Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.846
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Deformasi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Mina Sains Jurnal Segara PALAR (Pakuan Law review) Authentic Research of Global Fisheries Application Journal (Aurelia Journal) International Journal of Social Service and Research Action Research Literate (ARL) Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Jurnal Sosial dan Sains Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Advances In Social Humanities Research Activa Yuris: Jurnal Hukum J-CEKI PESHUM Indonesian Cyber Law Review
Mahipal
Universitas Pakuan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online Yudi Pebriansyah; Fitrie Aryani Rahayu; Yenny Febrianty; Mahipal Mahipal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14240

Abstract

Perkembangan teknologi berpengaruh besar pada industri jasa keuangan, yang menuntut inovasi dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat, yang memunculkan salah satunya industri teknologi finansial (Financial Technology/Fintech). Perkembangan Fintech sangat pesat, khususnya pada Fintech berjenis Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau lebih dikenal dengan istilah Pinjaman Online/Pinjol, yang sangat diminati oleh masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk memahami apakah praktek LPMUBTI ini telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perlindungan kepada masyarakat penggunanya. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap buku pustaka, jurnal penelitian dan artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa sebenarnya regulasi tentang Fintech berjenis LPMUBTI ini kami nilai sudah memadai, baik itu pengaturan pelaksanaan dan perlindungan kepada nasabahnya, hanya saja dalam prakteknya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik itu oleh pelaksana Fintech maupun Nasabah, sehingga aspek hukum dinilai menjadi lemah dalam pelaksanaanya.
Analisis Sosiologi Hukum Dalam Realitas Sosial Muhammad Omega Yuristyawarman; Yenny Febrianty; Mahipal Mahipal; Rizka Maulidaen Rustandi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14246

Abstract

Norma atau kaidah-kaidah adalah ketentuan atau peraturan- peraturan yang memberi batasan dan kebebasan kepada sesama anggota masyarakat, serta mengatur hubungan antara seorang anggota masyarakat dengan yang lain dalam pergaulan hidup sesamanya. Norma atau peraturan hidup itu mulai tumbuh sejak manusia mengenal hidup bermasyarakat, pertumbuhan dan perkembangannya akan melahirkan beberapa macam norma sesuai dengan sumbernya. Norma yang tumbuh dalam masyarakat yang berkaitan dengan norma hukum, antara lain meliputi norma agama, norma etika, norma sopan santun, dan norma hukum itu sendiri. Norma-norma tersebut sangatlah mempengaruhi dalam realitas sosial sebagai dasar dalam pergaulan hidup dalam berbangsa dan bernegara.
Dampak Pemberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Mursal Fadhilah; Iskandar Zulkarnain; Yenny Febrianty; Mahipal Mahipal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14251

Abstract

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jauh sebelum disahkan pada 5 Oktober 2020 menuai penolakan luas dari masyarakat, mulai dari serikat buruh, aktivis HAM, hingga mahasiswa. Penolakan itu kemudian berlanjut pada gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 25 November 2021, “MK dalam putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat”, dan memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka dua tahun sejak putusan dibacakan. Selama tenggang waktu itu, UU Cipta Kerja dinyatakan “masih tetap berlaku”. Kemudian pada 30 Desember 2022. Alih-alih memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut seperti perintah MK, Pemerintah malah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan alasan “kegentingan memaksa” dan DPR bersama pemerintah justru mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, dan dilakukan pula uji materill ke MK, hingga kemudian, pada tanggal 2 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja seperti tertuang dalam putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023. Kajian sosiologis hukum menilai bahwa Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 tidak berlandaskan pada argumentasi konstitusional dan sosiologis yang sangat kuat dengan mengabaikan partisipasi bermakna (meaningful participation) sejak awal pembentukannya sebagaimana pada putusan terdahulu (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020), dan merupakan pembangkangan konstitusional (constitutional disobedience), sehingga dapat berdampak pada ancaman disintegrasi sosial, instabilitas keamanan dan hukum.
Faktor Sosial yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Sosiolegan dan Hukum Afriliyani Gojali; Shafa Aulia Kirana; Yenny Febrianty; Mahipal Mahipal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14400

Abstract

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri sangatlah beragam. KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan.
Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Sarana Kepastian Hukum dan Kepentingan Terbaik bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini Faisal Hardiansyah; Yenny Febrianti; Mahipal mahipal
Advances In Social Humanities Research Vol. 2 No. 3 (2024): Advances in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v2i3.177

Abstract

This paper examines the process of examining marriage dispensation cases prior to and following the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases. This paper was written using a qualitative research method, specifically normative and empirical juridical approaches. According to the findings of this study, the provisions of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 have explicitly regulated several things that are not specifically regulated in the formal and material rules governing marriage dispensation. The adoption of this regulation is an anticipation and standardization for judges in making legal decisions, so that court decisions pay more attention to the best interests of children when granting a marriage dispensation application.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM EKONOMI ISLAM: PENGELOLAAN HARTA DAN SANTUNAN Putri Sinlae, Ester Stevany; Syahda, Illa Fatika; Putra, Rizki Dwi; Syifa, Tazkia Suhaila; Fauzi, Muhammad; Mahipal, Mahipal
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v4i1.6572

Abstract

Abstract Life is something noble and very precious. Humans are social creatures who cannot live without the help of others. In addition, humans also have a higher level than other creatures. Islam recommends giving charity to orphans, especially if they are poor. In addition to orphans who are poor, we must also pay attention to orphans whose parents leave them an inheritance. Orphans need a guardian who is able to care for and protect them. The guardian's duty is to look after the orphan, feed him, and provide for his needs if he has no property, and look after him if he has property. The guardian can manage the orphan's property by keeping it as a trust or managing it himself. Orphaned property is something useful and valuable that is owned by a child who does not have a parent (father). The status of orphaned property is not much different from the status of property in general in Islam, which is very important in life, especially for orphans themselves. In addition to managing and maintaining, guardians are also obliged to educate orphans until they are mature and able to maintain their own property. Once they (orphans) are adults then the guardian is obliged to hand over their property and preferably in the presence of witnesses. Orphanages are social institutions that have a mission to protect and foster orphans, orphans, abandoned people, and the poor for the welfare of their foster children. This is because children are the main foundation that determines the future life of a nation, therefore it is necessary to prepare the next generation of the nation by preparing children to grow and develop optimally both morally, physically / motorically, cognitively, linguistically and socially emotionally. In the mechanism of sharing profits and the risk of loss is borne together according to the mudharabah contract, namely the profits and losses are borne together according to the agreement agreed upon at the beginning of the contract. Managing orphan assets according to Islamic law is not prohibited by religion, as long as it is done with good intentions and goals, not to harm or destroy. Abstrak Kehidupan adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Selain itu, manusia juga mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Islam menganjurkan bersedekah kepada anak yatim, terutama jika mereka miskin. Selain anak yatim piatu yang tidak mampu, kita juga harus memperhatikan anak yatim piatu yang orang tuanya mewariskan warisan. Anak yatim memerlukan wali yang mampu merawat dan melindunginya. Kewajiban wali adalah memelihara, memberinya makan, memenuhi kebutuhannya jika anak tersebut tidak mempunyai harta benda, dan menjaga serta merawatnya jika anak tersebut mempunyai harta benda. Wali dapat mengelola harta anak yatim dengan cara menyimpannya sebagai titipan atau mengelolanya sendiri. Harta yatim adalah sesuatu yang berguna dan berharga yang dimiliki oleh anak yang tidak mempunyai orang tua (ayah). Status harta anak yatim tidak jauh berbeda dengan status harta pada umumnya dalam Islam, yaitu sangat penting dalam kehidupan khususnya bagi anak yatim itu sendiri. Selain mengelola dan memelihara, wali juga wajib mendidik anak yatim hingga dewasa dan mampu memelihara harta bendanya sendiri. Setelah mereka (anak yatim) dewasa maka wali wajib menyerahkan harta mereka dan sebaiknya di hadapan saksi. Panti Asuhan adalah lembaga sosial yang mempunyai misi melindungi dan membina anak yatim, anak yatim piatu, orang terlantar, dan kaum dhuafa demi kesejahteraan anak asuhnya. Hal ini dikarenakan anak merupakan landasan utama yang menentukan masa depan kehidupan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dilakukan penyiapan generasi penerus bangsa dengan mempersiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosional. Dalam mekanisme pembagian keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama menurut akad mudharabah, yaitu keuntungan dan kerugian ditanggung bersama menurut kesepakatan yang telah disepakati pada awal akad. Mengelola harta anak yatim menurut hukum Islam tidak dilarang oleh agama, sepanjang dilakukan dengan niat dan tujuan yang baik, tidak merugikan atau membinasakan.
Legal Protection of Rabies Victims in Bali, Which Resulted in The Death of Toddler from a Legal Sociology Perspective Carwan, Carwan; Lestari, Sari Indah; Febrianty, Yenny; Mahipal, Mahipal
International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 12 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i12.577

Abstract

A toddler victim of rabies that causes death violates the right to life, survival and development as outlined in the conception of child protection in the explanation of Law No. 23 of 2002. The problems in this paper are: How is the Legal Sociology Study of the Effectiveness of Rabies Transmission Prevention Regulations, and How is the Legal Protection of Rabies Victims in Bali Causing the Death of Toddlers from a Legal Sociology Perspective? The research method used is Juridical-Empirical. The results showed that the toddler's parents were negligent in the case discussed because the wound was considered small and safe. Hence, the patient (family) was negligent and did not report to the health facility for further treatment. Regarding negligence that causes death, it is explained in Article 359 of the Criminal Code, which reads as follows: "Any person through whose fault (negligence) causes the death of another person shall be punished by a maximum imprisonment of five years or a maximum light imprisonment of one year." From the perspective of Legal Sociology, there is the arbitrary treatment of children carried out by families without paying attention to the child's right to protection following his health condition after being bitten by his pet dog.
Cryptocurrency Transactions in the Perspective of Islamic Economic Law Anggriani, Lulu; Maulana, Defa Gustara; Mahipal, Mahipal
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v4i2.20181

Abstract

The advancement of the digital era which is increasingly widespread and commonplace has encouraged a shift in transactions that makes various transactions easier. Modern innovation in the digital era has expanded payment methods beyond the traditional use of cash and current accounts (non-physical). Many people utilize cryptocurrency as digital money, but there are unavoidable pros and cons to this technology based on the blockchain protocol. Various arguments have been put forward for and against cryptocurrencies in Indonesia. One argument is that this does not adhere to standard practices for transactions and currencies. Another argument is that the Indonesian government has firmly stated that Bitcoin and similar virtual currencies are not legal tender in the country. The widespread use of digital money in people's lives requires research and analysis from religious and technology experts considering these events and facts. Bitcoin and other cryptocurrency transactions are considered gharar and dharar from an Islamic economic perspective
SUSTAINABLE FISHERIES MANAGEMENT BASED ON SYARIAH BIOECONOMICS MODEL Wahyudin, Yudi; Mahipal, Mahipal
Jurnal Segara Vol 19, No 2 (2024): August
Publisher : Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/segara.v19i2.14960

Abstract

This article aims to provide a new perspective and paradigm in sustainable fisheries management by introducing and integrating sharia principles and approaches into the fisheries bioeconomic model. The initial model is carried out by introducing ZIS parameters into the Gordon-Schaefer fisheries bioeconomic model. The amount of ZIS can provide encouragement to build and develop a sustainable sharia fisheries bioeconomic management model. Factors that influence the success of fishing gear (q) to be able to catch fish, the ability of the environmental carrying capacity (K) to be able to maintain fish reproduction and growth, and the ability of the fish themselves to grow and develop in achieving a certain biomass (r) are something that is essentially desired as a gift from the Almighty on the basis of the efforts of His servants to fulfil the ZIS command. In addition, the income of His servants (fishermen) which is influenced by the price (p) of fish and the efficiency of the cost per unit of catch (c) that must be spent to obtain fish is an inseparable part of the existence of income which is also a gift from Allah. The five parameters of the sharia bioeconomic of fisheries (r, q, K, p, c) which are influenced by the presence of the ZIS factor are the fortune and way of Allah SWT to bestow blessings, gifts, and welfare to His servants (fishermen) who have fulfilled ZIS. This sustainable sharia bioeconomic management model of fisheries is based on the paradigm and perspective of the community (fishermen) in carrying out fishing through the fulfilment of ZIS maximally and sustainably which is carried out by always hoping for the pleasure and blessings of Allah SWT, it is hoped that it can change the lives, lives and livelihoods of the fishing community.
Kasus Penyelewegan Dana ACT Baznas dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Geryl Ahmad Gibran; Dhea Amelia Stiawan; Aisyah Shakila; Kireina Ajeng Kurnia; Mahipal Mahipal
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i2.15020

Abstract

Penyalahgunaan dana menjadi permasalahan besar yang dapat menghambat keberhasilan lembaga amal, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kasus penyelewengan dana yang terjadi di ACT baznas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan hukum ekonomi syariah, kami mengkaji aspek hukum terkait penyelenggaraan zakat, infak, dan dana amal (ZIS) oleh ACT Baznas. Jurnal ini menunjukkan pelanggaran hukum ekonomi syariah yang dapat terjadi dalam kasus pencucian uang, antara lain ketidaktransparan, penipuan dan pelanggaran prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai implikasi hukum dari kasus penyelewengan ACT Baznas dan memberikan saran untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari. Artikel ini dapat memberikan pemahaman yang luas tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana amal.
Co-Authors Abdul Manan Abid, Abid Afriliyani Gojali Aisyah Shakila al amin, arsyad Alex Maxer Pattipeilohy Amiwarti, Amiwarti Anggriani, Lulu Anriyani, Intan Nur Arfandi, Andi Muhammad Ariandhika Dwiebisono Asrun, Andi Muhammad Avwaludin, Kelvin Billy Sanputra Manoppo Carwan, Carwan Dewantara, Esza Cahya Dharmawan, Alfi Reva Dhea Amelia Stiawan Dudi Lesmana Esa Rahmawati Faisal Hardiansyah Fariz M. Sulthan Fauzi Yusuf Hasibuan Fitrie Aryani Rahayu Geryl Ahmad Gibran Gojali, Melisa Mulia Hakim, Uu Lukmanul Hana Ratlian Okviany Hendra Yulianto Iskandar Zulkarnain Jason Aaron Riado Simanungkalit Kireina Ajeng Kurnia Krisnawaty, Frieda Lerick Wasito Lesmana, Dudi Lestari, Sari Indah M Arsyad Al Amin M. Satria Allariksyah Maulana, Defa Gustara Muhammad Ali Akbar Muhammad Fauzi Muhammad Nur Arkham Muhammad Nur Hussein Wahyudin Muhammad Nur Hussein Wahyudin Muhammad Omega Yuristyawarman Muhammad Putra Mahesya Muhammad Yuusuf Wahyudin Mursal Fadhilah Putra, Rizki Dwi Putri Sinlae, Ester Stevany Rachel Angelica Raihan Heryadi Ramlani Lina Sinaulan Riadi, Septa Rizka Maulidaen Rustandi Salomon Situmorang, Bryant Jonathan Septa Riadi Septian Mukti Firdaus Shafa Aulia Kirana Sitorus, Charles Sugiarto Syafiq Ijlal Islami Syahda, Illa Fatika Syaputra, Bagas Syifa, Tazkia Suhaila Tarisa Livia Taryono Theresia Hany Anastasya Tyas Sri Eka Santoso Uus Sopian Wahyudin, Muhammad Nur Hussein Wahyudin, Muhammad Yuusuf Wisnu Pebrianto Yenny Febrianti Yenny Febrianty Yudi Pebriansyah Yudi Wahyudin Yunus P Paulangan, Yunus P Yunus Pajanjan Paulangan Yustia Okta Pradini Zahirul Hadi