Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.445
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum PACTUM LAW JOURNAL Jambe Law Journal Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Jurnal Hukum Lex Generalis Indonesia Private Law Review Jurnal Hukum Malahayati Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Lex Publica Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice SCLS Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Rohaini Rohaini
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi sebagai Alternatif di Luar Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia Muhammad Faisal Aziz; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2770

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah ketidakefisienan proses litigasi yang sering memakan waktu lama, biaya tinggi, dan berpotensi merusak hubungan antar pihak yang bersengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana efektivitas mediasi dalam hal waktu, biaya, dan kepuasan, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, dan sumber akademik relevan periode 2019–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi memberikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis serta menjaga hubungan baik antar pihak, namun masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum, kualitas mediator yang belum merata, dan dukungan kelembagaan yang terbatas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi mediator, pembaruan regulasi, dan pemanfaatan teknologi mediasi daring (online dispute resolution) untuk memperkuat efektivitas mediasi dalam sistem hukum Indonesia.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Badan Pertanahan Restya Amanda Putri; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2773

Abstract

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah antar pihak terkait dengan kehadiran mediator yang bersifat netral. Dalam kerangka penelitian hukum, pendekatan normatif-empiris umum dipakai untuk menilai bagaimana mediasi diimplementasikan dalam praktik, melalui tiga pola pendekatan yaitu (1) pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum terkait, hak-kewajiban para pihak, serta peran mediator; (2) pendekatan kasus untuk menganalisis putusan dan praktik penyelesaian melalui mediasi pada kasus nyata; dan (3) pendekatan konseptual yang menilai prinsip keadilan, efisiensi, dan akses hukum serta hambatan seperti kepatuhan hukum dan kualitas penyelesaian. Secara singkat, kerangka penelitian normatif-empiris pada mediasi mencakup definisi unsur-unsur mediasi, metodologi gabungan antara kajian hukum dan observasi lapangan, serta fokus pada implikasi kebijakan dan praktik di bidang sengketa pertanahan maupun perdata. Jika diperlukan, penyusunan kerangka penelitian khusus untuk studi mediasi pada kasus tertentu (misalnya sengketa perdata, pertanahan, atau konflik komersial) bisa dipersiapkan lengkap dengan variabel operasional, jenis data, dan instrumen anal.
Urgensi Penguatan Regulasi Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan dan Keuangan di Indonesia Alieffa Nanda Erviana; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2784

Abstract

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa perbankan dan keuangan yang menuntut mekanisme penyelesaian yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah. Namun, implementasi ADR di Indonesia masih menghadapi tantangan regulatif yang berdampak pada efektivitas dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan regulasi ADR dalam sektor perbankan dan keuangan serta mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang perlu diperbaiki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditunjang analisis komparatif terhadap praktik ADR di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ADR yang ada belum mampu memberikan standar prosedural yang jelas, masih terdapat disharmonisasi antara aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan arbitrase, serta belum optimalnya peran lembaga mediasi perbankan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penyelesaian sengketa serta kurangnya mandat yang mengikat dalam pelaksanaan putusan ADR turut menghambat efektivitasnya. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi ADR dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum, mendorong efisiensi penyelesaian sengketa, dan meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.  
Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Perlindungan Konsumen Fadhilatul Amiroh; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2785

Abstract

Perkembangan layanan jasa keuangan digital di Indonesia seperti paylater, rentan akan perbuatan melawan hukum sehingga membutuhkan hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dari perspektif perlindungan konsumen dengan menilai kesesuaian antara kerangka regulasi, kewenangan, dan kepatuhan pelaku usaha terhadap perinsip perlindungan konsumen. Metode yang digunakan yakni analisis dokumen hukum dan peraturan terkait sektor jasa keuangan serta telaah kebijakan publik untuk mengidentifikasi celah regulasi dan interpretasi hukum yang mempengaruhi akses dan efektivitas LAPS-SJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum LAPS-SJK menyediakan jalan alternatif bagi penyelesaian sengketa, akan tetapi masih terdapat masalah normatif terkait standar perlindungan yang belum konsisten dan kebutuhan akan penguatan mekanisme akuntabilitas serta transparansi. Untuk itu, diperlukan kebijakan hukum berupa penyempurnaan norma peraturan, pengaturan teknis pelaksanaan LAPS-SJK, dan penguatan mekanisme pengawasan regulator untuk menjamin perlindungan konsumen yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Modern E-Commerce di Indonesia Juwita, Kiki; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2790

Abstract

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan lonjakan signifikan, dengan transaksi daring yang meningkat secara pesat dan pergeseran perilaku konsumen menuju belanja digital. Seiring dengan kenaikan volume transaksi, potensi sengketa seperti barang tidak sesuai, kualitas buruk, atau pembatalan sepihak juga semakin besar. Mekanisme litigasi melalui pengadilan dianggap kurang efektif karena prosedur yang panjang, biaya tinggi, dan keterbatasan akses, terutama bagi sengketa nilai kecil. Sebagai alternatif, Online Dispute Resolution (ODR) muncul sebagai solusi yang mengombinasikan teknologi dan metode ADR (alternative Dispute Resolution) seperti mediasi dan arbitrase, menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, cepat, dan murah. Namun, regulasi ODR di Indonesia belum sepenuhnya jelas; meskipun terdapat dasar hukum seperti UU Arbitrase dan Perma Mediasi, payung hukum khusus ODR belum terbentuk. Dalam kajian ini, dianalisis peran ODR dalam memperluas akses keadilan bagi konsumen serta meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa e-commerce, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan telaah literatur dari studi-studi terkini.
Dedolarisasi Global Dan Relevansi Hukum Internasional Terhadap Reformulasi Kebijakan Moneter Indonesia Juwita, Kiki; Adham S, Sepriyadi; Putri, Ria Wierma; Kasmawati, Rohaini
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4270

Abstract

The dominance of the United States Dollar (USD) in the global financial system, a legacy of the Bretton Woods Agreement, is now facing serious challenges due to growing dedollarization efforts by various countries, particularly the BRICS bloc. Geopolitical events, such as the sanctions against Russia in 2022, have accelerated the push to reduce reliance on the USD in order to minimize external economic vulnerabilities and establish a multipolar monetary system. Indonesia, which officially became a member of BRICS in January 2025, views this membership as a strategic move to strengthen global collaboration, advocate for the interests of the Global South, and achieve ambitious domestic economic growth targets. Despite concerns regarding potential threats to its non-aligned foreign policy, Indonesia adopts a pragmatic and gradual hedging strategy, combining engagement with BRICS and Western-led blocs to diversify partnerships and ensure strategic flexibility. This article analyzes the extent to which Indonesia's BRICS membership influences the direction of its national monetary policy from a legal perspective, examining the roles of BRICS initiatives such as the New Development Bank (NDB) and the BRICS Contingent Reserve Arrangement (CRA) in dedollarization efforts, with a particular focus on the use of local currency settlement (LCS) in trade. Furthermore, the article explores the relationship between Indonesia's positive law—particularly the mandate to stabilize the Rupiah under the Bank Indonesia Act and the exceptions to Rupiah usage under the Currency Act—and dedollarization initiatives within the framework of international cooperation. In conclusion, Indonesia's membership in BRICS legally opens up opportunities to diversify its national monetary policy. However, the success of its implementation will heavily depend on Indonesia's ability to navigate complex geopolitical dynamics and manage relationships with various power blocs strategically while maintaining domestic economic stability.
Pemanfaatan Kecerdasan Buatan di Era Digital: Analisis Dampak, Tantangan, dan Implikasi terhadap Regulasi Hukum di Indonesia ., Rohaini; Melisa; Gusriyanti, Nabila; Felyo, Aldo; Amelia, Lilis; Caesare, Muh Raditya
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/cy6jsr95

Abstract

The development of digital technology, particularly Artificial Intelligence (AI), has significantly transformed various aspects of human life, including the legal system. The implementation of AI in the legal sector in Indonesia offers efficiency, accuracy, and accessibility of legal services but also poses complex legal, ethical, and regulatory challenges. This study employs a normative qualitative approach with a case study design to analyze AI utilization in legal practice, evaluating its impact, challenges, and implications for national regulation. The findings indicate that while AI can assist in legal data analysis, case prediction, and digital legal consultation, regulatory gaps exist concerning accountability, privacy risks, algorithmic bias, and limited human resource capacity. This study emphasizes the urgency of adaptive legal reform, the establishment of ethical AI guidelines, and enhancing digital literacy among legal practitioners to ensure responsible and equitable utilization of technology
Tinjauan Yuridis tentang Doktrin Fair Use dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Implikasinya terhadap Pengembangan Software Muhammad Habibi; Rohaini; Bayu Sujadmiko
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.860

Abstract

The application of the fair use doctrine in software development in Indonesia still faces significant challenges, both in terms of regulation and law enforcement. The absence of specific arrangements in the Copyright Law leads to legal uncertainty that can hamper innovation in the technology sector. In the digital era, a balanced copyright policy is needed to support the growth of the creative industry while protecting the rights of creators. This article analyzes the problems of fair use regulation in Indonesia, especially in the context of software development, by comparing it with policies in other countries such as the United States. The results show the need to develop a more detailed evaluation framework to ensure a balance between copyright protection and technological innovation. In addition, education and socialization related to the concept of fair use is a strategic step to increase public understanding and industry players. With policies that support innovation, Indonesia can strengthen its global competitiveness while promoting sustainable economic development.
Perlindungan Debitur dalam Pembiayaan Melalui Jaminan Fidusia: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pratama, Alandra; Sunaryo; Zazili, Ahmad; Rohaini; Kasmawati
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 13 No 2 (2025): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/jk886946

Abstract

The use of fiduciary guarantees in Sharia-based consumer financing raises legal issues concerning debtor protection, particularly regarding justice, legal certainty, and execution mechanisms. Juridically, fiduciary guarantees function as instruments for creditor protection; therefore, debtor protection does not arise from the guarantee itself but from legal regulations and limitations on its execution. This study aims to analyze debtor legal protection in Sharia-based consumer financing utilizing fiduciary guarantees from the perspective of Indonesian positive law and Islamic economic law. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the regulation of fiduciary guarantees has not fully ensured debtor protection, especially in execution practices. From the perspective of Islamic economic law, such practices potentially contradict the principles of justice, the prohibition of oppression (ẓulm), and the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, the application of fiduciary guarantees in Sharia financing must be harmonized with the principles of rahn, the nature of Sharia contracts, as well as DSN-MUI fatwas and Sharia financial regulations issued by the Financial Services Authority.
Perlindungan Debitur dalam Pembiayaan Melalui Jaminan Fidusia: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pratama, Alandra; Sunaryo; Zazili, Ahmad; Rohaini; Kasmawati
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 13 No 2 (2025): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/jk886946

Abstract

The use of fiduciary guarantees in Sharia-based consumer financing raises legal issues concerning debtor protection, particularly regarding justice, legal certainty, and execution mechanisms. Juridically, fiduciary guarantees function as instruments for creditor protection; therefore, debtor protection does not arise from the guarantee itself but from legal regulations and limitations on its execution. This study aims to analyze debtor legal protection in Sharia-based consumer financing utilizing fiduciary guarantees from the perspective of Indonesian positive law and Islamic economic law. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the regulation of fiduciary guarantees has not fully ensured debtor protection, especially in execution practices. From the perspective of Islamic economic law, such practices potentially contradict the principles of justice, the prohibition of oppression (ẓulm), and the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, the application of fiduciary guarantees in Sharia financing must be harmonized with the principles of rahn, the nature of Sharia contracts, as well as DSN-MUI fatwas and Sharia financial regulations issued by the Financial Services Authority.
Co-Authors Ade Firmansyah Adelia Anggaraini Adelia, Liza Adham S, Sepriyadi Adhitya Miasa Sengaji Agus Triono Agustin, Yennie Ahmad Zazili Albar, Ahmad Faldi Alieffa Nanda Erviana Alifvio Bramandika Karindra Amelia, Lilis Andini, Pingkan Retno Aulia Dinda Marsyanda Azahra, Hafifah Permata Bayu Sujadmiko, Bayu Bintang Mahacakri Lisan Putri Caesare, Muh Raditya Chetrine Br Meliala Daud Bunar Buwono Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Dhea Yuni Fahleni Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati, Dianne Eka Dina Haryati Sukardi Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Dora Mustika Dora Mustika Dwi Ariani, Nenny Dwiatin, Lindati Echa Cristi Eka R, Dianne Esther Zaneta Siahaan Fadhilatul Amiroh Fazry Maulana Febriana, Nabilah Fegita Maharanny Felyo, Aldo Firmansyah, Ade Arif Georgius Karis Paschali Gunawan, Kadek Rio Gusriyanti, Nabila Hamzah Harsa Wahyu Ramadhan I Gede AB Wiranata Juwita, Kiki Kadek Rio Gunawan Karimullah, Muhammad Zidan Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kingkin Wahyuningdiah Maheswari Pavita Dayana Dayana Martinouva, Rissa Afni Maura Rahmatusyifa Adzani Maya Aprilia Melisa Muhammad Al Fatih Muhammad Faisal Aziz Muhammad Fazry Maulana Muhammad Habibi Muhammad Havez Muhammad Kemal Farizky Muhammad Khairil Akbar Nabilah Febriana Nenny Dwi Ariani Nenny Dwi Ariani Nhung, Pham Hong Nur, Ahmad Ghozali Mulia Nurdin, Astri Safitri Nurul Aini Sofiani Pratama, Alandra Pratama, Dennis Eka Purba, Joshua Putra, Muhammad Juhaidi Putri, Bintang Mahacakri Lisan Rastra Ananda Rasyid Agung Prawira Ratu Sakinatun Najah Regita Surya Prameswari Restya Amanda Putri Ria Wierma Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rizki Aulia Roberta R.P Situmorang Rusmawati, Diane Eka Sabillilah, Arfan Yanayir Akbar Safitta Amanah Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana, Selvia Sembiring, Rinawati Sepriyadi Adhan S Septia, Putri Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah SUGIYANTO Sunaryo Sunaryo Sunaryo Sunaryo Sunaryo Syamsiar, Syamsiar Tata Julian Putri Thyrafi Amelia Putri Wahyu Ramdhan, Harsa Warda Zakiya Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani Yunanda, Veris Yusdiyanto Zahra Rasyid, Putri Akmalia Zulkarnain Ridlwan