Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM LAW REFORM Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Jurnal Dinamika Hukum Al-Ahkam Jurnal Media Hukum WARTA Jurnal Penelitian Humaniora Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudence MILLATI: Journal of Islamic Studies and Humanities Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum al-Afkar, Journal For Islamic Studies Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Varia Justicia SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jambe Law Journal Mimbar Ilmu Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Awang Long Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Hukum Volkgeist TSAQAFAH Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI UNTAG Law Review Cepalo IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Walisongo Law Review (Walrev) Madani : Indonesian Journal of Civil Society LEGAL BRIEF Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Indonesian Law (JIL) Journal of Transcendental Law JHCLS Jurnal Abdimas Bina Bangsa International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Jurnal Dedikasi Hukum Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum IRSYADUNA: Jurnal Kemahasiswaan Lex Publica Journal of Global Pharma Technology MILRev: Metro Islamic Law Review SASI Journal of Transcendental Law Journal Iuris Scientia Journal of Law and Legal Reform Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Mouse Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Jurnal Jurisprudence Contrarius Law Studies and Justice Journal Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Absori Absori
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 124 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 124 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
AKREDITASI KLINIK SEBAGAI SYARAT KERJA SAMA BPJS KESEHATAN DALAM SISTEM PERIZINAN Amha Sang Aji; Absori Absori; Andria Luhur Prakoso
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/kemrtm28

Abstract

Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu pelayanan kesehatan nasional yang diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum administratif untuk menganalisis posisi hukum akreditasi klinik dalam sistem perizinan dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam pendekatan normatif ini, penelitian menelaah norma hukum yang relevan melalui statute approach, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kewajiban peningkatan mutu pelayanan melalui akreditasi serta Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang mensyaratkan akreditasi bagi klinik sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Akreditasi klinik dalam kerja sama dengan BPJS Kesehatan telah berkembang dari sekadar persyaratan administratif kontraktual menjadi kewajiban hukum substantif dalam sistem perizinan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 menegaskan bahwa akreditasi merupakan bagian dari legal compliance yang melekat pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu layanan dan legitimasi operasional. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap kewajiban akreditasi tidak hanya berdampak pada keberlanjutan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada status hukum izin operasional klinik dalam rezim hukum administrasi publik, sehingga akreditasi harus dipahami sebagai instrumen integratif antara standar mutu pelayanan, legalitas perizinan, dan perlindungan kepentingan publik.
The Integration of Positive and Islamic Law in Contemporary Forest Conservation Policies Based on Sustainable Development: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia Absori; Arief Budiono; Mohammad Indra Bangsawan; Rizka; Aminuddin Mustaffa
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): MilRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v5i1.13038

Abstract

This study examines the integration of positive law and Islamic law within contemporary sustainable development–based forest management conservation policies through a comparative analysis of Indonesia and Malaysia. The research aims to analyze the normative and regulatory frameworks governing forest conservation in both countries and explore the extent to which Islamic legal principles are incorporated into state-based environmental governance. Employing a qualitative doctrinal and comparative legal approach, this study analyzes statutory regulations, policy documents, judicial decisions, and relevant Islamic legal sources, complemented by secondary scholarly literature. The analytical framework combines sustainable development theory with maqāṣid al-sharīʿah to assess how environmental protection aligns with both constitutional mandates and Islamic normative objectives. The findings reveal that Indonesia and Malaysia demonstrate different models of legal integration. Indonesia tends to institutionalize environmental protection through constitutional and statutory mechanisms, while incorporating Islamic values in a more implicit, socio-cultural manner. In contrast, Malaysia exhibits a more formal recognition of Islamic legal principles within state-level religious and environmental governance structures. Despite these differences, both countries reflect a converging commitment to ecological sustainability grounded in legal pluralism. However, challenges remain in harmonizing regulatory enforcement, addressing the drivers of deforestation, and ensuring community-based participation. This study contributes to the development of contemporary Islamic environmental jurisprudence by offering a comparative legal model of integrative governance between positive and Islamic law in forest conservation policy. It advances scholarly discourse on legal pluralism, sustainable development, and the operationalization of maqāṣid al-sharīʿah within modern environmental regulatory frameworks in Muslim-majority countries.
PENOLAKAN PASIEN IGD ATAS ALASAN RAWAT INAP BERULANG: TINJAUAN SOSIO-LEGAL DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN Amha Sang Aji; Absori Absori; Syaifuddin Zuhdi
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/whtbj764

Abstract

Penolakan pasien rawat inap melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) masih sering terjadi di dalam pelayanan kesehatan terutama di IGD. Hal ini menjadi sorotan utama bidang Kesehatan, terutama tenaga kesehatan memberikan alasan bahwa pasien adalah dengan riwayat rawat inap berulang di rumah sakit. Praktik yang demikian menjadi perdebatan yang menarik bahwa tindakan tersebut menyalahi hak pasien, kepatuhan fasilitas Kesehatan yang rendah terhadap perundang-undangan, tekanan finansial karena klaim pasien belum dibayarkan, serta implikasi sosial dan etika dalam pelayanan pasien di IGD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena terjadinya penolakan pasien IGD dengan alasan rawat inap berulang dengan pendekatan sosio-legal. Metode penelitian ini memadukan Analisis normatif dan data empiris yang bersumber pada literatur. Analisis normatif yang didapat pada kewajiban pelayanan IGD berdasarkan undang-undang dalam menangani kasus pasien rawat inap. sedangkan kajian empiris didapat dari sumber literatur, jurnal maupun laporan kasus penolakan pasien IGD. Hasil dari penelitian ini didapatkan terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum pelayanan IGD dan praktik penolakan pasien dengan alasan administrasi berupa rawat inap berulang yang dikarenakan kesalahan penafsiran efisiensi biaya klaim BPJS, kurangnya petugas medis dan bed IGD serta moral hazard rumah sakit. Perlu  penyelesaian  secara sosio legal dengan pemahaman hukum dan implementasinya bagi petugas medis, penguatan regulasi penerimaan pasien serta penegakan etika medis di IGD.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BELUM DICATATKAN BERBASIS MAQASHIDU AL-SYARIAH Iskak Sulistiya; Absori Absori; Syaifuddin Zuhdi
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 4 No. 2 (2026): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/

Abstract

Unregistered marriage remains a family law problem in Indonesia because it creates a gap between religious validity and formal state recognition. This condition has a direct impact on the weak legal protection for women and children, particularly in fulfilling the rights to maintenance, joint property, inheritance, lineage, legal identity, and access to population documents. This study aims to analyze the forms of legal protection for women and children in unregistered marriages and to formulate a construction of legal protection based on Maqashidu al-Syariah. This study employs a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a maqashidi approach. Legal materials are analyzed qualitatively through descriptive-analytical and prescriptive techniques. The results show that the state has provided several forms of legal protection, namely preventive protection through the obligation of marriage registration, administrative protection through the inclusion of the status "married unregistered" in the Family Card and the use of the Absolute Responsibility Statement, and judicial protection through the marriage ratification (isbat nikah) mechanism. However, this protection is not yet fully effective due to its partial nature. While administrative protection helps fulfill population documents, it does not automatically guarantee the substantive rights of women and children. Therefore, Maqashidu al-Syariah is essential to be used as a basis for the construction of legal protection because it places marriage registration as a means of safeguarding religion, life, lineage, wealth, and family dignity. This study concludes that ideal legal protection must integrate marriage registration, population administration, integrated marriage ratification services, and public legal education to achieve legal certainty, justice, and family welfare.
Jihad Konstitusi dan Rekonstruksi Indonesia Berkemajuan: Strategi Advokasi Hukum Muhammadiyah dalam Menghadapi Ekstraksi Eksploitatif Sumber Daya Alam di Era Neoliberalisme Evi Dwi Hastri; Absori Absori
TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Vol. 3 No. 2 (2026): JUNI :TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/tadhkirah.v3i2.564

Abstract

This study is motivated by the proliferation of regulations that facilitate the exploitative extraction of natural resources in Indonesia as a consequence of the penetration of neoliberal ideology, which deviates from the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The significance of this research lies in the strategic role of Muhammadiyah through the "Constitutional Jihad" movement in restoring state sovereignty over natural resources for the benefit of the public welfare. The study aims to analyze the philosophical foundations of Constitutional Jihad in reconstructing the vision of a Progressive Indonesia (Indonesia Berkemajuan) and to examine Muhammadiyah’s legal advocacy strategies in resisting the hegemony of liberal economic policies. The research focuses on how Muhammadiyah’s philosophical framework and litigation strategies are capable of correcting national energy policies, as reflected in Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. This research employs a normative legal method using statutory, case, and theological-ideological approaches. The findings reveal that, philosophically, Constitutional Jihad represents the transformation of Al-Ma’un theology and the concept of Darul Ahdi wa Syahadah into a constitutional framework that integrates divine sovereignty with popular sovereignty. In terms of strategy, Muhammadiyah utilizes Public Interest Litigation supported by interdisciplinary expert collaboration and moral mobilization rooted in civil society. The analysis of Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012 demonstrates that Muhammadiyah’s advocacy successfully invalidated unconstitutional provisions of the Oil and Gas Law that had weakened state control, while simultaneously reaffirming the state's direct management function over natural resources. The study concludes that Constitutional Jihad constitutes an effective form of national ijtihad in reconstructing a progressive, sovereign, and socially just legal order in Indonesia.
DIVORCE IN KANGEAN ISLANDS: The Study on Judge's Legal Reasoning of Kangean Religious Court, 2020-2022 Syaifuddin Zuhdi; Khudzaifah Dimyati; Absori Absori; Kelik Wardiono; Filzah Ilda Syafirah
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1229

Abstract

Purpose of the study: This article aims to find out how the divorce conditions in the Kangean Islands are and to see how the factors that influence it and the legal reasoning used by the judge in deciding the divorce case. Methods: the method used in this study is a normative juridical method with a decision approach, the data used is secondary data, namely the decisions of the religious courts in 2020-2022, which every year 30% of the decisions are taken, the data are analyzed descriptively Results: From the research conducted, it was found that the majority of divorces in Kangean Island were carried out by a contested divorce mechanism, while the factors behind the majority were due to disputes, then followed by economic factors, legal reasoning judges were divided into empathy, namely the use of legal norms, conformity between facts and norms. , interpretation of problems and norms, as well as the use of the rules of Islamic law in its legal opinion Applications of this study: This article is useful to support research on divorce and legal opinions, especially on Kangean Island and Indonesia in general Novelty: The novelty of this research is that there are still very few people doing research on the Kangean Islands, as well as the discovery of several legal reasoning concepts for judges at the Kangean Religious Court.   ABSTRAK   Tujuan Penelitian: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi perceraian di Kepulauan Kangean dan melihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhinya serta alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian. Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan putusan, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu putusan pengadilan agama tahun 2020-2022 yang setiap tahun diambil 30% putusannya, data tersebut dianalisis secara deskriptif Hasil: Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa mayoritas perceraian di Pulau Kangean dilakukan dengan mekanisme cerai gugat, sedangkan faktor penyebab mayoritas adalah karena perselisihan, kemudian disusul faktor ekonomi, pertimbangan hukum hakim terbagi menjadi empati, yaitu penggunaan norma hukum, kesesuaian antara fakta dan norma. , interpretasi masalah dan norma, serta penggunaan aturan hukum Islam dalam opini hukumnya Aplikasi penelitian ini: Artikel ini bermanfaat untuk mendukung penelitian tentang perceraian dan opini hukum khususnya di Pulau Kangean dan Indonesia pada umumnya Kebaruan: Kebaruan dari penelitian ini adalah masih sedikitnya orang yang melakukan penelitian di Kepulauan Kangean, serta ditemukannya beberapa konsep penalaran hukum bagi hakim di Pengadilan Agama Kangean.
The Judicial Reasoning Behind Decision No. 262/Pid.B/2018/Pn.Skt on a Case of Mass Violence: The Perspective of Human Aggressiveness and the Ashobiyah Terminology Purwadi Wahyu Anggoro; Khudzaifah Dimyati; Absori; Kelik Wardiono; Sri Waljinah
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1314

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This research aimed to analyze the judicial rationing behind Decision No. 262/Pid.B/2018/Pn.Skt. According to Article 170 of the Indonesian Criminal Code in the legal event of a mass violence crime that occurred in Surakarta City.  Methodology: This was normative legal research that used the case approach. It emphasized the legal consideration of judges in deciding and giving a verdict upon a case. Results: This research analyzed Decision No. 262/Pid.B/2018/Pn.Skt. Judges considered that the actions committed by the group of perpetrators originated from the aggressive nature of humans due to their animal power that can cause law-violating actions. This aggressive human nature in a group caused a sense of affection and bond creates similarities in desires, goals, and ideas. It resulted in a sense of solidarity in the group according to the ashobiyah terminology. Applications of this study: to provide knowledge on: (1) the judicial analysis based on the factors that influence the occurrence of mass violence; and (2) the judicial consideration in deciding upon a case of mass violence in Surakarta City based on the judicial rationing in Decision No. 262/Pid.B/2018/PN.Skt. Novelty/Originality of this study: This paper provided new information on the action of mass violence on Decision No. 262/Pid.B/2018/PN.Skt correlated with Ibnu Khaldun’s ashobiyah terminology. Keywords: judicial reasoning, mass violence, aggressivity, ashobiyah    ABSTRAK  Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis di balik Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/Pn.Skt. Menurut Pasal 170 KUHP dalam peristiwa hukum tersebut, tindak pidana kekerasan massal terjadi di Kota Surakarta.  Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus. Ditekankan pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus dan memberikan putusan atas suatu perkara.  Hasil: Penelitian ini menganalisis Keputusan No. 262/Pid.B/2018/Pn.Skt. Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kelompok pelaku tersebut berawal dari sifat agresif manusia karena animal power yang dapat menimbulkan perbuatan melanggar hukum. Sifat agresif manusia dalam suatu kelompok menimbulkan rasa kasih sayang dan ikatan yang menimbulkan kesamaan keinginan, tujuan, dan gagasan. Hal itu mengakibatkan rasa solidaritas dalam kelompok menurut terminologi ashobiyah.  Aplikasi penelitian ini: memberikan pengetahuan tentang (1)analisis yuridis berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan massal, (2)pertimbangan yuridis dalam memutus perkara kekerasan massal di Kota Surakarta berdasarkan yuridis rationing dalam Putusan No. 262/Pid.B/2018/PN.Skt.  Kebaruan/Orisinalitas: Tulisan ini memberikan informasi baru tentang aksi kekerasan massal pada Putusan No. 262/Pid.B/2018/PN.Skt yang berkorelasi dengan terminologi ashobiyah Ibnu Khaldun.  Kata kunci: penalaran yudisial, kekerasan massal, agresivitas, ashobiyah
Comparison Of Legal Reasoning Models In Consideration Of Decision No. 064/G/2014/PTUN SMG, NO. 135/B/2015/PT.TUN.SBY, And No. 99/PK/TUN/2016 In The Case Of Pt Semen Gresik (Persero) Tbk Environmental Permit In Rembang Regency, Central Java Hery Dwi Utomo; Absori Absori; Kachippa Suvirat; Khudzaifah Dimyati; Kelik Wardiono; Saepul Rochman
Jurnal Jurisprudence Vol. 13, No. 1, June 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v13i1.1707

Abstract

ABSTRACT  Purpose of the study: This study aims to understand the lawsuit of the Samin Community in Rembang Regency against Governor's Decree No. 660.1/17/2012, which permits the development and exploitation of natural resources in the Kendeng Mountains. This dispute not only shows a lawsuit but, more broadly, is the counter-hegemonic movement between local law and national law, which is marked by the victory of the Samin Community at the level of Judicial Review at the Supreme Court. Methodology: The research was carried out through observation, interview, and literature review to explain local and national legal disputes, which were analyzed qualitatively using legislation, unwritten law, and the Gramsci Counter Hegemony approach. Results: The study revealed that: first, local law disputes against national law in Rembang Regency occurred because of the dominance of national law over local law, which recognizes indigenous people only when stated in the law. Second, the Samin Indigenous people still adhere to traditions, myths, and ecological principles called Saminism, which only allow them to farm and serve as a cultural identity. Therefore, they may not be able to survive if they have another profession. Third, the judge's decision in the form of a caliph on earth is influenced by the soul of the mother earth community of the Samin Community and forms a new norm so that it becomes a new hegemony against national law. Application of the study: This research can be used by law enforcers so that their legal decisions rely on not only legal positivism values but also transcendental local legal concepts. Novelty/Originality of research: No previous research has linked the dispute over permits for constructing a cement factory in the Rembang Regency and Decision No. 99/PK/TUN/2016 with a counter-hegemonic approach and transcendental-based local laws. Keywords: legal comparison, legal reasoning, environmental law, court judgment   ABSTRAK  Tujuan Kajian: Kajian ini bertujuan untuk memahami gugatan masyarakat Samin di Kabupaten Rembang terhadap Keputusan Gubernur No. 660.1/17/2012 yang mengizinkan pembangunan dan ekspolitasi sumber daya alam di pegunungan Kendeng. Sengketa ini tidak hanya menunjukan gugatan hukum namun yang lebih luas adalah gerakan kontra hegemoni antara hukum lokal dengan hukum nasional yang ditandai dengan kemenangan masyarakat Samin pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Metodologi: Penelitian dilaksanakan dengan melakukan observasi, wawancara, dan kajian literatur yang dimaksudkan untuk menjelaskan sengketa hukum lokal dan nasional yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan pendekatan Kontra Hegemoni Gramsci. Hasil-hasil: Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pertama, Sengketa hukum lokal melawan hukum nasional di Kabupaten Rembang terjadi karena adanya dominasi hukum nasional atas hukum lokal yang hanya mengakui masyarakat adat hanya jika disebutkan oleh Undang-Undang. Kedua, masyarakat Adat Samin masih berpegang pada tradisi, mitos dan prinsip-prinsip ekologis yang disebut Saminisme yang yang hanya mengizinkan mereka untuk bertani saja dan sebagai identitas budaya, sebab itu mereka tidak mungkin mampu bertahan hidup apabila berprofesi lain; dan Ketiga, Amar putusan hakim berupa khalifah di muka bumi dipengaruhi oleh jiwa masyarakat ibu bumi masyarakat Samin dan membentuk norma baru sehingga menjadi hegemoni baru melawan hukum nasional. Aplikasi Kajian: Penelitian ini dapat digunakan bagi penegak hukum agar putusan hukumnya tidak hanya bersandar pada nilai-nilai positivisme hukum, namun juga konsep hukum lokal yang bersifat transendental. Kebaruan/Originalitas Penelitian: Belum ada penelitian sebelumnya yang menghubungkan sengketa izin pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang dan putusan No. 99/PK/TUN/2016 dengan pendekatan kontra hegemoni dan hukum local berbasis transendental. Katakunci : Perbandingan Hukum, Penalaran Hukum, Hukum Lingkungan, Putusan Pengadilan
The Relationship Of State Law And Customary Law:: Reinforcement And Protection Of Customary Law In Constitutional Court Judgment Asnawi Mubarok; Absori; Harun; Sheela Jayabalan
Jurnal Jurisprudence Vol. 13, No. 2, December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v13i2.2914

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This research analyzes the relationship between state law and customary law and Constitutional Court judgment in strengthening the rights of indigenous peoples and legal protection of the rights of indigenous peoples. Methodology: This article used normative legal research. Normative legal research is a scientific research procedure based on the logic of jurisprudence (doctrine) to seek truth from a normative perspective, which is conducted in the literature study in the form of relevant legal regulations and norms, especially in the Constitutional Court Judgment Number 35/PUU-X/2012, as well as other relevant sources. Results: This study reveals that recognition of the nature of the norms created by Indonesian indigenous peoples in the constitution is a facultative norm rather than imperative. Therefore, the state's obligation to recognize and respect indigenous peoples does not have strong binding force, so it is difficult to use apparent guidelines, procedures and mechanisms. This situation provokes conflicts, including between the government and society, society and entrepreneurs, and within society. The protection and reinforcement of indigenous communities still requires improvements and stronger law enforcement. Applications of this study: The research provides a comprehensive understanding analysis given that the interaction of state law with customary law or non-state laws both have influences and intersect with each other. However, conflicts between laws that apply to an area often let local laws to be defeated through the authorization process. The state has the right to issue and ratify all policies. State law should not eliminate the existence of customary law, but it is expected that shared likeliness can be sought so that it is consistent in its implementation. Novelty/ Originality of this study: This research gives a conceptual proposal of protecting indigenous peoples' land rights through: First, strengthening recognition. Indigenous communities whose customary land is in need for development should be recognized, not in the form of funds, but through the construction of public facilities or other forms of benefit to local communities. Second, establishing an independent institution under the President that resolves problems, conflicts, recognition, protection and promotion of the rights of indigenous peoples. Third, regulatory integration between ministries. Fourth, reinforcing the role of regional government and Regional Legislative Council. This conceptual proposal emphasizes the significance of respecting and protecting the rights of indigenous peoples before law, political recognition, autonomy and policies to ensure that the rights of indigenous peoples are respected and upheld. Keywords: Indigenous People, Legal Protection, Constitutional Court   ABSTRAK   Tujuan: Penelitian ini menganalisis tentang relasi hukum negara dengan hukum adat dan Putusan MK dalam penguatan hak masyarakat adat serta perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Metodologi: Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah berdasarkan logika yurisprudensi (doktrin) untuk mencari kebenaran dari sisi normatif, yang dilakukan dalam kajian bahan pustaka berupa peraturan dan norma hukum yang terkait terutama dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/ PUU-X/2012, juga sumber lain yang terkait. Temuan: Kajian ini mengungkapkan bahwa pengakuan terhadap hakikat norma-norma yang diciptakan oleh masyarakat adat Indonesia dalam konstitusi adalah sebuah norma opsional dan bukan norma wajib. Oleh karena itu, kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat tidak mempunyai kekuatan mengikat yang kuat, sehingga tidak mudah untuk dijadikan pedoman, prosedur dan mekanisme yang lebih konkrit. Keadaan ini memunculkan banyak konflik, antara lain antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, serta masyarakat dengan masyarakat. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat masih memerlukan perbaikan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Kegunaan: Penelitian memberikan analisis pemahaman yang lebih komprehensif melihat bahwa interaksi hukum negara dengan hukum adat atau hukum yang bukan berasal dari negara sama-sama memiliki pengaruh dan saling bersinggungan, meskipun demikian konflik antar hukum yang berlaku atas suatu wilayah sering kali menyebabkan hukum lokal dikalahkan melalui proses otorisasi negara yang berhak mengeluarkan dan mengesahkan segala kebijakan. Hukum negara hendaknya tidak menyingkirkan keberadaan hukum adat, namun diharapkan dapat dicari titik-titik persamaan yang ada sehingga sejalan dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Penelitian ini memberikan tawaran konsepsional perlindungan hak atas tanah masyarakat adat dapat melalui: Pertama, memperkuat recognitie. masyarakat adat yang tanah ulayatnya diperlukan untuk pembangunan harus diberikan pengakuan, bukan dalam bentuk uang, tetapi melalui pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kedua, Membentuk lembaga independen di bawah Presiden yang menangani permasalahan, konflik, pengakuan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Ketiga, Integrasi Regulasi antar Kementerian. Keempat, Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan DPRD. Seluruh tawaran konsepsionel ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konteks hukum, pengakuan politik, otonomi, dan kebijakan untuk memastikan hak-hak masyarakat adat dihormati dan ditegakkan. Kata Kunci: Masyarakat Adat, Perlindungan Hukum, Mahkamah Konstitusi
Legal Implications of Islamic Banking in Advancing Sustainable Finance for Indonesia’s Net-Zero-Emission Programme Septyanun, Nurjannah; Shalihah, Fithriatus; Absori; Wahyudi, Ikhsan; Masum, Ahmad
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/txgw8142

Abstract

Islamic banking is increasingly expected to contribute to Indonesia’s net-zero-emission agenda, yet the integration between Shariah principles and environmental governance remains limited. Although national development plans recognise Islamic finance as an enabler of green transformation, no coherent framework currently links maqashid al-Shariah, mashalah, and ecological sustainability with forest governance and carbon-economic-value mechanisms. This study aims to fill the gap by examining the potential of Islamic banking instruments to support low-carbon development, particularly in West Nusa Tenggara, a pioneer region for carbon-value implementation. Employing a mixed doctrinal–empirical method—including legislative review, conceptual analysis, observation, and a questionnaire distributed—the study identifies structural weaknesses in existing financing systems, such as collateral dependence, regulatory fragmentation, and ecological risk. While the empirical findings reveal strong societal support for Shariah-compliant green financing, the Islamic banking instruments such as mudarabah, musyarakah, istisna, green sukuk, and cash-waqf-linked sukuk provide equitable risk-sharing, asset-based long-term financing, and supportive social-finance mechanisms. The study concludes that Islamic banking can meaningfully contribute to Indonesia’s net-zero targets, provided that regulatory harmonisation, operational guidelines, and government incentives are strengthened to institutionalise Shariah-compliant green finance.
Co-Authors Ach. Nurul Luthfi Achmadi Achmadi Achmadi Achmadi Afiful Ikhwan Agatha Jumiati Agiyanto, Ucuk Aida Dewi Aidul Fitriciada Azhari Ajid Abdul Syawal Akhmad Muslih Alirahman, Agus Dian Amha Sang Aji Amha Sang Aji Aminuddin Mustaffa Andria Luhur Prakoso Andria Luhur Prakoso Andriadin, Andriadin Anis Khairiyah Apreliyanti, Virra Ervita Arief Budiono Arum Prastyanti, Rina Bambang Sukoco Chatarina Umbul Wahyuni Chetan Mukundan Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Dewi, Aida Diana Fitriana Dianto Dianto Dianto, Dianto Diatmoko, Tri Disemadi, Hari Sutra Elviandari Elviandari Elviandri, Elviandri Elya Kusuma Dewi Emovwodo, Silaas Oghenemaro Endah Pujiastuti Esmara Sugeng Etyn Ariyani Susilowati Evi Dwi Hastri Fadhilah, Astutik Fahmi Fairuzzaman Faisal Faisal Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Fatkhul Muin Fauziyah Putri Meilinda Filzah Ilda Syafirah Fithriatus Shalihah Fitrah Hamdani Fitriana, Diana Fitriani Nur Damayanti Fitriani Nur Damayanti Gamal Abdul Nasir Genta Arya Mohammad Gulyamov, Said Saidakhrarovich Hakim, Rusydi Hamdani, Fitrah Hanafi, Akhmad Hanafi, Muhammad Amin Hangabei, Sinung Mufti Hanif Nurcholish Adiantika Haq, Hilman Syahrial Harun Harun Harun Harun Harun Hery Dwi Utomo Ibrahim, Alisa Iksan Iksan Irawansah, Didik Iskak Sulistiya Istani Izziyana, Wafda Vivid Jamal Hi Arsad Johan Cahya Kusuma Sakti Kachippa Suvirat Kasmar Kelik Wardiono Khudzaifah Dimyati Khuzaefah Dimyati Latif, Muhamad Lyandova, Vanka M Junaidi M Junaidi, M M. Mu’inudinillah Basri M. Taufan B. Marisa Kurnianingsih Marita Fatimah Masum, Ahmad Maya Khater Moh Ikbal Moh Ikbal Moh. Indra Bangsawan Mohammad, Genta Arya Mubarok, Asnawi Muh Zuhri Muh. Nashirudin Muhamad Amin Muhammad Husnur Rofiq Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad, Fadil Mukhlishin Mukhlishin Munir, Usman Mustofa Fahmi Nanik Rumiati Nasri Nasri Nasri Nasri, Nasri Natangsa Subakti Natangsa Surbakti Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Noor Rahmad Nugroho, Sigit Sapto Nurani, Siti Syahida Nurjannah S Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah Pambudi, Satriyo Rahman Nur Pamungkas, Yuli Prasetyo Tri Peggy Dian Septi Nur Angraini Purwadi Wahyu Anggoro Rahmatullah Ayu Hasmiati Ramadhan, Jelang Ramon, Tomás Mateo Reema Bhattacharya Restu Mufanti Ridwan Rika Maya Rizka Rizka Rizka Rizka Rohayu H, Rina Rohayu, Rina Romi Saputra Rully Syahrul Mucharom Rusydi Hakim S, Nurjannah Saepul Rochman Said Saidakhrarovich Gulyamov Sakti, Johan Cahya Kusuma Sapruddin Saprudin Saputri, Heni Sarip Sarip Satriyo Rahman Nur Pambudi Setiyawan, Wahyudi Sheela Jayabalan Sigit Sapto Nugroho Silaas Oghenemaro Emovwodo Siti Hasanah Siti Soekiswati Siti Syahida Nurani Sitti Nurkhaerah Sri Rejeki Sri Suwartini, Sri Sri Waljinah Subakti, Natangsa Sudiyo Widodo, Sudiyo Sultan Alwan Sulthani, Dinil Abrar Syaifuddin Zuhdi Syawal, Ajid Abdul Syifa Rana Tsary Taadi Taadi Trias Hernanda Trias Hernanda Trisno Raharjo Trisno Raharjo Tsary, Syifa Rana Ucuk Agiyanto Valisher Sapayev Wafdah Vivid Iziyana Wahyudi Setiyawan Wahyudi, Ikhsan Wardah Yuspin Wibowo, Sugeng Widayati Widayati Widayati, Widayati Widihartati S Widihartati Setiasih Yogi Prasetyo Yogi Prasetyo Yogi Prasetyo Yulianingrum, Aullia Vivi Zamawi, Bahrudin