Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Wakalah: Legal Analysis and Its Aspects Jason Aaron Riado Simanungkalit; Yustia Okta Pradini; M. Satria Allariksyah; Raihan Heryadi; Esa Rahmawati; Mahipal Mahipal
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i2.9770

Abstract

Wakalah is a concept in Islamic law that allows a person to appoint a representative or agent to carry out tasks or transactions on their behalf. A wakalah agreement is an agreement where the first party gives power or mandatory to the second party. It is impossible for each individual to handle all matters only by themselves. Therefore, Allah SWT has established rules about how the wakalah contract can be carried out, providing benefits for us. Wakalah comes from words “wakalah-yakilu-waklan”, which means submission or giving authority to a representative. Wakalah can be interpreted as handing over tasks that a person can carry out independetly to another person, so that the person carries out these tasks throughout his life. This paper aims to provide an in-depth analysis of wakalah from the perspective of Islamic law, as well as identifying the key aspects involved.
TANTANGAN DAN SOLUSI HUKUM TATA RUANG DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI Syafiq Ijlal Islami; Mahipal, Mahipal
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6728

Abstract

Pengembangan kawasan industri di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum tata ruang, termasuk tumpang tindih lahan, dampak negatif terhadap lingkungan, ketidakjelasan status kepemilikan lahan, serta lemahnya pengawasan dan regulasi. Kajian ini bertujuan menganalisis tantangan-tantangan tersebut serta menawarkan solusi hukum yang dapat diterapkan untuk menciptakan kawasan industri berkelanjutan. Solusi yang diusulkan mencakup reformasi kebijakan tata ruang yang lebih fleksibel, penerapan perizinan berbasis teknologi untuk transparansi, koordinasi antarinstansi yang lebih kuat, pengawasan yang ketat, penerapan prinsip industri hijau, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan kawasan industri di Indonesia dapat berkembang dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Implementasi solusi ini diharapkan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan serta menciptakan manfaat yang adil bagi masyarakat, pelaku industri, dan pemerintah.
ANALISA PENGARUH SERBUK KACA DAN ABU TERBANG SEBAGAI BAHAN PENGGANTI ALTERNATIF TERHADAP KUAT TEKAN BETON Amiwarti, Amiwarti; Mahipal, Mahipal
Jurnal Deformasi Vol. 4 No. 1 (2019): JURNAL DEFORMASI
Publisher : Universitas PGRI Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/deformasi.v4i1.2969

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan beton pada masing-masing kandungan prosentase campuran serbuk kaca dan abu terbang sebagai pengganti terhadap sebagian dari berat agregat halus dan semen dalam adukan beton serta mengetahui variasi perbandingannya. Kandungan prosentase campuran serbuk kaca terhadap sebagian dari berat agregat halus adalah 5%, 10%, 15%,20% dan 25% sedangkan abu terbang sebesar 5% sebagian dari berat semen. Pengujian kuat tekan dilakukan pada saat beton sudah mencapai umur 3, 14 dan 28 hari dari tanggal pengecoran dengan menggunakan benda uji selinder ukuran 15x30 cm sebanyak 54 sample. Dimana masing-masing kandungan prosentase campuran dibuat 9 sampel dan setiap umur beton dibuat 3 sampel. Rancangan proporsi campuran beton dengan metode SNI-03-2834-2000 tercapai, karena kuat tekan rata-rata beton normal yang didapat dari hasil kajian laboratorium pada target umur 28 hari mencapai hasil yang direncanakan yaitu sebesar Fc’ 25,57 MPa dan mengalami peningkatan kekuatan sebesar 2,28% terhadap kuat tekan beton rencana yaitu Fc’ 25,00 MPa.Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa pada penambahan campuran volume fraksi serbuk kaca dan abu terbang sebesar (Fc’- SK 25% + AT 5%) pada umur 3, 14 dan 28 hari nilai kekuatan hancur tekannya lebih tinggi dibandingkan dengan atau tanpa penambahan campuran volume fraksi serbuk kaca dan abu terbang sebesar (Fc’- SK 5%, 10%, 15%, 20% + AT 5%). Dari hasil penelitian analisa pengaruh serbuk kaca dan abu terbang sebagai bahan pengganti alternatifterhadap kuat tekan beton diperoleh komposisi campuran yang optimal yaitu (Fc’- SK 15% + AT 5%) karena pada umur 28 hari nilai kuat tekan beton rata-ratanya sebesar 26,99 MPa dengan pencapaian peningkatan kekuatan beton normal sebesar 5,55%.Kata kunci : Kuat Tekan, Subtitusi, Fly Ash, Serbuk Kaca.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Sistem Donasi Via Live Streaming (Youtube, Tiktok, dan Platform Serupa) Anriyani, Intan Nur; Muhammad Ali Akbar; Muhammad Putra Mahesya; Theresia Hany Anastasya; Tarisa Livia; Rachel Angelica; Mahipal, Mahipal
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9759

Abstract

Fenomena donasi digital melalui platform live streaming seperti TikTok semakin marak di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Mekanisme pemberian "gift" dari penonton kepada pembuat konten membuka peluang baru dalam mencari penghasilan. Namun, praktik ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik donasi digital pada TikTok dalam perspektif syariah, dengan meninjau aspek akad, niat, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Melalui pendekatan kualitatif normatif dan analisis literatur, ditemukan bahwa praktik donasi digital dapat dianggap sah menurut syariah jika memenuhi unsur akad tabarru’, dilakukan secara sukarela tanpa unsur paksaan atau tipu daya, dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar seperti kehalalan, keadilan, serta kemaslahatan umat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa donasi digital dapat menjadi sarana ibadah dan sedekah jika digunakan secara bijak dan sesuai dengan etika Islam.
Relevansi Penerapan Qisas Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia Salomon Situmorang, Bryant Jonathan; Syaputra, Bagas; Avwaludin, Kelvin; Dharmawan, Alfi Reva; Mahipal, Mahipal
Action Research Literate Vol. 9 No. 5 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i5.2889

Abstract

Penerapan hukum qisas dalam sistem hukum pidana Indonesia memicu perdebatan kompleks akibat keberagaman budaya, agama, dan ketegangan antara hukum Islam dengan hukum positif berbasis Pancasila. Meski qisas dianggap sebagai bentuk keadilan setimpal dalam Islam, integrasinya memerlukan penyesuaian dengan prinsip HAM dan nilai-nilai nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi qisas dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan integrasi, dan merumuskan solusi yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis normatif-komparatif terhadap literatur hukum Islam, kebijakan nasional, dan praktik di negara hybrid. Qisas berpotensi diintegrasikan secara terbatas dengan syarat: (1) adaptasi prinsip restorative justice (seperti diyat), (2) pelatihan aparat penegak hukum, (3) pembentukan pengadilan khusus, dan (4) dialog multistakeholder untuk menghindari diskriminasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem peradilan dan kajian lebih lanjut tentang dampak sosial qisas, dengan pendekatan inklusif yang menjunjung Pancasila dan HAM.
Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan Krisnawaty, Frieda; Gojali, Melisa Mulia; Arfandi, Andi Muhammad; Mahipal, Mahipal; Asrun, Andi Muhammad
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 6 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i6.32226

Abstract

Baduy indigenous community is a traditional community that successfully maintains local wisdom in preserving the environment and culture in the midst of globalization. This research aims to identify the uniqueness of the Baduy community in maintaining their customs and customary law system, as well as analyzing the role of local wisdom in environmental preservation. The research method used is ethnography with a qualitative approach, involving participatory observation and in-depth interviews to understand the cultural practices and values of the Baduy community from an emic perspective. The results show that the Baduy community applies strict principles of pikukuh karuhun (ancestral rules) in the management of natural resources, such as traditional agricultural systems and the division of protected forests. The enforcement of customary law is also key in maintaining the balance of the ecosystem. The implication of this research emphasizes the importance of legal recognition of indigenous people and the integration of local wisdom in environmental policy to achieve sustainable development.
THE EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL DISPUTE RESOLUTION THROUGH NON-LITIGATION IN THE TERRITORIAL WATERS AND JURISDICTIONAL WATERS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Mahipal, Mahipal; Wahyudin, Muhammad Nur Hussein; Wahyudin, Muhammad Yuusuf; Arkham, Muhammad Nur; Riadi, Septa; Dewantara, Esza Cahya; Wahyudin, Yudi
Jurnal Segara Vol 20, No 1 (2025): June
Publisher : Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/segara.v20i1.16149

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of the law in resolving environmental disputes through non-litigation mechanism in the territorial waters and jurisdiction of the Republic of Indonesia. This study was conducted by analysing the process and results of handling environmental disputes handled through non-litigation mechanism by the Ministry of Environment (KLH), especially the Directorate of Environmental Dispute Resolution. This study uses a qualitative analysis method with a case study approach involving documentation and interviews with related parties at KLH. The focus of the study is to assess the success of the dispute resolution mechanism through non-litigation, the obstacles faced, and the contribution of legal policies in protecting the environment, especially in waters that have complexities related to the rights and obligations of the state and other actors. The results of this study are expected to provide recommendations for improving the environmental dispute resolution system through non-litigation mechanism in Indonesia, with the aim of increasing the effectiveness of environmental protection in the territorial waters and jurisdiction of Indonesia.
Kredit Emas di Bank Muamalat Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah Wisnu Pebrianto; Uus Sopian; Billy Sanputra Manoppo; Ariandhika Dwiebisono; Septian Mukti Firdaus; Mahipal, Mahipal; Abid, Abid
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10574

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kredit emas di Bank Muamalat Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah. Kredit emas merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis agunan emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kredit emas di Bank Muamalat menggunakan akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa tempat penyimpanan), yang secara prinsip telah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah. Namun demikian, terdapat beberapa aspek teknis dalam penerapan, seperti penetapan biaya dan transparansi informasi kepada nasabah, yang masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kredit emas di Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah, namun perlu penguatan dari aspek implementatif untuk mencapai maqashid syariah secara lebih optimal.
Ratio Decidendi Judge's Decision in Case Cancellation Marriage : Antinomy between Justice and Legal Certainty at the Cibinong Religious Court Muhammad Nur Hussein Wahyudin; Hakim, Uu Lukmanul; Sitorus, Charles Sugiarto; Mahipal, Mahipal; Asrun, Andi Muhammad
Indonesian Cyber Law Review Vol. 2 No. 2 (2025): Indonesian Cyber Law Review
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/iclr.v2i2.20

Abstract

Marriage annulment cases in Indonesia often reveal a fundamental tension between the principles of legal certainty and substantive justice, particularly in religious courts where statutory norms intersect with moral and cultural values. This study focuses on the annulment case Number 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn at the Cibinong Religious Court, where the judge’s decision prioritized a strict textual interpretation of the law, emphasizing legal certainty while potentially overlooking the moral and social harm experienced by the plaintiff. The purpose of this research is to analyze the ratio decidendi underlying the decision, examining how the balance between justice and legal certainty is operationalized in judicial practice. Using a juridical-normative approach, this study draws on statutory, conceptual, and case-based analyses supported by primary and secondary legal materials, including court decisions and relevant literature. The findings indicate that the court’s reasoning reflects a firm adherence to positive law, defining fraud narrowly in line with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, and excluding failure to fulfill a dowry promise as a ground for annulment. While this ensures consistency, it limits judicial flexibility to address substantive justice. The implications of this study are twofold: first, it underscores the need for progressive interpretive methods, such as hermeneutic and teleological reasoning, to harmonize legal certainty with justice; second, it provides practical recommendations for judicial training, legislative reform, and scholarly frameworks that integrate maqasid al-shariah with positive law to guide future decisions.
Co-Authors Abdul Manan Abid, Abid Afriliyani Gojali Aisyah Shakila al amin, arsyad Alex Maxer Pattipeilohy Amiwarti, Amiwarti Anggriani, Lulu Anriyani, Intan Nur Arfandi, Andi Muhammad Ariandhika Dwiebisono Asrun, Andi Muhammad Avwaludin, Kelvin Billy Sanputra Manoppo Carwan, Carwan Dewantara, Esza Cahya Dharmawan, Alfi Reva Dhea Amelia Stiawan Dudi Lesmana Esa Rahmawati Faisal Hardiansyah Fariz M. Sulthan Fauzi Yusuf Hasibuan Fitrie Aryani Rahayu Geryl Ahmad Gibran Gojali, Melisa Mulia Hakim, Uu Lukmanul Hana Ratlian Okviany Hendra Yulianto Iskandar Zulkarnain Jason Aaron Riado Simanungkalit Kireina Ajeng Kurnia Krisnawaty, Frieda Lerick Wasito Lesmana, Dudi Lestari, Sari Indah M Arsyad Al Amin M. Satria Allariksyah Maulana, Defa Gustara Muhammad Ali Akbar Muhammad Fauzi Muhammad Nur Arkham Muhammad Nur Hussein Wahyudin Muhammad Nur Hussein Wahyudin Muhammad Omega Yuristyawarman Muhammad Putra Mahesya Muhammad Yuusuf Wahyudin Mursal Fadhilah Putra, Rizki Dwi Putri Sinlae, Ester Stevany Rachel Angelica Raihan Heryadi Ramlani Lina Sinaulan Riadi, Septa Rizka Maulidaen Rustandi Salomon Situmorang, Bryant Jonathan Septa Riadi Septian Mukti Firdaus Shafa Aulia Kirana Sitorus, Charles Sugiarto Syafiq Ijlal Islami Syahda, Illa Fatika Syaputra, Bagas Syifa, Tazkia Suhaila Tarisa Livia Taryono Theresia Hany Anastasya Tyas Sri Eka Santoso Uus Sopian Wahyudin, Muhammad Nur Hussein Wahyudin, Muhammad Yuusuf Wisnu Pebrianto Yenny Febrianti Yenny Febrianty Yudi Pebriansyah Yudi Wahyudin Yunus P Paulangan, Yunus P Yunus Pajanjan Paulangan Yustia Okta Pradini Zahirul Hadi