Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Jurnal Panorama Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal Ius Constituendum WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Yuridis Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) SIGn Jurnal Hukum SABDAMAS Journal Civics and Social Studies Abdi Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Zaaken: Journal of Civil and Business Law UNISKA LAW REVIEW Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Law Development Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Interpretasi Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Media Bina Ilmiah Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Media Hukum Indonesia (MHI) Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia LamLaj Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Melayunesia Law
Ramadhani, Dwi Aryanti
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19 Septini Anriwati; Dwi Aryanti Ramadhani
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.332

Abstract

Agreement / contract is a legal relationship that is often carried out in the business world / community in Indonesia. With the issuance of the Presidential Decree which stipulates the Corona Virus (COVID19) as a national disaster it has had an impact on all aspects of community life then the local government issued a large-scale social restriction (PSBB) regional regulation. With the decision of Covid-19 as a national disaster emergency, restrictions and / or restrictions on activities in the community were imposed, which resulted in the cancellation of the building lease agreement for wedding receptions which could result in default in fulfilling the rights of the Parties. The research was conducted by using the normative juridical method and the specification using descriptive analytical. research methods that are research methods that use an approach based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The results of the research and discussion show that Covid-19 can be categorized as a force majeure which can be a reason for the cancellation of an agreement to rent a building. So that a renegotiation is needed in order to fulfill the obligations of the Parties in leasing a building.
PERNIKAHAN DINI DIBAWAH UMUR DI INDRAMAYU Satino Satino; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Dwi Aryanti Ramadhani; Kayus Kayowuan Lewoleba; Beni Harmoni Harefa; Mulyadi Mulyadi
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 5: Desember 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.466 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meberikan dasar pertimbangan kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Indramayu, atas massifnya pernikahan dini yang terjadi di wilayah Indramayu. Pernikahan adalah Perjanjian suci yang dapat dilihat dari segi norma keagamaannya. Sedangkan norma agama tidak menghendaki pernikahan di bawah umur yang telah diejawantahkan dalam hukum positif yang telah ditentukan dengan Undang-undnag nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan hal ini dilanggar oleh banyak warga di kabupaten indramayu. Tidak menutup kemungkinan pernikahan dini yang dilakukan oleh warga indramayu akan mempengaruhi sejauh mana efek buruk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indramayu. Atas dasar tersebut penelitian ini ingin menyelesaikan masalah pertama bagaimana pengaruh pernikahan dini di bawah umur terhadap anak yang melaksanakan pernikahan dini di wilayah indramayu, kedua apa saja kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah indramayu untuk menekan laju pernikahan usia dini di wilayah tersebut. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif, dengan melaksanakan penelitian langsung kelapangan (field research) penelitian ini melakukan observasi serta wawancara untuk mendapatkan hasil yang valid sebagai sumber data penelitian, adapun sumber data yang digunakan adala sumber data primer dan sumber data sekunder dan pendekatan penelitian in menggunakan pendekatan penelitian undang-undang. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa banyak efek negative pernikahan usia dini yang banyak dilakukan oleh warga indramayu. Hal ini bukan tanpa sebab, terjadinya pernikahan dini tidak dapat dihindari karena faktor Pendidikan yang kurang diterima dengan baik oleh warga indramayu dan selain itu faktor ekonomi faktor yang menjadi akar masalah terjadinya pernikahan dini itu terjadi. Penelitian ini mengajak pemrintah indramayu untuk mempertegas pemberian dispensasi pernikahan kepada warganya, karena tanpaadanya dispensai pernikahan pernikahan usia dini tidak dapat dilaksanakan. Apabila tidak dilakukanoleh pemereintah setempat akan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena pernikahan dini terjadi menunjukan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur tidak dapat dihindari karena orang tua sebelumnya juga merasakan hal yang sama dan masih labil dalam menghadapi masalah di kemudian hari.
ANALISIS SOSIO-LEGAL PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT Kayus Kayowuan Lewoleba; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Dwi Aryanti Ramadhani; Mulyadi Mulyadi; Beni Harmoni Harefa; Satino Satino
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 5: Desember 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.981 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Indramayu, masalah perdagangan orang tidak hanya menjadi isu domestik, namun sudah menjadi permasalahn global yang terjadi di hampir semua belahan dunia. Perdagangan manusia yang terjadi saat ini mengambil model dan bentuk yang tersamar dan merupakan bentuk dari perbudakan jaman modern. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang rentang dengan masalah perdagangan orang. Sebagai suatu tindak pidana, perdagangan orang perlu dilakukan upaya penangan secara komperehensif, mulai dari upaya pencegahan sampai dengan penindakan. Terjadinya perdagangan orang tidak dapat dilihat dari satu faktor saja. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya kasus perdagnagn orang. Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari sekian faktor yang dominan dalam praktek perdagangan orang. Banyak orang yang bersal dari keluarga miskin terutama para kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak menjadi korban dari praktik illegal ini. Minimnya pengetahuan, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang mendorong maraknya kasus perdagangan orang.
UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KETENAGAKERJAAN ATAS DASAR PERSAMAAN HAK Rosalia Dika Agustanti; Bambang Waluyo; Dwi Aryanti Ramadhani
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 5 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v6i5.10237

Abstract

Abstrak: Masalah yang terjadi adalah tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan, sebagian dari mereka menganggap bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk bekerja layaknya manusia pada umumnya. Nyatanya, hak-hak untuk bekerja bagi disabilitas telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, jelas bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mitra penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan atas dasar persamaan hak. Metode pelaksanaan adalah Sosialisasi dengan tema“See Ability Not Disability”. Mitra adalah ‘penyandang disabilitas’ pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati yang beralamat di Jl. Gebang Sari Nomor 38, RT. 02/RW. 05 Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur berjumlah 20 (dua puluh) orang. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan adalah dalam bentuk wawancara kepada seluruh peserta Pengabdian. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra terutama terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan sebesar 45%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Selain itu, mitra semakin paham akan peluang kerja dan peluang usaha yang dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi diri dan tentu hal ini membutuhkan kerja sama dengan ahlinya.Abstract: The problem that occurs is regarding the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of employment, some of them think that the government does not provide opportunities to work like humans in general. In fact, the right to work for persons with disabilities has been regulated in Law Number 8 of 2016. Thus, it is clear that this activity aims to increase the knowledge and understanding of partners with disabilities in employment based on equal rights. The method of implementation is socialization with the theme "See Ability Not Disability". Partners are 'persons with disabilities' at the Melati Social Rehabilitation Center for Deaf Sensory Disabilities (BRSPDSRW) located on Jl. Gebang Sari Number 38, RT. 02/RW. 05 Bambu Apus, Cipayung District, East Jakarta City, totaling 20 (twenty) people. Monitoring and evaluation is carried out in the form of interviews with all participants in the Service. The results showed that from all the material presented by the team, there was an increase in understanding and knowledge of partners, especially regarding the rights of persons with disabilities in the field of employment by 45%. The implementation of this activity can provide great benefits, especially the attention given by the government to persons with disabilities in the field of employment. In addition, partners are increasingly aware of job opportunities and business opportunities that can be done by developing their potential and of course this requires cooperation with experts.
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pabeanudik: Studi Kasus Perlindungan Hukum Mulyadi Mulyadi; Kayus K. Lewoleba; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Satino Satino; Dwi Aryanti Ramadhani
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.221

Abstract

This study aims to examine the implementation of legal protection for the fishermen community in Pabeanudik Village. This research combines normative juridical and empirical research methods. The primary data were collected using direct interviews, while the secondary data was collected using literature study techniques. The data obtained in this research were then analyzed qualitatively to describe the problem and answer study purposes. The results show that there are contradictory explanations from several laws and regulations regarding the status of fishermen as legal subjects. In addition, most Fishers do not receive guarantees of safety and security from Fishing Vessel Owner when going to sea on the high seas. In addition to weak legal protection, Fishers also received less guidance and guarantees for legal assistance from the Local Government. Therefore, it is recommended that the Government make amendments to several laws and regulations. In this case, to equalize the explanation of the status of fishermen as legal subjects. Furthermore, the Local Government must implement protection and empowerment policies regulated in laws and regulations. These include business certainty, elimination of high-cost economic practices, provision of production facilities and infrastructure, guarantees against risks in the fishing business, and assistance for fishermen who have difficulty catching fish. In addition, support in the form of protection and empowerment is given exclusively to small fishermen and fishers so that the series of problems described can be minimized in the future.
PERTANGGUNGJAWABAN PRODUK OLEH PELAKU USAHA TERHADAP LABELISASI HALAL PADA PRODUK OLAHAN IMPOR Kayus Kayowuan Lewoleba; Dwi Aryanti Ramadhani; Yuliana Yuli Wahyuningsih
Arena Hukum Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9268.118 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.6

Abstract

AbstractThe inclusion of halal labeling is not mandatory or voluntary, but if there is a corporation who manufactures and / or imports processed food into Indonesian territory to be traded by declaring its products as halal products, the processed foodstuff is obliged to include halal labeling and responsible for the halal of its products. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of halal labeling on the circulation of imported processed products and the consequence of the law of circulation of food that is not halal certified in the community. The research in this article uses empirical juridical research methods with data collection techniques through surveys and questionnaires. The results showed that the obligation of labeling in the circulation of imported processed products was less effective in providing legal protection to consumers and the legal consequence was to impose administrative sanctions up to the criminal to business actor.AbstrakPencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Tujuan penelitian dalamartikelini adalah untuk menganalisis efektifitas hukum labelisasi halal terhadap peredaran produkolahanimpor dan akibat hukum peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal di masyarakat. Penelitian dalamartikelini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui survey dan kuisioner. Hasil penelitianmenunjukkanbahwa kewajibanlabelisasidalamperedaranprodukolahanimpor kurang efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan akibathukumnya adalah menjatuhkan sanksi administratifhinggapidanakepada pelaku usaha.
Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses Handlichting Berdasarkan Hukum Perdata Fira Nurulnisa; Dwi Aryanti Ramadhani
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.7803

Abstract

This study examines the legality and legal consequences of court decisions that grant handlichting to minors to receive grants. Basically, actions carried out by legal subjects are considered valid or not depending on the level of maturity or legal skills they possess. In the Civil Code, there is no special article that regulates the validity and legal consequences of giving land and buildings to minors. This research method is normative juridical. The novelty of this research is that it focuses on the validity and legal consequences of giving grants to minors through the handlichting process. The results show that the validity of the handlichting determination is based on civil law and the legal certainty of the court's decision is questionable due to the judge's inconsistency in determining the age limit for adulthood. In addition to efforts to mature (handlichting), giving gifts to minors should be done through a guardianship that has legal certainty. The legal consequence of accepting a grant in the form of a doctor's clinic is that regarding the grant deed received, the deed is not invalid, but is considered defective because it does not meet the legal competency requirements. Another legal consequence that is accepted in managing the clinic is that the child is only officially permitted to manage and be responsible for the clinic's operations after reaching the age of 21 years and completing medical education.Studi ini mengkaji keabsahan dan konsekuensi hukum dari keputusan pengadilan yang memberikan handlichting kepada anak di bawah umur untuk menerima hibah. Pada dasarnya, tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dianggap sah atau tidak tergantung pada tingkat kedewasaan atau kecakapan hukum yang dimilikinya. Dalam KUHPerdata, tidak ada pasal khusus yang mengatur keabsahan dan konsekuensi hukum pemberian tanah dan bangunan kepada anak yang belum dewasa.  Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Kebaruan penelitian ini yaitu memfokuskan kepada keabsahan dan akibat hukum pemberian hibah kepada anak di bawah umur melalui proses handlichting. Hasil menunjukkan bahwa keabsahan penetapan handlichting didasarkan pada hukum perdata dan penetapan pengadilan menjadi diragukan kepastian hukumnya karena ketidakselarasan hakim dalam menentukan batasan usia dewasa. Selain upaya pendewasaan (handlichting), pemberian hibah kepada anak di bawah umur sebaiknya dilakukan melalui perwalian yang memiliki kepastian hukum yang sah. Akibat hukum penerimaan hibah berupa klinik dokter yaitu mengenai akta hibah yang diterima maka akta tersebut tidak batal, namun dianggap cacat karena tidak memenuhi syarat cakap hukum. Akibat hukum lainnya yang diterima dalam pengelolaan klinik dimana anak tersebut baru diizinkan secara resmi untuk mengelola dan bertanggung jawab atas operasional klinik setelah mencapai usia 21 tahun dan menyelesaikan pendidikan kedokteran.  
UTILIZATION OF TOLL ROAD SECTIONS AS STATE PROPERTY FOR MAXIMIZING PUBLIC WELFARE Heru Sugiyono; Dwi Aryanti Ramadhani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 2, August 2023: Contemporary Issues on Indonesian Legal Reform
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i2.32252

Abstract

This study examines the usage of toll road sections that have fully recovered their investment as state-owned assets, and evaluate the compatibility of the Toll Road Concession Agreement (Perjanjian Pengusahaan Jalan Toll/PPJT) about granting concessions for the operation of these toll road sections that have paid off their investment. This research employs a normative juridical method, analyzing relevant literature on using toll road sections that have reached the return on investment as state-owned assets. The findings indicate that the State's utilization of these toll road sections does not uphold justice, as it fails to maximize the community's welfare. The PPJT on the concession of operating toll road sections that have paid off their investment differs from the utilization of state-owned assets as stipulated by existing regulations due to the imposition of general contributions and profit sharing. It is the government to consider the concession agreement to include toll road sections that have completed their investment to return into the government for maximizing public welfare.
Perlindungan Konsumen terhadap Penamaan Menu Kopi Kekinian yang Menggunakan Nama Varian Khamr Suryo Hadi Kusumo; Muthia Sakti; Dwi Aryanti Ramadhani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.16774

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan konsumen terkait dengan penamaan menu kopi. Sertifikasi halal dalam sistem hukum di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena termaktub dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perkembangan industri kopi dewasa ini erat dengan style anak muda. Tren tersebut berdampak pada menjamurnya usaha-usaha yang menyajikan beragam jenis kopi di masyarakat. Dalam penamaannya, pelaku usaha kopi kekinian banyak yang mencantumkan nama varian khamr. Kenyataanya, sebagian besar penamaan varian khamr justru hanya sebatas strategi pemasaran. Pelaku usaha kopi banyak menggunakan penamaan menu kopi menggunakan nama varian khamr lalu menyatakan atau mengklaim bahwa produknya halal. Dengan menggunakan metode penelitian empiris normatif, maka diketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memberlakukan regulasi mengenai sertifikasi halal yang didalamnya mengatur menge-nai penamaan sebuah produk. Penamaan tersebut meliputi menu kopi kekinian yang mencantumkan nama varian khamr yang bersebrangan dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Sertifikasi Fatwa Halal. Dampak dari penggunaan nama varian khamr pada menu kopi salah satunya adalah pelaku usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Consumers Protection of Labeling Coffee That Uses A Variant of Khamr  This study aims to analyze consumer protection related to the naming of coffee menus. Halal certification in Indonesia's legal system is important as stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products. Nowadays, the progressive development of coffee industry is closely related to the style of the youth. It’s give an impact on the increasing number of businesses that serve various kind of coffee. Some of modern coffee shops use the name of the khamr variant. ‘Labeling khamr variant is just for marketing strategy, but its claimedas halal product. This is a normative and empirical researchs.  It shows that the Indonesian Ulama Council (MUI) has enacted a regulation regarding halal certification.  This regulation also explained about the labeling of any kind of coffee which any vanriants of khamr, that is contradicetive ro Fatwa DSN MUI nomor 4/2003 On Halal Fatwa Certificarion. So, its is impossible to get halal certificate for any kind of coffe with labeling the khamr variant.
Akibat Hukum atas Pencantuman Nomor Orang Lain sebagai Kontak Darurat Secara Sepihak dalam Pengajuan Pinjaman Online Putri Pinasti; Putri Mufidah; Putri Ni'matul Maula; Selvin Armynova; Aqiila Banyu Valentara; Achmad Faidzuddin; Dwi Aryanti Ramadhani
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10289136

Abstract

The absence of legal force if the data is provided due to oversight or obtained by force and/or fraud which makes the agreement invalid according to Article 1321 of the Civil Code. This research contains the legal consequences if the agreement made between the borrower and the online loan service provider cannot involve a third party or the owner of the emergency contact. This research uses empirical juridical research methods, which specifically investigate how the law is enacted/practiced in society in relation to actual or real events to collect the necessary facts and data, after the data is collected then identify the problem which ultimately leads to problem solving. Data collection methods are carried out through literature study and qualitative descriptive analysis with a statutory approach. Third parties who feel aggrieved due to acts of abuse committed by loan recipients and online loan organizers of online money lending agreements can file a lawsuit for both material and immaterial damages. In the event of harm, the owner of the emergency contact is entitled to legal protection by imposing civil sanctions, administrative sanctions, and criminal sanctions on violators of the misuse of personal data.The use of personal data must comply with the law and respect the privacy rights of individuals. Inclusion of emergency contact numbers must be based on the valid consent of the data owner. The inclusion of emergency contact numbers without the consent of the owner is a violation that can have legal consequences. The legal consequences for violations of this personal data must be considered by these violators in order to provide a deterrent effect.
Co-Authors ., Leon Abdullah, Nayla Putri Abidahsari, Irma Achmad Faidzuddin Adam Ramadhan Adinda Aristias Adinda Permana Putri Adzra Ardelia Tuasalamony Afifa, Erina Nur Afifah, Dashilfa Agus Mahardika Agustanti, Rosalia Dika Ahsanicka, Addina Sabyla Aji Lukman Ibrahim Akbar, Muhamad Dafi Akbar, Soultan Raffly Alexandra Goldine Sihombing, Yohana Alfahyan, Muhammad Raihan Alfarel Endito Putra Alicia, Hana Aliya, Nayyara Putri Alysha, Nabila Amalia, Naily Amanda Feby Sabrina Amanda, Niken Dwi Amelia, Dean Putri Amelia, Sabina Putri Anastasya Regina S.C Anastasya, Noviola Anaya P, Selma Dwi Angelina, Sandra Laudya Anjani, Risa Gia Aora Fadilla, Dea Apriliyatiningsih, Wulan Aqiila Banyu Valentara Ardian, Muhammad Fadhil Ardiansyah, Aldizar Fikri Ardianti, Aini Dhia Aristias, Adinda Army Setyo Wibowo Arofah, Muhammad Nouval Athaya Rahmawati Aulia Nadjima Aurelya Putri Alzahrah Azizah Azizah Azka Tsabitah Hamzah Azz Zahra, Devyta Ardiyaning Azzahra Hesafira Arum Rahman Azzahra, Marcella Azzahra, Viola Farica Bagaskara, Muhammad Fadhil Bambang Waluyo Beni Harmoni Harefa Beni Harmoni Harefa Berly Praditama Setiana Biantiputri, Resha Busroni, Rania Syifa Callista Anastasia Shallom Poerba Chairyatna, Muhammad Yanri Cheryl Gladisya Kafka Dalida, Naumy Syauqina Damayanti, Aulia Dwi Daniel Danil Erlangga Mahameru Dashilfa Afifah Deliana Rinasari Ghufriani Delila, Shafira Yasmin Noor Devina Yadita Dewani, Citranti Hanifah Dewanti, Tyur Regina Diah Ayu Wulandari, Diah Ayu Dian Anggi Rahayu Dian Khoreanita Pratiwi Dita, Sekar Ayu Dwi Desi Yayi Tarina Dwi Syafi'i, Azhari Dzil Izzati, Inayatu Ediani, Fasya Millatina Eirene Eva Marta Sheila Elisabet Nauli Pane Erina Nur Afifa Esi Anindya Azzahra Eunike Putri Emmanuella Fadilla, Dea Aora Fajar, Muhammad Rizky Fara Aprodita N Farchanza Haykanna Pireno Farros Friyadhi, Naufal Fauziah, Salwa Muthma’inah Fazila, Raysha Aulia Febriana, Meutia Caesar Fira Nurulnisa Firmansyah, Aldi Fitri Rahmadani, Fitri Gabriela Priscila Br Sitepu Gabriella, Theresia Garneta Rizka Camilla Ghudzamir, Akmal Gladys Trias Puspadewi Habibie, Dieva Ahmad Haki, Ardiona Raajwa Hanifah Fairuz Wibowo Happy Sturaya Quratuainniza Hariz, Fathan Harsanti, Khairunnisa Putri Haryanto, Imam Hermanto, Jessica Hermawati, Mutiara Heru Sugiyono Hindira DPS, Ratna Huda, Genthala Rafik Hutajulu, Dian Anggi Rahayu Kurnianingsih Imaniyar, Nadhira Imelda Arthameisia Manullang Imelda Vratista Immanuel Given Bintang Andhiyo Indira Yekti Widya Pramesti Insani, Gema Mutiara Islami, Diajeng Dhea Annisa Aura Ivanicevic, Johan Iwan Erar Joesoef Jasmine, Adira Mutiara Josua Kriston Nainggolan Kartika Dewi, Ulva Katrina Anggi Hasian Kaban Kayus Kayowuan Lewoleba Khaila Aurellia Kharis Dwi Hevansyah Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa Kumalasari, Ganit Fitria Kurniawan, Zhufar Atallah Laily Maghfiroh Laily Maghfiroh Laras Medina Pranitiaz Leon, Leon Lestari, Widya Tri Liandi, Vina Verensia Lidwina Tuto Ladjar Lubis, Thondi Lufthi, Al Daffa Naufal Luqiana Halawati Maharani, Nabilah Liztha Malik, Syaiful Manohara, Safa Manullang, Imelda Arthameisia Marcella Azzahra Mashuri, Nadiyah Farhah Maylinda, Prisca Dwi Meidina Aulia Mohamad, Syafa Fattah Moses Frederick Purba Muhammad Dewanto Adi Saputra Muhammad Dewanto Adi Saputra Muhammad Hafidz Al Ayuda Muhammad Hafizh Athallah Irawan Muhammad Irfan Maulana Muhammad Rahmadzani Hidayat Muhammad Rizki Muhammad, Bhatara Eri Satya Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Mutiara N, Amanda Nada Syifa Nurulhuda Naily Amalia Nainggolan, Ruth Hanna Najwa Najwa Nasywa Awalia Putri Natasya Yadila Natasya, Amanda Mutiara Naufal, Abyan Hafizd Nauva Amanda Nawal Essam Yahia Nawalia Azahra Nayyara Putri Aliya Negara, Revolusi Shandi Nida Syahla Hanifah Nina Fitria Sukma Novel, Samirah Novyana, Hilda Nurdin, Merry Kurniawati Nurhayati, Elsa Olga Elvira Ongkowiguno, Cheryl Michaelia Patricia, Zefanya Pebrianti, Selma Dwi Anaya Perkasa, Ginze Permatasari, Audry Prabandari, Ditia Pramesti, Indira Yekti Widya Pranitiaz, Laras Medina Putra Widiyanto, Alif Putri Mufidah Putri Nabila Sahwahita Putri Ni'matul Maula Putri Pinasti Putri, Cinta Aisyah Putri, Citraresmi Widoretno Putri, Fareta Angelica Ichwana Putri, Keisha Rafilah Putri, Nasywa Awalia Putri, Naurah Arista Putri, Tiara Frianita Quratuainniza, Happy Sturaya Rachim, Muhammad Hafidz Raffi Fathin Saputra Rahel Rezky Simanjuntak Rahmadhani, Swastika Raisha Tiara Hasnakusumah Ramadani, Fathan Ramadani, Reva Fitri Ramadhani, Bunga Azalia Rangga Wira Syahputra Rasyed, Muhammad Al Resfa Klarita Trasenda Rianda Dirkareshza Ridha Wahyuni Ridha Wahyuni, Ridha Rivaldi, Chika Aurel Rizkianti, Wardani Rizqareka D, Cinta Rizqathallah, Mohamad Rifqi Rossanti Qorry Aina Ruth Destyaningrum Saarah, Arini Sabrina, Amanda Feby Sadjeli, Siti Soraya Saffanah, Arla Haiqa Saffira Aulia Salfiah, Resifani Salsas Bila Juniyanti Tanjung Samirah Novel Samuel Arthur Hulu Santusti, Emerensiana Gita Sapanah, Mawar Saputra, Rafi Rangga Satino Selvin Armynova Septini Anriwati Setyo, Pradana Adji Shaila Azalea Ramadhanti Shelomita Putri Amelia Sherlyta Ramadhani Shintauli, Margaretha Sianturi, Catherine Rosalina Simanjuntak, Cintya Hertiana Simanjuntak, Cristella Zevanya Rhadot Sitanggang, Febriola Siti Frivanty Siti Helmyati Siti Zahranissa Sheila Augusta Soultan Raffly Akbar Suherman Sukma, Nadira Fariza Sukma, Nina Fitria SULASTRI Sulastri - Sulastri Sulastri Sunandar Pramono Suryo Hadi Kusumo Syaeh, Muhammad Tunjang Syahputra, Fajar Dwi Syaiful Malik Syifadilla Subagyo Putri Sylvana Murni Deborah Hutabarat Tampubolon, Imagrace Triamorita Taupiqqurrahman Thahirah, Afifah Tiara Rebecca K.S Tjokronolo, Nabil Raditya Trasaenda, Resfa Klarita Tyur Reggina Dewanti Uliarina, Ester Victoria Utami, Safira Maharani Putri Venesia Anandita Mulya Viona Ardhanareswari Wibowo, Hanifah Fairuz Wicaksana, Dika Hikmah Widiastiwi, Alisha Reva Widya Tri Lestari Wien Sukarmini Yadila, Natasya Yosephine, Yolanda Yuliana Yuli Yuliana Yuli Wahyuningsih Zahra, Hilyah Az Zahra, Shafira El Zahrah Rani’ah Delyananda Zaini, Noer Gita Safira Zenitri Fayza Zevanya, Keisha Zhafirah Salsabila