Claim Missing Document
Check
Articles

Ratio Decidendi Judge's Decision in Case Cancellation Marriage : Antinomy between Justice and Legal Certainty at the Cibinong Religious Court Muhammad Nur Hussein Wahyudin; Hakim, Uu Lukmanul; Sitorus, Charles Sugiarto; Mahipal, Mahipal; Asrun, Andi Muhammad
Indonesian Cyber Law Review Vol. 2 No. 2 (2025): Indonesian Cyber Law Review
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/iclr.v2i2.20

Abstract

Marriage annulment cases in Indonesia often reveal a fundamental tension between the principles of legal certainty and substantive justice, particularly in religious courts where statutory norms intersect with moral and cultural values. This study focuses on the annulment case Number 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn at the Cibinong Religious Court, where the judge’s decision prioritized a strict textual interpretation of the law, emphasizing legal certainty while potentially overlooking the moral and social harm experienced by the plaintiff. The purpose of this research is to analyze the ratio decidendi underlying the decision, examining how the balance between justice and legal certainty is operationalized in judicial practice. Using a juridical-normative approach, this study draws on statutory, conceptual, and case-based analyses supported by primary and secondary legal materials, including court decisions and relevant literature. The findings indicate that the court’s reasoning reflects a firm adherence to positive law, defining fraud narrowly in line with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, and excluding failure to fulfill a dowry promise as a ground for annulment. While this ensures consistency, it limits judicial flexibility to address substantive justice. The implications of this study are twofold: first, it underscores the need for progressive interpretive methods, such as hermeneutic and teleological reasoning, to harmonize legal certainty with justice; second, it provides practical recommendations for judicial training, legislative reform, and scholarly frameworks that integrate maqasid al-shariah with positive law to guide future decisions.
Kasus Penyelewegan Dana ACT Baznas dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Gibran, Geryl Ahmad; Stiawan, Dhea Amelia; Shakila, Aisyah; Kurnia, Kireina Ajeng; Mahipal, Mahipal
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i2.15020

Abstract

Penyalahgunaan dana menjadi permasalahan besar yang dapat menghambat keberhasilan lembaga amal, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kasus penyelewengan dana yang terjadi di ACT baznas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan hukum ekonomi syariah, kami mengkaji aspek hukum terkait penyelenggaraan zakat, infak, dan dana amal (ZIS) oleh ACT Baznas. Jurnal ini menunjukkan pelanggaran hukum ekonomi syariah yang dapat terjadi dalam kasus pencucian uang, antara lain ketidaktransparan, penipuan dan pelanggaran prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai implikasi hukum dari kasus penyelewengan ACT Baznas dan memberikan saran untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari. Artikel ini dapat memberikan pemahaman yang luas tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana amal.
Penataan Ruang di Bantargebang: Perspektif Hukum dalam Pengelolaan Kawasan Pembuangan Sampah Mahipal, Mahipal; Madina, Zaskia; Ali, Magnolia Nasywa; Herdiyanti, Habibah Pramelia; Gipari, Muhammad Hilman Al
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan ruang di Bantargebang adalah masalah penting yang terkait dengan pengelolaan tempat pembuangan sampah, khususnya dalam aspek hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wilayah tersebut dari sudut pandang hukum, dengan fokus pada penerapan kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang masih lemah, menyebabkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Masalah ini diperburuk oleh pertumbuhan populasi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur yang memadai. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki situasi ini dengan regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan pembuangan sampah di Bantargebang harus memperhatikan aspek teknis, hukum, dan sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan Tata Ruang dalam Pengembangan Goa Kunthi sebagai Objek Wisata Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat Domestik di Dusun Bolo Desa Bulurejo Kabupaten Wonogiri Mahipal, Mahipal; Ghilma, Layya Iksiru; Putri, Endah Trisvina Rahayu; Ainii, Nisrinaa Quurotu; Ghifari, Wildan Al
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Wonogiri sering kali tidak mendapatkan perhatian lebih bagi warga Indonesia ataupun Luar Indonesia untuk menjadikan Kabupaten ini sebagai tempat berlibur atau berwisata. Tujuan penilitian ini untuk menganalisis pembangunan perencanaan tata ruang berkelanjutan dalam bentuk objek wisata alam untuk meningkatan kualitas kesejahteraan hidup masayarakat domestik khusunya di Dusun Bolo Desa Bulurejo Kecamatan Nguntoronadi di Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang untuk pengembangan suatu tempat yang bisa dijadikan objek wisata alam yaitu Goa Kunthi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat domestik yang melibatkan integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam rencana tata ruang. Dalam penataan ruang yang baik akan meciptakan aksesbilitas dan fasilitas yang mendukung pariwisata, serta melibatkan partisipasi dalam proses perencanaan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan tata ruang ini dapat memberikan manfaat seperti wonogiri lebih dikenal terutama dusun didalmnya yang memiliki keindahan alam, lalu memberikan manfaat ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui peluang kerja dan juga peningkatan infrastruktur.
Implementasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang di Kawasan Puncak Mahipal, Mahipal; Silaban, Othsme Cloudia Martahan; Pasha, Najwa Havari; Salsabila, Sarohmah; Azzahra, Farah; Tanasale, Titian Fathima Azzahra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Puncak Bogor merupakan bagian dari Kawasan eksklusif yang mempunyai ruang dalam pemanfaatannya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan penghijauan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi serta dukungan dari pemerintah, program – program penghijauan dapat berjalan efektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua warga negara. Penghijauan lingkungan di Indonesia menjadi salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi dari segala bentuk pengerusakan dan pencemaran lingkungan. Pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan merupakan suatu dasar dalam menciptakan suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.
Inovasi Taman Perpustakaan sebagai Ruang Hijau Demi Membantu Tingkat Minat Baca Masyarakat Indonesia Mahipal, Mahipal; Mulya, Vania Frederica; Ramadhani, Putri Ayu; Nawu, El Sabarta Putra; Alam, Alamsyah Bahrul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai taman baca dan minat baca di Indonesia. Menggunakan karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai data untuk penelitian karya ilmiah ini. Bertujuan untuk meningkatkan minat baca di Indonesia, sebagai bentuk peduli literasi membaca, dengan menggunakan bantuan pembahasan teknologi dalam pengembangan fasilitas taman baca. Membaca dan buku adalah dua hal berbeda yang saling terkait. Namun menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini dapat menjadi tantangan, terutama dengan faktor lingkungan seperti dukungan orang tua dan akses terbatas ke buku. Di Indonesia, minat baca yang rendah menjadi masalah utama. Solusinya adalah dengan membangun taman baca secara merata, memanfaatkan taman sebagai ruang terbuka hijau yang dapat berfungsi sebagai tempat membaca, interaksi sosial, dan pendidikan. Pembangunan taman baca ini perlu mematuhi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk memastikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembelian Emas Elektronik di Platform Digital Mahipal, Mahipal; Suryana, Mayla Putri; Hidayat, Nazwa Aulia; Putri, Nabela Syabani; Putri, Jeannie Sriamanda
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pembelian emas elektronik melalui platform digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fenomena investasi emas digital semakin populer di Indonesia seiring kemajuan teknologi dan dukungan regulasi dari OJK serta BAPPEBTI. Namun, transaksi emas termasuk dalam muamalah ribawi yang memiliki ketentuan khusus, terutama terkait prinsip qabdh dan taqabudh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas digital dapat dibolehkan secara syariah apabila menggunakan akad yang sesuai seperti wadiah, murabahah, dan salam, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Selama transaksi memenuhi syarat akad dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maisir, maka pembelian emas melalui platform digital dapat dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah.
Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Mahipal, Mahipal; Jaenudin, Helga Athaya; Firyall, Salwa Aqilah; Zahra, Davina Aulia; Azzahra, Sarah Nabila; Zahra, Najwa Aulia Az
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26564

Abstract

Dalam sudut pandang hukum Islam, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan sosial, tetapi juga sebagai ikatan religius yang melibatkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang menganalisis sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta pentingnya pemahaman dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, hukum Islam juga memberikan ruang untuk penyelesaian sengketa perkawinan melalui mekanisme yang sesuai dengan syariat, seperti perceraian yang hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, perkawinan dalam sudut pandang hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk mencapai ketenangan batin dan sosial.
Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Yantika, Pilda Juni; Meidyana, Aola Hansa; Mualiva, Ratu Aulia; Bilqis, Mutia; Aprilia, Risma; Mahipal, Mahipal
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.26685

Abstract

Perlindungan hak-hak perempuan dalam ikatan pernikahan adalah bagian penting dalam hukum islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan di dalam keluarga. Islam menetapkan berbagai hak untuk perempuan, seperti hak terhadap mahar, nafkah, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk diperlakukan dengan adil. Semua aturan ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara suami dan istri, sehingga tidak ada pihak yang mengalami penindasan, terutama perempuan. Namun, kenyataannya, masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak mereka secara lengkap. Beberapa faktor, seperti pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam, budaya patriarki, dan lemahnya penegakan hukum, seringkali menjadi hambatan bagi penerapan perlindungan tersebut. Dalam hukum Islam dan juga dalam undang-undang di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan, prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan untuk perempuan telah diakui dan ditegaskan. Hukum Islam tentunya memberikan hak-hak perempuan dengan cara yang adil dan seimbang, mengingat hukum tersebut menghormati martabat dan kehormatan perempuan. Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dan tidak seharusnya diperlakukan secara semena-mena, diskriminatif, atau merendahkan. Oleh karena itu, hak-hak perempuan dalam pernikahan sangat penting, termasuk hal untuk memperoleh pendidikan, nafkah, waris, dan hak-hak lainnya. Semua hak tersebut sudah diatur dalam hukum Islam untuk memberikan perlindungan yang kuat kepada perempuan, mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan, dan memastikan bahwa setiap pasangan saling berjanji untuk hidup harmonis serta memenuhi hak masing-masing.
Legal Protection and Certainty for Children Born Out of Wedding Through Legal Remedies Recovering the Child's Origin in the Court (Analysis of Decision Number 196/Pdt.P/2023/Pn.Cbi) Salimah, Alvy Nur; Satory, Agus; Mahipal, Mahipal
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection and guarantees for illegitimate children are crucial issues in the Indonesian family law system, as their legal status often faces discrimination and uncertainty regarding the recognition of civil relationships, inheritance, and access to basic rights. This study aims to examine legal steps that can be taken to provide legal protection and guarantees for illegitimate children, particularly through the process of applying for a determination of the child's parentage in court. Using a normative juridical approach and case analysis, this study analyzes relevant legal provisions, court decisions, and the principles of human rights and the best interests of the child as stipulated in the Convention on the Rights of the Child and national regulations. The research findings reveal that although illegitimate children have historically faced a number of legal obstacles, developments in jurisprudence following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 have provided an opportunity for the recognition of civil relationships between children and their biological fathers through the process of applying for a determination of parentage in court. However, implementation in the field continues to face obstacles, both procedural and socio-cultural. Therefore, harmonization of legal norms, increased capacity of judicial officials, and extensive outreach are needed to ensure that every child, regardless of their origin, receives fair and non-discriminatory legal protection and certainty.
Co-Authors Abdul Manan Abdullah, Nadia Abid, Abid Afriliyani Gojali Agus Satory Ainii, Nisrinaa Quurotu al amin, arsyad Alam, Alamsyah Bahrul Ali, Magnolia Nasywa Allariksyah, M. Satria Amiwarti, Amiwarti Andhika, Freggy Anggriani, Lulu Anriyani, Intan Nur Aprilia, Risma Arfandi, Andi Muhammad Ariandhika Dwiebisono Arief, Aisah Putri Asrun, Andi Muhammad Asrun, Muhammad Andi Avwaludin, Kelvin Azzahra, Farah Azzahra, Sarah Nabila Bestari, Qodri Billy Sanputra Manoppo Bilqis, Mutia Carwan, Carwan Dapurahayu, Sella Dewantara, Esza Cahya Dharmawan, Alfi Reva Dudi Lesmana Fadhilah, Mursal Fauzi Yusuf Hasibuan Febrianti, Yenny Firyall, Salwa Aqilah Fitriani, Adila Ghifari, Wildan Al Ghilma, Layya Iksiru Gibran, Geryl Ahmad Giosefi, Muhamad Gipari, Muhammad Hilman Al Gojali, Melisa Mulia Hadi, Zahirul Hakim, Uu Lukmanul hardiansyah, faisal Herdiyanti, Habibah Pramelia Heryadi, Raihan Hidayat, Nazwa Aulia Inggar, Adan Irawan, Muhammad Lutfi Islami , Syafiq Ijlal Jaenudin, Helga Athaya Jauharah, Sri Adisty Jenniviera, Johana Krisnawaty, Frieda Kurnia, Kireina Ajeng Lesmana, Dudi Lestari, Sari Indah M Arsyad Al Amin Madina, Zaskia Maryam, Salsabilla Maulana, Defa Gustara Meidyana, Aola Hansa Mualiva, Ratu Aulia Muhammad Ali Akbar Muhammad Luthfi Muhammad Nur Arkham Muhammad Nur Hussein Wahyudin Muhammad Nur Hussein Wahyudin Muhammad Omega Yuristyawarman Muhammad Putra Mahesya Muhammad Yuusuf Wahyudin Mulya, Vania Frederica Nawu, El Sabarta Putra Nugraha, Iman Nurwijayanti Pasha, Najwa Havari Pebriansyah, Yudi Pradini, Yustia Okta Pratama, Dendy Suma Putra, Rizki Dwi Putri Sinlae, Ester Stevany Putri, Endah Trisvina Rahayu Putri, Jeannie Sriamanda Putri, Kezia Hera Putri, Nabela Syabani Qutrunnada, Febby Annisa Rachel Angelica Rahayu, Fitrie Aryani Rahmawati, Esa Ramadhani, Putri Ayu Ramlani Lina Sinaulan Riadi, Septa Riyanti As, Lili Rizka Maulidaen Rustandi Salimah, Alvy Nur Salomon Situmorang, Bryant Jonathan Salsabila, Sarohmah Sasiras, Arini Audria Septa Riadi Septian Mukti Firdaus Setiadhi, Aqshal Nuryl Shafa Aulia Kirana Shakila, Aisyah Sianipar, Osner Johnson Silaban, Othsme Cloudia Martahan Simamora, Yosua Simanungkalit, Jason Aaron Riado Sitorus, Charles Sugiarto Stiawan, Dhea Amelia Suryana, Mayla Putri Syafiq Ijlal Islami Syahda, Illa Fatika Syaputra, Bagas Syifa, Tazkia Suhaila Tanasale, Titian Fathima Azzahra Tarisa Livia Taryono Theresia Hany Anastasya Uus Sopian Wahyudin, Muhammad Nur Hussein Wahyudin, Muhammad Yuusuf Wasito, Lerick Wisnu Pebrianto Yantika, Pilda Juni Yenny Febrianty Yudi Wahyudin Yunus P Paulangan, Yunus P Yunus Pajanjan Paulangan Zahra, Davina Aulia Zahra, Najwa Aulia Az