Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.404
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Buana Informatika Jurnal Simantec Jurnal Kesehatan Andalas Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN) REKAYASA Jurnal S1 Agroteknologi Jurnal Ilmiah Peuradeun QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama JPT : JURNAL PROTEKSI TANAMAN (JOURNAL OF PLANT PROTECTION) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Kreativitas PKM GANEC SWARA Jurnal Entomologi Indonesia Majalah Kedokteran Andalas Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung JURNAL MEDIA KESEHATAN Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat TAJDID Jurnal Optimalisasi Journal of Telenursing (JOTING) Jurnal Abdi Insani JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan Journal of Nursing and Public Health (JNPH) Jurnal Keperawatan Raflesia Jurnal Abdidas Jurnal Sains Kesehatan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Journal of Industrial Engineering & Management Research (JIEMAR) Tsamratul Fikri (TF) Mitra Raflesia (Journal of Health Science) English Education Journal (E2J) Jurnal Kesehatan Tambusai Journal of Soft Computing Exploration Bestari: Jurnal Studi Pendidikan Islam Journal of Vocational Nursing Agroteksos Jurnal Teknologi Kesehatan Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh DINAMIKA ILMU: Jurnal Pendidikan JAPHTN-HAN Abdimas Indonesian Journal JURNAL PENELITIAN TERAPAN KESEHATAN Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Jurnal Indonesia Sosial Sains International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts Journal Research of Social Science, Economics, and Management Sultra Journal of Mechanical Engineering (SJME) Jurnal Teknik Indonesia Jurnal Penyakit Dalam Indonesia RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Riset Ilmiah kawanad PESARE: Science and Engineering Service Journal Jurnal Polimesin Rechtsvinding Al-Idaroh Khidmat International Journal of Education, Vocational and Social Science Sultra Journal of Mechanical Engineering
Husni Husni
Department of Agro technology, Syiah Kuala University, Aceh
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 100 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

 1   2 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRASI BAGI TERPIDANA MATI ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA rani, khairani; Husni, Husni; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada narkotika yang terjadi pada saat ini. Narkotika merupakan tindak pidana khusus serta merupakan tindak pidana yang terorganisir yang biasa disebut juga kejahatan luarbiasa. Yang dimana pelaku tindak pidananya dapat dijatuhi hukuman kurungan penjara sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Berdasarkan hal tersebut ditemukannya beberapa kasus narkotika yang dijerat hukuman tindak pidana mati mengajukan grasi.. Grasi tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Permasalahan yang dibahas yaitu kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkotika dan dampak dari kebijakan hukum pidana atas pemberian grasi kepada terpidana narkotika terhadap masyarakat dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan pemberian grasi kepada terpidana narkotika saat ini berlaku di Indonesia mencakup hak pengajuan permohonan grasi kepada Menteri Hukum dan HAM serta Ketua Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. Kebijakan hukum pidana mengenai pemberian grasi kepada terpidana narkoba di mencakup mekanisme pemberian grasi bagi terpidana, mekanisme pelaksanaan pengajuan grasi, kebijakan pertimbangan alasan pemberian grasi, hingga diperolehnya putusan. Pemberian grasi bagi terpidana mati menimbulkan dampak negatif dan positif dari masyarakat dan penegakan hukum sehingga adanya alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga presiden mampu mengabulkan grasi tersebut.
Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara Harahap, Mohammad Azmi; Husni, Husni; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14819

Abstract

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dengan penangananya, karena didalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah Negara yang tersedia sangat terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan alas an masyarakat yang menolak penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah Waduk Kureng Keureuto dan bagaimana bentuk penyelesaian uang ganti kerugian yang tidak di ambil oleh pihak yang berhak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Adapun hasil penelitian dilapangan bentuk penyelesaian terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah di Waduk Krueng Keureuto tidaklah semaksimal mungkin dan tidak mencapai asas keadilan. Hal tersebut disebabkan karena murahnya harga yang diberikan kepada yang berhak atas tanah. Saran penulis, hendaknya pengadaan tanah untuk pembangunan, khususnya dalam rangka membangun kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang_undang Nomor 2 Tahun 2012. Diantara semua asas yang diamanatkan, asas kemanusiaan dan keadilan merupakan asas pokok sebagai dasar dari amanat-amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) Tumangger, Riska Andriani; Johari, Johari; Husni, Husni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Simpang Selayang dan Apakah Kendala  dalam membrikan perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus.  Sifat penelitian deskriptif, sumber data primer, sekunder dan tersier. Analisis data secara Kualitatif. Perlindungan hukum bagai anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Simpang Selayang diberikan oleh Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Medan Provinsi Sumatra Utara melalui adanya laporan, rujukan kesehatan, bantuan hukum, rujukan dan rehabilitas sosial serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Tetapi dalam penerapannya belum maksimal karena terdapat beberapa kendala, kendala pelaksanaan perlindungan anak tersebut adalah terkait sarana prasarana kurang terutama tidak adanya rumah aman bagi anak sehingga rehabilitas tidak berjalan dengan maksimal, kurangnya pola pikir masyarakat tentang perlindungan anak, serta kurangnya sumberdaya manusia untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial secara maksimal  di Simpang Selayang. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terhadap kendala tersebut karena belum adanya rumah aman sehingga anak di titipkan di panti asuhan, melaksanakan sosialisasi, serta kurangnya sunberdaya manusia seperti tidak adanya psikolog khusus maka anak bercerita kepada anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A).
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe) Putra, Fhandio Akbar; Husni, Husni; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17259

Abstract

This research aims to find out and analyze the process of applying restorative justice to criminal acts of theft and the effectiveness of applying restorative justice to criminal acts of theft. Theft does not only happen to the general public, but can also affect agencies and organizations. This incident caused considerable concern in the community, because they were dissatisfied with the results produced by the criminal justice system. The crime of theft in Indonesian law is classified as a crime related to property in the Criminal Code. It is specifically stated in the second book, Chapter XXII, Articles 362 to 367. The presence of restorative justice is a solution and answer to the anxiety that occurs in society. This research uses empirical research methods and an empirical juridical approach. Data was obtained through field research and library research. Data analysis was carried out qualitatively. Based on research results, the process of applying restorative justice to criminal acts of theft at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office is in accordance with Prosecutor's Regulation number 15 of 2020. Throughout 2023, there will be at least two cases resolved with restorative justice at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office. Then the effectiveness of the application of restorative justice to criminal acts of theft at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office can be said to be quite effective, which can be seen from all the cases that have been carried out using restorative justice which were rejected as measured by the SPDP (Order to Commence Investigation) from the Police.
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE ) Sania, Sania; Husni, Husni; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16890

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode dari penelitian ini ialah berjenis kualitatif dengan bersifat deskriptif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam memperole jawaban dari penelitian ini. Sumber data dalam kajian ini bagian menjadi dua yakni sumber primer yang berasal dari wawancara dengan narasumber dan informan, serta terdapat data sekunder yang diambil dari kajian kajian kepustakaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam proses penaganan dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tenang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pada kasus ini telah tercapai kata sepakat dari pihak pelaku dan korban untuk melakukan diversi. Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam proses diversi salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya restorative justice. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe agar lebih meningkatkan tentang pentingnya penerapan restorative justice dalam hal penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Hal ini dilakukan agar semua pihak terkait dapat memahami pentingnya penerapan Restorative Justice dalam perkara anak. 
Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe) Wijaya, Rosa Septa; Husni, Husni; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10218

Abstract

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dalam penelitian ini terdapat tiga kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penjatuhan pidana dendanya berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku pelanggaran lainnya oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas pidana dalam putusan peradilan cepat terhadap kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada peradilan cepat di Pengadilan Negeri Kelas IB Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pidana terhadap putusan pengadilan pada perkara pidana cepat pada tiga kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe maka dapat diketahui bahwa dalam memutuskan sanksi denda terhadap pelanggaran Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hakim menjatuhkan saksi denda yang berbeda-beda antara pelaku pelanggaran yang satu dengan yang lainnya. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe yaitu jenis pelanggaran yang dilakukan, jumlah pasal yang dilanggar, status ekonomi, patuh akan hukum, serta keterangan terdakwa dalam persidangan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti Seharusnya Hakim menjatuhkan sanksi yang sama terhadap pelaku pelanggaran pasal yang sama serta tidak membeda-bedakan antara pelaku pelanggaran. Hakim harus bersikap sangat profesional dalam menangani dan memutus suatu perkara yang dihadapinya tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan lainnya, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara umum.
PEMBERLAKUAN DIVERSI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBERATAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE ms, Azriel Falendra; Husni, Husni; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16303

Abstract

Banyak anak yang saat ini ikut serta dalam sebuah proses tindak pidana bahkan anak yang menjadi pelaku utama dalam sebuah tindak pidana. Tindak kejahatan yang di lakukan oleh anak sangat marak dan sering terjadi. Namun yang menjadi pembahasan dalam proses penindakan pidana yang dilakuka oleh anak berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini di atur khusus di dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang undang tersebut mengamanatkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana wajib di upayakan diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberlakuan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan pemberatan pidana diwilayah hukum polres Lhokseumawe serta hambatan dan upaya yang dilakukan polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Adapun Hasil Penelitian pemberlakuan diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan pemberatan pidana di wilayah hukum polres Lhokseumawe ternyata tidak ada perlakuan yang berbeda dan khusus, sejauh pelaku anak diancam atau didakwa dibawah 7 (tujuh) tahun maka proses diversinya masih sesuai dengan apa yang di atur didalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana anak dan Peraturan mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pemberlakuan diversi polres Lhokseumawe mengalami hambatan berupa tersangka mudah melarikan diri, sulit terjalin kesepakatan antar pihak, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi, serta kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Penelitian di Mahkamah Syariyah Idi) Husna, Khairul; Hatta, Muhammad; Husni, Husni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18588

Abstract

Dasar hukum Perjudian di Aceh Secara khusus diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Aceh merupakan daerah istimewa yang deberikan mandat atau kebebasan untuk membuat peraturang khusus yang hanya berlaku di daerah Aceh, oleh karena itu pemerintah pun membuat peraturan di Aceh dalam bentuk Qanun. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian online di Mahkamah Syariyah Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Aceh Timur diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 dimana sistem penjatuhan pidananya secara alternatif, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian antara lain karena pertimbangan Yuridis (prtimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta hukumyang di peroleh dari proses perdidangan), pertimbangan Non Yuridis (pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta sosial terkait penyebab pelaku melakukan tindak pidana), serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan juga tergantung mafsadah (kerugian). saran yang dapat di berikan kepada hakim Mahkamah syar'iyah Idi agar kwtika memutuskan perkara tidak hanya memenuhi rasa keadilan hukum tapi juga harus memenuhi rasa keadilan dlam kehidupan masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN FOTO DAN VIDEO PORNOGRAFI ( Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe ) Suhaila, Suhaila; Husni, Husni; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19959

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban penyebaran media pornorafi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Kurangnya perlindungan hukum yang efektif dialami oleh NA (22) yang menjadi korban ancaman dan penyebaran konten pornografi oleh mantan kekasihnya. Tindakan ini melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang distribusi konten bermuatan kesusilaan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe, serta penerapan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan korban, keluarga korban, pengacara, serta pihak kepolisian, serta mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Data dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kota Lhokseumawe, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi korban dengan cara kerjasama dengan penyedia layanan internet, penyelidikan terhadap pelaku, dan pemberian layanan psikologis bagi korban. Penerapan sistem peradilan pidana terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe adalah korban telah mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, serta ganti rugi yang setimpal. Sistem peradilan pidana memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang mengatur tentang larangan penyebaran materi pornografi. Saran yang dapat diberikan adalah agar pihak kepolisian dapat terus meningkatkan serta memperkuat sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi, guna memastikan penanganan kasus-kasus serupa lebih efektif.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA NO. 53/PID/2023/PT DKI DAN NO. 796/PID.B/2022/PN JKT SEL TERHADAP PENEMBAKAN BRIGADIR JHOSUA HUTABARAT Azkia, Farazila; Jamaluddin, Jamaluddin; Husni, Husni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19409

Abstract

Pada putusan perkara No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel, hakim menjatuhkan hukuman mati, meskipun jaksa menuntut hukuman seumur hidup. Setelah terdakwa mengajukan banding, hukuman berubah menjadi seumur hidup dalam putusan No. 53/PID./2023/PT DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam kedua putusan tersebut dan perbandingan pertimbangan hakim. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah perbandingan (comparative approach) dan studi kasus (case studies), serta metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana sudah terpenuhi, karena terdakwa sengaja merencanakan pembunuhan dengan membuat skenario bersama anak buahnya, dipicu oleh kekecewaan terhadap korban yang diduga melecehkan istrinya. Pertimbangan hakim mencakup motif terdakwa dan riwayat hidupnya sebagai anggota Polri selama 30 tahun. Kesimpulannya, dalam perkara pembunuhan berencana yang dijatuhkan kepada terdakwa, unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, yaitu adanya niat jahat dan perencanaan matang sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Perbedaan hukuman antara putusan pertama dan putusan banding menunjukkan adanya pertimbangan hakim yang lebih mempertimbangkan riwayat hidup terdakwa dan alasan kemanusiaan, meskipun motif pembunuhan yang dilakukan bersifat pribadi dan didorong oleh kekecewaan terdakwa. Disarankan agar jaksa lebih teliti dalam menyusun surat dakwaan, terutama dalam hal kesengajaan atau niat terdakwa. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, hal ini tidak menjadi pertimbangan meringankan dalam putusan ini.
Co-Authors Afdhal Afdhal Afriana, Hafidhah Afrijal, Baston Hikam Agustina, Fatma Ahmad Daufal Alfizar Alfizar Ananda, Rizki Qori Andani Eka Putra Andharini Dwi Cahyani Andi Sukainah Anjelina, Bella Annisa, Rahma Anugrah, Rifki Anwar, Yayan Khaerul Arham, Muhammad ARHAMI Arif Muntasa Arif Rahman Aroyani, Ida Artiyanto, Artiyanto Asda, Cut Lirma Saputri ASMARIYAH, ASMARIYAH Asmawati Asmawati Asmawati, Widia Lestari , Auranissa, Dhea Azizah, Nadiatul Azkia, Farazila Azura, Rahla Azwar, Ardelia Salsabilla Besri, Hanifa Zahra Budi Bahreisy Buston, Erni Daholu, Ahmad Dahrizal Dahrizal Darmoyo, Suryo Sumantri Daryaman, Daryaman Desiekawati, Desiekawati Dharma, Kelana Kusuma Diana, Tungga Buana Didih Syakir Munandar Eddy Purnama Efrida Efrida, Efrida Elidar Sari Elly Kesumawati Elly Wahyuni Fadila, Zurayya Fadilah, Ratnawaty Firdaus Solihin Firsa, Teuku Fitriadi Fitriadi Fitrina, Dewi Wahyu Florentina, Popy Hamka, Akhsan Hanafiah, Wa Harahap, Mohammad Azmi Hartini Hasan Bisri Hasanuddin, Iskandar Hasanudin Hasanudin Hasibuan, Tri Oktaviana Hasibuan, Tri Oktaviana Hasibuan Hasymi, Yusran Hayden, Walter Herinawati, Herinawati Herlina, N. Hani Hermansyah Hermansyah Hidayat Hidayat Hidayatullah, Muhammad Husaini Husna, Khairul Husni Mubarak Idramsyah Idramsyah Iing Pamungkas Ika Oktavia Suzanti Ikit, Ikit Imamah Imamah Indah Fitriani Sukri Irawan, Heri Tri Jamaluddin Jamaluddin Jauharlina, J Jepisa, Tomi Johari Johari Johari Juamdan Zamha Zamihu Juliana Juliana Juntiah, Juntiah Khairat, Miftahul Khairul Hadi Khairunisa, Khairunisa Kusdarwanto, Kresnapati Pribadi Lia Novitasari M Nural Fajri M. Dirhamsyah M. Dirhamsyah M. Dirhamsyah M. Nizar Machmud Mahata, Liganda Endo Majido, Nuddin Mardiyaningsi, Riris Masri Masri MASYSYATH, HASAN Meutia Fadilla Mohammad Syarief, Mohammad MS, Akhmad Tajuddin Tholaby ms, Azriel Falendra Muarrif, Samsul Muhaimin, La Ode Muhamad Alif Muhammad Fachruddin, Muhammad Muhammad Hatta Muhammad Nasir Muhammad Saleh Mukmin, Agus Munawar, Muhamad Aris Nabhan, Arief Nafratilova, Mercy NOERAWATI, VIKA VIOLETA Novita Novita Nur Elly Nur Hikmah Nurarafah, Nurarafah Nurhidayat, Deden Nuribadah, Nuribadah Nurjanah, Nisa Nurul Aflah Pardana, Deki Pardosi, Sariman Pauzan Efendi Pradana, Syafa’at Anugrah Purwandari, Elce Purwati, Desta Putra, Bilal Indra Putra, Fhandio Akbar Putra, T. Edisah Putri, Melsa Radiah, Aisyatur Rahmat Hidayat Rahmayani, Eva Rahmayanti, Fetty Dwi rani, khairani RATNADHIYANI, ANDITHA Ratnadiyanti, Anditha Rombe, Marten Rudiana, Randi Sabri Sabri Sahran, Sahran Salkam, Eddy Sania, Sania Sapdi Sapdi Sari, Dika Permata saribu, Ruth Kristiani Sastra, Hasan Yudhie satriany, putri Savitri, Vina Angelina Sayed Faisal, Sayed Sa’id, Moh. Selamet Selfi Renita Rusjdi Septian, Muhammad Yusuf Septiyanti, Septiyanti Siti Rusdiana Soni Samsu Rizal Sri Wahyuni Subaidi, Joelman Sugeng, Santoso Suhaila, Suhaila Suilia, Rania Sumiadi Supriyadi Supriyadi Sutrisna, Marlin Syarli, Setiadi Syaukani Syaukani Tahratul Yovalwan Tajurrahman, Aulia Azhari Tajurrahman Teguh Pribadi Tjut Chamzurni Tumangger, Riska Andriani Tuti Anggriani Utama Umar Umar Una, Syamsul VELIA, RIZKI Wahyudi Rahmadani Wahyudi Saputra Wahyuni , Sri Wardi Wardi Wijaya, Rosa Septa Yudha Dwi Putra Negara, Yudha Yusri Dianne Jurnalis Yusri Yusri Yuwaldi Away Zelly Dia Rofinda Zuhri, M Syaifudin Zulfadhli Zulfadhli Zulfadli Zulfadli