Articles
Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan
Arya Hadi Dharmawan;
Fredian Tonny Nasdian;
Baba Barus;
Rilus A Kinseng;
Yoyoh Indaryanti;
Hana Indriana;
Dyah Ita Mardianingsih;
Faris Rahmadian;
Hilda Nurul Hidayati;
Ade Mirza Roslinawati
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 17, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : School of Postgraduate Studies, Diponegoro Univer
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (660.761 KB)
|
DOI: 10.14710/jil.17.2.304-315
The expansion of oil palm plantations run very quickly within two decades in Indonesia. It provides a certain amount of risk against natural resources and the environment. These risks are mainly landscape changes, ecosystems changes and livelihood system change of the rural society. In order to suppress risk, sustainability standards for plantation operation, needs to be implemented. One of the instruments that ensure sustainability standards is ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). However, its implementation is still limited to be voluntary. In the near future, ISPO will be implemented as mandatory for all business model of oil palm plantation as well as for oil palm mills. This research is about to find out the readiness of the oil palm smallholders to implement ISPO, in particular with regard to the parameters of land seeds legality, land legality, and knowledge on the management of the environment. This research was conducted in several villages in three locations, namely in Riau, Central Kalimantan and East Kalimantan Province. A number of respondents were withdrawn from each village and were selected using simple random sampling method. The results showed that land legality parameter, legality of the seed, and knowledge of oil palm smallholders about environmental management reveals unreadiness of the smallholder to carry out ISPO certification. Thus, the risk of a oil palm plantation expansion towards natural resources and the environment, will still be a great challenge in the future.
Perspective of Online Media towards Settlement Development Case in Bekasi using Agenda Setting Models
Tatik Yuniarti;
Amiruddin Saleh;
Musa Hubeis;
Rilus Kinseng
Jurnal Pekommas Vol 3, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : BBPSDMP KOMINFO MAKASSAR
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30818/jpkm.2018.2030207
Development does not always have a positive impact on the surroundings, but also negative impacts often occur. Social change of society one of them is the impact of the development. Therefore, the purpose of this study is to analyze how the development and social change of Bekasi society takes place from the perspective of discourse in the mass media. The method used is to use qualitative data analysis that comes from news in mass media. The reports were analyzed using Nvivo 11 software assistance. The results of the analysis revealed that the government needed to review and evaluate the permit for the development of apartments and the area, because it had a major social change effect on the surrounding community. From the news in mass media shows that the surrounding communities are much negatively affected by the development. The media agenda, the government agenda and the public agenda are related to the occurrence of social change.
Hubungan Tingkat Partisipasi dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pesisir
Annisya Rakha Anandhyta;
Rilus A. Kinseng
JURNAL NASIONAL PARIWISATA Vol 12, No 2 (2020): Jurnal Nasional Pariwisata
Publisher : Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (876.137 KB)
|
DOI: 10.22146/jnp.60398
Abstrak Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah macam-macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Salah satu kawasan pariwisata yang dimiliki Indonesia adalah wilayah pesisir. Pengembangan kawasan wisata dapat dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menyejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkat partisipasi dengan tingkat kesejahteraan anggota Pokdarwis Baron Indah dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Baron. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner dan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara serta observasi lapang. Teknik dalam penentuan responden penelitian menggunakan cluster accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Pokdarwis Baron Indah berada pada tingkat partisipasi sedang. Penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara tingkat partisipasi dengan tingkat kesejahteraan. AbstractBased on Law No. 10 of 2009 concerning tourism, tourism is defined as a variety of tourism activities and supported by various facilities and services provided by the community, entrepreneurs, government, and local governments. One of the tourism areas that Indonesia has is a coastal region. The development of tourism areas can be done through active community participation in order to create new jobs and improve the welfare of the community. This study aims to investigate the relationship between the level of participation with the level of welfare of members of Pokdarwis Baron Indah in the development of the Baron Beach tourism area. The method used is a quantitative approach and supported by qualitative data. Quantitative data obtained through questionnaires and qualitative data obtained through in-depth interviews using interview guides and field observations. Respondents were selected by “accidental sampling cluster” method. The results showed that the level of participation of most of the Pokdarwis Baron Indah members fall within the medium category. This study also shows that the level of participation and the level of welfare of Pokdarwis members are positively and significantly correlated.
Dampak Kualitas Pelayanan, dan Citra Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak
Nur Wibowo
Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis Vol 1 No 1 (2021): Desember 2021
Publisher : Yayasan Literasi Ilmiah Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.004 KB)
|
DOI: 10.55587/jseb.v1i1.24
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Jl. P. Senopti No. 20. 2) Pengaruh citra pajak terhadap kepuasan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Jl. P. Senopti No. 20. 3) Pengaruh kualitas pelayanan dan citra pajak secara serentak terhadap kepuasan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Jl. P. Senopti No. 20. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Jl. P. Senopti No. 20. Sampel yang diambil 100 wajib pajak, karena populasi tidak dapat diketahui. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dengan tingkat singnifikan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan citra pajak mempunyai hasil positif dan signifikan terhadap kepuasan wajib pajak. Kualitas pelayanan dan citra pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan wajib pajak. Variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wajib pajak. Variabel citra pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wajib pajak. Nilai Adjusted R2 = 0,213 atau 21,3%, hal ini menunjukkan bahwa variasi kepuasan wajib pajak (Y) yang dapat dijelaskan variabel kualitas pelayanan dan citra pajak sebesar 21,3%. Sedangkan sisanya sebesar 78.7% dipengaruhi variabel lain.
AKSES DAN STRATEGI AKTOR-AKTOR DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA WADUK DJUANDA
Fatriyandi Nur Priyatna;
Rilus A. Kinseng;
Arif Satria
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2013): Juni (2013)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.107 KB)
|
DOI: 10.15578/jsekp.v8i1.1190
Penelitian dalam tulisan ini bertujuan, (1) menganalisis akses sumber daya berbasis hak kepemilikan sumber daya, dan (2) menganalisis mekanisme akses berbasis struktural dan relasional. Penelitian dilakukan di Waduk Djuanda, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Penelitian menggunakan paradigma kritis dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan akses sumber daya berbasis hak diperoleh melalui regulasi formal dan teridentifikasi perbedaan kepentingan diantara pihak otoritas. Perum Jasa Tirta II (PJT II) cenderung membatasi dan mengurangi jumlah keramba jaring apung (KJA), namun Dinas Peternakan dan Perikanan cenderung mempertahankan jumlah KJA. Hasil analisis mekanisme akses berbasis struktural dan relasional menunjukkan aktor pengguna menggunakan mekanisme akses sebagai strategi memperoleh, mempertahankan dan mengontrol akses sumber daya. Mekanisme akses berbasis struktural dan relasional meliputi konfigurasi teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial. Implikasi kebijakan penelitian ini perlu dilakukannya redistribusi hak pemanfaatan bertujuan mengantisipasi ketimpangan dan ketidakadilan sosial serta kesempatan usaha.
TERITORIALISASI DAN KONFLIK NELAYAN DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT
Amir Mahmud;
Arif Satria;
Rilus A Kinseng
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 1 (2016): Juni (2016)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.664 KB)
|
DOI: 10.15578/jsekp.v11i1.3171
Penelitian ini bertujuan membahas proses teritorialisasi taman nasional dan faktor penyebabkonflik nelayan di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) terutama kawasan laut. Teritorialisasi berakibatpada pembatasan akses dan konflik. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dan dengan studi kasusdi konflik nelayan. Hasilnya, teritorialisasi perairan laut di TNBB dengan perubahan rezim open accessmenjadi state property dan pembagian zona-zona TNBB. Pembentukan Taman Nasional dan zonasinyamerupakan salah satu langkah teritorialisasi negara terhadap kawasan tertentu. Teritorialisasi tersebutberdampak pada pembatasan akses, dan menimbulkan konflik. Konflik antara nelayan dengan BalaiTNBB disebabkan faktor kepemilikan sumberdaya dan faktor pengelolaan sumberdaya sedangkanfaktor pengelolaan sumberdaya berakibat munculnya konflik nelayan dengan perusahaan pariwisata.Title: Territorialization and Fisher’s Conflict at The National Parks of West BaliThe research aims to analyze territorialization processes of national park and factors caused offishers’ conflict at The National Parks of West Bali (NPBB) especially in the marine area. As consequenceof territorialization is access restriction and conflict. Research method used qualititave approach, andfishers’ conflict as a case study. The result are marine territorialization processes at NPBB with changingproperty right from open access to state property, and dividing area of NPBB into separate parts ofzones. National park and its zoning were established as one of the steps of state territorialization forsome sites. The territorialization drove of access restrictions and raising conflicts. Conflicts betweenfishers and NPBB caused by some factors such as resources property right and management, whileresource management factor create fihers conflict with tourist bussiness.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AREAL PERLINDUNGAN LAUT – BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA
Erwiantono Erwiantono;
Siti Amanah;
Pang S. Asngari;
Rilus A. Kinseng
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2013): DESEMBER (2013)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (461.334 KB)
|
DOI: 10.15578/jsekp.v8i2.5673
Pada dua dekade terakhir, kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Seribu telah menunjukkan degradasi yang mengkawatirkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mulai tahun 2004 Pemda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama masyarakat menerapkan program Areal Perlindungan Laut–Berbasis Masyarakat (APL–BM) di lima kelurahan. Tujuan penelitian adalah : (1) menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APL–BM, dan; (2) menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pengumpulan data dilakukan selama periode Juni 2011–Mei 2012 dengan menggunakan kuesioner, pengamatan dan kajian pustaka. Populasi pada penelitian ini adalah individu pemanfaat utama sumberdaya alam berbasis ekosistem terumbu karang secara langsung. Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah acak berproporsi sehingga terpilih 202 responden. Data dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptifdan inferensia dengan model persamaan struktural (SEM). Hasil penelitian menunjukkan : (1) tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APL–BM pada keseluruhan tahapan kegiatan adalah rendah dan (2) faktor – faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah kemampuan organisasi dan motivasi masyarakat. Kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh indikator pendekatan komunikasi, kesesuaian konsepsi program dan intensitas peran penyuluhan. Title: Community’s Participation in Managing Community Based – Marine Protected Area in Kepulauan Seribu District, DKI JakartaIn the last two decades, the coral reef ecosystem in Kepulauan Seribu has shown a significant degradation. Considered this, in 2004 the government of Kepulauan Seribu District initiated collaborative program in five villages and the program called as community based–marine protected area. The researchobjectives were: (1) to analyze community’s participation level in managing marine protected area in Kepulauan Seribu District and (2) to analyze the determinant factors that influence the community’s participation. The data were collected from June 2011 – May 2012 by using questionnare, observation and reviewing existing documents. Units of analizing were 202 respondents of primary stakeholders that utilize fisheries–marine resources directly. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics based on structural equation modelling (SEM). The conclusions of the study are: (1) the levelof community’s participation in managing marine protected is low and (2) this condition is influenced by community organisation’s ability and community’s motivation. Community organisation’s ability and motivation are in low level. The factors which influence community organisation’s’ ability and community’s motivation are communication approaches, the compatibility of program conception and intensity of extention agents roles.
FAKTOR ETIKA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI INDONESIA
Rilus A. Kinseng
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2009): DESEMBER (2009)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (139.025 KB)
|
DOI: 10.15578/jsekp.v4i2.5828
Etika menyangkut perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Kini disadari bahwa etika tidak hanya menyangkut interaksi atau hubungan antar sesama manusia, tetapi juga sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya alam. Tujuan tulisan ini adalah untuk menunjukkan pentingnya memperhatikan faktor etika dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang dikombinasikan dengan pengalaman lapang penulis. Kedua sumber ini dijadikan sebagai bahan refleksi pemikiran secara teoritis. Data tersebut digunakan untuk pengembangan ide atau pemikiran lebih lanjut pada tulisan ini. Keadilan sosial merupakan satu bentuk etika sosial yang sangat penting diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, termasuk dalam penetapan zona penangkapan maupun perijinan alat tangkap. Dari segi etika lingkungan, etika lingkungan yang dominan di kalangan pengguna sumberdaya perikanan di Indonesia adalah antroposentrisme. Oleh sebab itu, pengelolaan sumberdaya perikanan seperti penetapan kawasan konservasi laut harus memperhatikan implikasi dari etika lingkungan ini. Tulisan ini mengusulkan perlunya mendekonstruksi etika antroposentrisme dan menggantikannya dengan etika ”teosentris”. Tittle: Ethical Factor in the Fisheries Management in IndonesiaEthics is about human conduct that considered as good or bad, proper or not proper. However, it has been acknowledged that ethics is not only important in the relation among people (human being), but also in relation between humans and their environment. The objective of this paper is to show the important of ethics to be taken into account in managing fishery resources in Indonesia. The method used was literature study combine with the author's field experiences. These data and as information where used to develop ideas and thoughts in this paper. It was argued that social justice is one of the social ethics that is very important to be considered, for example in establishing fishing zones as well as in permitting type of fishing gear to be used. Regarding environmental ethics, it was argued that the most common and dominant ethics among fishery resources users in Indonesia is anthropocentrism. Therefore, fishery resource management should pay serious attention to its implication in managing fishery resources, such as in the case of establishment of marine protected areas. This paper contended that it is needed to deconstruct the anthropocentrism and replace it with “theocentrism”.
PROSES MOBILITAS SOSIAL NELAYAN KECAMATAN PACIRAN (Studi Kasus Komunitas Nelayan di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)
Iin Sulis Setyowati;
Arif Satria;
Titik Sumarti;
Rilus A Kinseng
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jksekp.v10i2.8330
Kehidupan sosial nelayan di Kecamatan Paciran bersifat terbuka dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial secara vertikal dan horizontal serta relasi sosial yang terjalin antar nelayan. Mobilitas sosial ini terjadi karena adanya perbedaan modal produksi yang dimiliki oleh nelayan seperti armada dan jenis alat tangkap serta pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses mobilitas sosial vertikal dan horizontal nelayan di Kecamatan Paciran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan Focus Grup Discussion (FGD). Analisis diskriptif tabulatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hal yang mendorong nelayan Paciran melakukan mobilitas sosial vertikal keatas yakni karena adanya kemampuan secara finansial (modal) yang didapat dari meminjam kepada patron atau mendapatkan warisan, memiliki keterampilan dan pengetahuan sebagai nelayan serta juga didukung dari segi pendidikan. Sedangkan dalam beberapa kasus ditemui, nelayan mengalami mobilitas sosial vertikal menurun dikarenakan nelayan tersebut mengalami kerugian yang berulang kali dalam hal penangkapan, sehingga tidak memiliki cukup modal untuk melakukan aktivitas penangkapan kembali serta dililit hutang.Title: Social Mobility Process of Fishers in The Paciran Sub Regency (Case Study of Fishers Community in The Paciran Sub Regency, Lamongan Regency)The fishers in Paciran District have an open social life allowing for vertical and horizontal social mobility and social relations that exist between the fishers. This social mobility occurs due to variations in production capital such as fishing fleet, types of fishing gear and income. This study aimed to examine the vertical and horizontal social mobility processes of the fishers in Paciran District. This research used a qualitative method with a study approach. The primary and secondary data were collected through in-depth interviews, observations, documentation and Focus Group Discussion (FGD). Discriptive and tabulatif analysis methods were use in this study. The results showed that upward vertical social mobility impelled by the financial capabilities (capital) which are gained from patron loan or inheritance, good skills and knowledge as a fisher, and education. Meanwhile, some cases showed a downward vertical social mobility due to multiple losses in fishing activities that imposed the fishers to a condition of heavily indebted and lack of capital for more fishing activities.
KELAS DAN POTENSI KONFLIK NELAYAN DI KOTA KUPANG (Studi Kasus Nelayan Di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur)
Petrus Kobesi;
Rilus A. Kinseng;
Satyawan Sunito
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7918
Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah; salah satunya perikanan tangkap. Potensi ini didukung oleh luas perairan mencapai 200.000 km2 dan letak yang sangat strategis. Hal yang sama juga dengan Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam laut yang melimpah sehingga masyarakat pesisir pantai memilih melaut sebagai sumber penghidupan ekonomi kelaurga. Dalam proses penangkapan ikan oleh nelayan; seringkali memperlihatkan cara-cara yang bersifat eksploitasi sehingga berpotensi konflik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui formasi kelas, potensi konflik dan pengelolaan konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma kritis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan teknologi penangkapan mengakibatkan terbentuknya kelas sosial nelayan. Terdapat 4 kelas nelayan di Kecamatan Kelapa Lima yakni nelayan buruh, nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan besar. Adapun potensi konflik yang mengemuka, yakni konflik yang dipicu oleh hubungan produksi antara pemilik perahu dengan nelayan buruh. Konflik yang dipicu oleh cara produksi dan penggunaan alat penangkapan antara bagan apung dengan bagan tanam. Konflik yang dipicu oleh tumpang tindih wilayah penangkapan antara nelayan purse seine dengan nelayan pukat. Pengelolaan konflik dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki otoritas sebagai mediator seperti pemerintah, tokoh agama dan pemilik perahu. Title: Class and Potential Conflict of Fishers in Kupang City (Case Study of Fishers in Kelapa Lima sub-district, Kupang City, East Nusa Tenggara)Indonesia is blessed with rich natural resources; one of which is capture fisheries. This potential is supported by an area of water reaching 200,000 km2 and a very strategic location. The same thing also with Kelapa Lima Subdistrict, Kupang City, East Nusa Tenggara has abundant natural resources of the sea so that coastal communities choose to go to sea as a source of family economic livelihood. In the process of fishing by fishers; often shows ways that are exploitative so that the potential for conflict. The purpose of this study is to determine class formation, potential conflicts and conflict management. The method used in this study is a qualitative method using a critical paradigm. The results showed that changes in fishing technology resulted in the formation of a social class of fishers. There are 4 classes of fishers in Kelapa Lima Sub-district namely labor fishers, small fishers, medium fishers and big fishers classes. The potential for conflicts that arise are, the potential for conflict triggered by the production relations between boat owners and labor fishers. Conflict triggered by the method of production and use of capture equipment between floating and planting charts. Conflict triggered by overlapping fishing areas between purse seine fishers and trawlers. Conflict management is carried out by various parties who have authority as mediators such as the government, religious leaders and boat owners.