p-Index From 2021 - 2026
7.467
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL POENALE Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya Jurnal Bina Mulia Hukum YUSTISI Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Corruptio Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Tabikpun Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Keadilan Journal of Research in Social Science and Humanities Ius Poenale Muhammadiyah Law Review Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Riau Law Journal Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Dialektika Hukum Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Nemui Nyimah Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sinergi Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Claim Missing Document
Check
Articles

Penyitaan Kendaraan Bermotor dalam Penegakan Hukum terhadap Balap Liar(Studi pada Unit Gakkum Polres Pringsewu) Yehezkiel Diko Ardiyansah; Rinaldy Amrullah; Aisyah Muda Cemerlang; Heni Siswanto; Mamanda Syahputra Ginting
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2363

Abstract

Illegal street racing is a traffic violation that frequently occurs, posing risks to road user safety and public order. Motor vehicle seizure is a law enforcement measure employed by the police to address this violation. This study aims to examine the implementation of motor vehicle seizures involving illegal street racers by the Law Enforcement Unit (Unit Gakkum) of the Pringsewu Resort Police (Polres Pringsewu) and to analyze the factors influencing the effectiveness of this implementation. The study employs both normative-juridical and empirical-juridical approaches, gathering data through literature reviews and interviews with the Head of the Law Enforcement Unit at Polres Pringsewu. The collected data were analyzed using a descriptive-qualitative method. The results indicate that the seizure process has been carried out in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, the effectiveness of the seizure measures is still constrained by suboptimal criminal sanction regulations, limited personnel and storage facilities for seized items, low public legal awareness, and a persistent culture of illegal street racing among adolescents. These conditions demonstrate that the success of seizure as a law enforcement instrument requires adequate facilities, continuous supervision, and preventive measures to reduce illegal street racing violations within the jurisdiction of Polres Pringsewu.
Rehabilitasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sanksi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Teori Restorative Justice dan Teori Tujuan Pemidanaan Tarmizi Tarmizi; Heni Siswanto; Muhtadi Muhtadi; Maroni Maroni; Rinaldy Amrullah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6708

Abstract

This study aims to analyze the relevance of the restorative justice theory and the theory of the purpose of punishment in positioning rehabilitation as an alternative sanction for narcotics abusers. This research employed a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, scholarly literature, and legal doctrines, and were analyzed qualitatively using a prescriptive analytical method. The findings reveal that rehabilitation possesses both philosophical and juridical legitimacy as an alternative sanction for narcotics abusers. From the perspective of restorative justice, rehabilitation emphasizes individual recovery, social reintegration, and the restoration of disrupted social relationships. Meanwhile, from the perspective of the theory of the purpose of punishment, particularly the rehabilitative (treatment) approach, rehabilitation represents a more proportionate form of punishment by focusing on overcoming drug dependency, promoting behavioral change, and preventing recidivism. Nevertheless, its implementation continues to face several challenges, including inadequate rehabilitation facilities, weak inter-agency coordination, persistent social stigma, and inconsistencies in the implementation of existing regulations. These findings imply that strengthening rehabilitation policies requires not only regulatory harmonization but also enhanced institutional coordination, improved capacity of law enforcement officers, and broader access to rehabilitation services in order to establish a more rehabilitative, effective, and justice oriented criminal justice system.
ANALISIS PENUNTUTAN BERBASIS HATI NURANI TERHADAP TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU KEPOLISIAN muhammad arif kurniawan; Heni Siswanto; Ria Wierma Putri; Erna Dewi; Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/n4r2j851

Abstract

Penuntutan merupakan tahapan strategis dalam sistem peradilan pidana karena menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke persidangan berdasarkan kecukupan alat bukti, kepastian hukum, serta pertimbangan keadilan. Dalam praktiknya, perkara laporan palsu kepada kepolisian sering kali tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh motif psikologis, konflik keluarga, tekanan sosial, maupun kesalahan persepsi pelapor. Kondisi tersebut menempatkan jaksa pada posisi yang tidak sekadar menerapkan norma hukum secara mekanis, melainkan juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan melalui hati nurani dalam menjalankan kewenangan penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penuntutan berbasis hati nurani terhadap tindak pidana laporan palsu kepada kepolisian serta merumuskan konsep ideal penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hati nurani bukan merupakan dasar untuk mengesampingkan hukum positif, melainkan menjadi instrumen etik yang mengarahkan jaksa agar menggunakan kewenangannya secara proporsional, objektif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Penuntutan berbasis hati nurani harus tetap berada dalam koridor legalitas, didukung kecukupan pembuktian, memperhatikan kepentingan korban, terdakwa, serta masyarakat, sehingga mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan Kata Kunci: Penuntutan, Hati Nurani, Laporan Palsu
ANALISIS PENUNTUTAN BERBASIS HATI NURANI TERHADAP TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU KEPOLISIAN muhammad arif kurniawan; Heni Siswanto; Ria Wierma Putri; Erna Dewi; Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/n4r2j851

Abstract

Penuntutan merupakan tahapan strategis dalam sistem peradilan pidana karena menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke persidangan berdasarkan kecukupan alat bukti, kepastian hukum, serta pertimbangan keadilan. Dalam praktiknya, perkara laporan palsu kepada kepolisian sering kali tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh motif psikologis, konflik keluarga, tekanan sosial, maupun kesalahan persepsi pelapor. Kondisi tersebut menempatkan jaksa pada posisi yang tidak sekadar menerapkan norma hukum secara mekanis, melainkan juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan melalui hati nurani dalam menjalankan kewenangan penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penuntutan berbasis hati nurani terhadap tindak pidana laporan palsu kepada kepolisian serta merumuskan konsep ideal penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hati nurani bukan merupakan dasar untuk mengesampingkan hukum positif, melainkan menjadi instrumen etik yang mengarahkan jaksa agar menggunakan kewenangannya secara proporsional, objektif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Penuntutan berbasis hati nurani harus tetap berada dalam koridor legalitas, didukung kecukupan pembuktian, memperhatikan kepentingan korban, terdakwa, serta masyarakat, sehingga mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan Kata Kunci: Penuntutan, Hati Nurani, Laporan Palsu
Regulating Religion and Expression in Indonesia: Blasphemy, Religious Authority, and the Transition from Article 156a(a) to Article 300 Desia Rakhma Banjarani; Rudi Natamiharja; Heni Siswanto; Meria Utama; Ros Amira bt Mohd Ruslan
Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya Vol. 10 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/rjsalb.v10i2.21588

Abstract

Legal provisions regarding blasphemy and religion-related expression in Indonesia underwent a significant transition after Article 156a(a) of the old Criminal Code was replaced by Article 300 of the National Criminal Code. This study examines how that transition has altered the relationship between the protection of religion, religious authorities, and freedom of expression in Indonesia. The study employs a normative legal methodology, using both statutory and case-law approaches, through analysis of legislation, Constitutional Court decisions, a number of blasphemy cases, and relevant scholarly literature. The legal materials were analyzed using the principles of legality, legitimate purpose, necessity, and proportionality as reflected in the Siracusa Principles, while also taking into account international human rights standards regarding religious expression. The research findings indicate that the application of Article 156a(a) of the old Criminal Code relied heavily on judicial interpretation and religious authority in determining whether a particular expression could be categorized as blasphemy, thereby rendering the boundary between protected expression and criminal acts uncertain. Article 300 of the National Criminal Code marks a significant normative shift by shifting the focus of criminal protection from religion as an abstract object toward the protection of individuals, groups, or communities from hostility, hatred, violence, or discrimination based on religion or belief, and by explicitly exempting certain forms of objective, community-specific, and scientific expression from criminal liability. Nevertheless, the use of concepts that remain open to interpretation suggests that the effectiveness of the new framework will depend heavily on future judicial interpretations. This study contributes to the field of religion and law by demonstrating how criminal law reform reconfigures the relationship between religious authorities, state regulation, and freedom of expression, while also offering a framework for assessing whether the new regime can avoid the interpretive uncertainties present in the previous blasphemy laws.
Peran Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Situs Judi Online melalui Media Sosial Instagram (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung) Sevilla; Heni Siswanto; Sri Riski
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9237

Abstract

Judi Online merupakan kejahatan siber yang semakin marak seiring perkembangan teknologi informasi, di mana pelaku memanfaatkan Instagram untuk menyebarkan tautan situs judi melalui unggahan, stories, maupun direct message. Kepolisian dituntut mengungkap jaringan pelaku sekaligus menghadapi kendala teknis dan sosial dalam penyidikan. Hal ini tercermin dari kasus di wilayah hukum Polda Lampung, di antaranya penangkapan selebgram yang mempromosikan situs judi online melalui akun berpengikut ribuan, serta pengungkapan jaringan judi online yang melibatkan puluhan tersangka. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi online melalui media sosial Instagram dan apa sajakah faktor penghambatnya.Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, diolah melalui identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran faktual Kepolisian merupakan peran yang paling dominan dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi online melalui Instagram. Peran tersebut diwujudkan melalui patroli siber, pemantauan akun media sosial, penelusuran tautan situs judi online, serta pengumpulan dan pemeriksaan bukti elektronik. Peran normatif menjadi landasan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian, sedangkan peran ideal menjadi kondisi yang diharapkan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan kerja sama antarinstansi. Faktor penghambat yang paling dominan adalah sarana dan fasilitas serta masyarakat, sedangkan faktor lainnya meliputi hukum, penegak hukum, dan kebudayaan. Saran penelitian ini adalah peningkatan kapasitas penyidik Subdit V Siber melalui pelatihan digital forensik, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta sosialisasi hukum dan penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah dan aman bagi masyarakat.
Atribusi Digital dalam Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Jaringan Komunitas Gay Eilen Sava Purwigantari; Deni Achmad; Fristia Berdian Tamza; Heni Siswanto; Refi Meidiantama
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v3i2.3714

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penyebaran konten pornografi dari distribusi konvensional ke jaringan digital yang anonim, tertutup, dan mudah berpindah antarplatform. Karakter tersebut menimbulkan persoalan dalam menghubungkan identitas digital, aktivitas elektronik, dan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi atribusi digital dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas penyebaran konten pornografi di jaringan komunitas gay serta mengkaji kecukupan norma hukum dalam mengatribusikan perbuatan digital kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat didasarkan hanya pada keterkaitan akun dengan konten pornografi, tetapi memerlukan pembuktian hubungan antara identitas subjek, penguasaan akun atau perangkat, aktivitas elektronik, bukti elektronik, dan unsur kesalahan. Keanggotaan dalam komunitas atau grup digital tidak dengan sendirinya melahirkan pertanggungjawaban pidana tanpa bukti keterlibatan secara individu. Kebaruan penelitian ini adalah konstruksi atribusi digital sebagai kerangka yuridis yang menghubungkan fakta elektronik dengan pertanggungjawaban pidana. Konstruksi tersebut memberikan batas yang lebih terukur dalam menentukan pelaku sekaligus memperkuat kepastian hukum dan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.
Politik Hukum Kebijakan Kohabitasi Dalam Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Implikasi Hak Asasi Manusia Hanna Putri Aulia; Maroni Maroni; Erna Dewi; Nunung Rodliyah; Heni Siswanto
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5277

Abstract

This study aims to analyze the legal politics underlying the criminalization of cohabitation in the National Criminal Code and examine its implications for the protection and restrictions of human rights in the Indonesian rule of law. This study is a normative legal study with a statutory and conceptual approach, supported by criminological analysis. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature review and analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The results show that the criminalization of cohabitation is part of a criminal law policy oriented towards strengthening public morality and protecting the family institution as a value considered fundamental in Indonesian society. The formulation of the complaint offense reflects a compromise between protecting social values and respecting citizens' private space.
ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMERASAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG Intan Retno Ulandari; Erna Dewi; Emilia Susanti; Heni Siswanto; Nikmah Rosidah
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25239

Abstract

Kejahatan pemerasan yang dilaksanakan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap instansi pemerintah daerah merupakan bentuk penyimpangan yang memanfaatkan legitimasi organisasi sebagai sarana intimidasi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Fenomena ini tidak hanya mengganggu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap fungsi kontrol sosial yang seharusnya dijalankan oleh LSM. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerasan oleh oknum LSM pada perspektif kriminologi serta mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Lampung. Penelitian mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Polda Lampung, akademisi hukum pidana, dan ahli kriminologi, kemudian dilaksanakan analisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya kejahatan pemerasan dipengaruhi oleh faktor individu, lemahnya pengawasan terhadap organisasi, tekanan ekonomi, lingkungan sosial, serta penyalahgunaan fungsi LSM sebagai alat kontrol sosial. Modus operandi yang dilakukan berupa intimidasi, ancaman aksi demonstrasi, dan publikasi negatif terhadap instansi pemerintah guna memperoleh sejumlah uang. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal berupa penyelidikan, penyidikan, operasi tangkap tangan, dan penerapan ketentuan pidana, serta pendekatan non-penal melalui penyuluhan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan pengawasan internal pemerintah daerah, dan sinergi antarinstansi. Pendekatan yang terpadu antara tindakan represif dan preventif diperlukan untuk menekan praktik pemerasan serta memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata kunci: kriminologi, pemerasan, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, penanggulangan kejahatan.
ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMERASAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG Intan Retno Ulandari; Erna Dewi; Emilia Susanti; Heni Siswanto; Nikmah Rosidah
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25239

Abstract

Kejahatan pemerasan yang dilaksanakan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap instansi pemerintah daerah merupakan bentuk penyimpangan yang memanfaatkan legitimasi organisasi sebagai sarana intimidasi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Fenomena ini tidak hanya mengganggu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap fungsi kontrol sosial yang seharusnya dijalankan oleh LSM. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerasan oleh oknum LSM pada perspektif kriminologi serta mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Lampung. Penelitian mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Polda Lampung, akademisi hukum pidana, dan ahli kriminologi, kemudian dilaksanakan analisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya kejahatan pemerasan dipengaruhi oleh faktor individu, lemahnya pengawasan terhadap organisasi, tekanan ekonomi, lingkungan sosial, serta penyalahgunaan fungsi LSM sebagai alat kontrol sosial. Modus operandi yang dilakukan berupa intimidasi, ancaman aksi demonstrasi, dan publikasi negatif terhadap instansi pemerintah guna memperoleh sejumlah uang. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal berupa penyelidikan, penyidikan, operasi tangkap tangan, dan penerapan ketentuan pidana, serta pendekatan non-penal melalui penyuluhan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan pengawasan internal pemerintah daerah, dan sinergi antarinstansi. Pendekatan yang terpadu antara tindakan represif dan preventif diperlukan untuk menekan praktik pemerasan serta memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata kunci: kriminologi, pemerasan, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, penanggulangan kejahatan.
Co-Authors Abdillah Yoga Nurfawwaz Adhi Akbar Idianto Afifah Maharani Agung Abadi Kiswandono Ahmad Irzal Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Andika Kurniawan Anisa, Jenny Anugrah R’lalana Sebayang Arif Rahmanto Aulia Arnelita Benny David Silaen Budi Riski Budi Rizki Husin Budi Rizki Husin Budi Rizki Husin Budiyono Deni Achmad Deni Achmad Desia Rakhma Banjarani Dewi, Erna Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Dipo Didik Kurniawan Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Eilen Sava Purwigantari Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi . Faisal Fardiansyah, Ahmad Irzal Farrell Azlani Akbar Fatonah, Rini Femi Zulfa Nurkheliza Firganefi Firganefi Firganefi Firmansyah, Ade Arif Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Hamzah Hanna Putri Aulia Haya Anastasya Azra HS Tisnanta Ida Septiani Anjelika Ikhsan Setiawan Intan Retno Ulandari Irma Nur Amanda Irzal Fardiansyah, Ahmad Kasmawati Kasmawati Kholifah Nuzulul Hikmah M Surya Insani M. Mu’afilah Rizqi Pratama Mamanda Syahputra Ginting Manalu, Paskharia Maroni Maroni Maroni Maroni Maya Shafira Maya Shafira Meria Utama Mita Rilyanti Muhamad Arif Fadli Syahputra muhammad arif kurniawan Muhammad Eri Fatriansyah Muhammad Fadel Izha Leondra Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Munaris . Natamiharja, Rudi Naufal Zuhdi Niken Nurhadz Febriyani Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Ninik Ayuhandika Nunung Rodliyah Putri, Abelia Zahara Qorry Kharisma Sari Ragil Jaya Tamara Rahma, Nediyan Fania Ramadhani. D, Anggia Nur Refi Meidiantama Refi Meidiantama Rendie Meita Sarie Putri Ria Silviana Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Ridho Grisyan Rinaldy Amrullah Rinaldy Amrullah Rinaldy Amrulloh Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rizki, Budi Rochmat Mushowwir Ros Amira bt Mohd Ruslan Sahril Fadillah Salfa Salsabila Arifah Sari, Linda Sepriyadi Adhan S Septiana, Rima Marta Ajeng Setyorini, Annisa Sevilla Sheshilia Regina Salim Siti Nikmah Al Azizah Sitorus, Jono Parulian Sri Riski Sri Riski Sumiharni Sumiharni Sumiharni Sumiharni Sunarto DM Sunaryo Sunaryo Susi Susanti Sylvia Claudia Agustina Tamza, Fristia Berdia Tarmizi Tarmizi Tekila Pramita Amboina Tri Andrisman Ubaidillah, Kodri Vanessa Vanessa Warganegara, Damanhuri Yehezkiel Diko Ardiyansah Yoseph Novian Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani Yusdiyanto Zein Rasheed Khanna Zihan Muhafidhoh Zulkarnain Ridlwan