari KPPU dalam membaca dampak dari perilaku feedloter
Facilities for Land Rights for Investment Activities in Indonesia Based on Law Number 25 of 2007 (Analysis of Constitutional Court Decision Number 21-22/Puu-V/2007) Bobby Kurniawan; Syafruddin Kalo; Budiman Ginting; Mahmul Siregar
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital Vol. 1 No. 4 (2022): December 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ministal.v1i4.2003

Abstract

The need for developing countries for investment to move the wheels of their national economy is undeniable. The motive of foreign investors in investing is to seek profit. The provision of this facility is intended so that domestic investors and foreign investors want to invest in Indonesia. which is the problem with Law No. 25 of 2007 as a new investment law, is considered to provide benefits to foreign investors, especially in land rights facilities as stipulated in Article 22 of Law no. 25 of 2007, has resulted in losses for most Indonesian people. This study uses a normative juridical method. The results of the study show that as a legal consequence the acquisition of land rights (HGU, HGB and HP) as stipulated in Article 22 of Law no. 25 of 2007 must follow the applicable procedures based on the provisions for the acquisition and registration of land rights based on the provisions of Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and their implementing regulations.
Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perantara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 111/Pid.Sus/2020/PN Mdl Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1724/PID.SUS/2020/PT.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 2593k/Pid.Sus/2021) Riamor Bangun; Madiasa Ablisar; Mahmul Siregar; Mahmud Mulyadi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam tindak pidana narkotika tidak jarang hakim menjatuhkan putusan yang mengandung ultra petita dimana hal tersebut mengacu pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berbunyi: ”Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan cukup”. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kewenangan hakim dalam memutus perkara terkait asas ultra petita dalam hukum acara pidana ialah terbatas. Artinya, kebolehan ultra petita yang dibenarkan harus sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dimana ultra petita tersebut masih dalam ruang lingkup surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung ultra petita dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2593K/Pid.Sus/2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 111/Pid.Sus/2020/PN Mdl jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1724/Pid.Sus/2020/PT.Mdn
Peranan Hukum Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner Di Provinsi Sumatera Utara M. Ichsan Rouyas Sitorus; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar; Edy Ikhsan
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif sub sektor kuliner di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan diantaranya peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif sehingga pelaku usaha industri kreatif itu sendiri dapat berkembang. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis, dalam hal ini peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam penjelasan dinas terkait merasa sudah melakukakan perannya sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator memang sudah dijalankan dan pelaksanaanya juga sudah dijalankan, akan tetapi dalam menjalankan perannya sebagai regulator, masih belum ada sinergitas terkait pembagian tupoksi tugas dan kewenangannya antara dinas-dinas terkait dalam pemberdayaan UMKM dan ditambah pelaku UMKM sendiri kebanyakan besar tidak atau kurang mengetahui perihal regulasi atau aturan-aturan yang ada menyebabkan peran pemerintah masih belum bisa dikatakan optimal. Guna meningkatkan daya saing industri kreatif subsektor kuliner sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif terkhusus sub sektor kuliner, hanya saja pelaksanaan dari kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik.
TELAAH KRITIS STATUS BADAN HUKUM DAN KONSEP DASAR BADAN USAHA MILIK DESA Detania Sukarja; Mahmul Siregar; Tri Murti Lubis
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.9

Abstract

Abstract Law No. 6 of 2014 on Villages (Village Law) appears to construct Village-Owned Enterprise or Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) as a new form of business entity within the Indonesian legal sphere. BUM Desa is considered to be different from other variants of business entities in Indonesia. There are multiple interpretations regarding the status of BUM Desa, debating whether they are legal entities or not. This normative legal research discusses the legal aspects of BUM Desa following the promulgation of the Village Law. It concludes that: (1) theoretically BUM Desa meets the criteria as a public legal entity. The issuance of Law No.11 of 2020 on Job Creation confirms the status of BUM Desa as a legal entity; (2) BUM Desa is a public business entity with a unique character to villages different from other forms of business entity with private ownership such as limited companies and cooperatives. However, legal provisions on BUM Desa still contain logical inconsistencies regarding the basic conception of BUM Desa and Law 12/2011 does not yet include Perdes as statutory regulation. The confirmation of the status of BUM Desa legal entities needs to be complemented by synchronization with Law 12/2011 to strengthen the position of Perdes as the legal basis for the establishment of BUM Desa along with various other sectoral regulations   Abstrak   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) terkesan mengkonstruksikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai suatu bentuk badan usaha baru dalam ranah hukum Indonesia. BUM Desa dianggap tidak sama dengan varian badan usaha lain yang ada di Indonesia. Timbul multitafsir mengenai status BUM Desa, apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Penelian hukum normative ini membahas aspek hukum BUM Desa pasca diundangkannya UU Desa. Hasilnya (1) secara teoritis BUM Desa memenuhi kriteria sebagai badan hukum public. Lahirnya UU Cipta Kerja menegaskan status BUM Desa sebagai badan hukum; (2) BUM Desa adalah badan usaha publik bercirikan Desa yang berbeda dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya dimana terdapat kepemilikan privat seperti PT dan koperasi. Namun, ketentuan terkait BUM Desa masih memuat inkonsistensi nalar mengenai konsepsi dasar BUM Desa dan UU 12/2011 tidak mencantumkan Perdes dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Penegasan status badan hukum BUM Desa perlu dilengkapi dengan sinkronisasi dengan UU 12/2011 untuk memperkuat kedudukan Perdes sebagai dasar hukum pendirian BUM Desa dan juga dengan berbagai peraturan sektoral lainnya.
Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional di Indonesia Khairin Ulyani Tarigan; Suhaidi Suhaidi; Mahmul Siregar; Sutiarnoto Sutiarnoto
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.131

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsep Regional Comprehensive Economic Partnership kaitannya dengan perdagangan internasional, dan implikasi hukum Regional Comprehensive Economic Partnership terhadap regulasi perdagangan internasional di Indonesia. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur melalui peningkatan sektor investasi sebagaimana merupakan salah satu tujuan pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan sebelum ditandatanganinya RCEP menunjukkan bahwa Indonesia telah siap lebih awal untuk mewujudkan tujuan peningkatan investasi tersebut dengan mengakomodir aturan-aturan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dalam sebuah undang-undang. Dengan demikian pemerintah hanya perlu menjalankan komitmen yang sudah disepakati dalam RCEP dengan didukung regulasi yang telah ada sebelumnya tentang perdagangan internasional dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pejabat Dibawah Direksi BUMN dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Menggunakan Anggaran Perusahaan Floraulina Theadora Tarigan; Bismar Nasution; Mahmul Siregar; Suhaidi Suhaidi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.135

Abstract

BUMN merupakan salah satu pilar ekonomi dan hukum berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, melalui badan usaha seperti PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) yang mengalami masalah hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan dengan menggunakan anggaran dari perusahaan itu sendiri. Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: PER-05/MBU/2008 sebagaimana telah diubah dengan PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Banyak pengadaan barang/jasa di BUMN yang menggunakan anggaran BUMN dikenakan pasal-pasal tindak pidana korupsi tanpa melihat terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban pejabat di bawah direksi BUMN. Pada prinsinya Pejabat yang bertanggungjawab di BUMN adalah direksi. Kenyataannya banyak pejabat dibawah direksi BUMN yang terjerat pasal-pasal tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan doktrin pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini bukanlah menjadikan suatu bentuk perlindungan bagi pejabat di bawah direksi tersebut. Namun untuk menentukan pejabat di bawah direksi tersebut bersalah atau tidak hendaklah dilakukan pembuktian dari prinsip business judgement rules apakah ada itikad baik dalam pengelolaan BUMN tersebut.
Comparison of Civil Law Regarding The Implementation of Cyber Notary in Countries With Common Law and Civil Law Traditions Ikhsan Lubis; Tarsisius Murwadji; Mahmul Siregar; Detania Sukarja; Robert Robert; Dedi Harianto; Mariane Magda Ketaren
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.981

Abstract

In the era of modern technology as it is today and even more so in the Covid-19 pandemic, cyber notary is also mentioned as a post that needs to carry out each technical aspect of his/her authority and duties as a notary with the help of technology, especially that is related to the urgency of making a notary deed electronically. Article 16, Paragraph (1), lines C and M of the Law on Notary’s Position (Undang-Undang Jabatan Notaris-UUJN) requires a notary to embed a fingerprint as an attachment to the original deed and read out the deed/agreement in the presence of client attended by at least two (2) witnesses, and after being read, should be signed by the client, witnesses, and a notary. Meanwhile, the Law on Article 5 Paragraph (4) on Information Technology and Electronic Transaction (UU ITE) provides limitations by making exceptions to notary deed is not included in the category of electronic information or document. Therefore the problem concerning the creation of a legally binding relationship (a deed) using electronic means (e-Notary) has not yet received a solid legal basis and has not guaranteed legal certainty, especially regarding the authenticity and existence of the electronic deed. In addition, the research will also explore the practice of implementing the development of the cyber notary concept in the field of civil law in several countries, both those with the Common Law tradition and the Civil Law tradition, many of which have empowered the function and role of a notary in electronic transactions. The utilized research technique is the normative legal research technique by using the approach to legislation and analysis of legal concepts sourced from primary or secondary legal materials. The results indicate that the concept of a cyber notary in creating a deed by electronic means (e-Notary) requires arrangements that provide clear rules regarding the terms or conditions in the framework of making a notary or authentic deed conducted using the concept of a cyber notary. Thus, the notary can carry out professional duties without contradicting the laws and regulations. In addition, the development of the cyber notary concept that comes from the Common Law System tradition in practice has been widely applied and is no exception for the Indonesian state which is included in the tradition of countries that adhere to the Civil Law System as a modern legal state, of course, cannot escape developments outside the law.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Atas Debitur Yang Memohonkan Kepailitan Terhadap Dirinya Sendiri (Analisis Penetapan Pengadilan Niaga Medan Nomor 02/ Pdt.Sus-Pailit/ 2016/ PN.Mdn) Endame Suranta Ginting; Sunarmi Sunarmi; Budiman Ginting; Mahmul Siregar
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan debitur perorangan maupun badan hukum mengajukan kepailitan bagi dirinya sendiri (voluntary petition) adalah ketika debitur tersebut memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat permohonan baik dari debitur maupun krediturnya. Dalam Putusan Pengadilan 02/ Pdt.Sus-Pailit/ 2016/ PN.Medan kasus Gwe Tjoen alias Atman Wiratman (debitur) majelis hakim mengabulkan permohonandebitur tersebut untuk dapat dinyatakan pailit atas keinginannya sendiri(voluntary petition), serta istrinya menyetujui untuk pengajukan permohonan pailit. Hakim berlandaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 dalam mengabulkan permohonan debitur untuk pailit pada kasus tersebut. Hukum tidak hanya berkaitan dengan isi hukum dan penerapannya, tetapi juga perilaku penegak hukumnya. Hakim selaku penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum bagi debitur yang memohonkan kepailitan dan krediturnya. Bagi debitur yang memohonkan kepailitan bagi dirinya sendiri dinilai kurang dapat memberikan keadilan para krediturnya, karena lebih memihak pada debiturnya.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Abdul Rauf Adi Gunawan Adi Saputra Adli Fahmi Lubis, Muhammad Adryansyah, Dony Aflah, Aflah Agnest Elga Margareth Agusmidah Agusmidah Aida Nur Hasanah Aldi Subartono Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amala, Sri Rizky Amanda Serena Amrizal Fahmy Fahmy Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Rian Djajadi Andreas Iriando Napitupulu Angga, Suheri Anggraini, Rivo Tri Anthonius Ginting Antonius Leonard Tarigan Antonius, Hendri Aprilyana S., Idha Ardiantha Putera Sembiring Arifiyanto, Joiverdia Ariq Ablisar Ashri Azhari Baeha Aulia, Kevin Aziz, Muhammad Fauzan Azwar, Tengku Keizerina Devi Bagus Firman Wibowo Berliane, Aurelia Binsar Parulian Sitanggang Bismar Nasution Bismar Nasution Bismar Nasution BISMAR NASUTION Bismar Siregar, Bismar Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BUDIMAN GINTING Cahya Wijaya Calvin Calvin Chairiyah Ella Sari Siregar Chairuna, Tengku Mita Chaniago, Alfajri Muhammad Charles Silalahi Cherdina Efenti Choirun Parapat Choky Permana Hutagalung Churairah, Abu Cindy Theresia Br Manurung Ciptawan, Ciptawan CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA Dede Aquari Irawan Surbakti Dedi Harianto Delfani Febryana Lubis Dezky Muji Setyo Diah Ayu Oktriningsih Dwi Putri Rezky Sihite Dwi Rahmawati Ebenezer Simanullang Edy Ikhsan Efendi Tambunan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Elbert, Elbert Elikson Rumahorbo Emya Pratidina Sembiring Endame Suranta Ginting Eri Lukmanul Hakim Pulungan Eric Tanaka Erlinda Vivi Yusanti Es. Cape, Mona Lamtiur Faisal Akbar Nasution Faisal Anshari Dwana Faradila Yulistari Ferawati Br.Tarigan Fernando Enrico Fermi Partahi Fidelis Haposan Silalahi Fitri Yanni Dewi Siregar Fitri Yanni Dewi Siregar Floraulina Theadora Tarigan Frans Affandhi Fransiska Harahap Freddy VZ. Pasaribu Hady, Faisal Hanako, Gusnia Handoko, A.D Hani Riadho Nasution Hanie, Meidina Zulfa Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hendra Adiwijaya Herbert Rumanang Herianto Herianto Herman Brahmana Hery Widijanto Hilbertus Sumplisius M. Wau Hutagalung, Jessica Imelda Putri Idha Aprilyana Sembiring Idris, Siti Hafsyah ILHAM FAUZI Ilham Rohjadina Imanuel Sembiring Imastian Chairandy Siregar Isnaini Isnaini Isnaini, Maulida Jannah, Rizki Nurul Jelly Leviza John Bert Christian Jonathan Arga Simbolon, Berry Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Julia Agnetha Br. Barus Julisman Julisman Junandar Indra Tongam Panggabean Jusak Tarigan Kaban, Maria Kamaluddin Pane Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Keizerina Devi Azwar, T Khair, Azizan Khairin Ulyani Tarigan Khairul Khairul, Khairul Khoiriah Pane, Melyda Koeswoyo, Josephine Kristi Emelia Pasaribu Laurentia Ayu Kartika Putri Lemmy, Muhammad Ilham Akbar Leonard Pandapotan Sinaga Lesly Saviera Lidia Sinaga Limbong, Henman Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Ikhsan Lubis, Muhammad Abdul Ali Lubis, Tri Murti Lubis, Yeti Meliany Lumban Tobing, Ruth Yiska M Febriyandri Satria M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus M. Iqbal Asnawi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Maha, Rinto Mahmud Mulyadi Malto S. Datuan Manambus Pasaribu Manurung, Doni Freddi Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina, Marlina Marpaung, Ladyta Tahany Reformita Matondang, Edy Syahputra Meisy Kartika Putri Sianturi Melati Fitri Melva Theresia Simamora Muhammad Aulia Rizki Agsa Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Haris Muhammad Hendra Razak Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mulhadi, Mulhadi Muniifah, Nur Mutiara Panjaitan Namora*, Ola Fatimah Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Anggi Nasution, Zaid Perdana Natasya Sirait, Ningrum Nindyo Pramono NINGRUM NATASYA SIRAIT Nugroho, Nur Nurjannah Siregar O.K Saidin Oki Basuki Rachmat Omar Akbar Aldian Pinem Parinduri, Hamdani Pendastaren Tarigan Popon Rabia Adawia Pratiwi Damanik, Maristella Puput Dini Lestari Purba, M Hadyan Yunhas Puspa Melati Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Putra, Boni Putra, Hadian Indrawan Putri Angginamora Putri Ayu Pratiwi Putri Nesia Dahlius Putri Pertiwi S, Santika Putri, Zelika Annisa Rabithah Nazran Rachmat, Oki Basuki Rafiqi Raissa Avila Nasution Raymond Adytia Depari Rendra Alfonso Sitorus Riadhi Alhayyan Riamor Bangun Ridho Pamungkas Riswan Munthe, Riswan Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman Rizal, Asyraful Rizki Alisyahbana Rizki Putra, Rahmat Rizkita, Cindy Robert Robert Robert Robert, Robert Robinson Sihombing Roli Harni Yance S. Garingging Rosmalinda Rosnidar Sembiring Runtung Runtung Runtung S, Sunarmi Saddam Shauqi Sagala, Liwarny Sagala, Rumanty Fitriana Saidin Saidin Sandrawati, Erna Sandy, Mahmud Isyac Kurnia Sari Rezeki Indra Saryo Saryo Shawina Widyandarie Sheila Miranda Hasibuan Sherhan Sherhan Siahaan, Gerald Partogi Siegfried, Irene Elfira Dewi Sihombing, Deus Levolt Sihombing, Harafuddin Silitonga, Elia Fransisco SIMAMORA, DANIEL Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Simbolon, Elsa Daniella Simon Simon Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso SINAGA, HENRY SINAGA, SUDARMAN Sinulingga, Tommy Aditia Siregar, Nopi Aryani Siregar, Putra R Sitepu, Deni Randa Sitepu, Runtung Sitompul, Chrisintia Sitorus, Chrismo H Sugirhot Marbun Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Suherman Nasution Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, S Sunarmi, Sunarmi Supandi Surbakti, Evan Seprianta Surtan Harista Muda Hasibuan Surung Aritonang Aritonang Suryani, Rafika Susi Muliyanti Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tan Kamello Tanjung, Muhamamd Dafi Tarigan, Christina Margaretha br Tarigan, Hans Joy Tarigan, Vita Cita Emia Tarsisius Murwadji Taufik Hasudungan Sihotang Taufik Hidayat Lubis Taufik Siregar Tiyana Br. Situngkir, Anggis Tony Tony Tri Murti Lubis Trisna, Wessy Tumpal Utrecht Napitupulu Ucok Yoantha Ujung, Lolonta Gabriella Exaudita Utary Maharany Barus Viena, Viena Vina Trinanda Dewi Vita Cita Emia Tarigan Warhan Wirasto Widodo Ramadhana Wina Wina Windha Yahya Ziqra Yessi Serena Rangkuti Yohana Yohana Yosephin Natazza Simanjuntak, Evlin Yulida, Devi Yuriandi, Agung ZULFAH, INDANA