Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.262
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Deformasi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Mina Sains Jurnal Segara PALAR (Pakuan Law review) Authentic Research of Global Fisheries Application Journal (Aurelia Journal) International Journal of Social Service and Research Action Research Literate (ARL) Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Sosial dan Sains Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Advances In Social Humanities Research Activa Yuris: Jurnal Hukum Rechtsvinding J-CEKI PESHUM Indonesian Cyber Law Review Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Mahipal
Universitas Pakuan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Nugraha, Iman; Riyanti As, Lili; Sianipar, Osner Johnson; Asrun, Muhammad Andi; Mahipal, Mahipal
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v6i1.11941

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini membahas dinamika hukum dan politik terkait ketentuan presidential threshold (PT) sebesar 20% dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia. PT diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang telah menimbulkan banyak perdebatan dan gugatan hukum. Tujuan awal PT adalah untuk memperkuat sistem presidensial dan menyederhanakan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, penerapannya dianggap menghambat demokratisasi dan membatasi pilihan politik rakyat. Sejak pertama kali diterapkan, Mahkamah Konstitusi telah menolak berbagai gugatan yang meminta pembatalan ketentuan ini, hingga akhirnya pada 2 Januari 2025, MK menyatakan bahwa PT 20% tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dan teori-teori demokrasi, sistem presidensial, dan hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sikap MK mencerminkan respons terhadap desakan publik untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.Kata Kunci: Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Pemilu, KonstitusiABSTRACT This paper examines the legal and political dynamics surrounding the 20% presidential threshold (PT) requirement in Indonesia’s presidential election system. The PT is regulated under Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which has sparked significant public debate and numerous legal challenges. Initially, the PT was intended to strengthen the presidential system and streamline the number of presidential and vice-presidential candidates. However, in practice, it has been criticized for hindering democratization and limiting political choices for voters. Since its implementation, the Constitutional Court consistently rejected petitions seeking to annul the provision, until finally, on January 2, 2025, the Court declared that the 20% threshold no longer holds binding legal force. This study employs a normative-empirical approach, drawing on theories of democracy, presidential systems, and constitutional law. The findings indicate that the Court’s shift in stance reflects a response to growing public demands for a more inclusive and democratic electoral system. Keywords: Presidential Threshold, Constitutional Court, Democracy, Election, Constitution
Tinjauan Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam Hukum di Indonesia Wasito, Lerick; Hadi, Zahirul; Febrianty, Yenny; Mahipal, Mahipal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14238

Abstract

Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama, mengatur perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum positif, hanya ada dua ketentuan: perkawinan antar-Islam dan antar-Non Islam. Meski Yurisprudensi Nomor 1400K/PDT/1986 menimbulkan polemik, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode normatif, mengkaji data sekunder dan peraturan hukum. Diharapkan, penerbitan SEMA No 2 Tahun 2023 mengakhiri polemik perkawinan beda agama di Indonesia, memastikan keadilan dan kepastian hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online Pebriansyah, Yudi; Rahayu, Fitrie Aryani; Febrianty, Yenny; Mahipal, Mahipal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14240

Abstract

Perkembangan teknologi berpengaruh besar pada industri jasa keuangan, yang menuntut inovasi dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat, yang memunculkan salah satunya industri teknologi finansial (Financial Technology/Fintech). Perkembangan Fintech sangat pesat, khususnya pada Fintech berjenis Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau lebih dikenal dengan istilah Pinjaman Online/Pinjol, yang sangat diminati oleh masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk memahami apakah praktek LPMUBTI ini telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perlindungan kepada masyarakat penggunanya. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap buku pustaka, jurnal penelitian dan artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa sebenarnya regulasi tentang Fintech berjenis LPMUBTI ini kami nilai sudah memadai, baik itu pengaturan pelaksanaan dan perlindungan kepada nasabahnya, hanya saja dalam prakteknya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik itu oleh pelaksana Fintech maupun Nasabah, sehingga aspek hukum dinilai menjadi lemah dalam pelaksanaanya.
Dampak Pemberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Fadhilah, Mursal; Zulkarnain, Iskandar; Febrianty, Yenny; Mahipal, Mahipal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14251

Abstract

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jauh sebelum disahkan pada 5 Oktober 2020 menuai penolakan luas dari masyarakat, mulai dari serikat buruh, aktivis HAM, hingga mahasiswa. Penolakan itu kemudian berlanjut pada gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 25 November 2021, “MK dalam putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat”, dan memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka dua tahun sejak putusan dibacakan. Selama tenggang waktu itu, UU Cipta Kerja dinyatakan “masih tetap berlaku”. Kemudian pada 30 Desember 2022. Alih-alih memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut seperti perintah MK, Pemerintah malah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan alasan “kegentingan memaksa” dan DPR bersama pemerintah justru mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, dan dilakukan pula uji materill ke MK, hingga kemudian, pada tanggal 2 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja seperti tertuang dalam putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023. Kajian sosiologis hukum menilai bahwa Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 tidak berlandaskan pada argumentasi konstitusional dan sosiologis yang sangat kuat dengan mengabaikan partisipasi bermakna (meaningful participation) sejak awal pembentukannya sebagaimana pada putusan terdahulu (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020), dan merupakan pembangkangan konstitusional (constitutional disobedience), sehingga dapat berdampak pada ancaman disintegrasi sosial, instabilitas keamanan dan hukum.
Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Sarana Kepastian Hukum dan Kepentingan Terbaik bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini Hardiansyah, Faisal; Febrianti, Yenny; mahipal, Mahipal
Advances In Social Humanities Research Vol. 2 No. 3 (2024): Advances in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v2i3.177

Abstract

This paper examines the process of examining marriage dispensation cases prior to and following the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases. This paper was written using a qualitative research method, specifically normative and empirical juridical approaches. According to the findings of this study, the provisions of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 have explicitly regulated several things that are not specifically regulated in the formal and material rules governing marriage dispensation. The adoption of this regulation is an anticipation and standardization for judges in making legal decisions, so that court decisions pay more attention to the best interests of children when granting a marriage dispensation application.
Wakalah: Legal Analysis and Its Aspects Simanungkalit, Jason Aaron Riado; Pradini, Yustia Okta; Allariksyah, M. Satria; Heryadi, Raihan; Rahmawati, Esa; Mahipal, Mahipal
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i2.9770

Abstract

Wakalah is a concept in Islamic law that allows a person to appoint a representative or agent to carry out tasks or transactions on their behalf. A wakalah agreement is an agreement where the first party gives power or mandatory to the second party. It is impossible for each individual to handle all matters only by themselves. Therefore, Allah SWT has established rules about how the wakalah contract can be carried out, providing benefits for us. Wakalah comes from words “wakalah-yakilu-waklan”, which means submission or giving authority to a representative. Wakalah can be interpreted as handing over tasks that a person can carry out independetly to another person, so that the person carries out these tasks throughout his life. This paper aims to provide an in-depth analysis of wakalah from the perspective of Islamic law, as well as identifying the key aspects involved.
Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Dana dalam Yayasan Kemanusiaan: Studi Kasus pada Lembaga ACT Jenniviera, Johana; Maryam, Salsabilla; Arief, Aisah Putri; Bestari, Qodri; Mahipal, Mahipal
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture,
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i1.460

Abstract

Abstract This research analyzes the Islamic perspective, legal outlook, media role, and humanitarian foundation's responsibility concerning cases of fund misappropriation, focusing on the controversy involving the Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation in Indonesia. From an Islamic standpoint, corruption and fund misuse are considered serious violations of justice, honesty, and trustworthiness values. The Quran and Hadith provide guidance on the importance of transparency, integrity, and responsible fund management. Legally, fund misappropriation violates regulations governing fundraising and management, as seen in the ACT case, which exceeded government-permitted limits. Media also play a crucial role in highlighting fund misappropriation cases, framing them as ethical breaches and betrayals of trust. Finally, the humanitarian foundation's responsibility, particularly ACT, in adhering to laws and financial principles, comes under scrutiny, with assessments of the foundation's organizational involvement in fund management. In conclusion, fund misappropriation by humanitarian foundations is not just a legal issue but also threatens the integrity and public trust in humanitarian missions. Law enforcement, transparency, and good governance are key to addressing challenges of corruption and fund misuse in the humanitarian sector. Abstrak Penelitian ini menganalisis pandangan Islam, perspektif hukum, peran media, dan tanggung jawab yayasan kemanusiaan terhadap kasus penyelewengan dana, dengan fokus pada kontroversi yang melibatkan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Indonesia. Dari sudut pandang Islam, korupsi dan penyalahgunaan dana dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman tentang pentingnya transparansi, integritas, dan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap dana. Dari segi hukum, penyalahgunaan dana melanggar peraturan yang mengatur pengumpulan dan pengelolaan dana, seperti yang terjadi dalam kasus ACT yang melebihi batas yang diizinkan oleh pemerintah. Media juga memainkan peran penting dalam menyoroti kasus penyelewengan dana, dengan framing yang menggambarkan pelanggaran etika dan kepercayaan. Terakhir, tanggung jawab yayasan kemanusiaan, khususnya ACT, dalam mematuhi undang-undang dan prinsip-prinsip keuangan menjadi sorotan utama, dengan penilaian terhadap keterlibatan organ yayasan dalam pengelolaan dana. Kesimpulannya, penyelewengan dana oleh yayasan kemanusiaan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap misi kemanusiaan. Penegakan hukum, transparansi, dan tata kelola yang baik menjadi kunci dalam mengatasi tantangan korupsi dan penyalahgunaan dana di sektor kemanusiaan.
Metode Penyelesaian Konflik Bisnis Syariah: Telaah Dari Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonesia Qutrunnada, Febby Annisa; Inggar, Adan; Andhika, Freggy; Simamora, Yosua; Mahipal, Mahipal
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.467

Abstract

Abstract This research aims to comprehensively examine the legal frameworks governing sharia-based businesses and their application in managing disputes. Utilizing case studies, it delves into different methods of resolving such disputes, including the roles of religious courts, mediation, and arbitration. The study underscores the significance of understanding both sharia principles and positive law to devise fair and effective resolutions. Drawing on data from diverse sources, including expert interviews and case analyses, It brings attention to both the advantages and disadvantages of the present situation dispute resolution system. Additionally, it assesses the contributions of relevant institutions and proposes enhancements to streamline the resolution process. Within the broader context, the study addresses the challenges confronting sharia businesses in Indonesia's evolving legal landscape, such as varying interpretations of sharia law, compliance with international standards, and the intersection of sharia and secular legal systems. In conclusion, the study offers recommendations for enhancing dispute resolution mechanisms within the sharia business sphere in Indonesia, aiming to enrich both sharia law literature and dispute resolution practices while providing insights for policymakers and stakeholders. Keywords: Sharia Business, Disputes, Positive Law, Arbitration, Religious Courts, Mediation. Abstrak Studi ini dirancang untuk menyediakan analisis yang luas mengenai struktur hukum yang mengendalikan bisnis syariah serta aplikasinya dalam menangani perselisihan. Melalui penelitian kasus yang aktual, studi ini menggali beragam pendekatan dalam menyelesaikan perselisihan bisnis syariah, termasuk fungsi dari pengadilan agama, proses mediasi, dan arbitrase. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman yang detail tentang prinsip-prinsip syariah serta hukum positif untuk menciptakan solusi yang adil dan efektif. Berdasarkan analisis data yang berasal dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan ahli hukum dan kasus-kasus studi, studi ini mengungkapkan kekuatan dan kelemahan dari sistem penyelesaian sengketa yang ada. Selanjutnya, studi ini mengevaluasi peran dari institusi terkait dan bagaimana mereka dapat meningkatkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien. Dalam konteks yang lebih besar, studi ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh bisnis syariah dalam lingkungan hukum Indonesia yang berubah-ubah. Hal ini mencakup isu seperti variasi dalam interpretasi hukum syariah, penyesuaian dengan standar internasional, dan interaksi antara hukum syariah dengan hukum sekuler. Sebagai kesimpulan, studi ini memberikan saran untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia, sehingga memberikan kontribusi pada literatur hukum syariah dan praktik penyelesaian sengketa, serta menyediakan perspektif bagi pembuat kebijakan dan stakeholder di sektor bisnis syariah. Kata kunci: Bisnis Syariah, Sengketa, Hukum Positif, Arbitrase, Pengadilan Agama, Mediasi.
Analisis Perbandingan Kinerja Investasi Pada Reksa Dana Konvensional Dan Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia Islami , Syafiq Ijlal; Giosefi, Muhamad; Mahipal, Mahipal
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.595

Abstract

Abstract The Indonesian capital market plays an important role in driving national economic growth, with conventional and sharia mutual funds as significant investment options. This study examines the investment performance comparison between conventional and sharia mutual funds in the Indonesian capital market using the Sharpe, Treynor, and Jensen methods. The main objective is to understand the differences in fund management efficiency as well as the returns generated by these two types of mutual funds. Using historical data, the study found that while there were variations in performance outcomes, the differences were not statistically significant. Islamic mutual funds tend to exhibit lower risk and more favorable returns than conventional mutual funds. Factors such as different investment policies and portfolio management may affect the performance outcomes of both. The findings provide an in-depth view of the investment dynamics in the Indonesian capital market, as well as provide a solid basis for investors in making more informed and measured investment decisions. As such, this study confirms the importance of using analytical methods such as Sharpe, Treynor, and Jensen in supporting effective and strategic investment decisions in the stock market. Keywords: Conventional Mutual Fund, Sharia Mutual Fund, Investment Performance. Abstrak Pasar modal Indonesia berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan reksa dana konvensional dan syariah sebagai pilihan investasi yang signifikan Penelitian ini mengkaji perbandingan kinerja investasi antara reksa dana berprinsip konvensional dan syariah di pasar modal Indonesia menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. Tujuan utamanya adalah untuk memahami perbedaan dalam efisiensi pengelolaan dana serta tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh kedua jenis reksa dana ini. Dengan menggunakan data historis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat variasi dalam hasil kinerja, perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Reksa dana syariah cenderung menunjukkan risiko yang lebih rendah dan pengembalian yang lebih menguntungkan dibandingkan reksa dana konvensional. Faktor seperti kebijakan investasi dan pengelolaan portofolio berbeda dapat memengaruhi hasil kinerja keduanya. Temuan ini memberikan pandangan mendalam tentang dinamika investasi di pasar modal Indonesia, serta memberikan dasar yang kuat bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih terinformasi dan terukur. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan metode analisis seperti Sharpe, Treynor, dan Jensen dalam mendukung keputusan investasi yang efektif dan strategis di pasar saham. Kata Kunci: Reksa Dana Konvensional, Reksa Dana Syariah, Kinerja Investasi
Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Bogor Mahipal, Mahipal; Setiadhi, Aqshal Nuryl; Sasiras, Arini Audria; Irawan, Muhammad Lutfi; Abdullah, Nadia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.732

Abstract

Abstract This study aims to examine efforts to increase green open space (GOS) in the Bogor area amidst the dynamics of urban development that affect environmental conditions. Current conditions show that the area of GOS in Bogor City has decreased from year to year due to the intensification of land conversion from natural open areas to built-up areas for development purposes such as housing, industry, and trade and service facilities. This makes the urgency of increasing GOS in Bogor City a relevant topic to study. This study uses a qualitative method with an in-depth literature study approach to collect, analyze, and interpret data related to GOS in Bogor, including factors that influence its reduction and the impacts on the environment and society. The results of the study show that efforts to increase GOS can be carried out through various strategies, ranging from revising zoning policies, providing incentives for developers who leave green areas, to increasing public awareness of the importance of green open spaces. The effectiveness of these efforts requires strong collaboration between local governments, civil society, the private sector, and other stakeholders. This study hopes to provide insight for policy making and implementation of best practices in increasing green open spaces, as a vital step in facing the challenges of urbanization and improving the quality of the environment in the Bogor area. Keywords: Green Open Space, Urban Development, Bogor City Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya dalam meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan Bogor di tengah dinamika perkembangan kota yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Kondisi terkini menunjukkan bahwa luas RTH di Kota Bogor mengalami pengurangan dari tahun ke tahun akibat intensifikasi alih fungsi lahan dari terbuka alami menjadi area terbangun untuk keperluan pembangunan seperti perumahan, industri, serta fasilitas perdagangan dan jasa. Hal ini membuat urgensi peningkatan RTH di Kota Bogor menjadi topik yang relevan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang mendalam untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data terkait RTH di Bogor, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangannya serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan RTH dapat melalui berbagai strategi, mulai dari revisi kebijakan zonasi, penyediaan insentif bagi pengembang yang menyisakan area hijau, hingga peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau. Efektivitas upaya-upaya tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan stakeholder lainnya. Penelitian ini mengharapkan dapat memberikan insight bagi pembuatan kebijakan dan implementasi praktik terbaik dalam meningkatkan ruang terbuka hijau, sebagai langkah vital dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di kawasan Bogor. Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Perkembangan Kota, Kota Bogor
Co-Authors Abdul Manan Abdullah, Nadia Abid, Abid Afriliyani Gojali Agus Satory Ainii, Nisrinaa Quurotu al amin, arsyad Alam, Alamsyah Bahrul Ali, Magnolia Nasywa Allariksyah, M. Satria Amiwarti, Amiwarti Andhika, Freggy Anggriani, Lulu Anriyani, Intan Nur Aprilia, Risma Arfandi, Andi Muhammad Ariandhika Dwiebisono Arief, Aisah Putri Asrun, Andi Muhammad Asrun, Muhammad Andi Avwaludin, Kelvin Azzahra, Farah Azzahra, Sarah Nabila Bestari, Qodri Billy Sanputra Manoppo Bilqis, Mutia Carwan, Carwan Dapurahayu, Sella Dewantara, Esza Cahya Dharmawan, Alfi Reva Dudi Lesmana Fadhilah, Mursal Fauzi Yusuf Hasibuan Febrianti, Yenny Firyall, Salwa Aqilah Fitriani, Adila Ghifari, Wildan Al Ghilma, Layya Iksiru Gibran, Geryl Ahmad Giosefi, Muhamad Gipari, Muhammad Hilman Al Gojali, Melisa Mulia Hadi, Zahirul Hakim, Uu Lukmanul hardiansyah, faisal Herdiyanti, Habibah Pramelia Heryadi, Raihan Hidayat, Nazwa Aulia Inggar, Adan Irawan, Muhammad Lutfi Islami , Syafiq Ijlal Jaenudin, Helga Athaya Jauharah, Sri Adisty Jenniviera, Johana Krisnawaty, Frieda Kurnia, Kireina Ajeng Lesmana, Dudi Lestari, Sari Indah M Arsyad Al Amin Madina, Zaskia Maryam, Salsabilla Maulana, Defa Gustara Meidyana, Aola Hansa Mualiva, Ratu Aulia Muhammad Ali Akbar Muhammad Luthfi Muhammad Nur Arkham Muhammad Nur Hussein Wahyudin Muhammad Nur Hussein Wahyudin Muhammad Omega Yuristyawarman Muhammad Putra Mahesya Muhammad Yuusuf Wahyudin Mulya, Vania Frederica Nawu, El Sabarta Putra Nugraha, Iman Nurwijayanti Pasha, Najwa Havari Pebriansyah, Yudi Pradini, Yustia Okta Pratama, Dendy Suma Putra, Rizki Dwi Putri Sinlae, Ester Stevany Putri, Endah Trisvina Rahayu Putri, Jeannie Sriamanda Putri, Kezia Hera Putri, Nabela Syabani Qutrunnada, Febby Annisa Rachel Angelica Rahayu, Fitrie Aryani Rahmawati, Esa Ramadhani, Putri Ayu Ramlani Lina Sinaulan Riadi, Septa Riyanti As, Lili Rizka Maulidaen Rustandi Salimah, Alvy Nur Salomon Situmorang, Bryant Jonathan Salsabila, Sarohmah Sasiras, Arini Audria Septa Riadi Septian Mukti Firdaus Setiadhi, Aqshal Nuryl Shafa Aulia Kirana Shakila, Aisyah Sianipar, Osner Johnson Silaban, Othsme Cloudia Martahan Simamora, Yosua Simanungkalit, Jason Aaron Riado Sitorus, Charles Sugiarto Stiawan, Dhea Amelia Suryana, Mayla Putri Syafiq Ijlal Islami Syahda, Illa Fatika Syaputra, Bagas Syifa, Tazkia Suhaila Tanasale, Titian Fathima Azzahra Tarisa Livia Taryono Theresia Hany Anastasya Uus Sopian Wahyudin, Muhammad Nur Hussein Wahyudin, Muhammad Yuusuf Wasito, Lerick Wisnu Pebrianto Yantika, Pilda Juni Yenny Febrianty Yudi Wahyudin Yunus P Paulangan, Yunus P Yunus Pajanjan Paulangan Zahra, Davina Aulia Zahra, Najwa Aulia Az