Articles
HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA UNTUK MEMOTIVASI SEMBUH PADA NARAPIDANA PEREMPUAN
Candra Sitepu;
Mitro Subroto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i4.2022.1342-1351
Tingkat kejahatan di Indonesia semakin meningkat dengan peningkatan jumlah narapidana di Lembaga Permasyarakatan terutama narapidana perempuan. Unsur penting dalam proses penyembuhan narapidana perempuan dalam menjalani masa pidananya adalah dukungan keluarga. Peran penting dukungan keluarga dalam mempercepat proses penyembuhan narapidana salah satunya yaitu dengan memotivasi seorang narapidana dengan memotivasinya untuk sembuh. Tujuan penelitian ini guna mengenali hubungan antara dukungan keluarga dengan motivasi sembuh pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Medan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional. Kuantitatif korelasional ialah sesuatu jenis penelitian yang memandang ikatan antara satu ataupun sebagian ubahan dengan satu ataupun ubahan yang lain. Dalam penelitian ini yang jadi variable bebas X yaitu dukungan keluarga serta sebagai variable terikat Y yaitu dorongan sembuh. Pengumpulan keterangan yang dicoba dengan mengedarkan kuesioner pada narapidana perempuan. Dari penelitian yang dicoba ditemui hasil bahwa ada ikatan positif relevan antara dukungan keluarga guna memotivasi sembuh pada narapidana perempuan. Artinya semakin besar dukungan sosial keluarga yang dipunyai pribadi maka semakin besar motivasi diri pribadi.
PEMBINAAN TERPIDANA HUKUMAN MATI DI LAPAS PEREMPUAN
Muhammad Ridwan;
Mitro Subroto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i4.2022.1124-1129
Indonesia menerapkan hukum pidana mati. Penelitian ini mengangkat permasalahan meliputi bagaimana dasar hukum dan bentuk pidana mati itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diuraikan. Jenis penelitian yang diadopsi menggunakan hukum normatif serta pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan akibat hukum dari istilah terpidana mati dan narapidana itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa regulasi tersebut perlu diselaraskan guna memberikan efektivitas kepada dua belah pihak oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Penerapan kegiatan pembinaan oleh LAPAS terkait Terpidana Mati ataupun Narapidana untuk mengutamakan jenis dan segi tindak pidana sebagai penunjang efektivitas pencapaian pemidanaan.
Pelayanan Kebutuhan Narapidana Kelompok Rentan Penyandang Disabilitas Di Lapas Kelas 1 Madiun
Mochamad Fardhil Prismawan;
Mitro Subroto
JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 22 No. 2 (2021): JURNAL SOSIAL
Publisher : Universitas Merdeka Madiun
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33319/sos.v22i2.88
Dimana pada saat situasi yang tidak stabil ini penyebab hilangnya harkat martabat dan kedudukan sebagi penyandang disabilitas khususnya di Lembaga Pemasyarakatan. Merupakan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak yang harus terprnuhi oleh para penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Dalam rangka memenuhi pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas perlu adanya keseteraan perlakuan dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan bukan semata-mata bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia setiap orang, tetapi juga melaksanakan amanat yang terdapat dalam undang-undang dan sebagai penghormatan martabat manusia. Tentu dalam memberikan pelayanan publik berupa program pembinaan dan kepribadian bagi narapidana khususnya penyandang disabilitas, tentu Lapas sebagai tempatnya diharapkan dapat memberikan hak bagi narapidana penyandang disabilitas. Karena dalam hal ini Lapas merupakan fasilitas umum, yang artinya sama seperti fasilitas pada umumnya dalam memberikan pelayanan harus memenuhi persamaan hak asasi manusia Keywords—: Penyandang disabilitas, kelompok rentan, narapidana, pelayanan
REGULASI DALAM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI NEGARA HUKUM DAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP MENUJU KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Wahyu Widjayanto;
Mitro Subroto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.195-204
Pada penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui berbagai macam keadaan psikologi di antara narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup. Keadaan kesejahteraan psikologi rendah dapat mengakibatkan seseorang tidak mampu memaknai hidup yang dapat berpengaruh pada metal hingga fisiknya. Maka perlunya perlakuan bagi narapidana seumur hidup dengan program pembinaan kemandirian, maupun kepribadian yang disediakan oleh petugas Lapas dengan upaya menjadian keadaan mental narapidana yang lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi narapidana untuk dapat mencapai kesejahteraan psikologi yaitu bagaimana kedekatan dirinya pada Tuhan, apa tujuan dari hidup dan bagaimana motivasi yang di berikan dari lingkungan sosialnya. Sehingga perlunya program dalam proses pembinaan agar membuat para narapidana lebih dewasa dan lebih dekat dengan Tuhannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana regulasi dalam pembinaan terhadap narapidana di negara hukum dan implementasi pembinaan narapidana seumur hidup menuju kesejahteraan psikologi studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Dalam pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan dengan upaya pengamatan dan penggalian informasi berupa wawancara serta observasi yang dilakukan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana terkaitKata kunci: Narapidana Seumur Hidup, Kesejahteraan Psikologi, Pembinaan
UPAYA PROGRAM PENCEGAHAN KHUSUS DI LEMBAGA BIMBINGAN KHUSUS ANAK (LPKA) TERHADAP KASUS DI BAWAH UMUR
Danur Tri Gonggo;
Mitro Subroto
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v2i2.699
The existence of punishment is in accordance with the aim of restoring one's own behavior pattern to achieve a reduction in the number of crimes with a deterrent effect for not intending to commit crimes of a general nature. Implementation in accordance with the philosophy of the purpose of punishing children requires a concrete system of procedures. Based on the perspective of Wirjono Prodjodikoro, the special purpose or special prevention is for people who have committed crimes not to think about wanting to do it again through the applicable child development procedures. Of course, during this pandemic, there is a dynamic in the number of cases of underage theft motivated by various pressing factors. So that the Special Child Development Institution (LKPA) requires special procedures that refer to coaching through special preventive efforts as a theory of the purpose of punishment (Utilitarian Theory). This study aims to identify the procedures applied to fulfill children's rights, especially children's rights when undergoing criminal sanctions for children at the Child Special Guidance Institute (LPKA). The results of the research can be used to reflect on their rights and arrangements during the pandemic and how program efforts are being carried out at the institution. This causes LPKA not to fulfill children's rights properly. So it is hoped that this research can provide recommendations for improvement efforts to various parties who supervise LPKA to improve the fulfillment of student rights while undergoing detention during the Covid-19 pandemic
ANALISIS JURIDIKAL KURANGNYA PERLINDUNGAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
Muhammad Hidayat;
Mitro Subroto
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v2i2.700
This study aims to provide a real understanding of basic governance in order to prioritize guarantees for the fulfillment of idealistic protection, especially for prisoners with disabilities in correctional institutions. The results of this research study will provide answers to problems or obstacles related to the absence of regulations regarding the provision of protection guarantees for prisoners with disabilities which are reviewed based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. This arrangement expressly only contains in general Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, thus requiring the complexity of existing regulations by issuing or reviewing normative laws by providing protection guarantees for prisoners with disabilities in the form of Government Regulations concerning the implementation of punishment for persons with disabilities. prisoners. persons with disabilities. And the authors found that there are facilities and infrastructure caused by the number of prisoners who exceed capacity or overcriminalization in correctional institutions, resulting in the implementation of correctional activities that are less than optimal, especially for prisoners with disabilities during the covid-19 pandemic.
ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Rizky Ramadhan Adi Wijaya;
Mitro Subroto
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v2i2.701
This study aims to determine the regulation of the death penalty in Indonesia, the regulation of human rights in Indonesia and the implementation of the death penalty in Indonesia from the perspective of human rights. This study uses a type of juridical-normative research through a status approach and library research by conducting an assessment of laws and regulations, books, and several scientific works related to this research. The results of this study indicate that the legislation in Indonesia still recognizes the death penalty as one of the main criminal offenses. The death penalty imposed by the Indonesian government has generated mixed controversies. The death penalty in Indonesia creates two conflicting camps between the pros and cons of the death penalty
OPTIMALISASI VAKSINASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO
Ivan Aditya Mileniawan;
Mitro Subroto
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v2i2.698
The purpose of writing this article is to provide information and knowledge to readers and personal writers about the covid-19 vaccination program at Bangko Prison in the context of preventing the transmission of the covid-19 virus in prisons. In obtaining data, the authors used field observation techniques and interviews with correctional officers and prisoners and detainees at Bangko Prison. To complete the data, the author also uses a literature study technique by taking information from laws and regulations and reading materials such as: books; scientific journals; and articles. In conclusion, although there are several obstacles that hinder the vaccination program at Bangko Prison, its implementation has been running optimally, it is evident from the number of inmates and detainees who have been vaccinated amounting to 343 people out of a total of 382 people. However, there are only 39 prisoners and detainees who have not been vaccinated.
PROBLEMATIKA PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MAT
Muhammad Umpu Dilaga;
Mitro Subroto
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v2i2.703
The Constitutional Court's decision on the death penalty reinforces the existence of the death penalty in Indonesia, and it shows controversy in society. People who do not agree with the death penalty say that the death penalty is not in accordance with the protection of human rights as regulated explicitly in Article 28 A in conjunction with Article 28 I of the amendments to the Indonesian constitution. Including reneging on international treaties that prohibit the death penalty. The death penalty is not the main punishment but is an extraordinary punishment and is always subject to alternative punishments. The death penalty is the last resort, after failed human efforts, to protect society. In the national criminal law enforcement reform efforts in the future, the regulation on the death penalty will have significant friction.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA PIDANA UMUM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU
Ary Ardiansyah;
Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya melakukan program pembinaan terhadap narapidana yang dimana hal ini merupakan suatu pola untuk memulihkan kembali keretakan yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat sehingga nantinya narapidana dapat diterima kembali kedalam masyarakat dan juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu cara untuk memulihkan keretakan tersebut dengan pemenuhan hak narapidana yaitu program pembebasan bersyarat. Dengan kondisi di Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan program pembebasan bersyarat pada masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana pidana umum dan faktor yang menjadi kendala pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIA Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Bengkulu, peneliti mengambil data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini yaitu narapidana pidana umum yang mengiktui program pembebasan bersyarat dan petugas pemasyarakatan yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan petugas memberikan pelayanan program pembebasan bersyarat berjalan dengan optimal berdasarkan indikator kualitas pelayanan publik yaitu Reability, Responsivenes, Assurance, Empathy, Tangibles. Mekanisme yang dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara tidak langsung tatap muka bertujuan menghindari kerumunan dan penyebaran COVID19. Namun terdapat kendala yaitu jaksa eksekutor narapidana tidak segera menyampaikan dokumen berupa berita acara pelaksanaan putusan pengadilan persyaratan untuk syarat administratif pembebasan bersyarat dan pelaksanaan sidang TPP yang belum berjalan efektif diakrenakan para anggota sidang tidak mengetahui secara langsung/tatap muka narapidana yang disidangkan.