Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum PACTUM LAW JOURNAL Jambe Law Journal Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Jurnal Hukum Lex Generalis Indonesia Private Law Review Jurnal Hukum Malahayati Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Lex Publica Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice SCLS Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Rohaini Rohaini
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Pertanggungjawaban Hukum bagi Influencer terhadap Konten Review Negatif yang Menimbulkan Kerugian Usaha Tata Julian Putri; Rohaini; Siti Nurhasanah; Dianne Eka Rusmawati; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5982

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mendorong munculnya influencer yang memberikan review produk atau jasa melalui platform digital seperti TikTok, yang dalam praktiknya tidak jarang bersifat negatif dan berpotensi merugikan pelaku usaha secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum influencer terhadap konten review negatif serta upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila review mengandung informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau merusak reputasi pelaku usaha, dengan upaya hukum berupa gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Digitalisasi Mediasi: Peluang dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa di Era Teknologi Thyrafi Amelia Putri; Safitta Amanah; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5993

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan mekanisme online dispute resolution (ODR) sebagai salah satu inovasi penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks transaksi elektronik dan keterbatasan akses ke peradilan konvensional. Penelitian bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum mediasi elektronik dalam sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasikan peluang dan tantangan implementasinya di era yang digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 beserta regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik telah memperoleh pengakuan normatif melalui berbagai regulasi sektoral, khususnya PerMA Nomor 3 Tahun 2022, namun pengakuan tersebut masih bersifat parsial dan terfragmentasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kekuatan mengikat hasil ODR. Selain itu, tantangan terkait keamanan data, perlindungan privasi dan kepercayaan publik terhadap platform digital masih menjadi kendala signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ODR menawarkan peluang besar dalam modernisasi penyelesaian sengketa, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan kepastian hukum, efektivitas dan keadilan bagi para pihak. Kata Kunci: Online Dispute Resolution; Mediasi Elektronik; Kedudukan Hukum; Keamanan Data; Kepastian Hukum.
Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Mediasi dalam Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Fegita Maharanny; Regita Surya Prameswari; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6190

Abstract

Perkembangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam era modern seringkali menimbulkan sengketa akibat ketidakseimbangan posisi para pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinilai kurang efektif karena memakan waktu, biaya tinggi, serta prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS) menjadi solusi yang lebih efisien dan fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum mediasi dalam sengketa konsumen serta mekanisme pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Arbitrase dan APS, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan penting sebagai mediator yang aktif dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil. Namun demikian, masih terdapat kelemahan, seperti fragmentasi pengaturan, ketimpangan posisi para pihak, serta lemahnya kekuatan eksekutorial hasil mediasi di luar pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar mediasi dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.
Keabsahan Hukum Kontrak Kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Perusahaan Agensi Luar Negeri: Studi Kasus SS Facilities Global SDN BHD Malaysia Aulia Dinda Marsyanda; Rohaini; Agus Triono; Dianne Eka Rusmawati; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6637

Abstract

Penelitian ini menganalisis keabsahan hukum dalam kontrak kerja antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan perusahaan agensi luar negeri, khususnya SS Facilities Global SDN BHD Malaysia. Permasalahan muncul ketika kontrak kerja yang dibuat tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan Pekerja Migran Indonesia dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja tersebut secara formil tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, pemberangkatan PMI melalui agensi luar negeri diluar prosedur resmi BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum oleh pihak agensi, termasuk penahanan paspor, tidak memberikan work permit, dan tidak tercukupinya jaminan sosial. Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupun litigasi dengan permohonan Ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.
Perbandingan Putusan Pengadilan Pada Perkara Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Esther Zaneta Siahaan; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Rohaini; Dianne Eka Rusmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6784

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam pembentukan akta jual beli, khususnya melalui perjanjian pinjam meminjam yang diselubungi sebagai peralihan hak atas tanah. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan posisi para pihak, baik secara ekonomi maupun psikologis, kerap dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk memperoleh keuntungan. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan perjanjian serta perlindungan bagi pihak yang dirugikan, Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesepakatan tanpa cacat kehendak, dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan hukum deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli yang dibuat berdasarkan penyalahgunaan keadaan tidak memenuhi unsur kesepakatan bebas sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga mengandung cacat kehendak dan dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kekuatan mengikatnya sebagai alat bukti otentik gugur apabila terbukti adanya manipulasi keadaan, ketidakseimbangan para pihak, dan tidak adanya itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406 K/Pdt/2019, hakim menyatakan Akta Jual Beli batal demi hukum karena terdapat penyalahgunaan keadaan berupa pemanfaatan kondisi Penggugat yang telah lanjut usia, tidak memahami isi dokumen, serta berada dalam posisi lemah ketika menandatangani akta yang tidak dibacakan dan pembayaran dialihkan kepada pihak lain. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai formalitas akta, tetapi juga memperhatikan keadilan, itikad baik, keseimbangan para pihak, dan kemurnian kehendak dalam pembentukan perjanjian.
Peran Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Indonesia Adelia Anggaraini; Maura Rahmatusyifa Adzani; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7010

Abstract

Meningkatnya volume sengketa kontrak komersial di Indonesia seiring pesatnya aktivitas bisnis nasional dan lintas batas mendorong kebutuhan mendesak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adptif dibandingkan jalur litigasi konvensional. Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS) menawarkan pendekatan yang fleksibel, rahasia, dan berorientasi pada kepentingan bersama para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak komersial di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia; (2) perbandingan mediasi dengan litigasi dan arbitrase dari aspek efisiensi, kerahasiaan, dan kepastian hukum; serta (3) efektivitas penerapan mediasi komersial berdasarkan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, didukung oleh infrastruktur kelembagaan berupa BANI, PMN, dan lembaga mediasi lainnya. Namun, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah, hanya berkisar 3-5 persen dari total perkara, yang disebabkan oleh lemahnya itikad baik para pihak, keterbatasan mediator bersertifikat di bidang komersial, serta belum diratifikasinya Singapore Convention on Mediation. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan rekomendasi konkret berupa penguatan regulasi mediasi komersial, percepatan ratifikasi Singapore Convention, dan peningkatan kapasitas mediator nasional sebagai langkah strategis membangun ekosistem penyelesaian sengketa komersial yang kompetitif di Indonesia.
Analisis Regulasi Perlindungan Hukum Represif bagi Pemegang Polis atas Gagal Bayar Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 Maheswari Pavita Dayana Dayana; Rohaini; Siti Nurhasanah; Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7050

Abstract

Kasus gagal bayar AJB Bumiputera 1912 yang berujung pada kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) menyingkap kelemahan sistemik perlindungan hukum represif bagi pemegang polis pada perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas instrumen perlindungan hukum represif yang tersedia bagi pemegang polis serta merumuskan rekomendasi penguatan sistem perlindungan hukum perasuransian Indonesia, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan ganda pemegang polis sebagai tertanggung sekaligus anggota pemilik perusahaan menghambat penerapan gugatan wanprestasi secara langsung sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 56/PDT/2024/PT JAP, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum terhadap direksi secara personal berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menjadi alternatif yang lebih viable. Mekanisme LAPS SJK turut terbatas karena tidak dirancang untuk menangani sengketa berdampak massal, mencerminkan kesenjangan nyata antara law in the books dan law in action dalam sistem perasuransian Indonesia. Kehadiran Program Penjaminan Polis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma menuju sistem perlindungan berbasis jaminan negara yang lebih terstruktur. Temuan ini menegaskan urgensi reformulasi mekanisme represif yang adaptif terhadap kompleksitas kelembagaan usaha bersama demi mewujudkan perlindungan pemegang polis yang lebih responsif dan berkeadilan.
Rekonstruksi Peran Negosiasi Sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa: Analisis Kritis Terhadap Sengketa Agraria Di Indonesia Rasyid Agung Prawira; Rizki Aulia; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7104

Abstract

Sengketa agraria di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional karena melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, politik, dan hak asasi manusia. Penyelesaian sengketa agraria melalui jalur litigasi seringkali dianggap belum mampu memberikan keadilan substantif bagi para pihak karena prosesnya panjang, mahal, formalistik, serta cenderung menghasilkan putusan yang bersifat menang dan kalah. Dalam kondisi tersebut, negosiasi sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) memiliki potensi besar untuk menghadirkan penyelesaian yang lebih partisipatif, fleksibel, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran negosiasi dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia serta merekonstruksi model negosiasi yang lebih efektif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi dalam sengketa agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan korporasi, lemahnya posisi masyarakat adat, kurangnya pengawasan pemerintah, serta minimnya jaminan kepastian hukum terhadap hasil negosiasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap peran negosiasi melalui penguatan regulasi, keterlibatan negara sebagai fasilitator aktif, penerapan prinsip keadilan restoratif, serta perlindungan hak masyarakat terdampak. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menjadikan negosiasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa agraria yang efektif, adil, dan berkelanjutan.
Analisis Bentuk dan Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Seren Taun Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Daud Bunar Buwono; Rohaini Rohaini; Dianne Eka Rusmawati; Sepriyadi Adhan S; Muhammad Havez
AHKAM Vol 5 No 1 (2026): MARET
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.9229

Abstract

Although the issue of legal protection for Traditional Cultural Expressions (TCEs) has been widely examined, studies that specifically investigate the forms and obstacles of legal protection for Seren Taun Ciptamulya as a TCE belonging to the Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptamulya in Sukabumi Regency remain limited. This study aims to analyze the forms of legal protection for Seren Taun Ciptamulya implemented by the Regional Government of Sukabumi Regency and to identify the obstacles encountered in its implementation. A normative-empirical approach with a descriptive-analytical design was employed, involving two key informants, namely the customary leader of Kasepuhan Ciptamulya and the Head of the Culture and Tourism Office of Sukabumi Regency, selected through purposive sampling. Data were collected through literature study of legislation and relevant scholarship, as well as in-depth interviews, and were analyzed qualitatively. The findings show that legal protection for Seren Taun Ciptamulya is manifested in two main forms: preventive protection through a multi-level regulatory framework comprising the Copyright Law, the Law on Cultural Advancement, government regulations related to communal intellectual property (KIK), and regional regulations; and repressive protection through copyright dispute resolution mechanisms. However, implementation of this protection still faces three principal obstacles: (1) legal substance issues, particularly delays in the formulation of implementing regulations; (2) legal structure issues, including suboptimal coordination between the regional government and the customary community; and (3) legal culture issues, reflected in shifting values and declining commitment among younger generations to safeguarding tradition. The study concludes that synergy between legal substance, structure, and culture is a key prerequisite for effective protection of TCEs, and recommends strengthening coordination between regional government and customary communities as well as accelerating the inventory of TCEs as the basis for participatory and sustainable policy formulation. The implications of this research include theoretical contributions to the development of communal intellectual property law and practical guidance for local governments in designing more responsive protection models for TCEs that are attuned to socio-cultural dynamics, while also opening opportunities for comparative studies with sui generis protection schemes in other countries and with respect to the management of TCE commercialization.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (KSO) Hardware Simrs Antara RSUD Kota Prabumulih Dengan CV Prudentawira Tech Muhammad Al Fatih; Rohaini; Siti Nurhasanah; Depri Liber Sonata; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8621

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (KSO) hardware Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV Prudentawira Tech berdasarkan Perjanjian Nomor: 445/1046/RSUD.PBM/II/2024. Fokus kajian diarahkan pada dinamika pelaksanaan perjanjian secara faktual, mencakup mekanisme pemenuhan prestasi para pihak, hambatan-hambatan yang dijumpai sepanjang masa kontrak, serta penyelesaiannya melalui itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengombinasikan data primer berupa wawancara dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KSO telah berjalan sesuai mekanisme yang disepakati meskipun terdapat tiga kategori hambatan, yaitu hambatan teknis akibat jarak geografis, hambatan administratif akibat pertemuan rezim hukum perdata dan administrasi negara, serta hambatan institusional berupa pergantian manajemen RSUD. Keseluruhan hambatan tersebut diselesaikan melalui itikad baik para pihak sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, sehingga tidak berkembang menjadi wanprestasi formal. Pada akhir masa kontrak, rekomendasi BPKP mendorong para pihak merestrukturisasi hubungan hukum melalui adendum yang mengubah skema KSO menjadi perjanjian jual beli.
Co-Authors Ade Firmansyah Adelia Anggaraini Adelia, Liza Adham S, Sepriyadi Adhitya Miasa Sengaji Agus Triono Agustin, Yennie Ahmad Zazili Albar, Ahmad Faldi Alieffa Nanda Erviana Alifvio Bramandika Karindra Alya Shafira Listy Andini, Pingkan Retno Aulia Dinda Marsyanda Azahra, Hafifah Permata Bayu Sujadmiko, Bayu Bintang Mahacakri Lisan Putri Bintang Mahacakri Lisan Putri Chetrine Br Meliala Daud Bunar Buwono Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Dhea Yuni Fahleni Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati, Dianne Eka Dina Haryati Sukardi Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Dora Mustika Dora Mustika Dora Mustika Dwi Ariani, Nenny Dwiatin, Lindati Echa Cristi Eka R, Dianne Esther Zaneta Siahaan Fachry Saad Muhtadi Fadhilatul Amiroh Fazry Maulana Febriana, Nabilah Fegita Maharanny Firmansyah, Ade Arif Georgius Karis Paschali Gunawan, Kadek Rio Hamzah Harsa Wahyu Ramadhan Harsa Wahyu Ramadhan Heza Oga Mahendra I Gede AB Wiranata I Gede AB Wiranata Ilhami Sefira Lestari Juan Elnatarisi Yazid Juwita, Kiki Kadek Rio Gunawan Karimullah, Muhammad Zidan Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kingkin Wahyuningdiah Livia Antonia Maheswari Pavita Dayana Dayana Martinouva, Rissa Afni Maura Rahmatusyifa Adzani Maya Aprilia Muhammad Al Fatih Muhammad Aulia Ramadhani Muhammad Faisal Aziz Muhammad Fazry Maulana Muhammad Habibi Muhammad Havez Muhammad Kemal Farizky Muhammad Khairil Akbar Muhammad Labib Muhadz Muhammad Nur Ramadhon Nabilah Febriana Nenny Dwi Ariani Nenny Dwi Ariani Nur, Ahmad Ghozali Mulia Nurdin, Astri Safitri Nurul Aini Sofiani Pham Hong Nhung Pratama, Alandra Pratama, Dennis Eka Purba, Joshua Putra, Muhammad Juhaidi Rastra Ananda Rasyid Agung Prawira Ratu Sakinatun Najah Regita Surya Prameswari Restya Amanda Putri Ria Wierma Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rizki Aulia Rizky Maulana Prasetyo Roberta R.P Situmorang Rusmawati, Diane Eka Sabillilah, Arfan Yanayir Akbar Safitta Amanah Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana, Selvia Sembiring, Rinawati Sepriyadi Adhan S Septia, Putri Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah SUGIYANTO Sunaryo Sunaryo Sunaryo Sunaryo Sunaryo Syamsiar, Syamsiar Tata Julian Putri Thyrafi Amelia Putri Veris Yunanda Wahyu Ramdhan, Harsa Warda Zakiya Yennie Agustin Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani Yunanda, Veris Yusdiyanto Zahra Rasyid, Putri Akmalia Zulkarnain Ridlwan