Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Journal Of Management Science (JMAS) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Social Research Jurnal Hukum Sehasen QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Management Accounting, Tax and Production Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Indonesian Journal of Law and Justice SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Education Transportation and Business Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat JURMA YUSTISI Public Goods and Public Sector Policy Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Justice Amnesty Law and Undoing Journal Jurnal Citra Multidisiplin Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora INLAW
Gunardi Lie
Universitas Tarumanagara
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 147 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 147 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
ANALISIS DAMPAK PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT–TIONGKOK TERHADAP KEGIATAN EKSPOR IMPOR INDONESIA Agatha Augustin; Gunardi Lie
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.4281-4290

Abstract

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak 2018 telah menjadi fenomena global yang mengubah lanskap perdagangan internasional secara signifikan. Ketegangan tarif antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang memiliki ketergantungan tinggi pada kedua pasar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok terhadap stabilitas arus ekspor-impor Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif dan kebijakan proteksionisme menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok global, menekan daya saing industri domestik, serta menciptakan ketidakpastian investasi. Namun, di sisi lain, perang dagang membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar, khususnya di sektor manufaktur dan komoditas, melalui mekanisme trade diversion. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada bahan baku impor, serta lambannya reformasi birokrasi perdagangan. Oleh karena itu, Indonesia perlu merespons dinamika global ini dengan strategi komprehensif melalui diversifikasi pasar ekspor, penguatan industri substitusi impor, dan peningkatan daya saing nasional. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat meminimalkan risiko sekaligus mengubah perang dagang menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi dalam perdagangan internasional.
OPTIMALISASI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL UNTUK MELINDUNGI PRODUK NASIONAL DALAM ARUS PERDAGANGAN GLOBAL Finsri Metanoya Tapilatu; Gunardi Lie
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.4255-4263

Abstract

Perdagangan internasional menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus membuka peluang bagi perluasan pasar global. Namun, tantangan globalisasi yang ditandai oleh proteksionisme, diskriminasi perdagangan, dan kebijakan non-tarif kerap menempatkan negara berkembang seperti Indonesia dalam posisi rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan strategi optimalisasi instrumen hukum internasional dalam melindungi produk nasional di tengah dinamika perdagangan global. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap praktik penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan WTO, khususnya melalui Dispute Settlement Body (DSB), memberikan dasar normatif dan forum adjudikasi yang efektif dalam menghadapi kebijakan diskriminatif, seperti kasus pembatasan biodiesel sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Lebih lanjut, pemanfaatan instrumen hukum internasional memungkinkan Indonesia memperkuat daya tawar diplomasi ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam menembus pasar global. Strategi harmonisasi hukum nasional dengan perjanjian internasional juga terbukti penting agar regulasi domestik sejalan dengan standar global. Di samping itu, penguatan kapasitas nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum perdagangan internasional menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia dalam menghadapi sengketa multilateral. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan instrumen hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai benteng perlindungan terhadap praktik diskriminatif, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global yang kompetitif
ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU Arifin Umaternate; Gunardi Lie
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.69-78

Abstract

Penelitian ini mengkaji posisi dan peran kurator dalam proses kepailitan serta berbagai hambatan normatif yang mengganggu efektivitas pelaksanaan tugasnya. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kerangka kerja yang relatif lengkap, implementasinya di lapangan memperlihatkan ketidaksinkronan antara kewenangan luas yang diberikan kepada kurator dan minimnya dukungan hukum yang menjamin independensi serta keamanan tindakan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kurator dituntut mengelola harta pailit secara profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan, namun seringkali menghadapi persoalan mendasar, seperti keterlambatan pemberitahuan putusan, ketidakjelasan awal masa kewenangan, serta tidak kooperatifnya debitur maupun kreditor. Selain itu, celah hukum terkait keberadaan kreditor fiktif, lemahnya pengawasan, serta kurangnya fasilitas operasional pada tahap awal proses turut memperburuk situasi dan meningkatkan risiko tanggung jawab pribadi bagi kurator. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menilai bahwa problem-problem tersebut bukan semata soal teknis, melainkan mencerminkan kebutuhan mendesak akan pembaruan regulatif yang lebih responsif. Penataan kembali standar perlindungan hukum, mekanisme pengawasan, serta dukungan administratif menjadi keharusan agar kurator dapat menjalankan fungsi strategisnya secara optimal dan sistem kepailitan mampu memenuhi tujuan kolektif perlindungan kreditor secara adil.
Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Era Artificial Intelligence: Perlindungan Pekerja, Reskilling, dan Model Kompensasi Inovatif di Indonesia Muhammad Urifianto Ardhan; Gunardi Lie
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol. 4 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v4i1.8167

Abstract

Perkembangan pesat Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan mendasar dalam struktur pasar tenaga kerja, termasuk di Indonesia, dengan meningkatnya risiko penggantian pekerjaan manusia oleh teknologi otomatisasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga memunculkan tantangan hukum terkait perlindungan hak pekerja, keadilan sosial, serta keberlanjutan sistem ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum ketenaga kerjaan Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, mengklasifikasikan dan menjustifikasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat adopsi AI, serta menilai kecukupan perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja terdampak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kebutuhan akan dasar hukum bagi penerapan model kompensasi inovatif, seperti Universal Basic Income (UBI), pajak otomasi, dan skema distribusi manfaat produktivitas AI, serta mengeksplorasi kemungkinan adaptasi kerangka hukum nasional untuk melegitimasi pendekatan tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti pentingnya reskilling dan upskilling dalam menghadapi disrupsi teknologi, serta mengkaji urgensi pengakuan “hak atas pengembangan keterampilan berkelanjutan” sebagai bagian integral dari perlindungan pekerja di era digital.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang didukung oleh analisis literatur dari jurnal nasional terindeks SINTA dan jurnal internasional bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih bersifat reaktif, dengan fokus pada kompensasi pasca PHK yang belum mampu menjawab dampak jangka panjang dari disrupsi AI. Selain itu, belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai kewajiban pelatihan ulang maupun mekanisme distribusi manfaat teknologi secara adil. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif dan adaptif, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pembaruan kebijakan fiskal, serta pengakuan hak atas pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, hukum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengelola transisi menuju masa depan kerja yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di era kecerdasan buatan. 
Legal Analysis of the International Dispute Between PT Pertamina and Karaha Bodas Company Shashia Andini Kristianto; Gunardi Lie
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.2546

Abstract

The dispute between PT Pertamina and Karaha Bodas Company is an important example in international law practice related to investment contracts in the energy sector. This dispute originated from the collaboration on the development of a geothermal project in Karaha Bodas, which was disrupted due to Indonesian government policies during the economic crisis, leading to differing interpretations of contractual obligations and force majeure. This research aims to analyze the background of the dispute, the application of international arbitration mechanisms, and the legal implications of the arbitration award on Indonesia. The research method used is normative juridical with an approach based on legislation and case studies. The data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The research results show that resolving disputes thru international arbitration provides a neutral and professional forum with final and binding decisions. However, the enforcement of arbitration awards still faces challenges, particularly in the aspect of cross-border execution. The legal implications of the arbitration ruling have a significant impact on Indonesia, particularly in increasing demands for legal certainty, investment protection, and government policy consistency. This case also underscores the importance of the principle of pacta sunt servanda in international legal relations and the state's responsibility for the actions of state-owned enterprises.
Legal Protection and Certainty of Taxpayers’ Rights and Obligations in the Perspective of Government Regulation Number. 50 of 2022 Shashia Andini Kristianto; Gunardi Lie
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.2547

Abstract

This article examines legal protection and the certainty of taxpayers’ rights and obligations from the perspective of Government Regulation Number 50 of 2022, as well as the position of the Taxpayer Charter in strengthening legal protection and encouraging tax compliance in Indonesia. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the discussion show that Government Regulation Number 50 of 2022 provides a clearer foundation regarding the procedures for the implementation of taxpayers’ rights and the fulfillment of their obligations, thereby functioning as an important instrument in realizing legal certainty, justice, and a balanced legal relationship between the state and taxpayers. These regulations cover the rights to information, services, data protection, restitution, objection, appeal, and complaint, as well as administrative obligations such as taxpayer identification number registration, tax return submission, tax payment, bookkeeping, and a cooperative attitude during tax audits. In addition, the Taxpayer Charter is understood as a complementary instrument that codifies taxpayers’ rights and obligations in a simpler and more understandable manner, thereby supporting the creation of better services, more concrete legal protection, and voluntary compliance within the self-assessment system. Thus, the clarity of the regulation of rights, obligations, law enforcement mechanisms, and tax dispute resolution becomes an important factor in building a tax system that is fair, transparent, credible, and based on legal certainty.
A Juridical Review of Legal Protection for Workers within the Social Security System in Indonesia Shashia Andini Kristianto; Gunardi Lie
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.2548

Abstract

Legal protection for workers within the social security system is one form of the state's responsibility in realizing societal welfare as mandated by the constitution. This research aims to analyze juridically the forms of legal protection for workers within the social security system in Indonesia and to examine the effectiveness of its implementation. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The data sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The research results show that normatively, the legal protection of workers within the social security system has a strong legal basis. Guaranties designed to provide comprehensive protection against various risks faced by the workforce. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as the low participation rate, especially in the informal sector, and the suboptimal law enforcement against employers who do not fulfilll their obligations. Based on these results, it can be concluded that although the labor social security system in Indonesia has an adequate legal framework, the effectiveness of legal protection still needs to be improved thru enhanced supervision, strict enforcement of sanctions, and increased awareness and compliance from all parties involved.
Dampak Transformasi Digital Terhadap Ketenagakerjaan: Peluang dan Tantangan di Era Industri 4.0 Rachel Adeline Siregar; Gunardi Lie
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 3 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v3i1.8239

Abstract

Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama yang mengubah lanskap ketenagakerjaan di era Industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan, otomatisasi, dan Internet of Things (IoT) memengaruhi cara perusahaan beroperasi, pola kerja, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi digital terhadap ketenagakerjaan, baik dari sisi peluang maupun tantangan yang muncul. Dari sisi peluang, digitalisasi membuka akses terhadap pekerjaan berbasis teknologi, memperluas fleksibilitas kerja melalui konsep remote working, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Namun, di sisi lain, transformasi ini juga menghadirkan tantangan signifikan, seperti pengurangan kebutuhan terhadap pekerjaan rutin, meningkatnya kesenjangan keterampilan (skill gap), dan potensi pengangguran struktural bagi pekerja yang tidak beradaptasi dengan teknologi baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari jurnal akademik, laporan industri, dan data statistik ketenagakerjaan terkini. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi tenaga kerja terhadap era digital sangat bergantung pada kemampuan pembelajaran berkelanjutan, pengembangan keterampilan digital, serta kebijakan pemerintah dan perusahaan yang mendukung reskilling dan upskilling. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri untuk memastikan transformasi digital memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
Perlindungan Hukum dan Kewajiban Perpajakan bagi Host Dalam Platform Airbnb di Indonesia Gunardi Lie; Shefira Amalia Choirunnisa
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 3 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v3i1.8305

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan model bisnis baru dalam sektor pariwisata, salah satunya platform berbagi akomodasi (short-term rental) seperti Airbnb. Di Indonesia, jumlah host Airbnb terus meningkat signifikan seiring pertumbuhan pariwisata nasional. Namun, keberadaan host sebagai pelaku usaha digital menghadapi dua permasalahan utama: ketidakjelasan perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual dengan platform, serta rendahnya kepatuhan kewajiban perpajakan yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Hotel. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka perlindungan hukum bagi host Airbnb berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, serta mengidentifikasi kewajiban perpajakan yang melekat pada aktivitas usaha sewa jangka pendek berbasis digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi host bersifat preventif dan represif, namun regulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum mengatur secara komprehensif hubungan tripartit antara host, tamu, dan platform. Di sisi perpajakan, host wajib membayar PPh berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 (tarif 0,5% dari omzet bruto) dan Pajak Hotel sesuai peraturan daerah masing-masing. Diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan sistem pelaporan berbasis platform guna meningkatkan kepatuhan pajak host Airbnb di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas FTA Dalam Menyederhanakan Prosedur Hukum Transaksi Bisnis Internasional Jeremy Nathanael; Gunardi Lie
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7060

Abstract

Dalam era globalisasi ekonomi, Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) menjadi instrumen penting yang tidak hanya menghapus hambatan tarif, tetapi juga menyederhanakan prosedur hukum dalam transaksi bisnis internasional. FTA mengatur aspek-aspek penting seperti dokumen perdagangan, aturan asal barang (Rules of Origin/ROO), prosedur bea cukai, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas FTA sebagai instrumen hukum internasional dalam menyederhanakan prosedur hukum transaksi lintas batas, serta mengidentifikasi kendala yuridis yang dihadapi dalam implementasinya, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap instrumen hukum internasional (AFTA dan RCEP) dan regulasi nasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun FTA secara normatif telah memberikan kerangka hukum yang mendorong efisiensi perdagangan, efektivitasnya di Indonesia masih terbatas akibat lemahnya harmonisasi hukum nasional, kompleksitas ROO, serta infrastruktur kelembagaan dan administrasi yang belum optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas yuridis FTA sangat bergantung pada kesiapan regulatif dan kelembagaan di tingkat nasional. Diperlukan reformasi hukum dan penguatan kapasitas institusional untuk menjadikan FTA sebagai alat hukum yang benar-benar fungsional dalam memfasilitasi transaksi bisnis internasional.
Co-Authors Achmad Ricky Dwiandi Adam Adifa Jauza Ulataqiy Agatha Augustin Aimmatul Khoiroh Akhirudin Alessandro Christian Max Allaysha Adindaputri Kirani Amelia Febriyanti Amelia Zimah Anya Sitara Budidarsono Ariawan Gunadi Arifin Umaternate Arlyn Annabel Nusamara Armando Benyamin Hasibuan Arya Salwa Wardana Aryanti Agripina Winata Axel Randu Sutiono Ayu Azalia Wardhani Baharuddin Jusuf Habibie Hasta Bayu Prasetyo Belicia Widhyana Yulia Putri Bok Rok Su Brian Jeremy Modami Bukhari Okhram Ardiyattama Yudistira Chatrine Orry Manurung Christopher Howard Wonohadidjojo Cindra Shafa Kamiliya Clara Agustine Pradinata Daniel Wibisono Bintoro Darius Nayoltama David Biliya Malkan Delvina Koniardy Destiana Candra Deviana Axfelia Devika Graciella Gunawan Devira Andriani Elizabeth Tania Enroy Sution Evelyn Hartono Ezravania Rahmat Farrel Nouvaleo Akbar Fauzan Rizki Parapat Fayola Joselyn Febriana Irma Fernanda Naulisa Situmorang Finsri Metanoya Tapilatu Gabriela Gunawan Gabriella Agatha Zivameir Setya George Daniel Pangaribuan Graciella Azzura Putri Ananda Graciella Dominique Phie Gregorius Febrian Wijaya Hagai Gabriel Kristiantan Hasya Ramania Herman Thio Inayah Ar Rohma Indah Siti Aprilia Ismail Rangga Wahana Putra Jeremy Nathanael Jesselyn Patricia Jordanno Lesmana Juan Benedict Chandra Kearen Elvira Naftali Kevin Halomoan Khaluna Hudzalfah Rahmadani Leezza Salsa Salindeho Lenny Sriwijaya Leonard Tasuno Laiya Marcia Gladys Rumambi Matthew Alexander Nainggolan Matthew Mikha Sebastian Matondang Maurend Benaya Immanuel Susanto Maximillian Ivander Kiyoshi Maydi Sandi Meiliani Metta Valoka Michael Kurniawan Michaela Michaela Michelle Audrey Serena Michellie Chandra Wijaya Mishael Joshua Moody Rizqy Syailendra Putra Muhammad Adepio Muhammad Faidhil Iman Muhammad Haykel Muhammad Urifianto Ardhan Muhammad Wildan Ichsandi Nabila Chynta Dwi Anggraini Naisyirah Ramadhani Tuasikal Nasha Rawza Alya Nathania Apriza Nicholas Owen Odi Alfazen Harahap Priska Khairunnisa Putri Nadilatasya Rachel Adeline Siregar Rachel Christie Raden Mahaputra Alfariza Martadikusumah Rainer Christian Raphaellee Peters Putra Usman Rewiyaga Rian Rimba Morenties Richella Andrea Rubby Aditya Panglima Ryan Nathanael Septyan Sins Danendra Shashia Andini Kristianto Shefira Amalia Choirunnisa Sheren Agapena Hosaya Liunda Sherley Lie Silvia Cahyadi Steven Angkasa Suwinto Johan Szyva Silviana Putri Tengku Amira Najla Thalia Rizq Aurora Patty Veren Kasslim Virginia Willion Lim Yervant T. S Sitompoel Zayyan Syafiqah Aggistri